Kalteng

Selain Palangka Raya, Gubernur Kalteng Siapkan 2 Kota Lain Jadi Pengganti Ibu Kota Negara

 

PALANKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2017.

Salah satu agendanya adalah bertemu dengan Gubernur Kalteng dan Pimpinan Daerah setempat, di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (31/7) pagi.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalteng Sugianto Sabran, menyampaikan bahwa Kota Palangka Raya pernah diusulkan sebagai Ibu kota Republik Indonesia.

Ia menambahkan bahwa Kalteng secara keseluruhan memiliki luas 153. 564,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.485.035 jiwa dan kearifan budaya lokal yakni Falsafah Huma Batang. 

“Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2012 Kalteng dimekarkan menjadi 1 Kota, 13 kabupaten, 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.434 desa,” ujar Sugianto.

Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan pertama tahun 2017, lanjut Gubernur, 9,49 persen dengan tingkat inflasi sampai Juni 2017 4,97 persen.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 68,53 persen menjadi 69,13 persen dengan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 3,13 persen dan PDRB per kapita tahun 2016 sebesar Rp44,1 juta.

Gubernur Kalteng menyampaikan kesiapannya jika undang-undang dan aturan yang mendukung telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tiga usulan yakni Kota Palangka Raya dengan luas 119.736 Ha, Kabupaten Gunung Mas 98.956 Ha, dan Kabupaten Katingan 81.308 Ha.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali menyampaikan bahwa salah satu usulan menjadi ibu kota pemerintahan adalah Kalimantan Tengah selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Zainuddin menambahkan bahwa rencana dari Presiden Joko Widodo perlu didukung dan dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah provinsi.

Anggota Komisi II DPR Hetifah menanyakan bagaimana kesiapan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak karena akan ada 11 dari 14 kota/kabupaten yang akan melaksanakan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai menanyakan mengenai pelayanan publik Provinsi Kalteng.

Mengenai kesiapan pilkada, Ketua KPU Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa anggaran sudah tersedia dan disepakati antara pemerintah kurang lebih sekitar Rp254 miliar, yang terbagi menjadi dua kali penganggaran, yakni APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa ada penyusunan indeks kerawanan pemilu yang kemungkinan terjadi sehingga mampu dipetakan sejak mulai tahap penyelenggaraan, peserta pemilu hingga pencalonan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengaku sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, agar yang menang tidak melakukan hal berlebihan saat pilkada berlangsung.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Danrem dan Kepolisian untuk menanggulangi pilkada,” kata Gubernur Kalteng.

Selain dengan metode diskusi dan dengar pendapat, agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI kali ini juga rencana akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan di Provinsi Kalteng.

*) sumber : Detak.co

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi