Adapun nilai Bosda untuk SMA/MA sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun, sedangkan untuk SMK sebesar Rp 1,5 juta per siswa per tahun. Namun, ketika terjadi nota kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bosda berubah menjadi Rp 2 juta per siswa per tahun untuk siswa/i SMA/MA dan Rp 2,5 juta untuk siswa/i SMK.

Mekanisme pemberian Bosda tersebut dalam bentuk bantuan keuangan ke kabupaten/ kota yang didasarkan pada data terbaru jumlah siswa dari kabupaten dan kota.

Seperti diketahui, program unggulan pemprov Kaltim adalah Wajib Belajar 12 tahun, dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Mereka yang kurang mampu, pemprov berkewajiban membiayainya. Hal tersebut sudah tertuang di Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Masih berkaitan dengan dana pendidikan, bahwa pengelolaan dana untuk pendidikan di Kaltim tidak dikelola pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Pendidikan, tetapi juga ada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan lain-lain.

Alokasi dana dari APBD Provinsi Kaltim 2011 adalah 20% sebagaimana perundang-undang yang berlaku. Dari total APBD 2011 sebesar Rp 6,2 triliun, yang dialokasikan ke SKPD Dinas Pendidikan senilai Rp 271 miliar. Sisanya dialokasikan ke SKPD lain.

Padahal UN dianggap menjadi momok yang menakutkan. Banyak peserta didik maupun pendidik yang masih merasa bingung dengan kebijakan dilaksanakannya UN sebagai salah satu syarat seorang siswa dinyatakan lulus dan berhak mengikuti jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Sebab, UN masih menggunakan naskah yang sama secara nasional. Artinya, kemampuan peserta didik diukur dengan standar yang sama secara nasional, sementara tingkat keragaman siswa, daya dukung sarana/prasarana, status sosial peserta didik tidaklah sama.

Di sisi lain, sejak tahun 2006 pemerintah sudah memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dengan diberlakukannya KTSP, sekolah diperkenankan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sekolah masing – masing dengan harapan setelah mereka terjun di masyarakat. Mereka dapat mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan lingkungan dimana mereka belajar. Ini artinya, satu sekolah dengan sekolah yang lain amat dimungkinkan memiliki muatan kurikulum yang berbeda, sesuai dengan pengembangannya dengan memperhatikan faktor lingkungan dimana sekolah berada.

Sekolah yang berada di perkotaan akan berbeda muatan kurikulumnya dengan sekolah yang ada di perkotaan, bahkan sekolah di kota A akan berbeda pula muatan kurikulumnya dengan sekolah di kota B dan seterusnya. Ketika sekolah diberi kebebasan mengembangkan kurikulum pengajarannya, kenapa pada akhirnya ketika siswa sudah menempuh pendidikan di tahun terakhir, harus diuji dengan ujian yang di seragamkan secara nasional (baca: UN). Bukankah sikap ini menjadi sikap yang tidak konsisten dari pemerintah?

Di lain hal, ketika UN dikatakan salah satu, bukan satu–satunya alat untuk menyataakan lulus/tidak lulusnya siswa, namun pada kenyataannya, putusan akhir tentang kelulusan siswa adalah merujuk kepada perolehan nilai 4 mata pelajaran pada SMP/MTs yang ada di UN. Tanpa memperhatikan mata pelajaran yang lain.

“Yang aneh, perguruan tinggi tidak mau menggunakan hasil UN sebagai seleksi masuk. Lalu kalo nilai UN itu tidak dijadikan acuan untuk masuk perguruan tinggi, lalu buat apa ada UN?” ujar Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.

Ada sebagian anggota yang mengkritisi agak tendensius, bahwa ada proyek Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggu Negeri (SNMPTN) yang tidak mau dihilangkan oleh Kemendiknas. Proyek apa? Banyak sekali, salah satunya pengadaan bahan-bahan ujian UN tersebut.

“Saya belum melakukan investigasi. Tetapi kalau memang itu terjadi, payah banget!” komentar Hetifah kecewa.

Meski mendapatkan kritik seperti itu, Kemendiknas tetap akan menyelenggarakan UN. Sebab menurut Kemendiknas, UN termasuk sebuah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antardaerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia. Ini sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan, bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Sayangnya, selama ini penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.

“Pendidikan di Tanah Air membutuhkan sistem yang mapan, tidak selalu berubah-ubah dan ada kepastian,” ujar Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh dikutip dari portal AntaraNews.

Menurut Ditejen Perfilman, pertumbuhan anggaran 2011 ini untuk mengembangkan perfilman nasional. Adapun prioritas alokasi dana tersebut diberikan pada tiga sektor, yakni pelaksanaan Festival Film yang dianggarkan sebesar Rp 8,5 milyar; pengiriman delegasi dan film ke festival film internasional sebesar Rp 6,5 milyar; serta penyediaan fasilitas dan dukungan komunitas perfilman sebesar Rp 4,7 milyar.

Meski anggaran bertambah, ada sejumlah aktivitas yang dilakukan pada tahun 2010, tidak dilakukan di tahun 2011. Kegiatan-kegiatan yang hilang tersebut adalah pembuatan direktori perfilman nasional yang di tahun 2011 dianggarkan Rp 850 juta; pembuatan film kompetitif (Rp 200 juta); dukungan program pada komunitas perfilman (Rp 1,6 milyar); workshop film dokumenter (Rp 500 juta); apresisasi film (Rp 400 juta), dan beberapa kegiatan lain. Namun begitu, ada “kegiatan baru” yang diagendakan, yakni Festial Film Pelajar dengan anggaran Rp 500 juta; lomba penulisan skenario (Rp 750 juta); riset pasar bisnis perfilman (Rp 1,5 milyar), maupun workshop dan apresiasi film indonesia di 7 provinsi (Rp 800 juta).

Hari ini (Selasa/ 28/9) seluruh anggota Komisi X DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kembudpar mengenai RAPBN yang tumbuh di tahun 2011 ini. Namun menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, pertumbuhan anggaran tersbut belum menjawab substansi permasalahan perfilman nasional sebagaimana yang “diteriakkan” oleh insan perfilman. Apa saja sih persoalan perfilman yang dimaksud?

(1) PAJAK

Pajak film impor lebih murah daripada pajak film nasional. Pajak impor cuma dibebani per satu copy film, yakni Rp 1 juta/ copy. Rata-rata film impor menyetor kurang lebih Rp 15 juta/ judul untuk 15 copy film. Dalam 12 tahun terakhir, film asing yang diimport rata-rata 180 judul dengan total copy sekitar 2.500 copy, sehingga rata-rata hanya 15 copy per judul.

Sementara film nasional harus membayar pajak untuk beberapa item, mulai dari bahan baku, peralatan produksi, pajak atas artis, karyawan, pajak saat proses produksi, pajak paksa-produksi, dan untuk penggandaan copy film. Jadi jika dihitung, produser film nasional harus menyiapkan 10% lebih untuk pajak. Film seperti Laskar Pelangi atau Ayat-Ayat Cinta yang biaya produksinya Rp 5 milyar harus mengeluarkan pajak senilai Rp 500 juta.

Di Thailand, pajak film menggunakan sistem per meter panjang film tersebut, dimana angkanya US$ 1 dolar/ meter. Rata-rata setiap copy film impor mengeluarkan US$ 3.000/ copy atau lebih kurang Rp 30 juta. Itu artinya 30 kali lipat lebih besar dari pajak yang dipinggut oleh pemerintah Indonesia.

(2) PEMILIK BIOSKOP JANGAN JADI DISTRIBUTOR

Semestinya pemilik bioskop dan distributor itu terpisah, Kenapa? Sebab, jika pemilik bioskop merangkap distributor akan subjektif dalam menayangkan film di bioskop. Sebagai distributor jelas ia akan menayangkan film-film yang didistribusikan olehnya di jaringan bioskop miliknya. Akibatnya, film-film yang tidak didistribusikan olehnya dipersulit.

Menurut data, sekarang saja bioskop yang memiliki 16 layar saja, sulit mendapatkan film. Kenapa? Pengusaha bioskop tersebut biasanya bukan distributor.

(3) TARGET 200 JUDUL FILM DI 2014 HANYA IMPIAN, JIKA…

Layar bioskop tidak ditambah. Layar bioskop jelas akan mempengaruhi pemutaran film. Semakin banyak layar, semakin besar kesempatan penonton untuk menikmati film tersebut secara serempak.

Jika layar tidak ditambah, ini berarti dalam seminggu harus ada empat judul film nasional yang harus naik. Lalu bagaimana dengan film impor? Tidak mungkin film impor dikalahkan, sehingga semua layar dipenuhi oleh film nasional? Mustahil. Oleh karena itu akan ada over supply yang mengakibatkan banyak orang menonton, tetapi filmnya terpaksa harus segera turun, karena ada film-film yang harus segera diputar. Bayangkan jika jumlah layar banyak, pasti kejadiannya tidak seperti itu.

Sekadar info, di kota sebesar Surabaya hanya punya 10 gedung bioskop dg jumlah layar sebanyak 40 layar. Sementara di Solo cuma ada 2 bioskop dengan jumlah layar 6 layar. Sumatara Utara (5 gedung, 17 layar); Riau (2 gedung, 8 layar); Lampung (4 bioskop; 12 layar), dll.

(4) TATA EDAR

Saat ini tidak ada yang mengatur tata edar film. Maksudnya tata edar dalam konteks ini, ketika film nasional diserahkan ke pihak bioskop, pekerja film tidak diberitahu film tersebut nantinya akan bersaing dengan film impor apa? Produser nasional tidak pernah “dibocorkan” film pesaingnya.

Dengan adanya tata edar, maka produser akan “dibocorkan” film-film import yang diedarkan bersamaan dengan film nasional tersebut. Keuntungannya apa? “Bocoran” itu jadi tahu apakah film nasional dinaikan lebih dahulu atau sebaliknya film nasional diputar belakangan setelah film impor. Ini jika pihak bioskop benar-benar berpihak pada film nasional.

Selain soal “bocoran” film impor yang akan tayang, data soal jumlah penonton bioskop pun tidak diberitahu secara transparan oleh pihak bioskop. Padahal salah satu indikator untuk tahu pasar film adalah dengan mendapatkan data.

(5) KEBERPIHAKAN PADA FILM NASIONAL DALAM PROMOSI

Pengusaha bioskop jarang ada yang berpihak pada insan film nasional dalam hal promosi. Produser harus selalu mengontrol filmnya, apakah benar-benar dipromosikan atau tidak di bioskop tersebut. Sebab terkadang pemilik bioskop baru memutar thriller film H-3 sebelum pemutaran film. Ironisnya, diputarnya pun di film impor yang tidak banyak penonton.

Padahal kalau pemilik bioskop berpihak pada insan perfilman, tentang promosi ini tak perlu dikontrol lagi oleh produser film nasional dan pasti ia akan memberikan previllage film nasional dipromosikan di film import yang banyak penontonnya.

Hari itu weekend. Seperti juga hari-hari kerja, museum yang terletak di jalan Kramat Raya ini jarang dikunjungi oleh tamu, baik pelajar maupun wisatawan. Saking sepi, baik meja maupun kursi yang ada di ruang diorama bertumpuk debu. Kaca dioramanya pun terlihat kusam.

Patung W.R. Soepratman yang sedang main biola dihadapan beberapa orang. Lagu Indonesia Raya karya W.R. Soepratmen dinyanyikan pertama kali pada kongres pemuda.

Begitulah kondisi museum Sumpah Pemuda. Mengenaskan. Seperti kata pepatah: hidup segan, mati tak mau. Bayangkan, museum ini sudah dikelilingi oleh pusat bisnis di Jakarta. Tak heran jika jalan raya di depan museum selalu pedat. Namun yang menyedihkan, persis di depa pagar museum, dijadikan sebagai lokasi usaha las ketok duco. Seperti tidak menghargai, bahwa museum tersebut dahulu menjadi tempat strategis berkumpulnya pemuda-pemudi dari seluruh daerah di Indonesia.

Kondisi mengenaskan tersebut dirasakan oleh anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Menurutnya, seharusnya museum bisa dijadikan destinasi utama para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Biasanya sebelum keliling kota, para wisman berkunjung ke museum,” ujar Hetifah. “Oleh karena itu, museum harus dibuat menarik dan nyaman.”

Berbeda dari Museum Sumpah Pemuda yang sepi, di beberapa museum justru ramai dikunjungi, bahkan terjadi peningkatan pengunjung. Museum Sejarah (Fatahillah) misalnya. Menurut Kasubag TU Museum Sejarah Irfal, jumlah pengunjung museum ini di tahun 2009 lalu meningkat sekitar 200 persen dibandingkan tahun 2008.”Jumlah pengunjung museum Fatahallah selama tahun 2009 mencapai sekitar 280.000. Ini seiring dengan makin meningkatnya promosi dan pembenahan kawasan Kota Tua,” ucap Irfal.

Peningkatan yang sama juga dialami oleh Museum Geologi yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Menurut Kepala Museum Geologi, Yunus Kusumahbrata, terjadi peningkatan pengunjung dari tahun sebelumnya. Sejak Januari hingga Juni 2010, pengunjung Museum Geologi menembus angka 260 ribu.

Data terakhir tentang peningkatan museum terdapat di Museum Cakraningrat, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sejak dioperasikannya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) terjadi peningkatan pengunjung museum secara drastis.

“Peningkatannya hampir lima kali lipat dibanding sebelum ada Jembatan Suramadu,” kata Kasi Museum dan Purbakala, Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Didik Wahyudi di Bangkalan.

Ia menyebutkan, sebelum dibangun Jembatan Suramadu, jumlah pengunjung hanya 200 sampai 250 orang per bulan, tapi kini mencapai 1.000 sampai 1.100 orang. Hebatnya, pengunjung yang datang ke museum itu bukan hanya warga lokal Madura, tetapi juga dari Pulau Jawa dan Bali, bahkan ada yang dari Negeri Belanda.

Peningkatan pagu yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, menurut Hetifah, sangat menggembirakan. Seperti diketahui, dalam pagu tahun 2011, terjadi kenaikan alokasi anggaran sebesar 462,32%. Dari angka 462,32% tersebut, angka Rp 103 milyar akan dialokasikan ke 30 museum daerah. Sementara Rp 10 milyar akan dialokasikan untuk melaksanakan Gerakan Nasional Cinta Museum.

Salah satu museum yang akan direvitalisasi adalah Museum Sumpah Pemuda. Museum ini berdasarkan pagu tahun 2011 akan mendapat suntikan dana per tahun sebanyak Rp 3 milyar. Selain Museum Sumpah Pemuda, museum lain yang mendapatkan dana antara lain Museum Kebangkitan Nasional senilai Rp 5 milyar; Museum Naskah Proklamasi (Rp 5 milyar); Museum Basoeki Abdullah (Rp 7 milyar); dan Museum Benteng Vredeburg (Rp 5 milyar). Sementara ada 25 museum daerah yang juga akan mendapatkan dana dengan total dana senilai Rp 78 milyar.

Hetifah mengharapkan revitalisasi museum ini akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan, baik wisman maupun wisnus. Seperti diberitakan di Koran Jakarta (Senin, 27 September 2010), bahwa terjadi lonjakan turis mancanegara ke Indonesia. Data Januari-Juli 2010, wisman mencapai 4.039.020 orang atau meningkat sebanyak 13,49% dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah 3.558.887 orang. Alasan kenaikan tersebut, karena makin variatifnya event wisata yang dikelola pemerintah, dan promosi wisata yang semakin gencar.

“Bayangkan jika museum sudah direvitalisasi, ini akan juga turut meningkatkan jumlah wisatawan,” komentar Hetifah. “Sebab, museum akan menjadi destinasi wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.”

Substansi artikel ini menyimpulkan tentang perubahan besar terjadi dalam peta politik Indonesia. DPR dianggap sebagai bagian dari perubahan tersebut, karena telah dipaksa untuk mengakomodasi perubahan yang terus menerus terjadi.

Namun, lanjut Stephen dalam artikel itu, ada juga argumentasi yang mengatakan, bahwa DPR masih menjalankan prosedur yang tradisional. Lalu DPR masih menunjukan sikap kekuasaan atau melakukan otoritarianisme. Dengan kritis, artikel ini pun mengungkap dengan berani justifikasi yang sangat popular tentang gambaran seorang anggota DPR, yakni mereka korup, tidak efisien, dan hanya mementingkan diri sendiri.

“Perkembangan politik di Indonesia lebih lumayan dibanding di Solomon Islands,” ujar Dr. Stephen Sherlock dari CDI di depan anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.

Oktober 2004, DPR, Dr. Stephen kembali meneliti perubahan politik di Indonesia, dimana kali ini DPR dipilih secara demokratis. Namun tidak seperti Dewan yang dipilih periode berikutnya, menurut Stephen, DPR di tahun 2009 tidak menjadi MPR dan otomatis memilih Presiden. Perubahan perundangan terjadi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu). Perubahan ini secara fundamental menandai hubungan antara DPR dan Presden yang merubah Indonesia dari sistem presidensial parlemen menjadi gaya kepemerintahan yang lebih tegas, yakni dengan pemisahan kekeuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif.

Lewat CDI, Stephen mengeksplorasi penelitian tentang perubahan dalam struktur dan fungsi DPR. Lebih khusus lagi, ia pun melihat hubungan perundangan yang baru antara bagian-bagian pemerintahan di Indonesia yang secara langsung berpengaruh pada dinamika politik internal di DPR, sehingga merubah sifat peran DPR dalam hukum dan pembuatan kebijakan. Salah satu dinamika yang terjadi di parlemen adalah keterwakilan perempuan. Bahwa kita ketahui sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, baru pada Pemilu 2009 ini tingkat keterwakilan perempuan di DPR mencapai 18% dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.

“Oleh karena ini kami dari CDI membuat training berjudul Woman in Politics Training,” ujar Dr. Stephen pada anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan sore kemarin (2/9). “Namun Woman in Politics yang dimaksud di sini bukan hanya kaum perempuan yang berada di parlemen saja. Tetapi mereka di luar perleman pun bisa.”

Training ini akan dihadiri oleh politisi-politisi dari Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guiene, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fuji sebagaimana fokus CDI. Namun biasanya, lanjut Stephen, dari 20 peserta training, separuh peserta berasal dari Indonesia.

Menurut Hetifah, training ini cukup menarik dan komprehensif. Sebab, dalam training ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan pada politisi perempuan, mulai dari mengapa perempuan harus aktif berpolitik, developing elections program, teknik melobi. Yang tak kalah menarik, ada narasumber dari parlemen Australia yang akan memberikan pengalaman selama terlibat dalam aktivitas politik.

“Seru,” komentar Hetifah. “Sebab, sebagian besar materi berisi practical exercise, termasuk presentasi, leadership skill improvement, maupun teknik melobi”.

Lanjut Hetifah, training WiP juga membantu mengembangkan kapasitas perempuan dalam peran sosial dan politik di daerah. Tentu saja peran tersebut nantinya akan bertujuan mencapai level yang terhormat bagi seorang politisi perempuan.

Meski begitu, Hetifah tidak menutup mata bahwa banyak politisi perempuan yang frustrasi dengan budaya patrialistik di Indonesia. Politisi perempuan masih sering dihambat. Faktanya, LSM maupun NGO di luar parlemen berharap perempuan-perempuan dalam parlemen bisa mengadvokasi isu tentang perempuan, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini sangat krusial, dengan menggelindingkan wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) TKI. Namun bagi anggota parlemen, RUU tentang TKI belum dianggap urgent.

“Barangkali dengan training ini, kapasitas politisi perempuan bisa semakin kuat, sehingga bisa mendorong politisi perempuan lain untuk mengadvokasi isu-isu tentang perempuan ke dalam bentuk UU,” tegas Hetifah.

Woman in Politics (WiP) tahun 2010 ini sendiri merupakan yang kedua kali diselenggarakan. Pada WiP pertama dilakukan pada 7-11 Desember 2009 di Australian National University, Canberra, Australia. Tahun 2010 ini, rencananya training akan berlangsung pada 24 November- 2 Desember 2010 dengan materi yang diajarkan pun tidak jauh berbeda, yakni the context of women’s engagement in politics and its progress in the region, getting elected and re-elected, electoral systems and reforms affecting women, dan juga materi role of political parties and politicians.

Sebagai lembaga, CDI memang sudah lama fokus pada perkembangan politik di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. CDI sendiri didirikan oleh pemerintah Australia bertujuan untuk membantu demokrasi yang baru tumbuh di daerah Asia Pasifik. Bentuk bantuan CDI selain memberikan training itu tadi –WiP misalnya-, juga memberikan technical assistance di parlemen dan pemimpin di Asia Tenggara dan Asia Pasific, dalam hal ini negara-negara di Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guiene, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fuji.

Saat ini CDI dipimpin oleh Dr. Stephen Sherlock yang baru tiga bulan ini menjabat sebagai Director. Ia seorang analisis politik dan konsultan pembagunan. Pria ini telah bekerja selama 11 tahun sebagai seorang analis dan konsultan kebijakan untuk Indonesia dan Timor Timur di parlemen Australia. Selama ini, ia membagi waktunya antara Indonesia dan Australia sebagai konsultan pemerintahan dan perubahan politik.

“Training ini menarik, karena bisa menaikkan kapasitas politisi perempuan di Indonesia,” puji Hetifah pada training Woman in Politics yang akan berlangsung di Canberra, Australia.

“Saya sering bolak balik Jakarta-Australia untuk menjalankan proyek ini,” ujar pria berkacama yang mengaku Starbucks sebagai kantor keduanya selama berada di Indonesia dan negara-negara lain.

Beberapa tulisan Stephen mengenai politik di Indonesia sudah diterbitkan melalui media cetak, antara lain Indonesia’religion Representative Assembly: Democracy, Representational and the Regions. A report on Dewan Perwakilan Daerah (Juni 2006), The Indonesian Parliement after Two Elections: What has Really Changed? (Agustus 2007), maupun Indonesian’s 2009 Elections: The New Electoral System & the Competing Parties (Maret 2009).

“Perkembangan politik di Indonesia termasuk bagus dibanding di negara-negara di Asia Pasifik,” ujar pria yang sangat fasih berbahasa Indonesia ini. “Keterwakilan perempuan di Indonesia mengalami kemajuan. Saya baru saja dari Solomon Islands. Negara tersebut baru saja mengadakan Pemilu. Namun tidak satu pun perempuan yang dipilih. Barangkali budaya politik di sana berbeda dengan di Indonesia.”