Ujian Nasional yang Merampas Hak Konstitusional

Ujian nasional merupakan tahapan yang harus dilalui semua anak didik di seluruh Indonesia untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ujian nasional (UN) adalah pengukuran dan penilaian capaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Pelaksanaan ujian nasional ini diatur dalam pasal 57 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal ini dinyatakan: (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaran pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ujian nasional sendiri telah mengalami berkali-kali pergantian nama. Dulu tahun 1990-an ujian nasional dikenal dengan EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional), kemudian awal tahun 2000-an dikenal UAN (Ujian Akhir Nasional), lalu dikenal dengan Ujian Nasional (UN).

Sebagai tahapan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, ujian nasional dilakukan setiap tahun mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Artinya, ujian nasional bukan hal yang baru untuk negara ini. Namun walaupun sudah dilakukan setiap tahun, ujian nasional selalu mengalami berbagai persoalan. Tahun 2013 ini ujian nasional untuk tingkat SMA/SMK sederajat tidak dapat dilakukan secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tahun ini ada 11 provinsi yang jadwal ujian nasionalnya bergeser dari jadwal semula, 15 April 2013 menjadi 19 April 2013,
berbagai alasan yang dibuat-buat (misalnya, pengepakan naskah soal di percetakan mengalami kendala teknis). Ke 11 provinsi yang mengalami penundaan UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut mencapai 1,1 juta orang, tersebar di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

Persoalan lain yang terjadi pada ujian nasional 2013 ini yakni lembar jawaban yang sangat tipis. Hal tersebut menjadikan pelajar mengalami kesulitan ketika mengisi jawaban. Selain itu, ujian tahun ini juga menggunakan penjagaan yang ketat. Pemerintah menyebarkan aparat keamanan, seperti TNI dan Polisi saat ujian sedangkan berlangsung. Hal itu tentu menambah beban mental bagi pelajar yang sedang melaksanakan ujian nasional. Secara psikologis, ujian nasional yang merupakan syarat kelulusan menjadi tekanan bagi pelajar, ditambah dengan kehadiran polisi dan TNI, tentu meneror mental para pelajar.

Dengan berbagai persoalan terkait ujian nasional tahun 2013, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berencana melayangkan gugatan hukum terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jika Ujian Nasional terus diadakan. Mereka menuntut agar UN dihapuskan sebagai syarat kelulusan dan syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN). FSGI berpendapat bahwa guru dan murid menjadi pihak yang paling dirugikan dari kekacauan pemerintah. Tertundanya pelaksanaan UN tahun 2013 untuk beberapa daerah merupakan momentum yang tepat untuk menghapuskan UN. FGSI sendiri menyatakan tidak mempersoalkan pelaksanaan UN, jika negara sudah memenuhi segala kewajiban, seperti memberikan fasilitas yang baik,
menyamaratakan akses informasi, hingga meningkatkan kualitas guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri tak menggubris permintaan sejumlah pihak, termasuk DPR agar hasil Ujian Nasional 2013 tidak dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sepakat untuk mengkaji lebih dalam apakah ujian nasional tahun ini tetap akan dipakai untuk persyaratan kelulusan siswa. Kesepakatan itu diambil sebagai hasil rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusul terlambatnya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi. Walaupun mengalami banyak persoalan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengklaim bahwa Ujian Nasional untuk tingkat SMA sederajat tahun 2013 dinyatakan sah. Tidak serentaknya penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini menjadi suatu yang sangat disesalkan oleh banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena ketidakserentakan pelaksanaan ujian nasional, yang berpotensi melahirkan ketidakadilan, memberikan dampak psikologis yang negatif pada para peserta ujian, serta memunculkan implikasi anggaran.

Siswa Hamil Dilarang Ikut Ujian Nasional

Persoalan tidak serentaknya ujian nasional hanya salah satu soalan yang muncul. Berbagai soalan lain kerap muncul setiap pelaksanaan ujian nasional. Salah satu soal yang selalu muncul adalah boleh tidaknya siswa hamil mengikuti ujian nasional. Tak dipungkiri, di sejumlah sekolah, siswa hamil masih mengalami diskriminasi, seperti dicibir, tidak boleh ikut Ujian nasional, hingga dikeluarkan dari sekolah. Selain siswa hamil, mereka yang sudah menikah juga sering tidak diperbolehkan mengikuti ujian nasional. Sekolah mengeluarkan mereka yang hamil dan sudah menikah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh sendiri telah menyatakan tidak sepakat dengan adanya pelarangan bagi siswa hamil ikut ujian. Menurut M. Nuh, pendidikan diperuntukan bagi siapa pun tanpa melihat kondisi yang dialami siswa. Menurutnya, pendidikan hak tiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh dibatasi untuk memperoleh pendidikan karena persoalan status, entah menikah atau belum menikah, status kaya miskin, dll. Mendikbud bahkan meminta pihak sekolah memikirkan ulang apa ruginya mengikutsertakan siswa yang tengah hamil dalam UN. Menurutnya, adanya larangan siswa hamil ikut ujian merupakan sikap diskriminasi bagi siswa hamil, sementara laki-laki yang menghamilinya tetap bisa melanjutkan sekolah. Untuk mengantisipasi adanya larangan siswa hamil ikut ujian nasional, Mendikbud mengatakan pihaknya akan segera memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang melakukan pelarangan. Bahkan, Mendikbud juga menegaskan agar ruangan untuk siswi hamil tidak perlu dibedakan.

Namun apa yang disampaikan Mendikbud tidak diindahkan oleh para pembuat kebijakan di banyak sekolah dan dinas pendidikan. Banyak sekolah dan kepala dinas yang terang-terangan melarang siswa hamil ikut ujian nasional. Di Batam misalnya, Dinas Pendidikan Kota Batam mengatakan bahwa siswa hamil di luar nikah wajib tidak boleh ikut Ujian Nasional. Larangan tersebut berkait dengan etika dan moral (?) Tetapi kalau ada siswa yang mencuri dan menyalahgunakan narkoba dan ditangkap polisi, masih bisa ikut UN di tempat tahanan (?)

Apa yang diungkapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam itu memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif antara siswa yang hamil dengan siswa yang berbuat kejahatan, karena mencuri dan menyalahgunakan narkoba. Kehamilan siswa dianggap lebih buruk daripada mencuri maupun memakai narkoba. Maka mereka yang tertangkap tangan karena berbuat kejahatan tetap dibolehkan ikut ujian di tempat tahanan, tapi bagi siswa yang hamil sama sekali tidak diijinkan ikut ujian nasional.

Larangan mengikuti ujian nasional tidak hanya disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Banyak kepala Dinas Pendidikan yang melarang siswa hamil ikut ujian. Di Jepara misalnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyarankan siswa yang hamil untuk mengikuti ujian paket C. Sementara di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta siswa yang hamil mengerjakan ujian di ruang khusus atau disendirikan agar tidak mengganggu peserta ujian lainnya.

Di beberapa sekolah, banyak siswa yang hamil tidak dapat mengikuti ujian nasional walaupun sudah terdaftar. Hal itu terjadi karena sekolah melarang siswa hamil ikut ujian dan mengeluarkannya. Ada juga siswa hamil yang karena mengalami banyak diskriminasi dan cibiran, maka mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah.

Dalam Ujian Nasional tahun 2013 ini, beberapa kasus siswa hamil yang tidak boleh ikut ujian nasional:

Di SMA Negeri 1 Sipora Selatan, Sioban, Kepulauan Mentawai, 4 siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti ujian nasional. Keempat siswa tersebut dinilai melanggar komitmen sekolah; dua di antaranya kedapatan hamil di luar nikah dan dikeluarkan dari sekolah. Sekolah sendiri memiliki beberapa peraturan yang bisa membuat siswa dikeluarkan, yakni melawan kepada guru, terlibat narkoba, absen berturut-turut. Tingginya angka kehamilan di luar nikah di SMA Negeri Sipora terjadi lantaran sarana tempat tinggal yang tidak memadai. Diperkirakan ada 600-an siswa yang datang dari desa memilih tinggal di pondok, hal ini mengancam keamanan dengan kurangnya pengawasan bagi mereka.

  • Di Cirebon, seorang siswa SMK yang tidak bisa mengikuti ujian nasional karena dikeluarkan dari sekolah akibat kehamilan tidak diinginkan.
  • Di Garut, tiga siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cisewu, dilarang mengikuti ujian nasional. Pihak sekolah telah mengeluarkan tiga siswa tersebut karena dituduh hamil. Sebelum dikeluarkan, ketiga siswa tersebut dipaksa menandatangani surat pengunduran diri di atas materai. Perbuatan sekolah ini bukan yang pertama kali. Pihak sekolah juga telah mengeluarkan empat siswa kelas XI dan kelas X dengan tuduhan yang sama, yakni hamil. Padahal tuduhan pihak sekolah itu tidak dilengkapi dengan bukti lengkap, seperti keterangan medis.
  • Di Subang, seorang siswa SMK PGRI 2 tidak dapat mengikuti ujian nasional karena hamil dan mengundurkan diri.
  • Di SMPN 1 Magetan, dua siswa hamil tidak dibolehkan mengikuti ujian nasional. Walaupun orang tua siswa yang hamil menginginkan anaknya mengikuti ujian nasional, pihak sekolah merasa keberatan, karena kedua siswa tersebut dianggap membawa aib bagi sekolah. Akibatnya kedua siswa tersebut harus mengikuti ujian kejar paket B yang diselenggarakan Dinas Pendidikan setempat.
  • Di SMA Katolik Warta Bakti Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengar Utara, Nusa Tenggara Timur, dua orang siswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian nasional karena diketahui sedang hamil. Salah satu siswa sempat memaksa untuk dapat ikut ujian nasional, tetapi setelah diperiksa ke dokter oleh guru BP, ternyata hamil empat bulan, lantas dilarang mengikuti ujian.
  • Di Kabupaten Sumba Timur, NTT, 20 siswa SMA dan SMK tidak bisa ikut ujian nasional karena hamil dan diduga menghamili. Walaupun para siswa dan orangtuanya berkeinginan untuk tetap bisa mengikuti ujian nasional, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat bersikukuh tidak akan memberikan ijin. Siswa yang hamil ataupun terlibat masalah bisa tetap ikut ujian nasional namun lewat jalur ujian paket C. Desakan pelbagai pihak termasuk Komnas Perlindungan Anak agar siswa yang hamil tetap bisa ikut ujian nasional ditanggapi dengan dalil penegakkan tata tertib sekolah juga pendidikan akhlak.
  • Di MAN 2 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, seorang siswa yang sedang hamil dilarang mengikuti ujian nasional. Siswa tersebut telah mengadukan nasibnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Beberapa kasus tidak diperbolehkannya siswa hamil ikut ujian nasional hanya sebagian yang berhasil dilaporkan dan dipublikasikan media massa. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan dan diidenfikasi oleh media massa, karena merupakan fenomena gunung es, yang hanya tampak di permukaan, sementara yang tak terlaporkan lebih banyak.

Namun demikian, larangan tersebut tidak terjadi di semua wilayah. Beberapa Kepala Dinas justru membolehkan siswa hamil ikut ujian nasional. Di Depok misalnya, Kepala Dinas Kota Depok menyatakan akan mencopot kepala sekolah yang melarang siswa hamil ikut ujian nasional. Menurutnya, kehamilan siswa tidak ada kaitannya dengan akademis. Di Depok sendiri, ada seorang siswa kelas 3 SMA swasta yang hamil. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok telah menginstruksikan kepala sekolah untuk mengijinkan siswa tersebut mengikuti ujian nasional. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menegaskan bahwa sekolah yang dengan sengaja tidak mengikutkan siswanya dalam ujian nasional akan dikenai sanksi berat. Sanksi tersebut adalah pembatalan dan juga penghapusan nama sekolah dari daftar Batuan Operasional Sekolah (BOS) yang rencananya akan
diserahkan pada Juli 2013 mendatang.

Demikian juga di Bengkulu, walaupun belum mendapat laporan dari sekolah-sekolah adanya siswa yang masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT) yang telah hamil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tetap mengijinkan siswa hamil yang telah masuk dalam daftar nominasi tetap mengikuti ujian nasional. Sementara itu, terkait dengan siswa yang telah menikah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat memutuskan hal tersebut, karena masih diperlukan rapat internal di tingkat instansi untuk memutuskannya.

Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, lima siswa hamil dari tiga sekolah diijinkan mengikuti ujian nasional. Mereka diperbolehkan mengikuti ujian nasional setelah diperjuangkan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat serta didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian juga di Surabaya, berdasarkan data Hotline Surabaya, 7 orang siswa hamil baik tingkat SMA dan SMP, diijinkan mengikuti ujian nasional.

Perlu Aturan Yang Jelas

Boleh tidaknya siswa hamil ikut ujian nasional hingga kini masih menjadi perdebatan. Walaupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan bahwa siswa hamil tetap dibolehkan mengikuti ujian nasional dan tidak boleh diperlakukan berbeda, nyatanya masih banyak sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan yang menyatakan melarang siswa hamil ikut ujian nasional. Tak heran kemudian muncul
banyak protes oleh berbagai kalangan. Tak hanya murid dan orang tua yang merasa dirugikan dengan adanya larangan tersebut, yang melakukan protes, tetapi juga kalangan Komnas Perlindungan Anak dan Federasi Guru Independi Indonesia (FGII). Menurut FGII, pelarangan itu melanggar hak asasi anak atas pendidikan. Menurutnya, siswa yang hamil sudah mendapat sanksi dari masyarakat, untuk itu jangan ditambah dengan sanksi tidak boleh mengikuti ujian nasional. FGII juga menyayangkan sanksi yang diberikan hanya kepada siswa yang hamil, sementara siswa yang menghamilinya tetap bisa ikut ujian nasional. Protes lainnya juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, yang menyayangkan adanya siswa hamil yang dikeluarkan dan dilarang mengikuti ujian nasional.

Aturan mengenai boleh tidaknya siswa hamil ikut ujian nasional belum tertera dengan jelas dan menjadi keputusan Menteri Pendidikan. Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah peraturan yang tegas tentang diperbolehkan atau tidaknya siswa hamil ikut ujian. Sementara jika mengacu pada ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan No 0016/SDAR/BSNP/IV/2013 perihal strategi mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan UN 2013, pada poin satu menyebutkan, Peserta UN yang hamil atau sedang tersangkut masalah
hukum berhak mengikuti ujian nasional.

Dengan adanya pernyataan Menteri Pendidikan Nasional dan ketentuan BSNP seharusnya bisa menjadi ucuan bagi sekolah dan Dinas Pendidikan dalam menangani siswa hamil atau menikah. Namun yang terjadi di lapangan, Dinas Pendidikan dan sekolah mengabaikan aturan yang ada dan dengan terang-terangan melarang siswa hamil ikut ujian.

Demikian juga di beberapa wilayah, telah memiliki peraturan daerah yang menyangkut tentang pendidikan. Di NTT misalnya, sesuai dengan Perda NTT No. 7/2012 pasal 31 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar penikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika dimaknai pasal tersebut jelas mengatakan bahwa anak usia sekolah atau yang masih sekolah dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan meskipun mereka diperhadapkan dengan hukum atau mengalami kehamilan atau melahirkan di luar nikah atau menjadi korban HIV/AIDS.

NTT menjadi salah satu daerah yang memiliki Perda yang mengatur tentang perlindungan anak. Walaupun kenyataannya perda tersebut tidak diimplementasikan dengan baik karena di wilayah ini lebih dari 20 orang siswa tidak bisa mengikuti ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah. Salah satu daerah yang tidak memiliki Perda tentang boleh tidaknya siswa hamil ikut ujian nasional adalah Kabupaten Cianjur. Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Jimmi Perkasa menilai pemerintah seharusnya memiliki Perda yang mengatur persoalan tersebut. Pasalnya, menurutnya siswa hamil tersebut menjadi polemik ketika peraturan sekolah mengatur melarang adanya siswa hamil di sekolah, namun siswa tersebut memiliki hak untuk mendapatkan ijazah. Menurutnya, Perda tersebut akan menjadi jalan tengah dan menjadi jawaban bagi persoalan secara objektif tentang polemik siswa hamil yang ingin mengikuti ujian nasional.

Selama ini memang tidak ada aturan yang melarang siswa hamil tidak boleh ikut ujian nasional. Biasanya aturan tersebut ada dalam peraturan sekolah dan kesepakatan antara murid dan sekolah ketika mendaftar. Seharusnya, ada aturan yang jelas tentang hal tersebut dan harus pula aturan tersebut tidak mendiskriminasi pihak mana pun, mengingat semua siswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, seharusnya tiap sekolah mempunyai standar dalam menangani siswa hamil. Penanganan siswa hamil tidak boleh merugikan siswa secara psikologi, fisik dan sosial. Standar tersebut mesti terlebih dulu dikomunikasikan kepada siswa dan orang tua secara terbuka sehingga apa yang dilakukan sekolah akuntabel.

Ada Apa Dengan Kehamilan

Kehamilan tak diinginkan pada masa remaja memang menjadi soalan tersendiri. Apalagi mereka masih dalam tahap menempuh pendidikan. Maka harus ada penanganan yang hati-hati terhadap siswa hamil, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kehamilan pada remaja yang masih sekolah bisa disebabkan banyak hal, misalnya karena bujuk rayu orang dewasa, perkosaan dan ingin coba-coba. Ingin coba-coba menjadi satu hal yang biasa mengingat masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di masa ini, ada perubahan pada organ reproduksi di mana ketika tidak ada informasi yang jelas, maka bisa disalahgunakan. Pihak sekolah juga mempunyai tanggungjawab atas terjadinya kehamilan pada siswanya. Hal tersebut karena bisa saja selama ini pihak sekolah tidak memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif yang dibutuhkan muridmuridnya. Banyak sekolah yang merasa tabu untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada siswa-siswinya.

Kehamilan pada remaja bisa terjadi karena disengaja. Hal tersebut karena di banyak daerah masih memiliki tradisi dan budaya hamil atau menikah di usia muda. Tidak dipungkiri, di Indonesia pernikahan usia dini masih banyak terjadi. Di Malang misalnya, tahun 2011 tercatat 26.961 peristiwa pernikahan (8.250 atau 30,6 persen perkawinan dilakukan oleh pasangan antara 16 sampai 18 tahun), di mana merupakan usia memperoleh pendidikan SMA/SMK sederajat. Sementara di Jawa Barat, kasus pernikahan dini usia di bawah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki masih tergolong tinggi, yakni sekitar 18,5%. Padahal, tingginya jumlah pernikahan di kalangan remaja selain menganggu proses pendidikan, tentu turut memacu laju pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan ada peningkatan jumlah kelahiran dari orang tua usia remaja, 15-19 tahun. Baik kelahiran melalui pernikahan atau di luar pernikahan. Kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian Autralian National University (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tahun 2010 dengan jumlah sampel 3.006 responden dengan usia 17-24 tahun, terindikasi 20,9 persen remaja mengalami kehamilan dan
kelahiran sebelum menikah, sedangkan 38,7 persen remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah.

Penutup

Kasus siswa hamil atau kehamilan tidak diinginkan di kalangan pelajar tidak dapat dilihat secara picik, yakni soalan moralitas semata, namun harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Banyak hal menjadi penyebab terjadinya kehamilan di kalangan remaja. Pola pendidikan di sekolah menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan tak diinginkan di kalangan remaja. Hal tersebut karena remaja tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksinya dan seksualitasnya. Di mana masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, masa ingin mencoba sesuatu yang belum mereka ketahui. Maka, peran sekolah sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan seksualitas. Namun karena selama ini seksualitas dianggap tabu untuk dibicarakan, terutama di kalangan sekolah apalagi sampai masuk kurikulum, maka remaja yang dalam masa pancaroba ingin mengetahui banyak hal mencoba mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mulai mencoba sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat reproduksinya.

Ketidaktahuan remaja akan alat-alat reproduksinya ini kemudian menjerumuskannya ke jurang yang paling dalam yang dapat menghancurkan masa depannya. Mereka harus meninggalkan bangku sekolah dan kehilangan keceriaan masa remajanya. Mereka harus menanggung beban kehidupan yang belum siap dihadapinya akibat ketidaktahuannya. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang benar, tidak semata-mata ditujukan untuk mencegah perilaku seksual beresiko, tetapi juga menciptakan remaja yang memiliki konsep diri mantap dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

***

Sumber: Analisa Media Bulan April 2013, Publikasi Kalyanamitra.

 

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi