BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id 

“Ada gagasan model reses yang lebih terkoordinir, DPR RI, DPRD provinisi dan DPRD kota/kabupaten. Reses bareng ada harmonisasi aspirasi karena  kadang-kadang tidak tahu masyarakat tidak tahu  peran apa dan fungsinya kita di DPRD dan DPR. Misalnya  mereka butuhkan perbaikan jalan, mereka tahunya jalan yang menjadi hak mereka itu bisa langsung dipenuhi,” ujar Hetifah ditemui pers di Blue Sky, kemarin.

Menurutnya, model reses bersama ini sudah ia mulai tahun ini. Dengan cara seperti ini  anggota Dewan tidak lagi reses berjalan sendiri melainkan ada sinergi untuk kepentingan masyarakat kota, provinsi dan nasional. “Kami maunya ini nantinya jadi model. Paling tidak apa yang sudah dilakukan Partai Golkar ini bisa picu niat  kepada partai lainya,” tandasnya.

Hetifah bersama anggota DPRD Provinsi Hatta Zainal dan anggota DPRD kabupaten kota menggelar reses bersama pada pekan lalu. Reses dengan mendatangi dan bertatap muka di tiga kecamatan di Kutai Kertanegara, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.

Dalam reses ke tiga kecamatan itu terungkap bahwa wilayah itu masih sangat terisolir. Masyarakat yang tinggal di pedalaman itu hanya dapat menggunakan jalur transportasi sungai.  Untuk mencapai Kecamatan Tabang yang berbatasan dengan Kutim itu harus ditempuh selama 8 jam melalui jalur sungai. “Itu pakai speed (boat), tapi kalau transportasi normal itu bisa dua hari dengan biaya Rp500 ribu. Kalau air surut perahu tidak bisa masuk,” Kata Hetifah didampingi Hatta Zainal anggota DPRD Provinsi dari PG.

Bahkan kondisinya menyulitkan proses pembangunan yang berada di tiga kecamatan itu akibat belum tembusnya jalur darat. “Bahan pokok dua kali lipat apalagi saat air surut. Sebagain desa belum dialiri listrik dari 11 desa di Kecamatan Tabang Kukar 7 desa belum menikmati listrik. Mereka dambakan ada pelayanan publik, pos, bank. Sekolah pun demikian, ada SMA negeri  yang baru dioperasional tapi tidak aga guru tetap hanya honorer,” papar Hetifah.

Sementara HM  Hatta Zainal  dalam reses pekan lalu, ia juga menjelaskan soal perubahan pemberian bansos berdasarkan aturan Permendagri yang baru. Aturan ini dinilai makin mempersulit masyarakat.

“Keluhan mereka bansos terlalu banyak aturan, tapi aturan itu lahir supaya penggunaan tidak salah. Di Tabang bantuan rumah ibadah Rp10-50 juta. Untuk ambil uang biaya transportnya besar sekali. Ini perlu perlakuan khusus memang seperti perlu ada biaya jalannya. Mereka bilang kalau hanya segitu mendingan tidak usah diambil,” ujar Hatta yang sudah 2 tahun melakukan reses bersama anggota DPRD kota/kabupaten.

Karena itu masyarakat Tabang juga mengharapkan dibangunnya jalan tembus darat sepanjang 27 kilometer. ”Tiga 3 kecamatan ini tertinggal,  perlu perlakukaan khusus,  di Tabang ada  28 km yang belum bisa ditembus. diharapan mereka itu dibangun segera. Jalan itu  antar kecamatan itu kewenangan kabupaten tapi tidak salah juga jika provinis dan pusat bantu jaringan jalan itu.  Kata Pak Camat gaji kami tidak cukup kalau sampai ke kota,” terang Hatta yang juga Wakil Ketua Golkar Kaltim ini.

sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2012/04/23/hetifah-gelar-reses-bersama-dprd-kaltim

Selanjutnya, setelah disetujui Baleg RUU ini akan dibawa ke dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR untuk disahkan dan kemudian dibentuk Panitia Kerja (Panja). “Nantinya RUU ini kita akan bawa ke Paripurna 10April,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono, di Gedung DPR Jakarta (4/4).

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU ini dilanjutkan pembahasannya. Pada kesempatan tersebut, Anggota Baleg Alex Litaay sempat menyampaikan, saat panja dengan pemerintah menyetujuinya, maka harus ada ketegasan hukum kepada daerah induk, seperti yang menyangkut tentang penyerahan aset. Menurut Alex, daerah induk yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang harus mendapat hukuman.

Menurut Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, ada 19 daerah yang rencananya akan dimekarkan. “Tadinya ada 20 daerah, namun dikarenakan adanya banyak konflik yang muncul di daerah-daerah itu maka jumlah 19 itu yang kita setujui. Kita serahkan ke daerah untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut.” ujarnya.

Ganjar menambahkan, RUU ini sebaiknya masuk dalam kategori rigid (ketat), seperti UU pemekaran Puncak Jaya Papua. “Itu akan kita jadikan rujukan,” katanya.

Dalam pembahasan RUU ini, Ganjar juga menyatakan pihaknya setuju dengan usulan anggota DPR agar dilakukan kunjungan lapangan hingga ke perbatasan.

Kaltara dan Mahulu

Terlepas adanya moratorium penghentian sementara pemekaran, Anggota Komisi II Nurul Arifin menilai pemekaran daerah perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan daerah. “Pemerintah pusat memang punya banyak program daerah, tapi realisasinya banyak yang tidak jalan,” ujarnya.

Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah. Alasannya, hasil pemekaran dinilai berkinerja buruk.

Sepanjang sepuluh tahun, dari 1999 hingga 2009, daerah otonomi di Indonesia terus bertambah sebanyak 205, terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Penambahan ini membuat jumlah daerah otonomi di Indonesia kian banyak, menjadi 524 daerah, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Pada sidang paripurna yang akan datang, dua daerah yang akan dimekarkan di Provinsi Kalimantan Timur adalah RUU daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) rencananya akan turut setujui dalam rapat paripurna DPR.

Adapun daerah lainnya adalah RUU daerah otonomi baru kabupaten yakni Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara akan dibentuk kabupaten/kota yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha. Begitu juga dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Berikut 4 poin yang dibacakan sikap Golkar :

1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM
2. Karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat
3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan
4. Sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan

Kenaikan harga BBM memang memantik kegelisahan masyarakat yang khawatir akan melonjaknya tarif angkutan umum. kenaikan tarif angkutan umum ini tentu saja akan memacu inflasi dan turut menaikkan biaya hidup masyarakat.

Pemerintah menyebutkan bahwa akan ada dana 5 Triliun untuk subsidi angkutan umum yang berasal dari total dana kompensasi yang dianggarkan sejumlah 30,7 Triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menekan dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan tarif angkutan tetap akan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kerap mengandalkan angkutan umum untuk mobilisasinya sehari-hari.

Subsidi pemerintah sebesar 5 Triliun tersebut dialokasikan untuk bantuan pengembalian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0,95 T, bantuan pemeliharaan kendaraan sebesar 1,875 T, dan bantuan khusus pinjaman perbankan untuk angkutan umum terhadap armada yang berusia lebih dari 10 tahun atau tidak laik jalan senilai 1,881 T, dan sisanya untuk tambahan subsidi pemerintah kepada PT Pelni, subsidi perintis angkutan laut, ASDP, Bus perintis dan system transit/BRT sebesar 0,294 T. Dengan subsidi ini, diharapkan kenaikan tarif angkutan umum dapat ditekan hingga maksimal hanya 19,2% saja.

“Kami akan berupaya untuk menekan kenaikan tarif hingga 5% saja. Berdasarkan hasil simulasi kami, itu memungkinkan. Tinggal bagaimana negosiasi dengan pengusaha (Organda),” ujar Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, Soeroyo Alimoesa.

Pengawasan

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana pemberian subsidi untuk angkutan umum masih belum bisa menjamin pengendalian kenaikan tarif angkutan umum. “Jika rencana ini jadi dijalankan, pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada pengusaha transportasi dengan regulasi yang jelas dan rinci. Selain itu, harus ada pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi PO yang melanggar dengan menaikkan tarif di luar batas. Padahal pemerintah mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit,” kata Hetifah.

Simulasi yang dilakukan pemerintah juga belum memasukkan faktor pungli sebagai bagian dari biaya angkutan umum. Padahal pada faktanya, banyak pengusaha yang tergabung dalam organda mengeluhkan hal ini. Pemerintah alokasikan sekitar 158,6 milyar untuk pengawasan dan pengendalian program ini. Rencana ini, menurut Hetifah, masih harus diturunkan dalam teknis kegiatan yang jelas dan terukur.

Angkutan Air

Dalam kesempatan itu, Hetifah juga mempertanyakan apakah angkutan umum yang dimaksud pemerintah termasuk angkutan air. ‘Di banyak daerah, seperti di Kaltim, masih banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh angkutan air bermotor karena ketiadaan jalan darat. Kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh terhadap kendaraan ini. Apakah mereka juga termasuk yang akan mendapat subsidi?” gugat anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Timur ini menanggapi paparan Dirjen.

Soeroyo menjawab, karena ketiadaan data, kemungkinan besar tidak ada pemberian subsidi bagi angkutan air. “Kami sudah memintanya, namun daerah belum memberi data mengenai jumlah angkutan air dan berapa masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kilah Soeroyo.

Namun Hetifah dengan dukungan anggota Komisi V DPR RI yang lain mendesak agar Ditjen Hubungan Darat memperhatikan angkutan air sebagai bagian dari penerima subsidi angkutan umum. Menurutnya, alasan Dirjen tidak bisa diterima karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan angkutan umum jenis ini.

Menanggapi hal tersebut, Soeroyo berjanji akan segera menghimpun data dan mempersiapkan program subsidi angkutan umum yang mencakup angkutan di air. “Agar memenuhi rasa keadilan bagi semuanya, kami akan susun program subsidi selain untuk angkutan sungai, seperti danau dan antar pulau,” pungkas Soeroyo.

Selain mengenai angkutan air, Hetifah juga meminta pemerintah lebih memberikan perhatian masyarakat di daerah yang memiliki beban berat dengan adanya kenaikan BBM, seperti daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan.

Alokasi Kalimantan Timur

Berdasar dari data kementrian Dalam Negeri, jumlah PKB di seluruh Indonesia per-31 Desember 2011 mencapai Rp.20.423.544.408.454,-, dari angka tersebut Kalimantan Timur di tahun 2012 diprediksi sebesar Rp.52.419.476.190.

Bantuan pemeliharaan kendaraan angkutan penumpang umum sebesar 1,868 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.199.506.450.000.

Bantuan pinjaman bank untuk revitalisasi angkutan penumpang umum tahun 2012 sebesar Rp.1.676 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.166.476.975.000,-

“Tadi saya sudah menghubungi Dirjen Kementrian Kehutanan dan mendapat jawaban bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) sudah memberikan persetujuan,” kata Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ketika menerima FPG DPRD Kaltim pada pertemuan koordinasi FPG DPR RI dan FPG DPRD Kaltim di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta (23/3).

Anggota FPG DPRD Kaltim yang hadir adalah Muhammad Hatta Zainal, Sarkowy V Zahry, HM Arsyad Thalib, Encik Widiyani, Suwandi, Bahrid Buseng, Djalil Abdul Fattah, dan Abdurrahman Alhasani. Mereka diterima oleh Penasehat  Tim Koordinasi Kerja Fraksi Partai Golkar DPR RI dan FPG DPRD Mahyudin, Ketua Tim Firman Soebagyo, dan Sekretaris Tim Hetifah Sjaifudian.

Firman Soebagyo menjelaskan, jawaban dari Dirjen Kementrian Kehutanan menyatakan bahwa Kemenhut telah memutuskan untuk menyetujui izin untuk jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan melintasi hutan lindung melalui sisi timur. “Penggunaan lahan untuk pembangunan jalan tol diizinkan tapi melintasi sisi timur hutan lindung, bukan memotong di tengah hutan lindung,” katanya. Firman menambahkan, kalau sampai memotong hutan lindung dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan hutan lindung yang lebih luas. Pertimbangannya, setelah adanya jalan tol maka di sekitarnya akan muncul pembangunan-pembangunan lainnya yang akan menggerus keberadaan hutan lindung.

Pada kesempatan itu, anggota FPG DPRD Kaltim mengeluhkan infrastruktur jalan raya di kaltim yang banyak mengalami kerusakan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim Hatta Zainal yang menghubungi Tribun dari jakarta mengaku telah menerima informasi bahwa Menhut telah mengizinkan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan melewati sisi timur Tahura. Dia menyambut baik langkah FPG DPR RI yang melakukan komunikasi dengan pemerintah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang menggembirakan bagi rakyat Kaltim. “Jika ruas jalan tol yang menghubungkan antara Samarinda-Balikpapan sepanjang 90 KM bisa segera dibangun, maka akan mempermudah akses transportasi di antara kedua kota tersebut,” katanya.

Anggota FPG DPRD Kaltim Arsyad Thalib menambahka, banyak infrastruktur jalan terutama jalan nasional di kaltim yang kondisinya rusak tapi belum dilakukan perbaikan. Pada kesempatan tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan DPR RI bisa memberikan perhatian untuk melakukan perawatan jalan nasional di kaltim.

Sementara itu, Gobernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat dikonfirmasi Tribun Kamis (22/3) menyatakan, sejauh ini pembangunan jalan tol terkendala lahan hutan lindung masih menunggu keputusan Menhut dan DPR RI terkait RTRW-nya. (son/aid/ant).