Selesaikan Masalah Guru Perbatasan

Selesaikan Masalah Guru Perbatasan

Jakarta, 22/11 – Setiap tanggal 25 November kita peringati sebagai Hari Guru. Berbagai masalah tampaknya masih setia mengiringi dedikasi guru. Masalah-masalah seperti  kesejahteraan, kompetensi, kualifikasi, mismatch, dan distribusi masih menjadi isu utama yang membayangi hari jadi guru  tahun ini.

Selain masalah-masalah umum tersebut, persoalan guru di perbatasan juga menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Setidaknya hal ini muncul pada acara audiensi anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan Kemendikbud yang difasilitasi oleh  salah satu anggota DPR Komisi X Dapil Kaltim, Dr.Hetifah, hari ini (22/11).

Dalam acara tersebut terungkap berbagai masalah terkait guru di perbatasan. Salah satunya adalah masalah tunjangan guru di daerah khusus serta masalah kualitas guru yang ada di perbatasan.

Persoalan tunjangan bagi guru yang bekerja di daerah khusus (pedalaman, terpencil, dan perbatasan) memang menjadi salah satu masalah dari sekian problematika pendidikan di Nunukan.  Niat baik untuk memberikan tunjangan guru harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Pada tahun ini, pemberian tunjangan khusus tersebut ditetapkan dan diatur dalam Permendiknas Nomor 25 tahun 2011 tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap bukan PNS Yang Belum Memilki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus. Aturan teknis pelaksanaannya terdapat pada Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus.

Adanya keterbatasan anggaran tersebut berimbas tidak semua guru di perbatasan mendapatkan tunjangan khusus. Melalui Permendiknas tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan sistem kuota. Kuota propinsi ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah guru yang bertugas di daerah khusus dikalikan dengan kuota nasional. Kuota kabupaten/kota dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang memenuhi kriteria pada kecamatan yang menjadi prioritas dikalikan dengan kuota propinsi.

Pemerintah tahun ini menetapkan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan khusus sebesar 44.076 orang dengan total anggaran 1,16T. dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan ‘jatah’ untuk 1.754 guru dengan total anggaran 46,3 M.

Ketentuan pemberian tunjangan khusus ini ternyata menimbulkan beberapa masalah, seperti:

  1. Sistem kuota menimbulkan kecemburuan dari para guru yang ada di daerah khusus. Sebagai contoh di Nunukan. Total guru dari TK, SD,SMP, SMA dan SMK sekitar 2.700 orang, sedangkan kuota yang diberikan untuk Nunukan hanya sebesar 1.321 orang. Padahal prinsip penetapan penerima tunjangan khusus ini sebagaimana diatur dalam permendiknas dan pedoman pemberian tunjangan seharusnya diberikan secara terbuka kepada semua guru yang bertugas di daerah khusus.
  2. Tidak hanya itu, Kabupaten Nunukan yang mendapatkan kuota sebesar 1.321 ternyata hanya sekitar 990 guru yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Tunjangan Bab II tentang Kriteria Guru Penerima Tunjangan Khusus. Sebagian guru terganjal dengan berbagai aturan tersebut. Misalnya, memiliki jumlah jam mengajar 24 jam per minggu, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta telah mengabdi selama 2 tahun berturut-turut di tempatnya mengajar. Khusus untuk mengajar 24 jam, guru perbatasan sulit memenuhinya dikarenakan jumlah murid dan kelas sangat sedikit sehingga jam mengajar menjadi terbatas.
  3. Sistem pendataan yang tidak akurat di tingkat kabupaten/kota menyebabkan munculnya kecurigaan diantara para guru pada proses penetapan guru oleh dinas pendidikan. Pengajuan daftar penerima tunjangan dibuat oleh kabupaten/kota, kemudian diajukan ke propinsi dan kemudian diverifikasi oleh kemendikbud. Persoalan muncul pada saat dilakukan validasi ternyata terjadi banyak persyaratan yang tidak valid, diantaranya adalah NUPTK ganda serta ketidakterpenuhinya jumlah jam mengajar per minggu. Penetapan daftar yang diajukan kabupaten/kota untuk memenuhi kuota pusat inilah yang memicu kecurigaan di antara guru karena pada kenyataannya daftar tersebut tidak seluruhnya memuat guru-guru yang telah pasti memenuhi persyaratan.
  4. Di samping persoalan tunjangan khusus untuk guru di perbatasan, kami pun mendapati bahwa tidak ada tunjangan khusus dari pemerintah pusat untuk tenaga kependidikan. Padahal fungsi dan peran tenaga kependidikan tidak kalah pentingnya dengan guru. Dampaknya, produktifitas dalam proses pengawasan dan adminstrasi oleh UPTD maupun staf TU sekolah tidak optimal.

Untuk menanggapi persoalan guru di Perbatasan, ada beberapa rekomendasi kebijakan sbb:

  • Diperlukan adanya pendataan yang lebih sistematis, akurat, dan selalu diperbaharui tentang pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. Personil data statistik pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota harus diperkuat karena itulah yang menjadi basis penentuan alokasi anggaran bagi guru. Pihak Provinsi bisa memverifikasi dan mengkompilasi data dari Kabupaten/Kota sebelum diserahkan kepada Kemdikbud.
  • Harmonisasi dan koordinasi antara level pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus ditingkatkan. Tugas dan wewenang masing-masing level pemerintah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam masalah rekrutmen maupun pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan harus dikaji kembali.
  • Pemerintah pusat harus mendesain ulang program pengembangan pendidikan di perbatasan dengan mempertimbangkan kekhasan daerah, sehingga kebijakan menjadi  implementatif dan tepat sasaran. Saat ini banyak program pusat yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah perbatasan yang sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, buruknya infrastruktur, dan kelangkaan sarana.