Hetifah mengatakan saat ini di wilayah perbatasan dan daerah terpencil banyak gedung sekolah sudah tak layak digunakan sebagai ruang belajar. Akibatnya mengancam keselamatan murid dan guru. Kondisi sekolah layak di kawasan perbatasan dan daerah terpencil menurutnya masih jauh layak dibandingkan perkotaan. Namun komitmen untuk memujudkan sekolah layak belajar akan diperjuangkan di Komisi X DPR membidangi pendidikan tersebut.

Sekolah di kawasan perbatasan dan di daerah terpencil mulai dibangun pada 1980-an melalui program Instruksi Presiden (inpres) namun hingga kini masih banyak belum direnovasi. Sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal peningkatan kualitas anak didik juga diukur dari kelengkapan sarana dan prasarana memadai di setiap sekolah.

“Ini salah satu upaya kita mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dalam proses belajar. Untuk Kaltim belum saya tahu berapa nilai dikucurkan untuk pembangunan sekolah rusak,” katanya.

Ia mengaku belum jelasnya alokasi anggaran setiap provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan belum adanya Data Pokok Pendidikan (DPP) sebagai acuan pemerintah mengalokasikan anggaran. DPP ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah sekolah rusak termasuk ruang belajar, guru dan sarana pendukung lainnya.

Dikemukakan pula penyusunan anggaran tak didasari data memadai sebagai dasar merumuskan anggaran mengakibatkan perencanaan anggaran tak berbasis kebutuhan di daerah.  “Selain itu kurangnya kordinasi antarlembaga seringkali menyebabkan anggaran tak merata atau tak berkeadilan,” katanya.

Soal manajemen anggaran yakni penyaluran uang yang didesentralisasi perlu dievaluasi. “Gaji dan tunjungan guru pada awalnya ditransfer ke daerah perlu dikaji untuk dikembalikan pengelolaan oleh pusat. Gaji guru dimasukkan dalam kas daerah dapat dimainkan kepentingan sesaat di daerah terutama menjelang Pilkada,” ungkapnya. Tahun ini DPR dan Kementerian Pendidikan sepakat mengalokasikan dana Rp20 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah rusak di seluruh Indonesia melalui program DAK. (din)

sumber: http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/22345/hetifah-dorong-sekolah-layak.html

“Rumah aspirasi ini akan menjembatani keluhan-keluhan masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan. Semua permasalahan dapat disampaikan, dan akan difasilitasi penyelesaiannya hingga ke pusat, jika apa yang dikeluhkan memang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Staf Ahli Anggota DPR RI, Eko Arief Nugroho saat berkunjung ke Balikpapan, kemarin.

Ia mencontohkan, seperti masalah pendidikan, kesehatan atau bidang lain, yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh rumah aspirasi yang berada di Hotel Yayang kawasan Sepinggan Balikpapan.

“Seperti masalah perbatasan kemarin. Itu betul-betul diperjuangkan ibu (Hetifah, Red)di pusat. Awalnya masalah ini kan tidak terlalu mendapat respon di pusat, sekarang malah mendapatkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan pembenahan di perbatasan. Itu setelah ibu mengambarkan kondisi di perbatasan, dengan mengajak seluruh komponen terkait untuk memperjuangkan masalah perbatasan di pusat,” terang dia.

Selain memfasilitasi masalah yang diadukan, rumah aspirasi juga akan menyampaikan program-program kementerian yang terkait pengembangan dan pembangunan di daerah. Jika aspirasi yang disampaikan penyelesaiannya berada di bawah kewenangan daerah, maka pihaknya akan menyampaikan ke Pemerintah Daerah dan bersama-sama mencarikan solusi penyelesaiannya.

“Misalnya di Kementerian Pendidikan ada program bantuan pembangunan perpustakaan, itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah yang kita anggap membutuhkan, dan memintanya untuk membuat proposal pengajuan, untuk kita sampaikan ke kementrian,” terang Warso Satori, pengelola rumah aspirasi.

Selain membangun rumah aspirasi, Hetifah juga akan mengelar acara refleksi peran dan kinerjanya selama dua tahun terakhir sebagai wakil rakyat Kaltim di kursi parlemen.

“Kalau untuk refleksi ini, ibu ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Pemda, DPRD, organisasi, seluruh instansi, tokoh-tokoh masyarakat, untuk berdiskusi terkait berbagai permasalahan, sekaligus mengevaluasi kinerja Ibu selama menjabat sebagai anggota DPR RI,” ungkap Warso.

Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk hadir dalam acara refleksi peranan dan kinerja tersebut, yang akan dilaksanakan di Hotel Neww Benakutai pagi besok.

“Mudah-mudahan semua elemen masyarakat bisa hadir untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap ibu. Jadi dari acara tersebut, ibu sudah punya gambaran program yang harus dilakukan dan diperjuangkan, demi kepentingan Balikpapan dan Kaltim ke depannya,” pungkasnya. (ibr)

Dimana banyak sekolah menengah atas yang unggulan, pun SD maupun SMP. Termasuk perguruan tinggi yang mulai berkembang baik. Hetifah menilai, tingkat pendidikan bagi warga Balikpapan perlu dinaikkan lagi.

“Grade-nya perlu dinaikkan. Tidak lagi pendidikan hingga menengah atas (SMA), tapi sudah berbicara pendidikan tinggi,” sebut Hetifah.

Sisi lain, dengan peningkatan jenjang pendidikan tersebut, juga harus diimbangi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Menjadi tugas pemerintah kota, untuk berupaya mengambil langkah-langkah hingga penyerapan tenaga kerjanya dapat maksimal. Pun dengan pihak swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ada, juga memberdayakan tenaga kerja lokal.

“Benar, penyerapan tenaga kerjanya harus ditingkatkan pula. Jangan sampai banyak lulusan perguruan tinggi, tapi pengangguran,” urai dia.

Pandangan Hetifah ini mendapat tanggapan dari Ketua LPM Karang Joang Drs H Rahmat Mulyono SH yang juga Ketua Golkar Kelurahan Karang Joang. Kata Rahmat, Kota Balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan dan pariwisata, memang terus berkembang maju.

“Jadi tidak salah jika tingkat pendidikan warganya juga ditingkatkan. Dan memang jangan sampai ketinggalan, harus dibarengi dengan penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rahmat yang juga pengusaha ini.

Masih kata mantan dosen ini, kualitas para pendidik juga perlu ditingkatkan, pun dalam hal jenjang pendidikannya. Adanya bantuan untuk jenjang pendidikan S-2 maupun S-3 bagi para pendidik, sangat diperlukan.

Warga Balikpapan tidak perlu repot lagi untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai macam permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah telah mendirikan rumah aspirasi yang akan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan Pemerintah pusat.

“Rumah aspirasi ini akan menjembatani keluhan-keluhan masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan. Semua permasalahan dapat disampaikan, dan akan difasilitasi penyelesaiannya hingga ke pusat, jika apa yang dikeluhkan memang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Staf Ahli Anggota DPR RI, Eko Arief Nugroho saat berkunjung ke Balikpapan, kemarin.

Ia mencontohkan, seperti masalah pendidikan, kesehatan atau bidang lain, yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh rumah aspirasi yang berada di Hotel Yayang kawasan Sepinggan Balikpapan.

“Seperti masalah perbatasan kemarin. Itu betul-betul diperjuangkan ibu (Hetifah, Red)di pusat. Awalnya masalah ini kan tidak terlalu mendapat respon di pusat, sekarang malah mendapatkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan pembenahan di perbatasan. Itu setelah ibu mengambarkan kondisi di perbatasan, dengan mengajak seluruh komponen terkait untuk memperjuangkan masalah perbatasan di pusat,” terang dia.

Selain memfasilitasi masalah yang diadukan, rumah aspirasi juga akan menyampaikan program-program kementerian yang terkait pengembangan dan pembangunan di daerah. Jika aspirasi yang disampaikan penyelesaiannya berada di bawah kewenangan daerah, maka pihaknya akan menyampaikan ke Pemerintah Daerah dan bersama-sama mencarikan solusi penyelesaiannya.

“Misalnya di Kementerian Pendidikan ada program bantuan pembangunan perpustakaan, itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah yang kita anggap membutuhkan, dan memintanya untuk membuat proposal pengajuan, untuk kita sampaikan ke kementrian,” terang Warso Satori, pengelola rumah aspirasi.

Selain membangun rumah aspirasi, Hetifah juga akan mengelar acara refleksi peran dan kinerjanya selama dua tahun terakhir sebagai wakil rakyat Kaltim di kursi parlemen.

“Kalau untuk refleksi ini, ibu ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Pemda, DPRD, organisasi, seluruh instansi, tokoh-tokoh masyarakat, untuk berdiskusi terkait berbagai permasalahan, sekaligus mengevaluasi kinerja Ibu selama menjabat sebagai anggota DPR RI,” ungkap Warso.

Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk hadir dalam acara refleksi peranan dan kinerja tersebut, yang akan dilaksanakan di Hotel Neww Benakutai pagi besok.

“Mudah-mudahan semua elemen masyarakat bisa hadir untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap ibu. Jadi dari acara tersebut, ibu sudah punya gambaran program yang harus dilakukan dan diperjuangkan, demi kepentingan Balikpapan dan Kaltim ke depannya,” pungkasnya. (ibr)

sumber: http://www.balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=68275

Menurut Koordinator Rumah Aspirasi ‘Hetifah’ Balikpapan, Wasro, acara Refleksi Kiprah Hetifah yang kali kedua dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mengetahui kiprah Hetifah selaku wakil rakyat Kaltim di DPR RI sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat untuk program setahun kedepan.

“Meski Bu Hetifah merupakan anggota DPR dari Partai Golkar, peserta diskusi yang kami undang tidak hanya dari Golkar, masyarakat umum, birokrat, bahkan mungkin dari partai lain pun diundang,” kata Wasro didampingi Nugroho, Sekretaris PGSB, Selasa (17/1).

Dikemukakan, dialog dengan Hetifah yang akan dipandu Redaktur Pelaksana Tribun Kaltim Priyo Suwarno menurut rencana dibuka Walikota Balikpapan Rizal Effendi.  “Kami mengharap pihak- pihak yang sudah kami undang bisa hadir. Melalui media ini pula undangan ini kami sampaikan,” ujar pemilik Hotel Yayang ini.

Rumah Aspirasi merupakan sarana masyakarakat Kaltim menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR RI dari Dapil Kaltim sekaligus media komunikasi program kerja yang telah dilakukan para wakil rakyat yang ada di Jakarta.

Wasro berharap melalui Rumah Aspirasi ini hubungan komunikasi antara konstituen dengan wakil rakyat dari Kaltim di DPR RI, khusus Hetifah bisa berjalan baik. (son)

sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2012/01/17/rumah-aspirasi-gelar-refleksi-kiprah-hetifah-di-kaltim

SAMARINDA. Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian memberikan perhatian serius terhadap sejumlah konflik agraria yang terjadi di tanah air. Mulai dari kasus Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kasus di Mesuji, Lampung. Kata wakil rakyat asal Kaltim itu, potensi konflik serupa bisa saja meluas ke seluruh tanah air. Termasuk di Kaltim sendiri. Karena itu, dibutuhkan langkah serius untuk mencegah agar konflik serupa tidak meluas.

“Kalau mau jujur, di Kaltim sendiri besar sekali potensinya. Makanya perlu kerjasama dan langkah serius dari semua pihak terkait,” ujar Hetifah saat berbincang dengan Sapos belum lama ini.

Disebutkan dia di antaranya seperti kasus tapal batas antara perkebunan masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, rencana relokasi transmigran di daerah hutan lindung Penajam Paser Utara (PPU), masalah di Gersik dan Jennembora di PPU, Muara Tae dan Lemponah Kutai Barat, Kertabuana, Berambai Kutai Kartanegara, Kampung Mangkroman dan Gunung Kapur. Juga di Long Dalig mengenai tapal batas dua suku, serta masih banyak yang lainnya. Apalagi, Hetifah mendapat laporan bahwa beberapa utusan masyarakat dari daerah konflik tersebut telah mendatangi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak untuk mendapatkan penyelesaian masalah.

“Semua contoh ini ibarat fenomena gunung es. Hanya berbeda lokasi, tapi hampir sama kasusnya,” timpalnya.
Menurut Hetifah, ketidakjelasan aturan pertanahan menjadi salah satu sebab. Juga ketidaktegasan dan ketidakseriusan menjalankan aturan yang tertuang dakam TAP MPR No.IX/2001 tentang Peraturan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Mengingat masalah ini sudah menjadi masalah serius bangsa, sehingga harus diselesaikan secara nasional. Saya dengan beberapa anggota DPR coba berinisiatif untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani berbagai masalah dasar keagrariaan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini,” tuturnya. Selain itu, sambung dia, pembentukan pansus ini juga atas dorongan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Pansus ini nantinya bertugas untuk mencaritahu akar permasalahan, kemudian mencarikan solusinya. Biar permasalahan yang sama tidak sampai meluas,” tandas Hetifah. (yes/agi)

sumber: http://sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/30362