Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, selama ini OKP masih mementingkan ego masing-masing. Atas dasar itu, ia tidak sepakat apabila ada anggota DPR yang mengusulkan dalam RUU Kepramukaan, dimana akan mengembalikan gerakan pramuka seperti era sebelum 1961.

Pramuka adalah salah satu organisasi kepemudaan yang sudah lama berdiri. Sebelum dibentuk pramuka, gerakan kepanduan banyak jumlahnya. Satu sama lain rentan terjadi konflik. Pada tahun 1961, muncul gagasan untuk menyatukan kepanduan tersebut menjadi satu organisasi, yakni pramuka yang kepanjangannya praja muda karana itu.

“Jika harus kembali seperti sebelum 1961, artinya terjadi kemunduran terhadap gerakan kepanduan di Indonesia,” ujar Menpora.

Mengenai kepramukaan ini, Kamis (29/07) lalu Komisi X DPR RI mengadakan rapat Panja RUU Pramuka di Hotel Century, Senayan, Jakarta. Dari hasil brainstorming beberapa anggota, rapat tersebut berhasil menyimpulkan sembilan masalah krusial dalam pramuka yang dimasukkan di RUU Kepramukaan itu. Kesembilan masalah itu adalah kepramukaan dan kepanduan; pendidikan kepramukaan; penyelenggaraan kepramukaan; musyawarah organisasi; atribut; asosiasi; keuangan; pembinaan; serta pembekuan dan pembubaran.

Menurut Hetifah, tidak ada yang salah dengan organisasi pramuka. Ia setuju dengan pendapat Menpora, bahwa akan terjadi kemunduran apabila pramuka “dibubarkan”. “Jadi kalau memang RUU tidak bermanfaat bagi pramuka, saya pikir RUU harus direvisi kembali,” komentar Hetifah dari Fraksi Partai Golkar ini.

Pada Januari 2010, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar sempat mempresentasikan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di hadapan Komisi X mengenai kepramuka. Bahwa pramuka sangat penting bagi generasi muda, karena sebagai gerakan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk kaum muda Indonesia menjadi kader bangsa yang tangguh di masa depan.

Mengenai pembentukan kader yang tangguh di masa depan, Hetifah bekomentar, bahwa itu sangat sesuai dengan gerakan mengembalikan jati diri bangsa yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Apalagi dalam materi pendidikan dalam gerakan kepramukaan ada hal-hal pokok yang luar biasa, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Dasa Darma, serta kecakapan hidup (life skills) dan kecakapan strategis (soft skills) yang diarahkan pada peluang kerja (jobs creation).

Namun fakta di lapangan, gerakan pramuka belakangan menurun intensitasnya sampai sekarang. Padahal pada tanggal 14 Agustus 2006, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono sempat merencanakan revitalisasi gerakan pramuka untuk mengatasi kelesuan pramuka, dimana eksesnya akan berpengaruh pada pembinaan generasi muda.

Revitalisasi gerakan pramuka adalah upaya pemberdayaan gerakan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dan terencana untuk memperkokoh eksistensi organisasi serta meningkatkan peran, fungsi, dan tugas pokok gerakan pramuka.

“Dalam rapat Panja mendatang, Komisi X akan membahas secara intensif RUU Kepramukaan ini. Semoga tidak akan merugikan organisasi kepramukaan yang sudah ada,” tambah Hetifah.

Di sebuah daerah, untuk masuk sekolah RSBI pihak orangtua murid harus mengalokasikan dana minimal Rp 7 juta sampai ada yang mencapai Rp 30 juta. Memang, RSBI merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni di Bab XIV yang menyebutkan, pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu pendidikan menjadi bertaraf internasional. Namun hal tersebut tidak berarti membuat pihak sekolah memungut biaya sesuka hati.

Sekadar info, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan, termasuk sumberdana untuk RSBI. Bahwa dana block grant dari pemerintah pusat kisarannya Rp 300-500 juta per sekolah per tahun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat untuk SD Rp 400.000 per siswa per tahun dan SMP Rp 575.000 per siswa per tahun. Itu baru BOS Pusat, belum lagi dana dari Bosda Provinsi dan Bosda Kota, dimana SMA dan SMK mendapat dana rata-rata Rp 1 juta per siswa per tahun.

Ribut-ribut yang terjadi di SDN 12 dan SMPN 99 Rawamanggun, Jakarta Timur yang masih hangat, tidak lain karena masalah pungutan biaya yang tidak transparan. Pihak orangtua yang dipungut biaya meminta pihak sekolah transparan. Namun karena pihak sekolah dan didukung oleh Komite Sekolah dan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tidak mau memberitahu, orangtua malah diintimidasi.

Pada Rabu (28/07) malam, Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Dalam RDP dibahas mengenai berbagai hal yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk Rancangan Anggaran Belanja Negara Pendidikan (RAPNP) tahun 2011.

Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sepertinya “salah hitung” pada ABPNP tahun 2010. Betapa tidak, masih ada kesenjangan alokasi anggaran untuk pendidikan menengah. Bayangkan, anggaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan tinggi sekitar 20 persen dari total anggaran semester pendidikan, sementara pendidikan mengengah hanya 5 persen.

“Perlu dievaluasi ulang penghitungan unit cost sehingga sekolah gratis benar-benar terwujud,” ujar Hetifah.

Menurut Direktur Standarisasi Penyiaran dan Media, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi, Soesilo Hartono, masalah rating harus dikonkretkan dalam bentuk regulasi, sebagai dasar mewujudkan nation dan karakter building yang belakangan mulai memudar.

“Meski terlambat, saya setuju sekali pemerintah mengatur soal rating,” komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD. “Sebab, selama ini indikator program yang banyak ditonton orang adalah rating. Padahal rating yang besar belum tentu menjamin program tersebut cocok dengan penontonnya.”

Selama ini, lembaga penyiaran memang tergantung pada hasil rating. Dengan memperoleh angka rating yang besar, program dinilai memiliki jumlah penonton yang banyak. Perolehan rating yang tinggi selanjutnya akan menguntungkan lembaga penyiaran dalam memperoleh iklan. Maklumlah, hidup-mati lembaga penyiaran swasta bergantung dari perolehan iklan.

Sekadar info, rating tidak menunjukan kualitas program, tetapi kuantitas. Secara teknis, sebelum menjadi sebuah angka rating, harus melalui proses terlebih dahulu. Data kepemirsaan televisi dari responden, ditarik langsung dari rumah tangga panel melalui jalur GSM ke server di lembaga rating (saat ini masih dikuasai oleh AC Nielsen). Lembaga ini –dalam hal ini bagian R&D- kemudian melakukan analisa. Proses produksi data ini terkomputerisasi, di mana dilakukan validasi data terhadap data kepemirsaan TV.

Data yang ditarik dari rumahtangga panel tersebut, belum bisa dianalisis. Pada proses produksi, data yang semula berbentuk binary code itu diubah menjadi teks agar bisa dibaca. Bersamaan dengan proses produksi data, dilakukan monitoring terhadap program dan iklan. Hal ini dilakukan untuk meng-input judul-judul program dan iklan. Namun pada saat itu tidak menganalisis program yang tayang di semua stasiun TV selama 24 jam. Dengan kombinasi kedua tahapan tersebut, pengguna Ariana (alat penerima rating) dapat mengetahui rating. Misalnya, jumlah penonton (rating) program A di channel X yang tayang pada jam 10.00-11.00. Pengguna Ariana bisa mengetahui hal itu, termasuk profil demografi penonton program tersebut.

Sekali lagi, data kepemirsaan televisi memberi informasi kuantitas penonton, terlepas dari apakah adegan tersebut mengundang orang untuk menonton atau tidak. Hubungan saling mempengaruhi antara adegan tertentu, dengan naik turunnya angka atau banyak sedikitnya penonton, perlu diteliti lebih lanjut. Artinya, rating tidak bisa secara langsung menjawab hubungan ini.

Rating hanya menginformasikan jumlah penonton pada setiap menit tayangan, termasuk setiap adegan yang ada dalam program tersebut. Rating tidak dapat menjelaskan apakah suatu adegan menyebabkan tinggi atau rendahnya penonton. Namun bahwa pada setiap adegan tersebut dapat dilihat angka rating, itu bisa tergambar. Sebab, rating menggambarkan jumlah orang yang menonton pada setiap menitnya. Data kuantitatif ini justru mungkin bisa digunakan untuk menelaah lebih jauh secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan di atas.

Mengenai langkah konkret yang akan membahas tentang rating ini lagi, KPI dan Kementerian Kominfo bersama tim akan bertemu kembali merumuskan secara konkrit persoalan pengaturan lembaga rating.

Sehubungan dengan rating, Hetifah juga mengomentari tentang Sistem Klasifikasi Film yang diusulkan oleh Masyarakat Film Indonesia (MFI). Lewat anggotanya Mira Lesmana, Riri Riza, maupun Nia DiNata, MFI mengusulkan mengganti Lembaga Sensor Film (LSF) dengan lembaga yang mengurus masalah klasifikasi. Menurut MFI, LSF telah melanggar hak-hak konstitusional pembuat film maupun hak cipta atas film tersebut.

Sistem Klasifikasi Film yang diusulkan MFI adalah klasifikasi SU untuk jenis film yang boleh ditonton Semua Umur; lalu 12+ (anak berusia mulai dari 12 tahun atau lebih); DO (Dampingan Orangtua atau di bawah 12 tahun harus didampingi oleh orangtua); 15+ (anak di atas 15 tahun); 18+ (di atas 18 tahun); dan 21+ (usia di atas 21 tahun ke atas).

Hetifah ketika menerima wakil dari Yayasan 28 Alvajune Gabriella. Berdiskusi mengenai rating, perfilman, dan juga sistem klasifikasi.

“Gagasan melakukan sistem klasifikasi itu baik sekali,” ujar Hetifah. “Namun tingkat kedisiplinan masyarakat kita belum bisa menerapkan sistem ini. Fakta di lapangan, bioskop di Indonesia masih meloloskan para penonton anak yang menonton film yang sebenarnya sudah ada tanda klasifikasi film dewasa.”

Apa yang dikemukakan Hetifah tentu bukan omong kosong. Meski sebuah film sudah diberikan klasifikasi atau rating usia, pihak bioskop tetap tidak peduli penonton yang menyaksikan film tersebut. Baik penjaga tiket bioskop maupun penjaga pintu bioskop tidak pernah menanyakan KTP penonton ketika masuk ke studio.

Hetifah juga sempat melihat, beberapa bioskop menayangkan thriller-thriller film dewasa, meski penonton di dalam studio adalah anak-anak. Tidak heran kalau mereka melihat adegan kekerasan maupun adegan seks. Itulah yang membuat Hetifah meragukan Sistem Klasifikasi Film saat ini sudah bisa diterapkan di Indonesia.

“Sudah ada LSF ada seringkali masih sering ‘kebobolan’ adegan-adegan yang tidak sesuai dengan penonton, apa jadinya kalau LSF dibubarkan?”

Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD pada Alvajune Gabriella dari Yayasan 28, ketika dimintai pendapatnya tentang perfilman nasional. Menurut anggota Komisi X ini, perfilman sebetulnya merupakan medium yang efektif dalam pembentukan karakter bangsa. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menggelorakan karakter bangsa. Namun sayang, film-film nasional belum bisa memberikan kontribusi yang diharapkan pemerintah. Kemirisan ini muncul setelah melihat tema-tema film yang tidak variatif.

Komisi X mendesak pemerintah agar mencari solusi untuk membereskan benang kusut film nasional.

“Film-film seperti Laskar Pelangi seharusnya banyak muncul,” komentar Hetifah. “Film seperti itu memberikan banyak pelajaran bagi para penonton. Ada moral of story-nya.”

Faktanya, film-film ber-genre komedi seks maupun horor seks malah mendominasi layar bioskop. Anehnya, insan-insan perfilman itu sendiri memperburuk keadaan dengan memberikan film-film seperti itu. Padahal, dari data yang sempat dirilis oleh pihak Blitz Megapleks, penonton film bioskop sudah jenuh dengan tema-tema seperti itu. Jika sudah jenuh, jangan salahkan penonton jika film nasional tidak lagi menjadi primadona.

Institusi seperti Lembaga Sensor Film (LSF) pun kelihatannya “mandul”. Lembaga ini tidak bisa bergeming dengan film-film yang masuk ke meja sensor. Namun bagi pengamat film, kondisi ini sungguh aneh. Betapa tidak, jika memang film tidak layak tonton, kenapa lolos sensor?

LSF menyalahkan production house (PH) atau produser film, karena film-film seks yang dibungkus oleh komedi maupun horor sebenarnya belum “benar-benar” lolos sensor. Pernah ditemukan kasus, nomor sensor yang ada pada film-film tersebut adalah nomor dari film sebelumnya. Anehnya, film itu tetap tayang.

“Perempuan dalam film masih belum mencerminkan sosok yang ada saat ini. Film-film yang muncul masih menampakkan stereotype perempuan yang lemah,” komentar Hetifah.

Begitulah kondisi perfilman nasional, saling menyalahkan. LSF menyalahkan PH atau produser film. Sebaiknya produser film menyalahkan LSF yang dianggap sebagai institusi yang “asal potong”. Gara-gara “asal potong”, banyak insan film yang sakit hati dan menyimpulkan bahwa film tidak perlu disensor, tetapi cukup diklasifikasikan saja.

Itu baru perseteruan antara insan film dengan LSF, belum perseteruan antarinsan film itu sendiri, dimana “terpecah belah”. Ada insan perfilman “senior”, ada yang dianggap “junior”. Inilah yang membuat film nasional seperti benang kusut dan harus segera diurai agar menjadi rapih.

“Kami dari Komisi X tidak mengerti sampai detik ini belum pernah diajak diskusi oleh instansi terkait untuk membahas masalah perfilman ini,” gusar Hetifah. “Saya tidak mengerti apakah pemerintah merasa film itu tidak penting atau apa? Padahal film itu sangat penting dan masalah ini harus kita bicarakan.”

Sias tahu betul perjalanan Partai Golkar di Kaltim. Menurut pria kelahiran Alor, 3 Februari 1946 ini, Partai Golkar adalah partai luar biasa. Betapa tidak, sempat menjadi partai besar, kemudian anjlok karena krisis kepercayaan, tetapi bisa bangkit lagi dan tetap masuk ke dalam lima partai terbesar.

Seperti kita ketahui, di masa Orde Baru (Orba), Golkar selalu menjadi partai terbesar. Bukan karena pemerintahan dikuasai pemimpin yang berasal dari Golkar, tetapi pengkaderan Golkar yang sangat baik. Itu sebabnya, sejak tahun 1972, Sias sudah bergabung dengan partai berlambang pohon beringin ini.

Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis politik yang menyebabkan krisis kepercayaan, Golkar menjadi partai “bulan-bulanan”. Segala sindiran, caci-maki, maupun olok-olok dialamatkan ke partai ini. Banyak orang menilai, penyebab krisis adalah para pemimpin yang berasal dari Golkar. Bukan cuma pemimpin Golkar tingkat nasional, tetapi juga pemimpin di Kaltim mendapat tantangan.

Krisis politik dan juga krisis kepercayaan masyarakat pada Golkar ternyata tidak membuat Sias berpaling ke lain hati. Kondisi tersebut menurut Sias justru menjadi cambuk buat para anggota, termasuk dirinya. Masa seperti itu justru masa yang baik untuk introspeksi. Jika mendapat tantangan kita lari, itu namanya pengecut.

“Saya merasakan berat sekali menyakinkan orang-orang tentang Golkar tahun-tahun itu (maksudnya tahun 1998-pen),” papar pria yang rambutnya kini sudah banyak ditumbuhi oleh rambut putih. “Namun semua saya hadapi dengan lapang dada.”

Seperti beberapa tamu sebelumnya, Hetifah menerima Sias di ruang kerjanya, meski pria yang tinggal di Kaltim ini belum membuat janji dengannya. Buat wakil rakyat sepertinya, seharusnya rakyat manapun boleh masuk ke kompleks parlemen, bahkan sampai ke ruang kerjanya, agar rakyat tahu apa yang dikerjakan wakil rakyat. Apalagi saat ini kinerja DPR RI sedang disorot oleh rakyat dan dinilai kurang baik.

“Saya katakan pada ibu (Hetifah-pen) lewat handphone, saya sedang berada di Jakarta dan sudah 10 hari,” papar Sias menceritakan awal kedatangannya sampai ke ruang kerja Hetifah. “Saya tahu ibu sibuk, tetapi ibu malah menyuruh saya datang ke DPR. Bahkan kalo perlu dijemput pakai mobil pribadinya.”

Terus terang, lanjut Sias, perlakuan ibu terhadap dirinya luar biasa. “Saya seperti diberi jalan oleh Tuhan,” komentarnya. Betapa tidak, buatnya memasuki gedung MPR DPR seperti sesuatu yang mustahil, apalagi sampai masuk ke ruang kerja dan bertemu empat mata dengan anggota.

Sias menceritakan, ketika memasuki gerbang kompleks MPR DPR, hatinya berdetak kencang. Selama ini ia melihat di televisi dan koran-koran, banyak orang demonstrasi di depan pagar. Ia merasa sebagai orang kecil, tidak ingin dianggap seperti mereka yang berdemo itu. Bahkan, ia merasa was-was jika nantinya dianggap sebagai seorang teroris yang mencoba masuk ke dalam kompleks.

“Saya berdoa pada Tuhan agar bisa memuntun saya,” papar Sais yang memang baru pertama kali menginjakkan kaki ke gedung MPR DPR ini. “Sehaingga begitu masuk, semuanya lancar. Saya diberikan kemudahan oleh Tuhan lewat orang-orang yang ada di sini. Termasuk pelayanan yang diberikan pada ibu. Ini sangat luar biasa!”

Sebenarnya menurut Sais, ia cukup berada di lobi dan bertemu dengan Hetifah. Maklum, siang itu, ibu tengah mengadakan rapat di Komisi X. Namun, Hetifah mengantarkan Sais pada saat jeda istirahat ke berbagai ruang. Sais diperlihatkan ruang rapat satu ke ruang rapat lain, sampai kemudian diajak ke ruang kerja Hetifah.

“Tidak semua anggota DPR sebaik ibu,” puji pria berusia 64 tahun ini. “Saya berdoa, mudah-mudahan ibu bisa terpilih lagi menjadi anggota dewan dan mengadvokasi rakyat Kaltim.”

Kedatangan Sais juga juga sekaligus melaporkan tentang Musyawarah Kelurahan (Muskel) Partai Golkar yang dilakukan pada beberapa waktu lalu. Agenda Muskel adalah proses regenerasi serta menceritakan eksistensi Partai Golkar dari masa ke masa. Hal tersebut bertujuan agar generasi muda tahu, bahwa mereka harus bekerja keras untuk Partai Golkar.

“Saya mengharapkan kepada pengurus baru, jangan duduk di belakang meja. Jangan percaya pada bawahan. Tetapi harus turun ke bawah. Sebab yang punya masa bukan dari atas tetapi yang punya masa berada di bawah,” kata Sais.

Dalam kesempatan ini, Sais kembali mengingat masa-masa pertama kali bertemu dengan Hetifah. Ketika pertama kali berada di sana pada tahun 2009, baik Hetifah maupun Sais tidak saling mengenal. Namun anehnya, mereka kemudian cocok dan menjadi tim dalam melakukan kampanye. “Saya jadwal kampanye ibu. Padahal saya tahu, ibu baru turun dari bandara dan baru sampai ke rumah saya. Tetapi saya langsung bilang, bu apakah hari ini ibu bisa mengadakan pertemuan? Itulah langkah-langkah awal ibu di Kaltim.”

Menurut Sais, selama masa kampanye, masyarakat Kaltim nampak antusias dan memandang positif pada Hetifah. Sebab, ketika di sana, Hetifah punya banyak program pada semua pengurus. Padahal waktu itu, banyak sekali calon dari dan luar Kaltim yang “bertarung” menjadi calon anggota legislatif. Namun banyak masyarakat menilai, mereka lebih banyak janji-janji.

“Mereka selalu umbar kata ‘kalau-kalau saja, yakni kalau saya terpilih’. Tetapi ibu membuktikan dengan beberapa program yang langsung dijalankan,” puji Sais. “Kalo cuma teriak-teriak aja, pasti ibu tidak akan mungkin terpilih.”

Sais di depan pintu ruang kerja Hetifah. “Saya berdoa mudah-mudahan ibu bisa dipilih lagi menjadi wakil rakyat Kaltim”.

Tambah Sais, bahwa ketika nanti menjadi anggota DPR, seseorang tidak cuma memikirkan satu orang, tetapi ia harus memikirkan seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, nampak calon anggota legislatif tidak berpikir sejauh itu. Puji Sais, berbeda dengan Hetifah, yang kebetulan sebelumnya memang sudah berperan aktif sebagai aktivis di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dimana selalu mengadvokasi rakyat kecil.

“Kalo ibu sudah menanam, ia tinggal menuai hasilnya,” kata Sais yang mencoba membuat pribahasa untuk seorang Hetifah.

Sais yang mewakili warga Kaltim mengungkapkan rasa syukur dan bangga, karena sudah ada dua orang dari Partai Golkar yang duduk di DPR. Namun begitu, ia berharap, di tahun-tahun mendatang bukan cuma dua anggota Partai Golkar yang mewakili Kaltim di parlemen, tetapi lebih dari itu, sehingga terjadi peningkatan.

“Memang tiap orang yang sudah naik menjadi anggota, banyak sekali tantangan, baik orang dari luar maupun orang dari dalam,” komentar Sais. “Di dalam partai itu sendiri seringkali saling mencari kelemahan-kelemahan seseorang. Itulah ciri khas partai politik. Kalo bukan begitu, ya bukan partai politik.”