Selesaikan Masalah Guru Perbatasan

Jakarta, 22/11 — Setiap tanggal 25 November kita peringati sebagai Hari Guru. Berbagai masalah tampaknya masih setia mengiringi dedikasi guru. Masalah-masalah seperti  kesejahteraan, kompetensi, kualifikasi, mismatch, dan distribusi masih menjadi isu utama yang membayangi hari jadi guru  tahun ini.

Selain masalah-masalah umum tersebut, persoalan guru di perbatasan juga menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Setidaknya hal ini muncul pada acara audiensi anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan Kemendikbud yang difasilitasi oleh  salah satu anggota DPR Komisi X Dapil Kaltim, Dr.Hetifah, hari ini (22/11).

Dalam acara tersebut terungkap berbagai masalah terkait guru di perbatasan. Salah satunya adalah masalah tunjangan guru di daerah khusus serta masalah kualitas guru yang ada di perbatasan.

Persoalan tunjangan bagi guru yang bekerja di daerah khusus (pedalaman, terpencil, dan perbatasan) memang menjadi salah satu masalah dari sekian problematika pendidikan di Nunukan.  Niat baik untuk memberikan tunjangan guru harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Pada tahun ini, pemberian tunjangan khusus tersebut ditetapkan dan diatur dalam Permendiknas Nomor 25 tahun 2011 tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap bukan PNS Yang Belum Memilki Jabatan Fungsional Guru yang Bertugas di Daerah Khusus. Aturan teknis pelaksanaannya terdapat pada Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus.

Adanya keterbatasan anggaran tersebut berimbas tidak semua guru di perbatasan mendapatkan tunjangan khusus. Melalui Permendiknas tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan sistem kuota. Kuota propinsi ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah guru yang bertugas di daerah khusus dikalikan dengan kuota nasional. Kuota kabupaten/kota dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang memenuhi kriteria pada kecamatan yang menjadi prioritas dikalikan dengan kuota propinsi.

Pemerintah tahun ini menetapkan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan khusus sebesar 44.076 orang dengan total anggaran 1,16T. dari jumlah tersebut, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan ‘jatah’ untuk 1.754 guru dengan total anggaran 46,3 M.

Ketentuan pemberian tunjangan khusus ini ternyata menimbulkan beberapa masalah, seperti:

  1. Sistem kuota menimbulkan kecemburuan dari para guru yang ada di daerah khusus. Sebagai contoh di Nunukan. Total guru dari TK, SD,SMP, SMA dan SMK sekitar 2.700 orang, sedangkan kuota yang diberikan untuk Nunukan hanya sebesar 1.321 orang. Padahal prinsip penetapan penerima tunjangan khusus ini sebagaimana diatur dalam permendiknas dan pedoman pemberian tunjangan seharusnya diberikan secara terbuka kepada semua guru yang bertugas di daerah khusus.
  2. Tidak hanya itu, Kabupaten Nunukan yang mendapatkan kuota sebesar 1.321 ternyata hanya sekitar 990 guru yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Tunjangan Bab II tentang Kriteria Guru Penerima Tunjangan Khusus. Sebagian guru terganjal dengan berbagai aturan tersebut. Misalnya, memiliki jumlah jam mengajar 24 jam per minggu, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta telah mengabdi selama 2 tahun berturut-turut di tempatnya mengajar. Khusus untuk mengajar 24 jam, guru perbatasan sulit memenuhinya dikarenakan jumlah murid dan kelas sangat sedikit sehingga jam mengajar menjadi terbatas.
  3. Sistem pendataan yang tidak akurat di tingkat kabupaten/kota menyebabkan munculnya kecurigaan diantara para guru pada proses penetapan guru oleh dinas pendidikan. Pengajuan daftar penerima tunjangan dibuat oleh kabupaten/kota, kemudian diajukan ke propinsi dan kemudian diverifikasi oleh kemendikbud. Persoalan muncul pada saat dilakukan validasi ternyata terjadi banyak persyaratan yang tidak valid, diantaranya adalah NUPTK ganda serta ketidakterpenuhinya jumlah jam mengajar per minggu. Penetapan daftar yang diajukan kabupaten/kota untuk memenuhi kuota pusat inilah yang memicu kecurigaan di antara guru karena pada kenyataannya daftar tersebut tidak seluruhnya memuat guru-guru yang telah pasti memenuhi persyaratan.
  4. Di samping persoalan tunjangan khusus untuk guru di perbatasan, kami pun mendapati bahwa tidak ada tunjangan khusus dari pemerintah pusat untuk tenaga kependidikan. Padahal fungsi dan peran tenaga kependidikan tidak kalah pentingnya dengan guru. Dampaknya, produktifitas dalam proses pengawasan dan adminstrasi oleh UPTD maupun staf TU sekolah tidak optimal.

Untuk menanggapi persoalan guru di Perbatasan, ada beberapa rekomendasi kebijakan sbb:

  • Diperlukan adanya pendataan yang lebih sistematis, akurat, dan selalu diperbaharui tentang pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. Personil data statistik pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota harus diperkuat karena itulah yang menjadi basis penentuan alokasi anggaran bagi guru. Pihak Provinsi bisa memverifikasi dan mengkompilasi data dari Kabupaten/Kota sebelum diserahkan kepada Kemdikbud.
  • Harmonisasi dan koordinasi antara level pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus ditingkatkan. Tugas dan wewenang masing-masing level pemerintah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam masalah rekrutmen maupun pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan harus dikaji kembali.
  • Pemerintah pusat harus mendesain ulang program pengembangan pendidikan di perbatasan dengan mempertimbangkan kekhasan daerah, sehingga kebijakan menjadi  implementatif dan tepat sasaran. Saat ini banyak program pusat yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah perbatasan yang sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, buruknya infrastruktur, dan kelangkaan sarana.

 

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi