Kalteng

Selain Palangka Raya, Gubernur Kalteng Siapkan 2 Kota Lain Jadi Pengganti Ibu Kota Negara

 

PALANKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2017.

Salah satu agendanya adalah bertemu dengan Gubernur Kalteng dan Pimpinan Daerah setempat, di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (31/7) pagi.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kalteng Sugianto Sabran, menyampaikan bahwa Kota Palangka Raya pernah diusulkan sebagai Ibu kota Republik Indonesia.

Ia menambahkan bahwa Kalteng secara keseluruhan memiliki luas 153. 564,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.485.035 jiwa dan kearifan budaya lokal yakni Falsafah Huma Batang. 

“Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2012 Kalteng dimekarkan menjadi 1 Kota, 13 kabupaten, 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.434 desa,” ujar Sugianto.

Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan pertama tahun 2017, lanjut Gubernur, 9,49 persen dengan tingkat inflasi sampai Juni 2017 4,97 persen.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 68,53 persen menjadi 69,13 persen dengan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 sebesar 3,13 persen dan PDRB per kapita tahun 2016 sebesar Rp44,1 juta.

Gubernur Kalteng menyampaikan kesiapannya jika undang-undang dan aturan yang mendukung telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tiga usulan yakni Kota Palangka Raya dengan luas 119.736 Ha, Kabupaten Gunung Mas 98.956 Ha, dan Kabupaten Katingan 81.308 Ha.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali menyampaikan bahwa salah satu usulan menjadi ibu kota pemerintahan adalah Kalimantan Tengah selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Zainuddin menambahkan bahwa rencana dari Presiden Joko Widodo perlu didukung dan dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah provinsi.

Anggota Komisi II DPR Hetifah menanyakan bagaimana kesiapan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak karena akan ada 11 dari 14 kota/kabupaten yang akan melaksanakan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Amzulian Rifai menanyakan mengenai pelayanan publik Provinsi Kalteng.

Mengenai kesiapan pilkada, Ketua KPU Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa anggaran sudah tersedia dan disepakati antara pemerintah kurang lebih sekitar Rp254 miliar, yang terbagi menjadi dua kali penganggaran, yakni APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa ada penyusunan indeks kerawanan pemilu yang kemungkinan terjadi sehingga mampu dipetakan sejak mulai tahap penyelenggaraan, peserta pemilu hingga pencalonan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengaku sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, agar yang menang tidak melakukan hal berlebihan saat pilkada berlangsung.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Danrem dan Kepolisian untuk menanggulangi pilkada,” kata Gubernur Kalteng.

Selain dengan metode diskusi dan dengar pendapat, agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI kali ini juga rencana akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk meninjau secara langsung perkembangan pembangunan di Provinsi Kalteng.

*) sumber : Detak.co

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi