_{Hetifah, dengan tim penggagas Rumah Aspirasi, bersama Gubernur Awang Faroek Is}

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur Awang Faraoek Ishak mendukung gagasan pembentukan Rumah Aspirasi untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim dengan anggota DPR dan DPD RI. Bahkan sebelum gagasan Rumah Aspirasi ini muncul Gubernur Awang Faroek sudah mendirikan Sekretariat Rumah Aspirasi di Jalan Sudirman, Samarinda (dekat Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim).

Dukungan tersebut disampaikan Awang Faraoek saat menerima anggota DPR RI terpilih DR Hetifah MPP bersama Tim Penggagas Rumah Aspirasi DR Krisna (ITB) dan Zaenal (B-Trust), Achmad Wijaya (Bioma Kaltim) dan Anjar (KALIMA). Dalam pertemuan tersebut Awang menjelaskan visi dan misinya sebagai Gubernur Kaltim lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi dan misinya membangun Kaltim diharapkan melalui Rumah Aspirasi kebijakan yang diambil Gubernur mendapat dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya perwakilan Kaltim.

“Prinsipnya Pak Awang menyambut baik gagasan Rumah Aspirasi ini, dan diharapkan konsep Rumah Aspirasi hasil workshop di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, 19 Agustus lalu bisa disinkronkan dengan Rumah Aspirasi bentukan Gubernur,” ujar Hetifah, anggota DPR RI asal Partai Golkar ini.

Kunjungan ke Gubernur Kaltim tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan workshop rencana pembentukan Rumah Aspirasi yang dihadiri sejumlah anggota DPR RI, anggota BURT DPR RI, aktivis LSM dan perwakilan media dari Kaltim. Setelah bertemu Gubernur, Hetifah dan kawan-kawan menemuhi Asisten II Pemprov Sulaeman Gafur dan Sekprov yang baru Irianto Lambrie. Di Balikpapan, Hetifah juga menyempatkan diri bertemu calon Ketua DPRD Kaltim HM Mukmin Faisyal.

Hetifah mengatakan, Rumah Aspirasi tidak sekadar menampung aspirasi dari daerah saja. Melainkan juga akan menjadi media yang bisa menyiapkan data-data dan informasi di daerah yang perlu diperjuangan di tingkat pusat. Rumah Aspirasi juga memiliki peran edukasi, advokasi dan lobi-lobi terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan pusat.

Selama ini ada kesan komunikasi antara anggota DPR, DPRD maupun pemerintah daerah kurang optimal dan kurang terbuka. Anggota DPR di pusat sangat sulit disentuh oleh konstituennya di daerah. Pola penyerapan, penghimpunan, penampungan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak jelas, sehingga banyak harapan masyarakat dan agenda daerah yang tidak tersalurkan dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

“Terpilihnya delapan anggota DPR dari dapil Kaltim menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan ulang dalam hubungan pusat dan daerah, sehingga agenda daerah bisa lebih terwakili dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Salah satu strategi yang patut dijajagi adalah pembentukan Rumah Aspirasi, semacam constituency office atau kantor satelit bagi anggota DPR,” ujar Hetifah.

Menurut Zaenal, dari B-Trust Bandung (fasilitator pembentukan Rumah Aspirasi), pihaknya telah melihat Sekretariat Rumah Aspirasi di Samarinda. “Kondisi Rumah Aspirasi sangat representatif lengkap dengan ruang untuk anggota DPR dan DPD RI. Sayangnya Rumah Aspirasi belum dimanfaatkan, dan personel di Rumah Aspirasi belum ada,” ungkapnya.

Diharapkan, jika gagasan Rumah Aspirasi hasil workshop di Jakarta bisa disinkronkan dengan Rumah Aspirasi yang sudah ada, sehingga tidak tumpang tindih. Terpenting, ada satu pemikiran dengan terbentuknya Rumah Aspirasi, yakni memperjuangan kepentingan Kaltim di pusat. Zaenal mengatakan, saat ini Tim Kerja sedang melakukan assesment dan mencari data tentang penting tidaknya keberadaan Rumah Aspirasi di Kaltim.

“Setelah melakukan assesment, sesuai agenda akan dilakukan workshop regional menghadirkan semua stakeholder di Kaltim. Melalui workshop yang rencananya digelar awal Oktober ini akan muncul kesepakatan bersama membentuk Rumah Aspirasi,” tandasnya. (son)

BALIKPAPAN – Sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kaltim menggagas rencana pembentukan Rumah Aspirasi. Gagasan itu muncul setelah acara workshop “Penguatan Hubungan Anggota DPR dengan Konstituen bagi Pembentukan Kebijakan yang Merepresentasikan Kepentingan Daerah melalui Pelembagaan Rumah Aspirasi” di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/8) pekan lalu.

Hadir perwakilan LSM dari Kaltim antara lain Calolus Tuah (Pokja 30), Anton Hidayat, Akhmad Wijaya (Bioma), Kabul (KALIMA), dan M Habibi (Pergerakan Indonesia). Perwakilan anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Jahry dan Iwan, sedangkan dari DPR RI, Hetifah, Desmon Junaidi Mahesa, Nurul Arifin, Hakam Naja, Nurul Falah, Saidah Sakwan, Andi Yuliani Paris dan Krisna Nur Pribadi (ITB).

Tidak hanya dari Kaltim, sejumlah aktivis dan peneliti sosial dari Jawa Barat dan Jawa Tengah juga hadir. Kaltim menjadi daerah percontohan pembentukan Rumah Aspirasi. Menurut anggota DPR RI terpilih dapil Kaltim, Desmon Junaidi Mahesa, keberadaan Rumah Aspirasi penting sebagai media untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Kaltim dengan wakilnya yang berada di Senayan.

“Agar tidak bias fungsi dan perannya, Rumah Aspirasi harus menentukan isu-isu atau masalah yang ada di Kaltim. Misalnya, kita fokus pada persoalan perizinan, pembangunan infrastruktur dan alokasi dana untuk daerah,” ujar anggota DPR asal Partai Gerindra ini.

Hetifah, anggota DPR RI terpilih dapil Kaltim asal Partai Golkar, Rumah Aspirasi tidak sekadar menampung aspirasi dari daerah saja. Melainkan juga akan menjadi media yang bisa menyiapkan data-data dan informasi di daerah yang perlu diperjuangan di tingkat pusat. Rumah Aspirasi juga memiliki peran edukasi, advokasi dan lobi-lobi terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan pusat.

Selama ini ada kesan komunikasi antara anggota DPR, DPRD maupun pemerintah daerah kurang optimal dan kurang terbuka. Anggota DPR di pusat sangat sulit disentuh oleh konstituennya di daerah. Pola penyerapan, penghimpunan, penampungan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak jelas, sehingga banyak harapan masyarakat dan agenda daerah yang tidak tersalurkan dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

“Terpilihnya delapan anggota DPR dari dapil Kaltim menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan ulang dalam hubungan pusat dan daerah, sehingga agenda daerah bisa lebih terwakili dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Salah satu strategi yang patut dijajagi adalah pembentukan Rumah Aspirasi, semacam constituency office atau kantor satelit bagi anggota DPR,” ujar Hetifah.

Aktivis LSM Bioma Akhmad Hidayat mengatakan, Rumah Aspirasi akan menjalankan berbagai tugas untuk mempermudah dan mengefektifkan komunikasi publik dan hubungan anggota DPR dengan stakeholder daerah. Berbagai kalangan di Kaltim, termasuk kalangan eksekutif, DPRD, media massa dan civil society antusias dengan adanya gagasan Rumah Aspirasi dan siap merancang dan menjalankan suatu program percontohan di Kaltim.

Sebagai tindak lanjut pertemuan di Jakarta, rencananya akan digelar kegiatan serupa di tingkat daerah pada awal Oktober mendatang. Sebelumnya tim penggagas Rumah Aspirasi akan melakukan audensi dengan Gubernur, anggota DPRD dan sejumlah tokoh di Kaltim. (son)

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim telah memplenokan rekapitulasi perolehan suara DPR RI di KPU Pusat, Minggu (3/5) sore. Sebanyak delapan caleg daerah pemilihan (dapil) Kaltim lolos ke Senayan. Dua di antaranya perempuan yakni Dr Hetifah (Partai Golkar) dan Adji Farida Padmo Ardan (Partai Demokrat).

Anggota KPU Provinsi Kaltim Syahrin Naihasy membenarkan, KPU Provinsi Kaltim telah menyelesaikan pleno perhitungan rekapitulasi untuk calon anggota (caleg) DPR RI dapil Provinsi Kaltim. Ia mengatakan, hasil pleno perolehan suara caleg DPR RI akan diumumkan 25 Mei di KPU Pusat.

“Penghitungan rekapitulasi DPR RI dapil Provinsi Kaltim mulai tadi siang di KPU Pusat. Semua sudah dihitung berdasarkan rekapan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Soal siapa caleg- caleg yang lolos, nanti KPU Pusat yang mengumumkan tanggal 25 Mei nanti. Untuk pengumuman caleg DPRD Provinsi itu tanggal 18 Mei jam 3 sore,” ujar Syahrin, saat dikonfirmasi Tribun berada di kantor KPU Pusat, Minggu (3/5).

Menurutnya, dari hasil rekapitulasi perolehan suara DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) Kaltim, berdasarkan perolehan suara partai diraih Golkar dengan angka 249.127 suara. Caleg DPR RI dari Partai Golkar yang mewakili Kaltim yaitu Mahyudin dan Hetifah.

Posisi kedua kedua perolehan suara partai, ditempati Partai Demokrat. Jumlah suara Golkar dan Demokrat hanya selisih 7.584. Demokrat hanya mampu mendulang suara 241.543. Caleg dari Partai Demokrat yang menuju kursi senayan, selain Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Yusran Aspar ditemani Adji Farida Padmo Ardan.

Sedangkan perolehan suara PDIP harus puas diurutan ketiga. PDIP mengantongi suara sebanyak 157.240, kembali menyorongkan caleg Emir Moeis duduk di Senayan. Sementara PKS juga hanya mendapatkan satu kursi dengan meraih 126.416 yang akan diwakilkan Aus Hidayat Nur.

Jumlah perolehan suara yang tidak mencapai ratusan ribu, diraih PPP dan Partai Gerindra. Nanang Sulaiman, caleg dari PPP dipastikan akan berkantor di Senayan juga dengan meraih total suara partai 76.718.

Partai Gerindra merupakan partai baru namun sepak terjangnya mampu menggeser partai lama seperti PAN. Meski hanya mendapatkan suara 64.390 suara, Gerindra tetap mendapatkan jatah kursi paling buncit, diwakilikan Desmon Junaedi Mahesa.(bud)

BALIKPAPAN – Ratusan calon anggota legislatif (caleg) kini terus menebar pesona. Adu slogan pada atribut kampanye pun dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Lantas, dari mana para ide untuk sebuah kalimat menarik? Hampir seluruh atribut kampanye caleg menampilkan slogan. Menurut sebagian caleg, mencantumkan slogan merupakan sarana komunikasi paling efektif untuk menarik simpati masyarakat.

Sebab, jargon itu sekaligus sebagai visi misi singkat dari masing-masing caleg. Hetifah misalnya. Salah satu caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Kaltim ini memakai slogan Bersuara Untuk Kemandirian Bumi Etam. Ia beranggapan, slogan tersebut untuk mengomunikasikan jati dirinya. Namun Hetifah menolak jika slogan dianggap sebagai mengumbar janji. Lebih tepatnya, menurut ia, sebagai visi misi caleg ke masyarakat.

Ia mengatakan, ide membuat slogan tidaklah mudah, perlu survei dan kajian berbagai literatur. Isu sosial lokal yang hangat di daerah pemilihan, menurutnya, bisa juga dijadikan inspirasi. “Yang penting mudah dipahami masyarakat,” papar Hetifah.

Berbeda dengan Hetifah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kaltim Badrul Munir menambahkan, jargon yang dia pakai adalah hasil pengamatannya sebagai seorang jurnalis.
Inspirasinya, melihat kinerja pemerintah Kaltim yang kebanyakan memikirkan kekayaan pribadi. “Bukan memikirkan kesejahteraan rakyat dan perkembangan daerah,” ujar anggota DPD nonpartai nomor urut 9 ini.

Seharusnya, kata Badrul, pemerintah berorientasi pada rakyat, bukan pada birokrasi. Begitu pun yang seharusnya dilakukan anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Karena alasan itulah ia mengangkat slogan Ayo Kita Bangkit Lebih Maju dan Sejahtera.

Sejumlah slogan terpampang bersama atribut kampanye para caleg. Ada yang berbunyi Bersama Kita Tuntaskan Masalah Bangsa, Berjuang Bersama Wujudkan Perubahan, Hadirkan Masa Depan Penuh Harapan, dan masih banyak slogan lainnya. (*/jaz)

BALIKPAPAN – Belum selesai masalah tingginya angka golput di Balikpapan, kini terungkap persoalan baru. Ternyata, tak sedikit masyarakat  yang tidak mendapatkan hal pilihnya. Berdasarkan hasil penelitian B Trust Advisory Group dari 23 SMA dan SMK yang ada di Balikpapan, sebanyak 6.440 siswa tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Sebagian besar siswa yang tidak terdaftar ini lantaran kelalaian petugas pendataan. Di mana para petugas tidak memasukkan nama anak usia sekolah dalam DPT. Padahal, anak SMA kelas 2 atau 3 rata-rata sudah genap 17 tahun. Direktur B Trust Advisory Group, Hetifah mengatakan, bahwa selama ini banyak orang salah kaprah. Dikatakan salah kaprah karena menganggap golput identik dengan masyarakat apatis.

Padahal pernyataan tersebut salah satu cara mencari kambing hitam akan lemahnya sosialisasi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu). Baik itu pendaftaran calon pemilih pemula seperti para pelajar dan sosialisasi yang membuat masyarakat jenuh. “Ditambah lagi tidak adanya aturan yang menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab ketika warga negara tidak mendapatkan hak pilihnya,” kata Hetifah ketika jumpa pers di Hotel Blue Sky Minggu (18/1).

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan politik juga sangat penting untuk pelajar. Sebab pada usia 17 yang kebanyakan duduk dikelas 2 dan 3 SMA telah mempunyai hak pilih. Ia berharap untuk kedepannya pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih intens kepada calon pemilih pemula. Agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin.

Dalam surveinya di tiga kabupaten kota, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser sebanyak 13.189 siswa tidak terdaftar dalam DPT. Dari Balikpapan sebanyak 6.440, dari PPU 3.124 dan dari Paser 3.625. Penelitian menggunakan metode random sampling mulai tanggal 7 Desember 2008 hingga (15/1) lalu. Dengan asumsi rata-rata 35 siswa per kelas dan 8 kelas per sekolah. Pengambilan sample tidak sampai ke institusi pendidikan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang ada di Pondok Pesantren di masing-masing Kabupaten Kota. (*/jaz)