BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id 

“Ada gagasan model reses yang lebih terkoordinir, DPR RI, DPRD provinisi dan DPRD kota/kabupaten. Reses bareng ada harmonisasi aspirasi karena  kadang-kadang tidak tahu masyarakat tidak tahu  peran apa dan fungsinya kita di DPRD dan DPR. Misalnya  mereka butuhkan perbaikan jalan, mereka tahunya jalan yang menjadi hak mereka itu bisa langsung dipenuhi,” ujar Hetifah ditemui pers di Blue Sky, kemarin.

Menurutnya, model reses bersama ini sudah ia mulai tahun ini. Dengan cara seperti ini  anggota Dewan tidak lagi reses berjalan sendiri melainkan ada sinergi untuk kepentingan masyarakat kota, provinsi dan nasional. “Kami maunya ini nantinya jadi model. Paling tidak apa yang sudah dilakukan Partai Golkar ini bisa picu niat  kepada partai lainya,” tandasnya.

Hetifah bersama anggota DPRD Provinsi Hatta Zainal dan anggota DPRD kabupaten kota menggelar reses bersama pada pekan lalu. Reses dengan mendatangi dan bertatap muka di tiga kecamatan di Kutai Kertanegara, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.

Dalam reses ke tiga kecamatan itu terungkap bahwa wilayah itu masih sangat terisolir. Masyarakat yang tinggal di pedalaman itu hanya dapat menggunakan jalur transportasi sungai.  Untuk mencapai Kecamatan Tabang yang berbatasan dengan Kutim itu harus ditempuh selama 8 jam melalui jalur sungai. “Itu pakai speed (boat), tapi kalau transportasi normal itu bisa dua hari dengan biaya Rp500 ribu. Kalau air surut perahu tidak bisa masuk,” Kata Hetifah didampingi Hatta Zainal anggota DPRD Provinsi dari PG.

Bahkan kondisinya menyulitkan proses pembangunan yang berada di tiga kecamatan itu akibat belum tembusnya jalur darat. “Bahan pokok dua kali lipat apalagi saat air surut. Sebagain desa belum dialiri listrik dari 11 desa di Kecamatan Tabang Kukar 7 desa belum menikmati listrik. Mereka dambakan ada pelayanan publik, pos, bank. Sekolah pun demikian, ada SMA negeri  yang baru dioperasional tapi tidak aga guru tetap hanya honorer,” papar Hetifah.

Sementara HM  Hatta Zainal  dalam reses pekan lalu, ia juga menjelaskan soal perubahan pemberian bansos berdasarkan aturan Permendagri yang baru. Aturan ini dinilai makin mempersulit masyarakat.

“Keluhan mereka bansos terlalu banyak aturan, tapi aturan itu lahir supaya penggunaan tidak salah. Di Tabang bantuan rumah ibadah Rp10-50 juta. Untuk ambil uang biaya transportnya besar sekali. Ini perlu perlakuan khusus memang seperti perlu ada biaya jalannya. Mereka bilang kalau hanya segitu mendingan tidak usah diambil,” ujar Hatta yang sudah 2 tahun melakukan reses bersama anggota DPRD kota/kabupaten.

Karena itu masyarakat Tabang juga mengharapkan dibangunnya jalan tembus darat sepanjang 27 kilometer. ”Tiga 3 kecamatan ini tertinggal,  perlu perlakukaan khusus,  di Tabang ada  28 km yang belum bisa ditembus. diharapan mereka itu dibangun segera. Jalan itu  antar kecamatan itu kewenangan kabupaten tapi tidak salah juga jika provinis dan pusat bantu jaringan jalan itu.  Kata Pak Camat gaji kami tidak cukup kalau sampai ke kota,” terang Hatta yang juga Wakil Ketua Golkar Kaltim ini.

sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2012/04/23/hetifah-gelar-reses-bersama-dprd-kaltim

Selanjutnya, setelah disetujui Baleg RUU ini akan dibawa ke dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR untuk disahkan dan kemudian dibentuk Panitia Kerja (Panja). “Nantinya RUU ini kita akan bawa ke Paripurna 10April,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono, di Gedung DPR Jakarta (4/4).

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU ini dilanjutkan pembahasannya. Pada kesempatan tersebut, Anggota Baleg Alex Litaay sempat menyampaikan, saat panja dengan pemerintah menyetujuinya, maka harus ada ketegasan hukum kepada daerah induk, seperti yang menyangkut tentang penyerahan aset. Menurut Alex, daerah induk yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang harus mendapat hukuman.

Menurut Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, ada 19 daerah yang rencananya akan dimekarkan. “Tadinya ada 20 daerah, namun dikarenakan adanya banyak konflik yang muncul di daerah-daerah itu maka jumlah 19 itu yang kita setujui. Kita serahkan ke daerah untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut.” ujarnya.

Ganjar menambahkan, RUU ini sebaiknya masuk dalam kategori rigid (ketat), seperti UU pemekaran Puncak Jaya Papua. “Itu akan kita jadikan rujukan,” katanya.

Dalam pembahasan RUU ini, Ganjar juga menyatakan pihaknya setuju dengan usulan anggota DPR agar dilakukan kunjungan lapangan hingga ke perbatasan.

Kaltara dan Mahulu

Terlepas adanya moratorium penghentian sementara pemekaran, Anggota Komisi II Nurul Arifin menilai pemekaran daerah perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan daerah. “Pemerintah pusat memang punya banyak program daerah, tapi realisasinya banyak yang tidak jalan,” ujarnya.

Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah. Alasannya, hasil pemekaran dinilai berkinerja buruk.

Sepanjang sepuluh tahun, dari 1999 hingga 2009, daerah otonomi di Indonesia terus bertambah sebanyak 205, terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Penambahan ini membuat jumlah daerah otonomi di Indonesia kian banyak, menjadi 524 daerah, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Pada sidang paripurna yang akan datang, dua daerah yang akan dimekarkan di Provinsi Kalimantan Timur adalah RUU daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) rencananya akan turut setujui dalam rapat paripurna DPR.

Adapun daerah lainnya adalah RUU daerah otonomi baru kabupaten yakni Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara akan dibentuk kabupaten/kota yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha. Begitu juga dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

“Tadi saya sudah menghubungi Dirjen Kementrian Kehutanan dan mendapat jawaban bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) sudah memberikan persetujuan,” kata Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ketika menerima FPG DPRD Kaltim pada pertemuan koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD Kaltim di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta (23/3).

Anggota FPG DPRD Kaltim yang hadir adalah Muhammad Hatta Zainal, Sarkowy V Zahry, HM Arsyad Thalib, Encik Widiyani, Suwandi, Bahrid Buseng, Djalil Abdul Fattah, dan Abdurrahman Alhasani. Mereka diterima oleh Penasehat  Tim Koordinasi Kerja Fraksi Partai Golkar DPR RI dan FPG DPRD Mahyudin, Ketua Tim Firman Soebagyo, dan Sekretaris Tim Hetifah Sjaifudian.

Firman Soebagyo menjelaskan, jawaban dari Dirjen Kementrian Kehutanan menyatakan bahwa Kemenhut telah memutuskan untuk menyetujui izin untuk jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan melintasi hutan lindung melalui sisi timur. “Penggunaan lahan untuk pembangunan jalan tol diizinkan tapi melintasi sisi timur hutan lindung, bukan memotong di tengah hutan lindung,” katanya. Firman menambahkan, kalau sampai memotong hutan lindung dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan hutan lindung yang lebih luas. Pertimbangannya, setelah adanya jalan tol maka di sekitarnya akan muncul pembangunan-pembangunan lainnya yang akan menggerus keberadaan hutan lindung.

Pada kesempatan itu, anggota FPG DPRD Kaltim mengeluhkan infrastruktur jalan raya di kaltim yang banyak mengalami kerusakan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Hatta Zainal yang menghubungi Tribun dari jakarta mengaku telah menerima informasi bahwa Menhut telah mengizinkan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan melewati sisi timur Tahura. Dia menyambut baik langkah FPG DPR RI yang melakukan komunikasi dengan pemerintah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang menggembirakan bagi rakyat Kaltim. “Jika ruas jalan tol yang menghubungkan antara Samarinda-Balikpapan sepanjang 90 KM bisa segera dibangun, maka akan mempermudah akses transportasi di antara kedua kota tersebut,” katanya.

Anggota FPG DPRD Kaltim Arsyad Thalib menambahka, banyak infrastruktur jalan terutama jalan nasional di kaltim yang kondisinya rusak tapi belum dilakukan perbaikan. Pada kesempatan tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan DPR RI bisa memberikan perhatian untuk melakukan perawatan jalan nasional di kaltim.

Sementara itu, Gobernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat dikonfirmasi Tribun Kamis (22/3) menyatakan, sejauh ini pembangunan jalan tol terkendala lahan hutan lindung masih menunggu keputusan Menhut dan DPR RI terkait RTRW-nya. (son/aid/ant).

Jakarta

Salah satu agenda pertemuan adalah pengenalan Forum Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD serta serta diskusi mengenai berbagai program dan gagasan Partai Golkar yang berkaitan langsung dengan kinerja Anggota FPG dalam mengakomodasi aspirasi publik. Selama ini, masyarakat masih awam mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun Daerah.

“Masyarakat perlu mendapatkan informasi bahwa kita (FPG) bekerja dan tidak tinggal diam. Kita selalu berupaya melaksanakan fungsi, diantaranya melahirkan produk lagislasi, membuat anggaran, melakukan pengawasan, serta mendorong program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Mahyudin, yang aktif di Komisi Hukum DPR RI. Menurut Ketua DPP PG Bidang Kaderisasi ini, program-program yang didorong oleh DPR RI di tingkat nasional perlu selalu ditindaklanjuti sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.

“Untuk itulah, kami membentuk Tim Koordinasi Kerja FPG DPR RI dan FPG DPRD dalam rangka meresonansi gagasan serta kinerja Partai Golkar,” sahut Firman Soebagyo, Ketua Tim yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI. Tidak hanya sebatas komunikasi dan koordinasi, Papar Firman, Tim atau Forum ini bermanfaat untuk peningkatan kapasitas (capacity building), terutama menyangkut program dan anggaran pembangunan dari pusat yang dilaksanakan di daerah.

Infrastruktur Kaltim

Rombongan Kaltim yang dipimpin oleh Ketua FPG DPRD Kaltim Hatta Zainal mengaku bahwa kunjungan kali ini memang merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi antara Anggota FPG DPRD Kaltim dengan FPG DPR RI dalam rangka mendiskusikan sejumlah masalah serta mengharmonisasi program dan anggaran pembangunan yang digagas oleh Partai Golkar. Baik itu tindak lanjut atas usulan yang sudah diajukan oleh Kaltim maupun program-program pusat yang berada di Kaltim.

“Forum ini penting dan sangat bermanfaat bagi kami di Kaltim. Terutama karena Kaltim sedang membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, Bandar udara, dan lain sebagainya untuk menopang pembangunan secara keseluruhan. Demikian pula dengan pendidikan, RTRW, dll. Kami bisa berkoordinasi dengan pusat mengenai rencana dan realisasi program-program tersebut,” urai Hatta Zainal.

Hetifah, Anggota Komisi V DPR RI (bidang infrastruktur) yang juga berasal Daerah Pemilihan Kaltim mengamini Hatta Zainal. Menurut Hetifah, tidak hanya Informasi mengenai program pembangunan saja, tetapi daerah pun dapat memberi informasi maupun masukan bagi penyusunan Undang-Undang yang sedang digarap oleh DPR RI. “Saat ini kami (Komisi V) sedang menyusun RUU Jalan dan Jembatan. Masukan dari daerah menjadi penting dan sangat kami butuhkan agar UU ini nantinya bisa iimplementasikan dengan baik.”

Sebelumnya anggota rombongan Kaltim Encik Widiyani mengingatkan bahwa, “Yang harus diperhatikan tidak hanya soal pembangunan jalan maupun jembatan, tapi juga perawatan atau pemeliharaannya,” cetus Anggota FPG DPRD Kaltim ini sembari mengungkapkan rencana DPRD Kaltim membuat Perda tentang Penggunaan Jalan seperti yang sudah dijalankan di Kalteng dan Kalsel.

Mengenai koordinasi program pembangunan, Hetifah yang baru bergabung dengan Komisi V pada awal tahun ini, mengaku tetap mendorong usulan pembangunan dari Kaltim supaya dapat diakomodasi dalam APBN 2012.

“Setidaknya dalam APBN perubahan ini kita coba dorong. Agar pada APBN 2013 nanti pemerintah sudah lebih memperhatikan. Misalnya untuk percepatan pembangunan Jembatan Tenggarong Kutai Kartanegara, ataupun peningkatan jalan Kukar – Kubar dan daerah perbatasan,” terang Hetifah yang dalam Tim Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD dipercaya sebagai sekretaris ini. Menurutnya, hal tersebut masih dimungkinkan dengan adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011.

Dari pertemuan ini, FPG DPRD Kaltim juga mendapat informasi dari Komisi IV bahwa izin untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda sudah dikeluarkan sebagaimana dikonfirmasi oleh Kemenhut.

Saat ini masih ada 20 persen kelahiran bayi di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak didampingi oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter. Padahal resiko kematian menjadi lebih tinggi akibat melahirkan tanpa bantuan tenaga terampil, dan ini  utamanya terjadi di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau termasuk di daerah perbatasan.

Hetifah juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mempromosikan penggunaan tenaga bidan dan dokter ketika melahirkan.  Selain mengadakan kelas  ibu Hamil dengan menyertakan suami (Suami Siaga), menjalankan berbagai program KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir), memberikan Informasi reproduksi sehat untuk remaja laki-laki di sekolah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong  on the job training di rumah sakit bagi bidan dan dokter yang akan bertugas maupun bagi dokter kandungan dalam penanganan kasus risiko tinggi.  Inovasi lain yang perlu ditiru daerah lainnya adalah adanya audit  setiap adanya kasus kematian ibu dan bayi dan hasilnya disampaikan kepada stake holder terkait. Pemerintah juga membentuk kelompok bidan di setiap RS yang akan bertugas untuk membantu memfasilitasi bidan yunior.

Pada tanggal 8 – 11 Maret  2012 Hetifah sedang memperingati hari Perempuan International dengan mengikuti kegiatan Parliamentary Workshop tentang Kesehatan Reproduksi  dan Kesetaraan Gender yang diorganisir oleh Parliamentarians Global Action di Tunisia yang diikuti oleh 22 negara-negara Islam.  Hetifah mengatakan peran anggota DPR untuk menghasilkan peraturan perundangan yang sensitif gender dan melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan target pembangunan kesehatan reproduksi sangatlah strategis.

Saat ini  Hetifah memang aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia untuk mendorong adanya UU Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Prolegnas 2012, Selain itu Hetifah juga aktif dalam organisasi IFPPD, Infonesian Forum of Parliamentarians for Population and Development, yang saat ini mendorong keterlibatan  anggota parlemen laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender dan memecahkan masalah terkait hak reproduksi.