BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id 

“Ada gagasan model reses yang lebih terkoordinir, DPR RI, DPRD provinisi dan DPRD kota/kabupaten. Reses bareng ada harmonisasi aspirasi karena  kadang-kadang tidak tahu masyarakat tidak tahu  peran apa dan fungsinya kita di DPRD dan DPR. Misalnya  mereka butuhkan perbaikan jalan, mereka tahunya jalan yang menjadi hak mereka itu bisa langsung dipenuhi,” ujar Hetifah ditemui pers di Blue Sky, kemarin.

Menurutnya, model reses bersama ini sudah ia mulai tahun ini. Dengan cara seperti ini  anggota Dewan tidak lagi reses berjalan sendiri melainkan ada sinergi untuk kepentingan masyarakat kota, provinsi dan nasional. “Kami maunya ini nantinya jadi model. Paling tidak apa yang sudah dilakukan Partai Golkar ini bisa picu niat  kepada partai lainya,” tandasnya.

Hetifah bersama anggota DPRD Provinsi Hatta Zainal dan anggota DPRD kabupaten kota menggelar reses bersama pada pekan lalu. Reses dengan mendatangi dan bertatap muka di tiga kecamatan di Kutai Kertanegara, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.

Dalam reses ke tiga kecamatan itu terungkap bahwa wilayah itu masih sangat terisolir. Masyarakat yang tinggal di pedalaman itu hanya dapat menggunakan jalur transportasi sungai.  Untuk mencapai Kecamatan Tabang yang berbatasan dengan Kutim itu harus ditempuh selama 8 jam melalui jalur sungai. “Itu pakai speed (boat), tapi kalau transportasi normal itu bisa dua hari dengan biaya Rp500 ribu. Kalau air surut perahu tidak bisa masuk,” Kata Hetifah didampingi Hatta Zainal anggota DPRD Provinsi dari PG.

Bahkan kondisinya menyulitkan proses pembangunan yang berada di tiga kecamatan itu akibat belum tembusnya jalur darat. “Bahan pokok dua kali lipat apalagi saat air surut. Sebagain desa belum dialiri listrik dari 11 desa di Kecamatan Tabang Kukar 7 desa belum menikmati listrik. Mereka dambakan ada pelayanan publik, pos, bank. Sekolah pun demikian, ada SMA negeri  yang baru dioperasional tapi tidak aga guru tetap hanya honorer,” papar Hetifah.

Sementara HM  Hatta Zainal  dalam reses pekan lalu, ia juga menjelaskan soal perubahan pemberian bansos berdasarkan aturan Permendagri yang baru. Aturan ini dinilai makin mempersulit masyarakat.

“Keluhan mereka bansos terlalu banyak aturan, tapi aturan itu lahir supaya penggunaan tidak salah. Di Tabang bantuan rumah ibadah Rp10-50 juta. Untuk ambil uang biaya transportnya besar sekali. Ini perlu perlakuan khusus memang seperti perlu ada biaya jalannya. Mereka bilang kalau hanya segitu mendingan tidak usah diambil,” ujar Hatta yang sudah 2 tahun melakukan reses bersama anggota DPRD kota/kabupaten.

Karena itu masyarakat Tabang juga mengharapkan dibangunnya jalan tembus darat sepanjang 27 kilometer. ”Tiga 3 kecamatan ini tertinggal,  perlu perlakukaan khusus,  di Tabang ada  28 km yang belum bisa ditembus. diharapan mereka itu dibangun segera. Jalan itu  antar kecamatan itu kewenangan kabupaten tapi tidak salah juga jika provinis dan pusat bantu jaringan jalan itu.  Kata Pak Camat gaji kami tidak cukup kalau sampai ke kota,” terang Hatta yang juga Wakil Ketua Golkar Kaltim ini.

sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2012/04/23/hetifah-gelar-reses-bersama-dprd-kaltim

Kenaikan harga BBM memang memantik kegelisahan masyarakat yang khawatir akan melonjaknya tarif angkutan umum. kenaikan tarif angkutan umum ini tentu saja akan memacu inflasi dan turut menaikkan biaya hidup masyarakat.

Pemerintah menyebutkan bahwa akan ada dana 5 Triliun untuk subsidi angkutan umum yang berasal dari total dana kompensasi yang dianggarkan sejumlah 30,7 Triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menekan dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan tarif angkutan tetap akan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kerap mengandalkan angkutan umum untuk mobilisasinya sehari-hari.

Subsidi pemerintah sebesar 5 Triliun tersebut dialokasikan untuk bantuan pengembalian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0,95 T, bantuan pemeliharaan kendaraan sebesar 1,875 T, dan bantuan khusus pinjaman perbankan untuk angkutan umum terhadap armada yang berusia lebih dari 10 tahun atau tidak laik jalan senilai 1,881 T, dan sisanya untuk tambahan subsidi pemerintah kepada PT Pelni, subsidi perintis angkutan laut, ASDP, Bus perintis dan system transit/BRT sebesar 0,294 T. Dengan subsidi ini, diharapkan kenaikan tarif angkutan umum dapat ditekan hingga maksimal hanya 19,2% saja.

“Kami akan berupaya untuk menekan kenaikan tarif hingga 5% saja. Berdasarkan hasil simulasi kami, itu memungkinkan. Tinggal bagaimana negosiasi dengan pengusaha (Organda),” ujar Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, Soeroyo Alimoesa.

Pengawasan

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana pemberian subsidi untuk angkutan umum masih belum bisa menjamin pengendalian kenaikan tarif angkutan umum. “Jika rencana ini jadi dijalankan, pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada pengusaha transportasi dengan regulasi yang jelas dan rinci. Selain itu, harus ada pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi PO yang melanggar dengan menaikkan tarif di luar batas. Padahal pemerintah mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit,” kata Hetifah.

Simulasi yang dilakukan pemerintah juga belum memasukkan faktor pungli sebagai bagian dari biaya angkutan umum. Padahal pada faktanya, banyak pengusaha yang tergabung dalam organda mengeluhkan hal ini. Pemerintah alokasikan sekitar 158,6 milyar untuk pengawasan dan pengendalian program ini. Rencana ini, menurut Hetifah, masih harus diturunkan dalam teknis kegiatan yang jelas dan terukur.

Angkutan Air

Dalam kesempatan itu, Hetifah juga mempertanyakan apakah angkutan umum yang dimaksud pemerintah termasuk angkutan air. ‘Di banyak daerah, seperti di Kaltim, masih banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh angkutan air bermotor karena ketiadaan jalan darat. Kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh terhadap kendaraan ini. Apakah mereka juga termasuk yang akan mendapat subsidi?” gugat anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Timur ini menanggapi paparan Dirjen.

Soeroyo menjawab, karena ketiadaan data, kemungkinan besar tidak ada pemberian subsidi bagi angkutan air. “Kami sudah memintanya, namun daerah belum memberi data mengenai jumlah angkutan air dan berapa masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kilah Soeroyo.

Namun Hetifah dengan dukungan anggota Komisi V DPR RI yang lain mendesak agar Ditjen Hubungan Darat memperhatikan angkutan air sebagai bagian dari penerima subsidi angkutan umum. Menurutnya, alasan Dirjen tidak bisa diterima karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan angkutan umum jenis ini.

Menanggapi hal tersebut, Soeroyo berjanji akan segera menghimpun data dan mempersiapkan program subsidi angkutan umum yang mencakup angkutan di air. “Agar memenuhi rasa keadilan bagi semuanya, kami akan susun program subsidi selain untuk angkutan sungai, seperti danau dan antar pulau,” pungkas Soeroyo.

Selain mengenai angkutan air, Hetifah juga meminta pemerintah lebih memberikan perhatian masyarakat di daerah yang memiliki beban berat dengan adanya kenaikan BBM, seperti daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan.

Alokasi Kalimantan Timur

Berdasar dari data kementrian Dalam Negeri, jumlah PKB di seluruh Indonesia per-31 Desember 2011 mencapai Rp.20.423.544.408.454,-, dari angka tersebut Kalimantan Timur di tahun 2012 diprediksi sebesar Rp.52.419.476.190.

Bantuan pemeliharaan kendaraan angkutan penumpang umum sebesar 1,868 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.199.506.450.000.

Bantuan pinjaman bank untuk revitalisasi angkutan penumpang umum tahun 2012 sebesar Rp.1.676 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.166.476.975.000,-

Jakarta

Salah satu agenda pertemuan adalah pengenalan Forum Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD serta serta diskusi mengenai berbagai program dan gagasan Partai Golkar yang berkaitan langsung dengan kinerja Anggota FPG dalam mengakomodasi aspirasi publik. Selama ini, masyarakat masih awam mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar baik di tingkat pusat maupun Daerah.

“Masyarakat perlu mendapatkan informasi bahwa kita (FPG) bekerja dan tidak tinggal diam. Kita selalu berupaya melaksanakan fungsi, diantaranya melahirkan produk lagislasi, membuat anggaran, melakukan pengawasan, serta mendorong program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Mahyudin, yang aktif di Komisi Hukum DPR RI. Menurut Ketua DPP PG Bidang Kaderisasi ini, program-program yang didorong oleh DPR RI di tingkat nasional perlu selalu ditindaklanjuti sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah.

“Untuk itulah, kami membentuk Tim Koordinasi Kerja FPG DPR RI dan FPG DPRD dalam rangka meresonansi gagasan serta kinerja Partai Golkar,” sahut Firman Soebagyo, Ketua Tim yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI. Tidak hanya sebatas komunikasi dan koordinasi, Papar Firman, Tim atau Forum ini bermanfaat untuk peningkatan kapasitas (capacity building), terutama menyangkut program dan anggaran pembangunan dari pusat yang dilaksanakan di daerah.

Infrastruktur Kaltim

Rombongan Kaltim yang dipimpin oleh Ketua FPG DPRD Kaltim Hatta Zainal mengaku bahwa kunjungan kali ini memang merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi antara Anggota FPG DPRD Kaltim dengan FPG DPR RI dalam rangka mendiskusikan sejumlah masalah serta mengharmonisasi program dan anggaran pembangunan yang digagas oleh Partai Golkar. Baik itu tindak lanjut atas usulan yang sudah diajukan oleh Kaltim maupun program-program pusat yang berada di Kaltim.

“Forum ini penting dan sangat bermanfaat bagi kami di Kaltim. Terutama karena Kaltim sedang membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, Bandar udara, dan lain sebagainya untuk menopang pembangunan secara keseluruhan. Demikian pula dengan pendidikan, RTRW, dll. Kami bisa berkoordinasi dengan pusat mengenai rencana dan realisasi program-program tersebut,” urai Hatta Zainal.

Hetifah, Anggota Komisi V DPR RI (bidang infrastruktur) yang juga berasal Daerah Pemilihan Kaltim mengamini Hatta Zainal. Menurut Hetifah, tidak hanya Informasi mengenai program pembangunan saja, tetapi daerah pun dapat memberi informasi maupun masukan bagi penyusunan Undang-Undang yang sedang digarap oleh DPR RI. “Saat ini kami (Komisi V) sedang menyusun RUU Jalan dan Jembatan. Masukan dari daerah menjadi penting dan sangat kami butuhkan agar UU ini nantinya bisa iimplementasikan dengan baik.”

Sebelumnya anggota rombongan Kaltim Encik Widiyani mengingatkan bahwa, “Yang harus diperhatikan tidak hanya soal pembangunan jalan maupun jembatan, tapi juga perawatan atau pemeliharaannya,” cetus Anggota FPG DPRD Kaltim ini sembari mengungkapkan rencana DPRD Kaltim membuat Perda tentang Penggunaan Jalan seperti yang sudah dijalankan di Kalteng dan Kalsel.

Mengenai koordinasi program pembangunan, Hetifah yang baru bergabung dengan Komisi V pada awal tahun ini, mengaku tetap mendorong usulan pembangunan dari Kaltim supaya dapat diakomodasi dalam APBN 2012.

“Setidaknya dalam APBN perubahan ini kita coba dorong. Agar pada APBN 2013 nanti pemerintah sudah lebih memperhatikan. Misalnya untuk percepatan pembangunan Jembatan Tenggarong Kutai Kartanegara, ataupun peningkatan jalan Kukar – Kubar dan daerah perbatasan,” terang Hetifah yang dalam Tim Koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD dipercaya sebagai sekretaris ini. Menurutnya, hal tersebut masih dimungkinkan dengan adanya Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011.

Dari pertemuan ini, FPG DPRD Kaltim juga mendapat informasi dari Komisi IV bahwa izin untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda sudah dikeluarkan sebagaimana dikonfirmasi oleh Kemenhut.

Saat ini masih ada 20 persen kelahiran bayi di Provinsi Kalimantan Timur yang tidak didampingi oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter. Padahal resiko kematian menjadi lebih tinggi akibat melahirkan tanpa bantuan tenaga terampil, dan ini  utamanya terjadi di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau termasuk di daerah perbatasan.

Hetifah juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mempromosikan penggunaan tenaga bidan dan dokter ketika melahirkan.  Selain mengadakan kelas  ibu Hamil dengan menyertakan suami (Suami Siaga), menjalankan berbagai program KIBBLA (Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir), memberikan Informasi reproduksi sehat untuk remaja laki-laki di sekolah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong  on the job training di rumah sakit bagi bidan dan dokter yang akan bertugas maupun bagi dokter kandungan dalam penanganan kasus risiko tinggi.  Inovasi lain yang perlu ditiru daerah lainnya adalah adanya audit  setiap adanya kasus kematian ibu dan bayi dan hasilnya disampaikan kepada stake holder terkait. Pemerintah juga membentuk kelompok bidan di setiap RS yang akan bertugas untuk membantu memfasilitasi bidan yunior.

Pada tanggal 8 – 11 Maret  2012 Hetifah sedang memperingati hari Perempuan International dengan mengikuti kegiatan Parliamentary Workshop tentang Kesehatan Reproduksi  dan Kesetaraan Gender yang diorganisir oleh Parliamentarians Global Action di Tunisia yang diikuti oleh 22 negara-negara Islam.  Hetifah mengatakan peran anggota DPR untuk menghasilkan peraturan perundangan yang sensitif gender dan melakukan pengawasan dalam mengimplementasikan target pembangunan kesehatan reproduksi sangatlah strategis.

Saat ini  Hetifah memang aktif dalam kegiatan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia untuk mendorong adanya UU Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Prolegnas 2012, Selain itu Hetifah juga aktif dalam organisasi IFPPD, Infonesian Forum of Parliamentarians for Population and Development, yang saat ini mendorong keterlibatan  anggota parlemen laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender dan memecahkan masalah terkait hak reproduksi.

UNFPA (United Nation Population Fund) menyelenggarakan international workshop di Tunis, Tunisia mulai 8 Maret hingga 11 Maret mendatang. Hetifah bersama Ledia Hanifah yang sama-sama menjadi anggota IFPPD (Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development / forum parlemen Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan) diundang oleh UNFPA untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama anggota parlemen dari berbagai belahan dunia.

Bersama Anggota Parlemen dari 22 Negara Islam diminta untuk berbagi pengalaman, terutama yang berlangsung di Indonesia, mengenai peluang dan berbagai inisiatif, baik yang dilakukan pemerintah di pusat dan daerah, LSM, organisasi masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam perbaikan hak reprosukdi perempuan, meningkatkan kesehatan ibu pada saat melahirkan, mengembangkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi baik untuk masyarakat secara umum, terlebih istimewa kepada generasi muda, serta perkembangan kebijakan persamaan gender untuk memberikan kesempatan yang sama baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam beraktualisasi di segala bidang.