Kisruh tentang peruntukan Taman Ria Senayan, Jakarta, belum juga reda. Banyak pihak yang bersikap. Ada yang pro, tidak sedikit yang kontra. Yang pro adalah mereka yang tidak mempermasalahkan Taman Ria Senayan dijadikan mall. Sedangkan pihak yang tidak setuju lebih suka menjadikan ruang terbuka hijau (RTH).
Menurut Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta, Hari Sasongko, pembangunan kawasan terintegrasi ini tinggal menunggu Amdal saja dari pihaknya (Tempo Interaktif, Senin, 19 Juli 2010 10:44 WIB). Semua perlengkapan administrasi seperti surat kepemilikan tanah sudah dipenuhi pihak pengembang. Namun Dinas P2B belum memberikan izin karena …

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak terlantar. Namun menurut Peneliti LIPI, Jakarta Prakoso Bhairawa Putera, data empiris menunjukan, bahwa sebagian besar permasalahan social, termasuk masalah anak terlantar, bersumber dari kemiskinan. Kemiskinan menunjuk pada rendahnya tingkat ekonomi seseorang, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar.
Bukan rahasia lagi, tingkat kesejahteraan anak Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Masih banyak anak belum terpenuhi haknya untuk bisa hidup dan tumbuh berkembang menjadi sehat, cerdas, ceria, bebudi luhur. Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, saat ini pemerintah memang belum …

Beberapa waktu lalu Wakil Presiden (Wapres) Boediono megingatkan kembali pentingnya membangun karakter bangsa. Wapres merasa galau terhadap karakter sebagian generasi muda yang terbiasa melakukan hal-hal negatif, sehingga pemerintah merasa penting untuk melakukan pendidikan karakter bangsa.
Kegalauan Boediono juga dialami oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh. Janjinya, pemerintah akan memasukkan pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui penguatan kurikulum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan nasional.
Anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian MPP, Phd sepakat dengan Wapres maupun Mendiknas mengenai pendidikan karakter …

Permasalahan di SDN RSBI 12 Rawamangun, Jakarta Timur ternyata belum juga kelar. Kisah terakhir sekolah yang berada di kompleks Universitas Negeri Jakarta (UNJ, dulu IKIP, Jakarta) ini adalah surat dari Kepala Seksi (Kassie) Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, H. Usman yang meminta Gubernur DKI Jakarta Fawzi Bowo mencabut KTP DKI empat orangtua murid sekolah tersebut yang dianggap “pengganggu sekolah”.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa 4 orangtua murid tersebut mencoba membongkar praktek dugaan korupsi di jajaran sekolah yang berada di kompleks Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta) ini serta dugaan …

Tiap kali ada persoalan internal sekolah, selalu saja murid yang menjadi korban. Terakhir kali dialami oleh SDN RSBI 12 Rawamangun, Jakarta Timur. Lima orang siswa sempat tidak diizinkan untuk masuk kelas, karena orangtua mereka dianggap terlalu vokal meneriakkan dana yang dipungut pihak sekolah, tetapi tidak diumumkan secara transparan pada seluruh orangtua murid. Sementara di Samarinda, murid-murid SMA Negeri 10 saat ini tengah khawatir dengan nasib mereka. Pasalnya, saat ini kepengurusan sekolah ini sedang bermasalah.
“Masalah internal di sekolah ini harus segera diselesaikan,” pinta anggota DPR Komisi X Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP. …

Ketika Malaysia berhasil “merebut” Pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah Indonesia marah besar. Namun pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tiga alasan yang membuat Malaysia “menang” terhadap Indonesia. Pertama, Malaysia secara terus-menerus sudah berada di pulau tersebut, penguasaan efektif pulau, dan pelindungan serta pelestarian ekologis.
Begitulah kenyataan beberapa tahun lalu. Indonesia menelan pil pahit dengan melepas Pulau Sipadan dan Ligitan. Belum lama ini, Malaysia juga sudah “pasang aksi” untuk berusaha “mencaplok” Ambalat. Ini terbukti, berdasarkan klaim atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, tiba-tiba Malaysia menerbitkan peta tahun 1979 yang memasukkan sebagian …

Kritik tersebut diungkapkan sendiri oleh anggota DPR Fraksi Partai Golkar Dr Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat mempunyai konsep yang jelas mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis ini.
“Konsepsi pemerintah pusat mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis sangat tidak jelas, terutama batasan, apa yang harus dibiayai pemerintah, melalui skema apa,” kata anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Menurut Hetifah, banyak sekali ketimpangan yang terjadi paskareformasi, terutama dalam bidang pendidikan. Mengambil studi yang dilakukan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute di 15 daerah di Indonesia, bahwa pendidikan …

Keberpihakan pejabat Negara maupun penyelenggara pemerintah di daerah belakangan ini membuat apriori masyarakat. Banyak kasus-kasus terjadi, dimana seharusnya diberlakukan punishment sama antara pejabat Negara, penyelenggara pemerintahan, maupun masyarakat, namun kenyataannya tidak. Hanya karena seseorang tercatat sebagai birokrat, hukum tidak berlaku. Sementara jika yang melakukan pelanggaran adalah warga biasa, hukum baru ditegakkan.
Padahal masyarakat ingin sekali melihat keadilan, bukan kebepihakan. Menurut anggota Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, para pejabat negara dan pejabat pemerintah seringkali tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Keberpihakan para pejabat pemerintah kepada masyarakat dan …

Bukan rahasia lagi, rokok dan dunia pendidikan ibarat pepatah “malu-malu tapi mau”. Betapa tidak, ketika dunia pendidikan kita “memusuhi” rokok, namun pada kenyataannya iklan rokok justru masuk ke dalam dunia pendidikan itu sendiri. “Malu-malu” melarang para perokok di area sekolah maupun kampus, tetapi hampir semua aktivitas ekstrakulikuler yang diselenggarakan di sekolah maupun di kampus “mau” menerima sponsor dari perusahaan rokok.
Memang sungguh ironis, tapi begitulah kenyataannya. Kondisi ini juga sangat dikhawatirkan oleh anggota DPR Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Lebih-lebih ketika mengetahui penetrasi iklan rokok sudah masuk ke …

Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com
Senayan – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengeluhkan banyaknya surat-surat dan pengaduan masyarakat ke DPR yang terhambat karena birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR. Kejadian semacam ini tentu saja akan merugikan anggota Dewan. Sebab, muncul kesan mereka tidak merespons keluhan masyarakat dengan baik. Hal itu mengemuka pada Rabu (26/5) malam, saat BURT mengadakan rapat membahas persoalan pengaduan masyarakat.
“Menyedihkan sekali bagaimana kesekjenan menangani delegasi atau surat-surat aduan untuk berbagai isu. Pantas masyarakat tidak puas,” kata anggota BURT dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (26/5) malam.
Selama …

Deskripsi
Unduh Data: Policy Briefs: Governing the Informal Economy

Apa hubungan antara tata pemerintahan dengan kemiskinan? Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat diperbaiki jika akses mereka terhadap ruang, sumber daya ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik dasar, serta informasi ditingkatkan.
Unduh Data: Kebijakan dan Tata Pemerintahan Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin

Many are ambivalent about international aid. Civil society actors in Indonesia tend to assume that the international community plays a positive role in our struggle. But my experiences in the field haven’t always supported that view.
Unduh Data: The Activists’ Dilemma

Komunitas adalah fondasi dari demokrasi dan pembangunan karena komunitas merupakan media dimana kepentingan individu-individu dan kelompok yang ada didalamnya bisa terkonsolidasikan dan tersampaikan pada proses pengambilan keputusan.
Unduh Data: Pendekatan Community-Based dalam Penataan Ruang

Jika anda tertarik membaca tulisan ini, ada kemungkinan anda sedang berpikir untuk memulai suatu inovasi di daerah anda sendiri. Berikut adalah beberapa tips yang mungkin bisa memberikan inspirasi dan memotivasi anda untuk melaksanakan niat tersebut.
Unduh Data: Strategi Replikasi Inovasi

Salah satu alasan diterapkannya otonomi daerah adalah agar pelayanan publik yang diberikan oleh negara dapat berlangsung secara lebih efisien dan tepat sasaran. Mandat otonomi daerah seperti tersebut di atas menuntut pra-kondisi tertentu antara lain adanya partisipasi aktif dari civil society.
Unduh Data: Menguatkan Civil Society, Meningkatkan Pelayanan Publik

Partisipasi atau peran serta aktif dari masyarakat kembali menjadi gagasan utama yang memayungi visi misi banyak daerah, termasuk Propinsi Jawa Barat. Secara teoritis, partisipasi adalah cara-cara melalui mana masyarakat luas dapat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan publik, pelaksanaan dan juga pengawasannya.
Unduh Data: Meningkatkan Partisipasi Warga yang Bermakna dalam Pembangunan Jawa Barat 20 Tahun Mendatang

Buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran pemerintah Daerah ini disusun sebagai salah satu kegiatan Asistensi Teknis 6170 dari Asian Development Bank dengan judul “Pilot Project Untuk Menginstitusionalisasi Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Upaya Menciptakan Anggaran yang Berpihak pada Rakyat Miskin”.
Unduh Data: Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah

Istilah “partisipasi kewargaan” adalah istilah yang kurang populer di Indonesia jika dibandingkan dengan istilah serupa yang lebih dahulu dikenal seperti “partisipasi masyarakat”. Istilah pertama lebih banyak digunakan dalam bahasa politik, sedangkan istilah kedua banyak dipakai dalam istilah pembangunan sosial.
Unduh Data: Masa Depan Partisipasi Kewarganegaraan

Warga kota yang cerdas, memiliki motivasi, imajinasi dan kreativitas adalah sumber daya utama dari kota seperti Bandung. Merekalah yang akan menentukan masa depan kota dan kemampuan kota untuk beradaptasi dan bertahan dari berbagai transisi dan krisis.
Unduh Data: Menjadikan Bandung Kota Kreatif: Butuh Pemimpin dan Birokrasi yang Inovatif