Tantangan pemuda saat ini adalah menjaga persatuan di kalangan mereka sendiri. Oleh kerena itu organisasi kepemudaan (OKP) perlu terus dipertahankan. Namun tentu saja dibuat sekreatif mungkin agar mereka yang anti-organisasi bisa masuk dan berperan serta.
Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, selama ini OKP masih mementingkan ego masing-masing. Atas dasar itu, ia tidak sepakat apabila ada anggota DPR yang mengusulkan dalam RUU Kepramukaan, dimana akan mengembalikan gerakan pramuka seperti era sebelum 1961.

Pramuka adalah salah satu organisasi kepemudaan yang sudah lama berdiri. Sebelum dibentuk pramuka, gerakan kepanduan banyak jumlahnya. Satu …

Entah kapan masyarakat miskin benar-benar menikmati pendidikan gratis. Usaha pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis 9 tahun, masih terseok-seok. Bukan cuma di desa-desa kecil, tetapi di Jakarta pun warga masyarakat masih mengeluhkan dana-dana yang harus dikeluarkan untuk bisa sekolah, apalagi kalau sekolah tersebut berlebel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Di sebuah daerah, untuk masuk sekolah RSBI pihak orangtua murid harus mengalokasikan dana minimal Rp 7 juta sampai ada yang mencapai Rp 30 juta. Memang, RSBI merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni di Bab XIV …

Pemerintah cq Kementerian Kominfo bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menurut rencana akan memasukkan pasal pengaturan lembaga rating dalam draft revisi UU Penyiaran No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurut Direktur Standarisasi Penyiaran dan Media, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi, Soesilo Hartono, masalah rating harus dikonkretkan dalam bentuk regulasi, sebagai dasar mewujudkan nation dan karakter building yang belakangan mulai memudar.
“Meski terlambat, saya setuju sekali pemerintah mengatur soal rating,” komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD. “Sebab, selama ini indikator program yang banyak ditonton orang adalah …

Membicarakan perfilman nasional memang tak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang perlu dibenahi, baik institusi yang berhubungan dengan film maupun insan-insan film itu sendiri.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD pada Alvajune Gabriella dari Yayasan 28, ketika dimintai pendapatnya tentang perfilman nasional. Menurut anggota Komisi X ini, perfilman sebetulnya merupakan medium yang efektif dalam pembentukan karakter bangsa. Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menggelorakan karakter bangsa. Namun sayang, film-film nasional belum bisa memberikan kontribusi yang diharapkan pemerintah. Kemirisan ini muncul setelah …

Usianya sudah melewati setengah abad. Namun ketika berbicara mengenai perjalanan Partai Golkar di Kalimantan Timur (Kaltim), ia sangat bersemangat dan bergelora. Pria berkulit hitam ini bernama Sias Lansai. Saat ini ia adalah Pimpinan Partai Golkar di tingkat Kelurahan (PTK) di Kelurahan Sempinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.
Sias tahu betul perjalanan Partai Golkar di Kaltim. Menurut pria kelahiran Alor, 3 Februari 1946 ini, Partai Golkar adalah partai luar biasa. Betapa tidak, sempat menjadi partai besar, kemudian anjlok karena krisis kepercayaan, tetapi bisa bangkit lagi dan tetap masuk ke dalam lima partai terbesar.
Seperti …

Surat Edaran (SE) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2010 ternyata membuat sebagian besar guru honorer protes. Di antara guru honorer yang merasa keberatan datang dari Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
“Kami gelisah sekali menghadapi surat edaran itu, bu,” ujar Dindin Dudi, guru honorer dari SMAN Margahayu, Bandung, saat mengadu ke anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP kemarin.
Selain Dindin Dudi, Hetifah juga menerima perwakilan guru honorer lain, yakni Tengku Mulyadi, SH (Aceh), Andi Subakti (Medan), Dedi Mulyadi (Bandung), dan Heri …

Era digital dewasa ini ternyata telah dimanfaatkan oleh sejumlah perpustakaan di seluruh dunia untuk membuat e-library. E-library atau perpustakaan digital merupakan perpustakaan di mana sebagian besar sumber informasinya terdapat dalam format digital, yakni format mikro film atau melalui komputer.
Perpustakaan digital berbeda dengan perpustakaan konvensional. Dalam perpustakaan konvensional, data, dokumen, atau buku masih tersimpan di rak-rak yang tersedia sesuai kategori. Untuk mencari data, mereka yang ingin mencari buku yang ingin dibaca harus mencari lewat katalog yang tersedia berdasarkan judul buku atau nama pengarang. Sementara dengan perpustakaan digital, mereka bisa langsung mengakses …

Munculnya pemimpin-pemimpin muda di partai maupun di parlemen tentu sangat menggembirakan. Meski begitu, jumlah mereka belumlah signifikan. Masih banyak organisasi atau partai yang memunculkan “orang-orang lama”. Setidaknya hal tersebut menunjukan dua hal. Pertama, bukti organisasi atau partai tersebut belum percaya pada pemimpin muda. Kedua, tidak ada regenerasi kepemimpinan dalam partai tersebut.
Padahal saat ini Indonesia butuh pemimpin baru dari generasi muda. Pemimpin-pemimpin muda inilah yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Oleh karena itu dibutuhkan regenerasi kepemimpinan. Namun sayang, pola regenerasi yang baik tidak sepenuhnya dimiliki oleh organisasi atau partai. Jangan heran …

Penganiaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satria Langkung pada 8 Juli lalu, membuat geram Dr. Ir Hetifah Sjaifudian, MPP. Sebagai aktivis, ia mendesak agar polisi segera menuntaskan pelaku pengeroyokan dan mengungkapkan apa motif di balik itu.
“Aktivis itu adalah pengawas publik dan pemerintah dalam sebuah negara demokrasi,” ujar Hetifah yang sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung ini dikenal sebagai aktivis ini. “Kalo pengawas publik yang ingin mencoba membenarkan kebijakan atau sesuatu yang kurang tepat sasaran dianiaya seperti itu, bagaimana demokrasi bisa berjalan?”
Oleh karena itu, kata Hetifah, Undang-Undang perlindungan aktivis …

Matahari begitu cerah memancarkan sinarnya. Buat sebagian orang, suasana seperti itu bisa membuat malas untuk berada di bawah terik matahari. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi 1.500 orang dari 18 kontingen dari Kutai Kalimantan (Kukar). Mereka nampak tetap semangat mengikuti pesta tahunan bernama Pesta Budaya Erau ini.
Pesta yang baru dibuka Sabtu (11/07) kemarin ini menampilkan keahlian dan keterampilan atraksi dari budaya masing-masing, di antaranya, dari suku Bali, suku Sasak dari NTB, Batak, Toraja, suku Banjar, juga suku Jawa. Pada pembukaan Sabtu, terdapat kirab budaya yang diikuti kontingen yang berasal …

Sejatinya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditujukan untuk seluruh warga. Memang, tidak semua warga akan merasakan manfaat atas kebijakan tersebut. Sebab, ibarat pepatah, sulit sekali untuk menyenangkan semua orang.
Melalui kebijakan yang sudah digulirkan tersebut, tentu butuh pengawasan. Bukan cuma pengawasan dari para pengamat politik atau anggota DPR, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Salah satu hasil dari partisipasi masyarakat adalah, dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan.
“Partisipasi masyarakat yang efektif dipercaya akan memberikan efek positif terhadap individu warga seperti diperolehnya …

Persoalan mengenai sekolah yang menggunakan lebel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) memang masih terjadi. Banyak pihak, terutama orangtua murid, yang “gerah” dengan status yang dianggap “tidak jelas” kriteria mendapatkannya.
Sekolah berlebel RSBI seolah dinilai cuma kamuflase, yakni upaya pihak sekolah untuk mendapatkan dana dari para orangtua murid. Sekadar info, sekolah negeri itu seharusnya gratis, karena mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, dengan lebel RSBI, pihak sekolah lewat kepanjangan tangan Komite Sekolah, bisa menarik dana lagi dari para orangtua murid.
Sebagai aktivitis yang concern dengan masalah pendidikan, Dr. Ir. Hetifah, MPP juga …

Tepat pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan sikap Indonesia terhadap Malaysia. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi musuh Indonesia. Bahkan di sepanjang perbatasan Kalimantan, sudah terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan penduduk setempat mencoba menduduki Sarawak dan Sabah.
Setahun kemudian, tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei, pemerintah di bawah rekomendasi Presiden RI pertama Ir. Soekarno membentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia. Aktivitas ini dikenal sebagai dengan istilah Operasi Dwikora.
Begitulah sebuah catatan sejarah, dimana konflik Indonesia-Malaysia …

Baru-baru ini, tepatnya tanggal 15 April 2010, pimpinan MPR RI Taufiq Kiemas didampingi antara lain oleh Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, dan beberapa anggota MPR RI lainnya menerima delegasi Australia yang didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer.
Pada pertemuan ini disepakati agar kedua lembaga bisa meningkatkan kerjasama mengingat Indonesia dan Australia bertetangga sehingga apa yang terjadi di Indonesia akan dirasakan juga oleh Australia.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faraoek Ishak mendukung gagasan pembentukan Rumah Aspirasi untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim dengan anggota DPR dan DPD RI. Dukungan tersebut disampaikan Awang Faraoek saat menerima Hetifah bersama Tim Penggagas Rumah Aspirasi: Dr Krisna (ITB), Zaenal (B-Trust), Achmad Wijaya (Bioma Kaltim) dan Anjar (KALIMA).

Berita ini telah dimuat di surat kabar KOMPAS pada tanggal 1 Desember 2008

JAKARTA, SENIN – Direktur The Bandung Trust Advisory Group for Local Governance Reform, Hetifah Sjaifudian Sumarto mengatakan, banyak kota gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk memfasilitasi pekerja informal.

Padahal, kata Hetifah, akibat krisis global akan jumlah pekerja sektor informal akan bertambah signifikan. Saat ini saja, sekitar 61,1 persen dari 97 juta pekerja di Indonesia sudah bekerja di sektor informal.

Dalam penelitian yang difasilitasi Australia Indonesia Governance Research Partnership, dengan penitikberatan di pedagang kaki lima (PKL) , Hetifah menemukan, pemerintah daerah malah mendiskreditkan PKL.

“Padahal, PKL dan sektor informal harus dipandang sebagai peluang bukan masalah,” kata Hetifah, dalam pemaparannya di Forum Penelitian Kebijakan 2008 yang digelar Kemitraan Indonesia-Australia, Senin (1 /12) di Jakarta.

“Pemda Solo harus diberi penghargaan karena menjalankan tata kelola PKL yang partisipatif. Ini ditunjukkan dengan mewadahi keberadaan mereka, sehingga perlawanan PKL dapat diminimalisir, bahkan PKL menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah,” kata Hetifah.

Hal berbeda terjadi di Manado, Sulawesi Utara, di sana pemda sangat tegas terhadap PKL, tetapi tidak menawarkan solusi apa pun ketika PKL dipindahkan. Ini membuat pekerja informal kesulitan.

Dia menegaskan, Pemda dengan Peraturan Daerah yang disusunnya seharusnya mengakui potensi sekaligus kontribusi dari sektor informal. Kemudian, upaya untuk mengelola dan mengawasi pekerja informal harus dilakukan sesuai konteks pemberantasan kemiskinan.

Link berita: Banyak Kota Gagal Fasilitasi Pekerja Informal

Tulisan dalam “APA DAN SIAPA”, Pikiran Rakyat pada tanggal 8 Januari 2008

Hetifah Sjaifudian, Ph.D. memang memiliki banyak energi. Banyak sekali kegiatan yang dilakukannya, dari upaya advokasi reformasi tata pemerintahan bersama Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) – sebagai direktur eksekutif – melakukan penelitian, menulis buku, menjadi pembicara di pertemuan nasional dan internasional, sampai menjadi fasilitator dan trainer di berbagai workshop. Pulang ke rumah, dia juga harus mengayomi empat anaknya, dari si bungsu yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sampai si sulung yang kuliah di Teknik Industri ITB.

Di tengah kesibukannya itu, Hetifah masih juga sempat untuk terlibat dalam menginisiasi Konferensi Aktivis Perempuan Jawa Barat, yang acara perdananya berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Desember 2008 lalu.

Dalam sebuah obrolan di Sekretariat Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), beberapa waktu lalu, Hetifah mengatakan, perempuan Indonesia membutuhkan ruang-ruang untuk berdiskusi dan menyalurkan ide, demi perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut dia, sejak tahun 1928, ruang yang bersifat lintas komponen untuk membicarakan isu perempuan, nyaris tidak ada. Oleh karena itu, dia memandang perlu diciptakan kembali ruang seperti itu.

“Tentu saja, ruang dan kegiatannya harus mandiri. Tidak bergantung pada pemerintahan dan lembaga donor,” kata Hetifah.

Ruang lintas komponen itu, kata dia, bisa digunakan oleh civil society untuk bersinergi. Kenapa bisa demikian? Karena ruang tersebut, akan menampung berbagai komponen, yang berasal dari latar belakang politik, ideologi, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Ada yang diinginkannya bisa terlaksanakan, setidaknya untuk langkah awal. Konferensi Aktivis Perempuan Jawa Barat pada Desember 2008 lalu, berlangsung sukses. Ratusan perempuan dan laki-laki, hadir di acara itu, untuk berdiskusi dan menyalurkan ide seputar isu perempuan.

Namun, suksesnya acara tersebut tentu akan menjadi tantangan baru bagi perempuan kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 itu. Hetifah, yang meraih gelar Master in Public Policy dari National University of Singapore dan meraih gelar Ph.D. dari School of Politics and International Relations, Flinders University Adelaide Australia, diharapan bisa terus konsisten, dengan apa yang telah dimulainya. (Zaky Yamani/”PR”)