Hetifah Sjaifudian (Anggota DPR RI Komisi X Dapil Kalimantan Timur)
Disampaikan pada Seminar “Pembangunan Minus Kesejahteraan” yang diselenggarakan oleh Sabang-Merauke Circlce, 31 Januari 2011 di le Meridien Hotel Jakarta
Pembangunan adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimanisfestasikan melalui seperangkat kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud dengan sejahtera adalah situasi manakala kebutuhan dan hak dasar rakyat  telah terpenuhi. Hak dasar ini tidak semata terkait dengan tingkat konsumsi dan akses  kepada …

Oleh: Hendra Prasetya SE
SEMUA orang melihat Kalimantan Timur daerah yang memiliki segalanya sumber daya alam yang begitu melimpah. Minyak, gas, kekayaan laut, agribisnis, mineral resources dan pariwisata. Dengan potensi alam yang sedemikian besarnya, Kaltim sudah selayaknya bangkit mengejar ketertinggalannya dari kota-kota besar  di pulau jawa. Hal ini harus segera dilakukan kalau tidak sekarang terus kapan lagi,?”
Kota Balikpapan seharusnya lebih banyak berperan sehingga begitu orang datang ke Balikpapan maka bisa merepresentasikan Kaltim secara keseluruhan. Artinya Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim tidak sekadar …

Pujian Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengenai proses demokrasi di Indonesia yang dinilai cukup berhasil, tentu saja menggembirakan. Namun sesungguhnya, secara mikro, masih banyak hak dan kewajiban warga negara belum benar-benar dijalankan dengan baik. Hal ini membutuhkan bantuan pendidik untuk menanamkan kedewasaan warga negara dalam berdemokrasi. Dengan begitu, program-program pendidikan harus mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Selama ini, para siswa memang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan atau dikenal dengan mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pada masa Orde Baru (Orba) bahkan kita wajib mengikuti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) …

Tepat 82 tahun lalu di tanggal dan bulan ini, para pemuda dari berbagai suku melakukan ikrar, membulatkan tekad bersatu untuk melawan penindasan Belanda. Mereka bertekad untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, dan juga semangat melawan feodalisme.
Pada rapat penutup di tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106 itu, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan pemuda Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini telah mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal itulah yang dibutuhkan dalam …

Pernyataan tersebut diungkapkan Wismi, seorang pendiri Sekolah Al-Falah di Ciracas, Jakarta Timur, ketika ditanya mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada generasi sekarang ini. Menurut perempuan ini, seharusnya menggajarkan bahasa Indonesia itu sudah dilakukan sejak TK. Ungkapan Wismi tersebut diamini oleh Yudhistira Massardi, sastrawan yang kini dikenal sebagai pemilik Media TK Sentra.
“Itu antara lain karena anak-anak tidak diajari bahasa yang baik dan terstruktur sejak dini. Akibatnya? Ya, berantakan seperti sekarang ini,” ujar Yudhistira. “Bangsa kita tidak bisa memaknai ungkapan moyangnya yang indah dan sangat benar: ‘bahasa menunjukan bangsa’.”
Kondisi itulah yang kemudian membuat …

Istilah “miskin” merendahkan martabat.
Istilah “terpinggirkan” secara politik lebih punya makna.

Klarifikasi atas Istilah: Siapakah Kelompok Marjinal itu?
Tidak ada definisi tunggal tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Lazim diasumsikan bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama.
Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin. Bagaimana lantas kelompok-kelompok terpinggirkan mendefinisikan dirinya? Bagi mereka, kelompok terpinggirkan mencakup orang yang mengalami satu atau lebih dimensi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan …

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) merupakan ajang persaingan antarpartai dan kader sebuah partai lain untuk meraih dukungan dari rakyat di semua jenjang dan lapisan. Partai yang memiliki infrastruktur yang cukup, instrumen yang aktif, dan kader yang komunikatiflah yang berpeluang untuk meraih kemenangan pada Pilkada.
Begitulah komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP ketika ditanya mengenai Pilkada yang terdapat di beberapa daerah, termasuk di Bandung yang baru melaksanakan Pilkada Minggu (29/8) kemarin untuk memilih Bupati Bandung periode 2010-2015.
“Pilkada jelas-jelas menuntut sesama partai atau kader untuk mampu memperlihatkan diri …

Hasil penelitian Bank Dunia tentang transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) cukup mengejutkan. Pasalnya, meskipun program tersebut sudah berjalan lima tahun, namun banyak orangtua tidak dilibatkan dan mengetahui untuk apa pengelolaan dana tersebut selanjutnya. Padahal, penggunaan dana BOS seharusnya melibatkan peran orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan.
Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Bank Dunia melakukan penelitian terhadap 3.600 orangtua siswa dari 720 sekolah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Hasilnya, 71,16 persen orangtua siswa tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang …

Kisruh tentang peruntukan Taman Ria Senayan, Jakarta, belum juga reda. Banyak pihak yang bersikap. Ada yang pro, tidak sedikit yang kontra. Yang pro adalah mereka yang tidak mempermasalahkan Taman Ria Senayan dijadikan mall. Sedangkan pihak yang tidak setuju lebih suka menjadikan ruang terbuka hijau (RTH).
Menurut Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta, Hari Sasongko, pembangunan kawasan terintegrasi ini tinggal menunggu Amdal saja dari pihaknya (Tempo Interaktif, Senin, 19 Juli 2010 10:44 WIB). Semua perlengkapan administrasi seperti surat kepemilikan tanah sudah dipenuhi pihak pengembang. Namun Dinas P2B belum memberikan izin karena …

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak terlantar. Namun menurut Peneliti LIPI, Jakarta Prakoso Bhairawa Putera, data empiris menunjukan, bahwa sebagian besar permasalahan social, termasuk masalah anak terlantar, bersumber dari kemiskinan. Kemiskinan menunjuk pada rendahnya tingkat ekonomi seseorang, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar.
Bukan rahasia lagi, tingkat kesejahteraan anak Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Masih banyak anak belum terpenuhi haknya untuk bisa hidup dan tumbuh berkembang menjadi sehat, cerdas, ceria, bebudi luhur. Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, saat ini pemerintah memang belum …

Beberapa waktu lalu Wakil Presiden (Wapres) Boediono megingatkan kembali pentingnya membangun karakter bangsa. Wapres merasa galau terhadap karakter sebagian generasi muda yang terbiasa melakukan hal-hal negatif, sehingga pemerintah merasa penting untuk melakukan pendidikan karakter bangsa.
Kegalauan Boediono juga dialami oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh. Janjinya, pemerintah akan memasukkan pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui penguatan kurikulum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan nasional.
Anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian MPP, Phd sepakat dengan Wapres maupun Mendiknas mengenai pendidikan karakter …

Permasalahan di SDN RSBI 12 Rawamangun, Jakarta Timur ternyata belum juga kelar. Kisah terakhir sekolah yang berada di kompleks Universitas Negeri Jakarta (UNJ, dulu IKIP, Jakarta) ini adalah surat dari Kepala Seksi (Kassie) Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, H. Usman yang meminta Gubernur DKI Jakarta Fawzi Bowo mencabut KTP DKI empat orangtua murid sekolah tersebut yang dianggap “pengganggu sekolah”.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa 4 orangtua murid tersebut mencoba membongkar praktek dugaan korupsi di jajaran sekolah yang berada di kompleks Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta) ini serta dugaan …

Tiap kali ada persoalan internal sekolah, selalu saja murid yang menjadi korban. Terakhir kali dialami oleh SDN RSBI 12 Rawamangun, Jakarta Timur. Lima orang siswa sempat tidak diizinkan untuk masuk kelas, karena orangtua mereka dianggap terlalu vokal meneriakkan dana yang dipungut pihak sekolah, tetapi tidak diumumkan secara transparan pada seluruh orangtua murid. Sementara di Samarinda, murid-murid SMA Negeri 10 saat ini tengah khawatir dengan nasib mereka. Pasalnya, saat ini kepengurusan sekolah ini sedang bermasalah.
“Masalah internal di sekolah ini harus segera diselesaikan,” pinta anggota DPR Komisi X Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP. …

Ketika Malaysia berhasil “merebut” Pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah Indonesia marah besar. Namun pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tiga alasan yang membuat Malaysia “menang” terhadap Indonesia. Pertama, Malaysia secara terus-menerus sudah berada di pulau tersebut, penguasaan efektif pulau, dan pelindungan serta pelestarian ekologis.
Begitulah kenyataan beberapa tahun lalu. Indonesia menelan pil pahit dengan melepas Pulau Sipadan dan Ligitan. Belum lama ini, Malaysia juga sudah “pasang aksi” untuk berusaha “mencaplok” Ambalat. Ini terbukti, berdasarkan klaim atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, tiba-tiba Malaysia menerbitkan peta tahun 1979 yang memasukkan sebagian …

Kritik tersebut diungkapkan sendiri oleh anggota DPR Fraksi Partai Golkar Dr Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mempunyai konsep yang jelas mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis ini.
“Konsepsi pemerintah pusat mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis sangat tidak jelas, terutama batasan, apa yang harus dibiayai pemerintah, melalui skema apa,” kata anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Menurut Hetifah, banyak sekali ketimpangan yang terjadi paskareformasi, terutama dalam bidang pendidikan. Mengambil studi yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute di 15 daerah di Indonesia, bahwa pendidikan …

Keberpihakan pejabat Negara maupun penyelenggara pemerintah di daerah belakangan ini membuat apriori masyarakat. Banyak kasus-kasus terjadi, dimana seharusnya diberlakukan punishment sama antara pejabat Negara, penyelenggara pemerintahan, maupun masyarakat, namun kenyataannya tidak. Hanya karena seseorang tercatat sebagai birokrat, hukum tidak berlaku. Sementara jika yang melakukan pelanggaran adalah warga biasa, hukum baru ditegakkan.
Padahal masyarakat ingin sekali melihat keadilan, bukan kebepihakan. Menurut anggota Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, para pejabat negara dan pejabat pemerintah seringkali tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Keberpihakan para pejabat pemerintah kepada masyarakat dan …

Bukan rahasia lagi, rokok dan dunia pendidikan ibarat pepatah “malu-malu tapi mau”. Betapa tidak, ketika dunia pendidikan kita “memusuhi” rokok, namun pada kenyataannya iklan rokok justru masuk ke dalam dunia pendidikan itu sendiri. “Malu-malu” melarang para perokok di area sekolah maupun kampus, tetapi hampir semua aktivitas ekstrakulikuler yang diselenggarakan di sekolah maupun di kampus “mau” menerima sponsor dari perusahaan rokok.
Memang sungguh ironis, tapi begitulah kenyataannya. Kondisi ini juga sangat dikhawatirkan oleh anggota DPR Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Lebih-lebih ketika mengetahui penetrasi iklan rokok sudah masuk ke …

Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com
Senayan – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengeluhkan banyaknya surat-surat dan pengaduan masyarakat ke DPR yang terhambat karena birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR. Kejadian semacam ini tentu saja akan merugikan anggota Dewan. Sebab, muncul kesan mereka tidak merespons keluhan masyarakat dengan baik. Hal itu mengemuka pada Rabu (26/5) malam, saat BURT mengadakan rapat membahas persoalan pengaduan masyarakat.
“Menyedihkan sekali bagaimana kesekjenan menangani delegasi atau surat-surat aduan untuk berbagai isu. Pantas masyarakat tidak puas,” kata anggota BURT dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (26/5) malam.
Selama …

Deskripsi
Unduh Data: Policy Briefs: Governing the Informal Economy

Apa hubungan antara tata pemerintahan dengan kemiskinan? Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat diperbaiki jika akses mereka terhadap ruang, sumber daya ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik dasar, serta informasi ditingkatkan.
Unduh Data: Kebijakan dan Tata Pemerintahan Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin