Permasalahan-permasalan tersebut saat ini menjadi prioritas pembangunan kota Samarinda yang merupakan fokus utama pembangunan. Semua tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimana diimplementasikan dalam sebuah usulan yang diusulkan pada anggota DPR. Tahun 2011, Walikota Samarinda H. Achmad Aminis mengusulkan APBN untuk Samarinda sebesar Rp 369 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Fatimah Ashari dari DPRD Partai Golkar dalam pertemuan DPRD Samarinda dengan Forum Kerjasama Anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu, 22 Juli 2010 ini. Dalam agenda yang bertajuk “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ia juga mengungkapkan, bahwa sebagai ibukota Kaltim, Samarinda sangat berpotensi untuk memperoleh pendapatan dari potensi yang dimiliki. Namun, ia berharap Forum Kerjasama ini bisa mengolkan usulan APBN agar permasalan-permasalahan di Samarinda bisa diminimalisir.

“DPR RI sangat menghargai kehadiran rombongan dari Samarinda di Forum Kerjasama ini, karena momentum ini jarang terjadi,” ujar anggota DPR RI Komisi X Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP, selaku Sekretaris di Forum Kerjasama ini di depan rombongan DPD Samarinda pagi ini. “Namun sebenarnya usulan APBN 2011 untuk Samarinda cukup terlambat, karena pengajuan dana APBN 2011 mulai dibahas bulan depan.”

Pertemuan Forum Kerjasama anggota DPR RI dan DPD RI pada Kamis yang diadakan di Gedung A lantai I ini dihadiri oleh Koordinator Forum Luther Kombong, Awang F. Hidayat, SE., Ir. Bambang Susilo, dan wakil dari Samarinda, antara lain Alfian Noor, Sarwono, dan Erna Ernawaty dari DPRD Samarinda.

Menurut Hetifah, sesungguhnya pertemuan antara rombongan dari kota Samarinda dengan Forum Kerjasama baru langkah awal dari proses advokasi. Namun, jangan sampai pertemuan ini tidak menghasilkan perubahan yang mengembirakan, sehingga keinginan untuk mendapatkan dana dari APBN tidak berhasil.

“Oleh karena itu saya menantang rekan-rekan dari Samarinda. Kalau memang serius ingin melakukan langkah-langkah yang nyata dan jelas, rekan-rekan harus terus melakukan tindak lanjut secara cepat” kata Hetifah.

Menurut Hatifah, langkah cepat yang dimaksud adalah, pihak Samarinda harus segera melengkapi dokumen secara rinci dalam setiap kebutuhan yang diminta. Dokumen tersebut terangkum dalam bentuk proposal, dimana nantinya proposal-proposal itu akan diberikan ke instansi terkait sesuai masalah-masalah yang hendak ditanggulangi di Samarinda. Setelah dokumen lengkap, para anggota Forum Kerjasama anggota DPR RI dan DPD RI daerah Kaltim ini akan membantu menjumpai langsung Komisi yang terkait.

“Misalnya untuk anggaran pendidikan, pihak DPRD Samarinda perlu membuat proposal khusus yang ditujukan kepada Kemendiknas,” ujar Hetifah. “Dengan memiliki proposal yang detail, maka kita bisa mengejar langsung Mendiknasnya. Jangan sampai insentif guru yang seharusnya bisa diberikan jadi terhambat gara-gara masalah birokrasi atau kita kurang maksimal menindaklanjuti.”

Hetifah juga mengingatkan, Forum Kerjasama ini akan berusaha membantu serta mengawal proposal yang telah dibuat. Namun dalam menindaklanjuti, biasanya kita juga perlu melakukan lobi-lobi di luar dari forum yang formal ini. Oleh karena itu, kalau punya proposal dari masing-masing bidang, anggota Forum bisa melobi instansi terkait, sebagaimana contoh di bidang pendidikan tadi.

Sekadar info, Forum Kerjasama Anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) dibentuk tanggal 30 Oktober 2009 di Hotel Sultan, Jakarta saat terjadi pertemuan Gubernur se-Kalimantan.

Forum Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen para wakil rakyat dan wakil daerah pemilihan regional Kaltim yang senantiasa mendukung secara penuh dan memperjuangkan program-program pembangunan pemerintah daerah di tingkat pusat. Dimana semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Sebagai koordinator Forum Kerjasama ini adalah anggota DPD RI Luther Kombong, sementara Sekretaris dipegang oleh anggota DPR Komisi X Hetifah Sjaifudian MPP, Phd. Anggota-anggotanya terdiri dari Desmon Junaidi Mahesa, Awang Ferdian Hidayat, SE., Mahyudin, ST, MM., Aus Hidayat Nur, KH. Muslihuddin Abdurrasid, Lc.M.Pdi., Ir. H. Bambang Susilo, MM., Nanang Sulaeman, SE., Drs. H. Yusran Aspar, MSi., Ir.H.I. Emir Moeis, Msc., dan Hj. Adji Farida Padmo Ardan.

all photos copyright by Brillianto K. Jaya

Menurut Endik Koeswoyo dari Izza Organizer –event organizer Pesta Buku Islam 2010 ini-, pameran ini melibatkan lebih dari seratus penerbit. Judul buku yang dipamerkan sangat variatif dengan jumlah mencapai 9 ribu judul-terbitan lama dan baru, dimana semuanya tentu saja buku tentang Islam. Tiap penerbit setidaknya membawa 100 hingga 250 judul buku.

Penerbit yang memberikan potongan harga diserbu pengunjung. Maklumlah, harga-harga buku diskon yang ditawarkan cukup besar. Ada yang membandrol diskon 20 persen untuk judul tertentu. Bahkan ada yang berani memberikan diskon sampai 30 persen. Inilah yang menurut panitia Pesta Buku Islam ini membubukan transaksi sekitar Rp 128 juta per hari.

Melihat kondisi tersebut, anggota DPR RI Komisi X Hetifah Sjafudian, MPP sangat gembira. Menurutnya, antusiasme pengunjung di event ini merupakan bukti nyata, bahwa masyarakat haus akan bahan bacaan bermutu.

Mengenai diskon-diskon yang diberikan oleh beberapa penerbit menurut Hetifah patut mendapat perhatian serius dari penerbit. “Ini menandakan soal keterjangkauan harga yang dimiliki di masyarakat,” kata Hetifah yang dikenal sebagai anggota parlemen Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. “Begitu pula ketersediaan koleksi buku dan keterjangkauan koleksi buku patut mendapatkan perhatian serius dari penerbit.”

Hetifah juga memberikan apresiasi pada Perpusda Kaltim yang berhasil memberikan tempat untuk penyelenggaraan event ini. Ia berharap, Perpusda bisa terus berperan sebagai mediator dan motivator untuk membangun minat baca di Kaltim.

Sehubungan dengan kesuksean Pesta Buku Islam 2010 ini, sebagai anggota DPR RI, Hetifah sedang berjuang untuk mendorong pemerintah menganggarkan perpustakaan desa dan juga perpustakaan keliling. Selain itu, ia juga akan berjuang untuk melakukan berbagai pihak untuk memberikan bantuan pengadaan koleksi buku.

“Tempat-tempat tempat-tempat yang menjadi prioritas adalah di taman-taman bacaan di pedesaan, terutama di komunitas-komunitas yang sudah ada, termasuk di majelis-majelis taklim,” kata Hetifah. “Dengan begitu, semua warga bisa menikmati buku bacaan,” ujar Hetifah yang sangat concern dengan pengembangan minat baca di seluruh Indonesia, terutama di Kaltim ini.

Kabarnya, pembicaraan tentang pemekaran wilayah ini sudah mengalami kemajuan dan titik terang. Bahkan semua berkas usulan Kabupaten Mahakam Hulu yang dikeluarkan Pemkab dan DPRD Kubar serta Pemprov Kaltim yang terangkum dalam grand design pemekaran secara nasional, telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Jumat (2/7) lalu.

“Pansus (panitia khusus) DPRD Kubar dan DPRD Kaltim lagi di Jakarta. Diagendakan pada 14 Juli (hari ini), melakukan konsultasi dengan Komisi II DPRRI dan Komite I DPD,” kata Ketua Pansus DPRD Kubar Y Juan Jenau kepada harian ini, Selasa kemarin (13/7). Pansus menyertakan Lidjo Kaya, Asnawie Muhammad, Abdul Malik, Ding Jafri Jaang, Nyangun Alui, Marthin Hat. Juga dua kepala adat Mahakam Hulu yakni Balan Tingai dan Lie Araan. Sedangkan dari DPRD Kaltim adalah Marthin Apuy dan dan Hatta Zainal.

“Sejauh ini, usulan pemekaran Kabupaten Mahakam Hulu, antara pihak-pihak yang memperjuangkan dengan DPR-RI dan Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan penuh,” ungkap Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu Agustinus Ding yang dikenal sebagai mantan anggota DPRD Kubar ini.

Tentang pemekaran ini, anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjafudian MPP berpendapat, harus ada jaminan pemekaran merupakan aspirasi rakyat, bukan sekadar kepentingan politik segelintir elit. “DPRD hendaknya melibatkan civil society dan tokoh masyarakat secara intensif dan terkoordinasi,” jelas Hetifah yang dikenal sebagai anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim.

Lanjut Hetifah, langkah-langkah aksi harus disusun bersama, sehingga ada sinergi antara DPRD Kabupaten atau Provinsi dan DPR dan DPD RI. Yang paling penting lagi, menurut anggota Fraksi Golkar ini, pemekaran ini pada akhirnya harus menjamin adanya layanan publik yang labih baik.

“Sekali lagi, jangan sampai pemekaran ini cuma sekadar kepentingan elit politik, tetapi benar-benar merupakan aspirasi dari rakyat,” tegas Hetifah.

Pesta yang baru dibuka Sabtu (11/07) kemarin ini menampilkan keahlian dan keterampilan atraksi dari budaya masing-masing, di antaranya, dari suku Bali, suku Sasak dari NTB, Batak, Toraja, suku Banjar, juga suku Jawa. Pada pembukaan Sabtu, terdapat kirab budaya yang diikuti kontingen yang berasal dari Kaltim atau yang oleh masyarakat Kutai disebut “7 Benua”, seperti Balikpapan, Kutai Timur, Kutai Barat, Samarinda, Bontang, dan Penajam Paser Utara.

“Pesta budaya ini luar biasa dan patut dipertahankan,” komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah, MPP yang pada pembukaan Sabtu lalu berada di tengah-tengah penonton kirab.

Menurut Hetifah, Pesta Budaya Erau ini menjadi momen penting dalam pengembangan wisata di Kaltim dan juga diharapkan memberikan dampak wisata di Berau. Diharapkan wisatawan-wisatawan akan datang dan melihat potensi yang luar biasa. Bukan hanya ingin melihat bagaimana potensi wisata budaya yang ada di Kukar. Tetapi, wisatawan juga ingin melihat secara keseluruhan potensi wisata yang ada di Kaltim, termasuk wisata bahari di daerah ini.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kaltim, juga tentu memanfaatkan Erau untuk “menjual” potensi wisata Kaltim. Kalau Erau menjadi pintu masuk di wilayah selatan, tentu Berau berharap juga bisa menjadikan pintu masuk di wilayah utara bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang ingin menikmati keindahan alam. Khususnya keindahan bawah laut.

Kirap Sabtu kemarin dimulai pukul 10.00 Wita. Namun para peserta sudah berkumpul di halaman kantor Bupati Kukar sejak pukul 08.00 Wita. Kirab yang menempuh jarak 2 kilometer ini diawali dari Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Mangonsidi dan berakhir di panggung kehormatan depan Bank Kaltim di Jalan KH Akhmad Muksin. Para penari dan peserta kirab ini dengan semangat memamerkan budaya mereka. Salah satu tari yang menarik perhatian adalah penampilan paguyuban kesenian Reog Ponorogo Karyo Singo Yudho. Reog ini membuat para warga takjub dan terhibur.

“Saya berharap Pesta Budaya ini akan berdampak positif, selain terhadap pariwisata lokal, tetapi juga sebagai media komunikasi,” papar Hetifah.

Lanjut Hetifah, media komunikasi yang dimaksud tidak lain adalah hubungan harmonis antara para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya, rakyat, dan insan yang terkait dalam pengelolaan kota.

“Saya menyebutnya dengan istilah harmoni sosial,” kata Hetifah. “Bahwa dengan komunikasi yang baik, tentu akan tercipta keharmonisan sosial, sehingga menyebabkan iklim demokrasi yang kondusif.”

Pesta Budaya Erau ini menurut rencana akan berlangsung sampai dengan tanggal 18 Juli mendatang. Selain kirab, ada beberapa perlombaan olahraga tradisional, yakni lomba perahu naga, lomba dagongan, lomba gasing, dan lomba cerdas-cermas budaya. Di antara perlombaan, juga terdapat Expo Erau dan Pasar Rakyat yang bertempat di parkir Stadion Madya Tenggarong Seberang.