Hetifah Sj-Siswanda

DPR: Kemenpera Tak Mau Rakyat Berumah Layak?

Hetifah Sj-Siswanda — Thu, 02 Feb 2012 05:10:40 +0000

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk benar-benar mendengarkan dan memperhatikan keluhan masyarakat yang kini tengah mengajukan kepemilikan rumah serta para pengembang yang tengah membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan Kemenpera menunda Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Januari ini membuat masyarakat terhambat memiliki rumah yang laik sebagai tempat tinggalnya.

Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenpera, Selasa (31/1/2012). Di satu sisi, kata Hetifah, pemerintah mengehendaki agar bank menetapkan bunga kredit yang tidak jauh dari tingkat suku bunga SBI. Di sisi lain, masih ada beberapa bank yang menetapkan bunga kredit hingga bahkan 8,22 persen seperti bank BTN.

Hetifah berpendapat, penundaan tersebut menghambat mayoritas masyarakat yang sedianya akan difasilitasi oleh FLPP, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Demikian pula dengan pengembang, yang terpaksa harus menghentikan sementara pembangunan karena ketiadaan kucuran dana dari bank.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Penundaan FLPP berdampak luas, menghilangkan pekerjaan karena proyek terhenti, pengembang rugi, masyarakat kecewa dan mengeluh,” kata Hetifah kepadaKompas.com di Jakarta, Rabu (1/2/2012).

“Menpera harus memperhatikan ini agar kepercayaan publik tidak terus menurun. Apalagi, sudah mulai ada keluhan dan tuduhan, apakah Menpera tidak ingin MBR memiliki rumah yang layak? Apakah Menpera sudah berbohong dengan janjinya akan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan rumah?,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, ada masalah dalam komunikasi antara Kemenpera dengan bank-bank yang harus segera diselesaikan. Perundingan juga semestinya sudah dapat dilakukan dan dirampungkan sejak Desember tahun lalu agar FLPP dapat cepat bergulir lagi.

Akibat berlarut-larutnya penyelesaian kesepakatan ini, masyarakat dan kelompok pengembang dirugikan.

“Jika demikian, mengapa tidak dipakai PKO (perjanjian kerjasama operasional) tahun lalu untuk menghindari backlog?” katanya.

sumber: http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/02/01/02491568/DPR.Kemenpera.Tak.Mau.Rakyat.Berumah.Layak

Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang

Hetifah Sj-Siswanda — Tue, 31 Jan 2012 08:37:50 +0000

Jakarta, Kompas - Masalah perumahan rakyat semakin kritis. Indonesia Property Watch meminta pemerintah dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi pembiayaan rumah rakyat bersubsidi sehingga akses masyarakat menengah ke bawah untuk penyerapan rumah tidak terhenti.

”DPR dan pemerintah tidak mengerti bagaimana mendesaknya kebutuhan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (31/1). Sejak Januari 2012, penyaluran kredit rumah subsidi dalam FLPP perumahan terhenti.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kemarin, sejumlah anggota Komisi V DPR mendesak pemerintah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional penyaluran kredit rumah subsidi tuntas paling lambat akhir Februari 2012.

Pemerintah, kata Djan Faridz, masih bernegosiasi dengan perbankan untuk penurunan suku bunga kredit rumah subsidi dari 8,15-9,95 persen dengan jangka waktu (tenor) 15 tahun menjadi pada kisaran 6-7 persen. Saat ini terdapat empat bank badan usaha milik negara yang sedang dalam tahap negosiasi perjanjian kerja sama operasional

FLPP, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. BNI sanggup menyalurkan kredit rumah subsidi dengan suku bunga 6,35 persen dan BRI 7,12 persen. BTN bertahan pada suku bunga 8,22 persen. Djan Faridz mengakui, BTN selama ini terhitung paling agresif dalam penyaluran FLPP. Bank lain yang telah menandatangani kontrak penyaluran FLPP cenderung tidak aktif. Namun, BTN dinilai manja karena hingga kini belum mau menurunkan suku bunga pada kisaran 6-7 persen.

”Bank lain menyatakan sanggup dengan komitmen penyaluran 200.000 unit. Dengan BTN atau tidak dengan BTN, penurunan suku bunga tetap jalan,” ujar Djan Faridz. Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengemukakan, Komisi V DPR akan memanggil direksi BTN untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan penurunan suku bunga kredit FLPP.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, mengemukakan, ”Kalau BTN tidak bersedia menurunkan suku bunga, lupakan saja BTN. BRI saja sanggup 7,12 persen dan BNI sanggup 6,3 persen.” Kebijakan penurunan suku bunga kredit rumah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebesar 10 persen.

Penurunan porsi dana penyertaan pemerintah dan perbankan yang semula 62:38 persen menjadi 50:50 persen juga akan memperbanyak penyaluran FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni dari 177.800 unit menjadi 219.000 unit tahun ini.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan, penundaan FLPP yang terlalu lama akan menimbulkan kerugian, tidak saja pengembang berhenti, tetapi juga konsumen mengalami kerugian dari kebijakan ini. “Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang,” tegas Hetifah, politisi dari Kalimantan Timur ini.

Menanggapi hal itu, Djan Faridz mengemukakan, penundaan satu bulan tidak akan merugikan rakyat. (LKT)

Sumber: Kompas

Hetifah Hijrah ke Komisi V

Hetifah Sj-Siswanda — Tue, 31 Jan 2012 07:42:02 +0000

KALTIM dapat angin segar dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Khususnya terkait, perjuangan untuk memperoleh dana infrastruktur yang lebih maksimal dari Pemerintah Pusat. Kekuatan Benua Etam akan bertambah dengan ditempatkannya satu wakil Kaltim di Komisi V, komisi yang salah satunya membidangi infrastruktur. Adalah Hetifah, wakil rakyat dari Partai Golkar, yang digeser ke komisi tersebut. “Alhamdulillah, SK (surat keputusan) penempatan di Komisi V sudah keluar,” kata politisi perempuan ini, Rabu (25/1) malam. Dia sebelumnya duduk di Komisi X, yang salah satunya membidangi pendidikan.

Diketahui, selama ini tak ada satu wakil provinsi ini yang duduk di komisi tersebut. Kondisi itupun jadi “kedok” tak maksimalnya perjuangan memperoleh dana pembangunan dari pusat. Karena memang tak ada yang ngotot memperjuangkan saat pembahasan anggaran masih di level komisi.

Lebih jauh, Hetifah menyebutkan, dirinya sangat bersyukur atas kepercayaan dari fraksinya. Mengingat, selama ini ada tradisi hanya politisi seniorlah yang duduk di Komisi V, atau wakil rakyat yang periode sebelumnya sudah menjadi anggota DPR. “Komisi ini juga dianggap komisi maskulin, sekarang ini dari 10 anggota Fraksi Golkar yang ditempatkan di Komisi V, saya adalah satu-satunya perempuan,” katanya.

“Saya masuk di tengah-tengah masa sidang, saat anggaran 2012 sudah ditetapkan, maka saya harus mengejar informasi untuk mencegah ketertinggalan,” lanjutnya. Dia juga mengaku, butuh dukungan moral dan penguatan dari masyarakat Kaltim. Juga kerja sama yang baik dengan DPRD, pemprov, serta Pemkab dan pemkot. Baik berupa masukan informasi, aspirasi, maupun gagasan. (far2)

Senin, 30 Januari 2012, Hetifah terlihat mengikuti rapat di Ruang KK V Gedung Nusantara MPR/DPR RI. Ternyata, efektif sejak hari itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini hijrah ke Komisi V yang membidangi masalah infrastruktur, perhubungan, pembangunan daerah tertinggal, dan perumahan rakyat. Hetifah sebelumnya terlebih dahulu dikenal sebagai anggota Komisi X DPR RI yang terkait dengan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk tugas dan amanah barunya ini Hetifah berharap dapat lebih banyak berperan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, terutama dari daerah pemilihannya; Kalimantan Timur. “Kalimantan timur merupakan salah satu daerah kaya dengan SDA. Namun, dari segi infrastruktur, terutama sarana transportasi yang menghubungkan antara daerah, kalimantan timur jauh tertinggal. Belum lagi kita membicarakan daerah-daerah pedalaman, terpencil, serta perbatasan,” papar Hetifah.

sumber: http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/p…?mib=berita.detail&id=124294

Hetifah Dorong Sekolah Layak

Hetifah Sj-Siswanda — Sat, 21 Jan 2012 09:49:18 +0000

BALIKPAPAN - Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya akan mendorong terciptanya program sekolah aman di Kaltim yakni bebas dari segala gangguan dalam proses belajar dan mengajar seperti ketersedian sarana dan prasarana yang layak.“Saat ini sudah banyak sekolah rusak dan itu mengancam keselamatan murid dan guru. Kita tak boleh mengorbankan mereka hanya karena masalah sarana dan prasarana sekolah yang buruk,” kata Hetifah saat diskusi bertema refleksi dua tahun peran dan kinerjanya sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim di Hotel New Benakutai Balikpapan kemarin.Acara ini dihadiri ratusan peserta dari praktisi bidang pendidikan, LSM, OKP, mahasiswa dan birokrasi.

Hetifah mengatakan saat ini di wilayah perbatasan dan daerah terpencil banyak gedung sekolah sudah tak layak digunakan sebagai ruang belajar. Akibatnya mengancam keselamatan murid dan guru. Kondisi sekolah layak di kawasan perbatasan dan daerah terpencil menurutnya masih jauh layak dibandingkan perkotaan. Namun komitmen untuk memujudkan sekolah layak belajar akan diperjuangkan di Komisi X DPR membidangi pendidikan tersebut.

Sekolah di kawasan perbatasan dan di daerah terpencil mulai dibangun pada 1980-an melalui program Instruksi Presiden (inpres) namun hingga kini masih banyak belum direnovasi. Sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal peningkatan kualitas anak didik juga diukur dari kelengkapan sarana dan prasarana memadai di setiap sekolah.

“Ini salah satu upaya kita mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dalam proses belajar. Untuk Kaltim belum saya tahu berapa nilai dikucurkan untuk pembangunan sekolah rusak,” katanya.

Ia mengaku belum jelasnya alokasi anggaran setiap provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan belum adanya Data Pokok Pendidikan (DPP) sebagai acuan pemerintah mengalokasikan anggaran. DPP ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah sekolah rusak termasuk ruang belajar, guru dan sarana pendukung lainnya.

Dikemukakan pula penyusunan anggaran tak didasari data memadai sebagai dasar merumuskan anggaran mengakibatkan perencanaan anggaran tak berbasis kebutuhan di daerah. “Selain itu kurangnya kordinasi antarlembaga seringkali menyebabkan anggaran tak merata atau tak berkeadilan,” katanya.

Soal manajemen anggaran yakni penyaluran uang yang didesentralisasi perlu dievaluasi. “Gaji dan tunjungan guru pada awalnya ditransfer ke daerah perlu dikaji untuk dikembalikan pengelolaan oleh pusat. Gaji guru dimasukkan dalam kas daerah dapat dimainkan kepentingan sesaat di daerah terutama menjelang Pilkada,” ungkapnya. Tahun ini DPR dan Kementerian Pendidikan sepakat mengalokasikan dana Rp20 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah rusak di seluruh Indonesia melalui program DAK. (din)

sumber: http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/22345/hetifah-dorong-sekolah-layak.html

Bangun Rumah Aspirasi: Fasilitasi Keluhan, Perjuangkan Hingga ke Pemerintah Pusat

Hetifah Sj-Siswanda — Sat, 21 Jan 2012 09:32:10 +0000

BALIKPAPAN - Warga Balikpapan tidak perlu repot lagi untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai macam permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah telah mendirikan rumah aspirasi yang akan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan Pemerintah pusat.

“Rumah aspirasi ini akan menjembatani keluhan-keluhan masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan. Semua permasalahan dapat disampaikan, dan akan difasilitasi penyelesaiannya hingga ke pusat, jika apa yang dikeluhkan memang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Staf Ahli Anggota DPR RI, Eko Arief Nugroho saat berkunjung ke Balikpapan, kemarin.

Ia mencontohkan, seperti masalah pendidikan, kesehatan atau bidang lain, yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh rumah aspirasi yang berada di Hotel Yayang kawasan Sepinggan Balikpapan.

“Seperti masalah perbatasan kemarin. Itu betul-betul diperjuangkan ibu (Hetifah, Red)di pusat. Awalnya masalah ini kan tidak terlalu mendapat respon di pusat, sekarang malah mendapatkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan pembenahan di perbatasan. Itu setelah ibu mengambarkan kondisi di perbatasan, dengan mengajak seluruh komponen terkait untuk memperjuangkan masalah perbatasan di pusat,” terang dia.

Selain memfasilitasi masalah yang diadukan, rumah aspirasi juga akan menyampaikan program-program kementerian yang terkait pengembangan dan pembangunan di daerah. Jika aspirasi yang disampaikan penyelesaiannya berada di bawah kewenangan daerah, maka pihaknya akan menyampaikan ke Pemerintah Daerah dan bersama-sama mencarikan solusi penyelesaiannya.

“Misalnya di Kementerian Pendidikan ada program bantuan pembangunan perpustakaan, itu kita sampaikan ke sekolah-sekolah yang kita anggap membutuhkan, dan memintanya untuk membuat proposal pengajuan, untuk kita sampaikan ke kementrian,” terang Warso Satori, pengelola rumah aspirasi.

Selain membangun rumah aspirasi, Hetifah juga akan mengelar acara refleksi peran dan kinerjanya selama dua tahun terakhir sebagai wakil rakyat Kaltim di kursi parlemen.

“Kalau untuk refleksi ini, ibu ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Pemda, DPRD, organisasi, seluruh instansi, tokoh-tokoh masyarakat, untuk berdiskusi terkait berbagai permasalahan, sekaligus mengevaluasi kinerja Ibu selama menjabat sebagai anggota DPR RI,” ungkap Warso.

Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk hadir dalam acara refleksi peranan dan kinerja tersebut, yang akan dilaksanakan di Hotel Neww Benakutai pagi besok.

“Mudah-mudahan semua elemen masyarakat bisa hadir untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap ibu. Jadi dari acara tersebut, ibu sudah punya gambaran program yang harus dilakukan dan diperjuangkan, demi kepentingan Balikpapan dan Kaltim ke depannya,” pungkasnya. (ibr)