Pendapat anggota DPR Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP tersebut tidaklah berlebihan. Meski sistem pendidikan kita masih belum sempuran, namun banyak fakta yang menunjukan prestasi-prestasi yang diukir oleh pelajar dari Indonesia. Terakhir, Indonesia mengirimkan kembali siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk berlaga di ajang olimpiade sains internasional bidang fisika, matematika, biologi, dan kimia.
“Luar biasa bukan?” ucap Hetifah, anggota dewan yang membidani pendidikan dan generasi muda ini.
Tim olimpiade sains internasional tersebut beranggotakan Ahmad Ataka Awwalur Rizqi (SMAN 3 DI Yogyakarta), Christian George Emor (SMA Lokon St Nikolaus Tomohon, Sulawesi Utara), …

Setiap daerah pasti punya keunikan tersendiri. Daerah A belum tentu sama dengan daerah B. DKI Jakarta jelas berbeda dengan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menentukan kebijakan pendidikan pun sudah seharusnya berbeda.
“Setiap daerah punya keunggulan, saya kira sudah tepat jika sistem pendidikan di Balikpapan berbasis kejuruan,” ujar anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kaltim Dr. Ir. Hetifah, MPP.
Sebagaimana yang dikatakan Hetifah, Balikpapan sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan, memang harus menggunakan sistem pendidikan dengan basis tenaga kerja. Anggota Komisi X ini sangat mendukung sekali Pemkot membentuk Dewan Industri Kota …

Dari total dana pembangunan dan pengembangan SMA 10 Samarinda, Yayasan Melati hanya menyerahkan bantuan Rp 83.073.000. Itupun hanya tambahan dana untuk pembangunan masjid di kompleks sekolah tersebut. Sementara Pemprov Kaltim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sudah menyerahkan dana sebesar Rp 66.580.358.001.
Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pendidikan Salam Manan, yang juga tim Program Kerja (Pokja) inventarisasi keuangan SMA 10. “Dana dari yayasan memang hanya untuk pembangunan masjid sebesar Rp 83.073.000,” jelasnya. Sementara dana dari APBD Kaltim katanya, lebih delapan kali lipat dari dana itu.
Dia menjelaskan, dana dari APBD …

Bukan rahasia lagi, saat ini peran perempuan dalam pembangunan cukup besar. Wajah-wajah perempuan di parlemen, jelas menandakan kemampuan perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Begitu pula kemunculan perempuan-perempuan yang berhasil menjadi pemimpin daerah.
Fakta membuktikan, beberapa Kabupaten sempat dan masih dipimpin oleh perempuan. Sebut saja Kebumen, Jawa Tengah. Kabupaten ini untuk pertama kali dipimpin seorang perempuan, yaitu Rustriningsih. Ia bahkan mampu bertahan sampai dengan dua periode (2000-2005 dan 2005-2008). Berkat keberhasilan memimpin Kebumen, alumni S2 Magister Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dipercaya rakyat menjadi Wakil Gubernur di Jawa Tengah …

Ada kabar gembira dalam dunia pendidikan kita. Menurut rencana Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan menambah bangku dalam penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Penambahan ini tentu saja dilakukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Rencana Kemendiknas ini tentu saja didukung oleh Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MMP. Komisi bidang pendidikan ini tentu saja harus didukung dengan persiapan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M. Nuh mengatakan, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan porsi penerimaan mahasiswa …

Eko Susilo, warga Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, protes. Orangtua salah seorang siswa SMA Negeri 58 ini tidak terima, begitu pihak sekolah meminta dana Rp 3 juta di tahun ajaran 2009/2010 ini.
Ia tidak tahu, kebijakan dari mana, tiba-tiba SMA Negeri yang berada di Jakarta Timur ini memunggut iuran peserta didik baru dengan jumlah yang dianggapnya cukup besar.
Iuran peserta didik baru atau biasa dikenal dengan istilah IPDB ini wajib dipenuhi oleh para siswa SMA tersebut. Menurut salah seorang wakil dari sekolah, kebijakan ini merupakan hasil keputusan rapat Komite Sekolah.
Belum …

22 May 2010
DPR Kritik Ketimpangan Pembangunan Daerah
JAKARTA (Suara Karya). Terkait penguatan otonomi berbagai bidang pascareformasi, DPR mengkritik ketimpangan pembangunan di daerah. Hal itu dikemukakan anggota Fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Dr Hetifah Sjaifudian, dan Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute Dini Mentari, di Jakarta, kemarin.
Hetifah mencontohkan, LSM Pattiro telah melakukan studi analisa kebijakan dan belanja daerah untuk program pendidikan dasar gratis bermutu, di 15 daerah di Indonesia. Beberapa temuan pentingdari studi ini antara lain, pendidikan dasar gratis belum sepenuhnya menjadi kebijakan yang …

11 May 2010
JAKARTA (Suara Karya) Arah pembangunan bangsa Indonesia sudah lama terancam dengan hilangnya fungsi optimal Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) dan memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam menentukan haluan negara. Demikian dikemukakan anggota Kom ite J Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paulus Y Sumino, dan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian, kepada Suara Karya, di Jakarta, kemarin,
“Selain itu, perlu adanya penguatan dalam sikap hidup masyarakat Indonesia. Model penguatan itu bisa diserahkan kepada pengkaji dari perguruan tinggi,” ujarnya. Tetapi, tutur dia, yang lebih mendasar, anak didik mulai dari tingkat dasar …

MPI Kaltim Gelar Seminar Pendidikan
BERBAGAI persoalan yang terjadi di dunia pendidikan ternyata membuat resah kalangan pemuda. Tentu semuanya harus diselesaikan sehingga diketahui apa penyebabnya sehingga kualitas pendidikan merosot. Itu salah satu alasan bagi Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kaltim, menggelar Seminar Sehari Membedah Masalah Pendidikan.
Menurut Ketua MPI – KNPI Kaltim Amir P Ali SE, semua pihak yang terkait dan peduli dengan dunia pendidikan harusnya duduk satu meja, untuk mencari berbagai alternatif memperbaiki kualitas pendidikan. Ini menurutnya sangat penting, sehingga tidak jadi pencundang di daerahnya sendiri.
Menurutnya, Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltim …

AKARTA – Hari Kebangkitan Nasional dijadikan momentum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Jakarta ngariung membicarakan isu kebangkitan nasional. Acara yang diselenggarakan di Kafe Warung Daun, Jakarta, ini mencoba menjawab pertanyaan, kebangkitan nasional siapa yang bangkit; elit atau rakyat?

JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar beranggapan perlu payung hukum untuk menjamin gerakan pramuka bukan organisasi politik dan bukan bagian dari lembaga atau partai politik. Penegasan ini penting untuk menjawab kekhawatiran munculnya gerakan kepanduan yang dilahirkan parpol dan organisasi kemasyarakatan (ormas) saat ini. Demikian mengemuka dalam audiensi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kelompok Fraksi (Poksi) X Fraksi Partai Golkar DPR, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (20/5).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati dinilai berkompeten dan memiliki dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, dia ternyata perempuan yang sangat teliti. Hal tersebut setidaknya diungkapkan Alumnus ITB jurusan Planalogi Hetifah Sjaifudian yang juga anggota komisi X DPR, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Jumat (21/5/2010).

JAKARTA – Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) beberapa waktu lalu masih mengundang kontra dari sejumlah kalangan. Kemendiknas dinilai tertutup dan arogan dalam mengambil keputusan, mengingat proses likuidasi ditjen tersebut tidak melibatkan stakeholder penting dan mitra untuk diajak dialog, seperti guru dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan, mayoritas guru di Indonesia belum memiliki ijazah sarjana. Saat ini, baru sekitar 1.092.912 guru atau 41,9 persen yang berpendidikan sarjana. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1/D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru (PPG).

Jakarta, Kompas – Pengawasan penyusunan dan penggunaan anggaran sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua siswa dan komite sekolah untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Namun, fungsi pengawasan orangtua dan komite sekolah kerap tidak berjalan optimal karena peran kepala sekolah yang dominan.
”Dominasi kepala sekolah harus bisa diimbangi kekuatan peran orangtua dan komite sekolah. Jadi, yang harus diperbaiki bukan hanya akuntabilitas dan tata kelola anggaran,” kata Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam seminar ”Akuntabilitas Sekolah: Solusi Alternatif untuk Menjamin Akses Siswa Miskin terhadap Pendidikan Dasar Bermutu”, Rabu (12/5) di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Makna sekolah gratis bagi kelompok miskin di Indonesia tidak jelas dan multitafsir sehingga pelaksanaannya tidak efektif, demikian diungkapkan Pusat Telaah dan Informasi Regional.”Tidak jelas mandat mengenai gratis bagi warga kelompok miskin di Indonesia”, kata Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Ilham Cendekia Srimarga, dalam seminar nasional yang bertema “Akuntabilitas Sekolah: Solusi Alternatif untuk Menjamin Akses Siswa Miskin terhadap Pendidikan Dasar Bermutu” di Jakarta, Rabu.

Senayan – Setelah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah terkait ujian nasional dan ujian susulan tingkat SMA/SMK, Komisi X akan melakukan rapat internal pada Rabu (12/5) pukul 10.00 dengan agenda laporan Panja kepada Komisi.

Menurut Hetifah Saifudian dari Fraksi Partai Golkar, kunjungan lapangan yang sudah dilakukan akan menjadi masukan untuk evaluasi Ujian Nasional bersama Menteri Pendidikan Nasional. “Evaluasi itu harus menyeluruh,” katanya di gedung Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/5).

JAKARTA – Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kemendiknas menuai protes. Keluarnya perpres tersebut dianggap tiba-tiba.

Karena sebelumnya tidak pernah diajak berbicara soal penghapusan salah satu direktorat di bawah Kemendiknas itu, Komisi X DPR menolak perpres tersebut. ”Sedikit pun kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi dimintai pendapat,” ujar anggota Komisi X DPR Hetifah Sj. Siswanda kemarin (12/5). Komisi X, kata dia, tidak mengetahui apa pun yang diputuskan Kemendiknas mengenai penghapusan ditjen tersebut.

JAKARTA (Suara Karya): DPR mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tidak memanipulasi data publik, terkait program kesejahteraan rakyat. Antara lain soal honor untuk para guru bantu. Hal itu dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dr Ir Hetifah MPP dan Popong Otje Djundjunan, di Jakarta, kemarin. Hetifah yang anggota Komisi X ini mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mempermainkan data guru honorer yang diusulkan pengangkatannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

JAKARTA — Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) turut disesalkan kalangan Komisi X DPR RI. Pemerintah dituding telah melangkahi DPR. “DPR baru tahu setelah dicetuskannya keputusan itu, bahkan sudah di tangan Presiden. Kami sangat menyesalkan, terlebih lagi DPR dan pihak guru pun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Kami sangat menolak penghapusan PMPTK,” ujar anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda kepada JPNN di Jakarta, Kamis (13/5).