dscn6760

RUU Pemilu Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik

 

TEMPO.COJakarta – Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Hetifah Sjaifudian, mengatakan upaya mewujudkan partisipasi politik terhadap perempuan menjadi agenda utama aktivis perempuan dalam penyusunan RUU tersebut.

Hetifah berharap, agenda itu juga bisa diadopsi menjadi agenda setiap partai politik. “Kita sudah buktikan Indonesia pernah punya presiden perempuan. Perempuan dari segi kemampuan enggak kalah,” kata Hetifah di Jakarta, Senin, 28 November 2016.

Hetifah menilai adanya perempuan dalam politik mampu memberikan informasi dan melindungi kepentingan perempuan. Ia menambahkan, pada RUU Penyelenggara Pemilu, ada aturan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

Menurut Hetifah, keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya dipenuhi pada pencalonan sebagai anggota KPU atau Bawaslu saja. “Yang paling penting juga dalam pencalegan,” ujar politikus Partai Golongan Karya tersebut.

Menurut Hetifah, keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Ia mencontohkan, pada pilkada 2017, hanya ada 44 perempuan yang ikut, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil. Ia menilai jumlah itu sedikit lantaran pilkada 2017 berlangsung di 101 daerah.

Ada beberapa cara yang mampu mendongkrak partisipasi perempuan dalam politik. Menurut Hetifah, langkah itu harus dimulai dari partai politik. Salah satunya partai terus mendorong tercapainya keterwakilan perempuan dalam politik.

Ia sangsi ketika melihat partai politik hanya menjadikan perempuan sebagai juru kampanye. “Dalam proses rekrutmen caleg dan penetapan nomor urut, perempuan juga harus diperhatikan.”

*) sumber : Tempo.co

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi