Jakarta, 8/8 – Awal pekan lalu, Kemdiknas merilis hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang meliputi sejumlah bidang yang ada. Diantaranya Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas, Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja, Sistem Akreditasi Program Studi, Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah, Sistem Sertifikasi Guru, Sistem Sertifikasi Dosen, Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah, dan Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah serta bidang internal lainnya.
RBI ini dilaksanakan berdasar kepada sejumlah persoalan umum yang ada di lingkungan Kemdiknas. Seperti kondisi kelembagaan Kemdiknas masih belum proporsional dan belum menggambarkan organisasi yang efisien; kondisi ketatalaksanaan Kemdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya …

Jakarta — Kementerian Pendidikan Nasional akan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK. Saat ini, SPM baru dimiliki jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Setiap sekolah wajib mengontrol mutu dan layanan pendidikannya berdasarkan SPM tersebut. Hal itu dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas, Hamid Muhammad, seusai upacara serah terima jabatan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), di Gedung E Kemdiknas, (5/8).
Hamid mengatakan, tugas pertamanya adalah untuk membuat SPM di jenjang pendidikan menengah. “Nanti berdasarkan SPM itu kami juga akan mengalkulasi …

Penduduk di Perbatasan Kaltim
Jakarta, 1/8 — Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengungkapkan hasil pertemuan dengan empat gubernur wilayah Kalimantan, membahas  percepatan pembangunan di perbatasan di pulau ini. Di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia ini pembangunan pendidikan akan difokuskan pada penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
Daerah perbatasan di Kalimantan yang akan menjadi fokus perhatian percepatan pembangunan pendidikan yaitu Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Kapuas Hulu,  Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten dan Malinau.
“Intervensi kebijakan berupa pembangunan SD-SMP berasrama yang …

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian megatakan, mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun depan, harus diubah. Hal itu disampaikannya mengingat penyaluran dana BOS di sejumlah daerah mengalami keterlambatan pada tahun ini.
Ia mengatakan, pernyataannya ini juga diperkuat oleh hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2008-2011 terhadap sekitar 2000 sekolah yang menerima dana BOS. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS tahun lalu lebih baik daripada tahun ini.
Selain itu, Hetifah juga memberi perhatian kepada tiga alternatif …

Puasa adalah kesempatan tuk sejenak merenungi banyak hal. Tentang apa yang telah diperbuat atau akan dilakukan. Berpuasa membuat kita memiliki luang dan ruang untuk berintrospeksi serta berbenah diri. Agar di hari depan, kita menjadi hamba, pribadi, dan bangsa yang lebih baik, lebih berani untuk jujur dan berbuat benar.
Selamat menjalankan Puasa. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, menerima amal ibadah kita semua, dan pada akhirnya menjadikan kita sebagai pemenang sejati. Amiin ya Rabbal ‘Alamiin…
1 Ramadhan 1432 H / 1 Agustus 2011
Hetifah Sj. Siswanda dan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah pada 2012 sekitar 39,35 persen lebih tinggi daripada pagu definitif tahun 2011. Jika kenaikan ini disetujui DPR, sekolah dilarang memungut biaya apa pun kepada peserta didik.
”Jika BOS (bantuan operasional sekolah) dinaikkan, seluruh pembiayaan pendidikan di semua lini dapat tertutup. Dengan demikian, tak boleh ada lagi pungutan di sekolah-sekolah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Jakarta, Selasa (26/7) malam, saat berbicara dalam Diskusi Terbatas APBN.
Menurut Fasli, struktur biaya pendidikan memiliki tiga komponen, yakni pertama biaya pengelolaan pendidikan. …

Bandung, 23 Juli 2011 — Kongres  Anak Indonesia (KAI)  X / 2011 berlangsung pada tanggal 18-23 Juli 2011 di Gedung Merdeka Bandung Jawa Barat.  KAI tersebut diikuti oleh 270 perwakilan anak dari 31 provinsi seluruh Indonesia.
Ada yang membedakan dari Kongres-kongres sebelumnya, bahwa suara anak Indonesia ini dirumuskan di sebuah gedung bersejarah tempat dimana para pemimpin Negara Asia-Afrika bertemu pada tahun 1955. Suara Anak Indonesia 2011 yang dihasilkan melalui serangkain sidang layaknya orang dewasa tersebut juga tidak dibacakan di depan para pejabat pemerintah Indonesia. Anak-anak lebih memilih untuk dibacakan dan diserahkan …

Jakarta, 22/7 — Pemerintah harus memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dana BOS. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme penyaluran dan peruntukan dana BOS serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat (stakeholder pendidikan & orangtua). Untuk mengukur dampak BOS terhadap kualitas atau mutu pendidikan, pemerintah dituntut memiliki kerangka evaluasi yang memadai. Sehingga kebijakan BOS benar-benar dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan amanah konstitusi maupun target pencapaian MDGs yang menjamin pendidikan dasar bagi warga negara.
Demikian diantara beberapa kesimpulan dalam Diskusi Stakeholder Pendidikan, Evaluasi Pelaksanaan BOS Semester pertama Tahun Anggaran 2011, yang …

Jakarta, 20/7 – Hari ini, Komisi X DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) membahas tentang penyempurnaan RKA K/L RAPBN-P 2011 dan Laporan Keuangan Kemdiknas tahun 2010 yang mendapat opini disclaimer dari BPK RI.
Dalam rapat terungkap Komisi X DPR RI menetapkan alokasi tambahan anggaran sebesar 18,16 Triliyun yang mencakup dana pengembangan pendidikan sebesar 1,5 Triliyun. Kemdiknas sebagai leading sector pendidikan rencananya mengelola anggaran 11,762 Triliyun dari total dana tersebut (pagu sementara). Selanjutnya penetapan RAPBN-P akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI.
Disclaimer BPK
Dalam paparannya mengenai hasil pemeriksaan …

Dialog Borneo-Kalimantan XI yang berlangsung sejak 13 Juli telah selesai dan ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 15 Juli malam. Acara inti yang berupa seminar atau dialog telah melahirkan banyak gagasan dan pemikiran dari para pemakalah yang hadir dari Malaysia Timur dan empat provinsi di Kalimantan serta para peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pada akhir sesi dialog, diadakan rapat tim perumus rekomendasi, yang diambil dari perwakilan berbagai daerah anggota Dialog Borneo-Kalimantan. Rapat telah berhasil merumuskan rekomendasi berupa 6 poin penting, di antaranya adalah menunjuk Wilayah Persekutuan Labuan sebagai tuan rumah Dialog Borneo-Kalimantan XII, yang direncanakan akan dilaksanakan pada …

Sejak Rabu (29/6) pukul 19.00 WIB kemarin, pengumuman hasil SNMPTN 2011 jalur ujian tertulis sudah dikeluarkan secara online oleh panitia melalui situs resmi SNMPTN, www.snmptn.ac.id.  pengumuman melalui media cetak juga dilakukan pada pagi hari ini (30/6) secara serentak.
Dalam kesempatan ini, saya ingin turut mengucapkan selamat bagi para pelajar yang mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi negeri. Kelak mahasiswa baru siap menghadapi kegiatan belajar yang menuntut kemandirian serta kematangan jiwa. Bagi yang belum berhasil, buang jauh rasa putus asa. Masih terbuka kesempatan dan pilihan-pilihan hidup lain yang bisa dijajaki.
Hasil SNMPTN 2011 berhasil menjaring …

Hetifah @ Pikiran Rakyat 18 Juni 2011
Usulan Penghapusan UN SD Mengemuka

Artikel Hetifah – Tempo 18062011
Tulisan ini adalah refleksi kecil dari pengamatan saya atas fenomena Siami dan kondisi masyarakat secara umum. Semoga bisa bermanfaat dan menambah inspirasi untuk berbuat lebih baik.
Tautan untuk mengunduh artikel: Artikel Tempo – Hetifah – 18_06_2011_010

Siami adalah seorang Ibu yang berupaya mengungkap kecurangan yang terjadi pada pelaksaan Ujian Nasional di sekolah anaknya, SDN Gadel II, Surabaya. Ikhtiar Siami berbuah konsekuensi yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Pilihan Siami membongkar skandal SDN Gadel II kontan menjadikannya menjadi ‘musuh bersama’ masyarakat Gadel. Mereka tak rela jika ‘reputasi’ kampungnya ‘dinodai’ oleh ulah seorang Siami. Siami yang berani dan jujur pun ‘terusir’ dari kampung halamannya sendiri. Kisah Siami menghiasai berbagai media akhir-akhir ini. Nurani kita pun terusik.
Menurut hemat saya, fenomena ini tidak dapat dipandang secara kasuistis belaka, melainkan sebagai …

JAKARTA, KOMPAS.com (9/6) – Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, diperlukan rencana strategi tentang standar-standar dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurutnya, pendidikan tidak harus dimulai sejak dini, tetapi juga harus didukung dengan sumber daya yang kompeten dan kebijakan untuk mendorong tercapainya PAUD yang berkualitas dan merata.
“Saya setuju jika pendidikan dimulai sejak dini. Sementara, saat ini terjadi kesenjangan pada komitmen pelaksanaannya,” kata Hetifah, Kamis (9/6/2011), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Hetifah memaparkan, meski dengan kompetensi terbatas, sesungguhnya banyak orangtua yang berminat untuk terjun langsung dalam pelaksanaan PAUD. Oleh …

As Indonesia’s democracy moves into its second decade, institutional changes at each stage of electoral development have altered women’s roles in party politics and national legislative representation. Despite a hard-fought battle to require inclusion into the candidacy system through a set of clauses in the electoral and political party laws, women’s groups felt that the Constitutional Court ruling that opened up the nomination lists to voter choice meant that the 2009 national legislative elections were a backwards step.

5 Juni 2011 – Sebagaimana berbagai kebijakan pendidikan nasional dan internasional yang bertujuan untuk membangun “Knowledge Societies“, universitas dihadapkan dengan tantangan untuk mendefinisikan kembali peran, misi dan tanggung jawab mereka. Lebih dari sebelumnya, perguruan tinggi perlu bergerak menuju artikulasi baru dan lebih jelas seputar strategi dan fungsi mereka. Universitas kini dituntut untuk berusaha menyeimbangkan antara akses dan kualitas pendidikan, dan antara output pendidikan dan lingkungan, sosial dan ekonomis. Kecenderungan ini telah menjadi lebih kompleks sejalan dengan pendidikan tinggi dan penelitian saat ini telah lebih meng-internasional dan meng-global.
The Asia-Europe Foundation (ASEF) dan University …

Jakarta, 23/5 — Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, kemarin berberdialog dengan mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bertempat di Ruang KK-2 Gedung Nusantara DPR/MPR, Hetifah di dampingi oleh Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setyanta Nugraha.
Dalam kesempatan tersebut, Hetifah berdiskusi mengenai kondisi formil dan riil DPR. Di hadapan 160 mahasiswa dan pengajar dari UNJ, Hetifah mengungkapkan bahwa DPR merupakan lembaga yang memiliki power (kekuasaan) besar. Seringkali kekuasaan itu belum diimbangi dengan kontrol yang memadai.
“Ketiadaan kontrol yang berbentuk pengawasan maupun partisipasi publik akan membuat DPR mudah …

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id – Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Mahakam Ulu  tinggal selangkah lagi. Kaltara merupakan provinsi pemekaran Kaltim, sedangkan Mahakam Ulu pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat.
Menurut anggota DPR RI perwakilan Kaltim Hetifah, dari 161 daerah di Indonesia yang diusulkan untuk dimekarkan,  dua daerah Kaltim, yakni Kaltara dan Mahakam Ulu masuh prioritas.
Hetifah mengatakan, dua daerah yang akan dimekarkan itu memiliki nilai strategis, karena berada di daerah perbatasan dengan Malaysia.  “Ada alasan untuk menjaga keutuhan NKRI. Selama ini kita tidak menutup mata, jika masyarakat di perbatasan menginginkan kesejahteraan,” ujarnya kepada …

BALIKPAPAN- Pemekaran daerah di hulu Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai sudah mendesak. Itu penilaian anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Hetifah usai menyambangi  Kecamatan Long Apari, kecamatan paling ujung di Kubar, pekan ini.
“Pemekaran memang patut didukung, tapi harus ada jaminan atau semacam kontrak politik,” kata Hetifah, kepada wartawan di Balikpapan, kemarin.
Dia menjelaskan, wajib ada perjanjian antara pencetus pemekaran dengan warga di kecamatan yang masuk Kabupaten Mahulu. Karena, jika tidak, dirinya pesimistis pemekaran akan menjadi jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan itu yang kini …