Kekisruhan yang terjadi akibat status kepemilikan aset di SMA 10, Kalimantan Timur (Kaltim) saat masih berlangsung melalui jalur hukum. Seperti diketahui, kekisruhan tersebut terjadi, karena Yayasan Melati menganggap punya hak atas aset SMA 10. Padahal sekolah ini adalah sekolah negeri yang jelas-jelas harus dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda).
Bagi anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita semua mengenai tata kelola. Bahwa dengan pengelolaan sekolah yang baik, maka masalah ini tidak akan terjadi. Oleh karena masalah ini sudah masuk jalur …

Sebagai upaya menggerakkan sistem pendidikan yang berbasis industri tenaga kerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 70 miliar tahun 2010. Anggaran ini ditujukan untuk program beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim).
Angota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Dr. Ir. Hetifah, MPP, menyambut baik kebijakan Pemprov ini. Meski jumlahnya sama dengan tahun lalu, namun dana yang bertujuan untuk memberikan beasiswa ini harus terus dianggarkan.
“Beasiswa ini jelas akan menopang sistem pendidikan yang berbasis tenaga kerja,” jelas Hetifah.
Menurut Kaltim Pos, Pemprov lebih memprioritaskan kepada jurusan-jurusan yang …

TRIBUN KALTIM/SUMARSONO
Rabu, 2 Juni 2010 | 21:32 WITA
JAKARTA, tribunkaltim.co.id – Kondisi perpustakaan di berbagai daerah yang terkesan lesu, sepi dan tidak bergairah menjadi keprihatinan sejumlah anggota Komisi X DPR RI. Meski sudah dipisah dari Kementrian Pendidikan Nasional, namun tidak ada progress yang mampu ditunjukkan para pemegang kebijakan di Perpusnas.
“Tanpa revitalisasi, kondisi Perpusnas akan tetap seperti ini. Tidak berubah dan hampir mirip kondisi museum yang kebetulan mitra kerja Komisi X juga,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Hakam Naja dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Perpustakaan Nasional RI di ruang …

DISKUSI Tribun Kaltim kembali digelar. Kali ini menghadirkan anggota DPR RI Komisi X DR Hetifah MPP. Diskusi rutin yang berlangsung di ruang rapat redaksi, Jumat (26/3) dihadiri perwakilan pemerintah, aktivis LSM, ormas kepemudaan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Sardjono pun hadir. Berikut rangkuman hasil diskusi:
KEBIJAKAN sektor pendidikan di setiap daerah disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Kota Balikpapan misalnya, sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan, maka sistem pendidikan, khususnya sekolah kejuruan berbasis tenaga kerja.