Ringkasan Pidato Presiden Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2013

Senayan, (17/8) — Presiden SBY menyampaikan pidato pengantar mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2013 malam tadi (16/8) di hadapan DPR dan DPD RI. Sebelum Presiden berpidato, Ketua DPR RI, Marzuki Ali–yang tahun ini menjadi tuan rumah untuk Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Pemerintah–menyampaikan perjalanan DPR RI dalam perumusan undang-undang dan beberapa catatan penting bagi pemerintah.

Ketua DPR RI mengemukakan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Kamis (16/8/2012).

“Dalam penyusunan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013, pemerintah harus memperhitungkan optimalisasi seluruh instrumen negara, baik berupa belanja pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi atau tugas perbantuan,dana transfer daerah, dana perbankan, dan investasi swasta, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional,” kata Marzuki Ali.

DPR juga meminta pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2013 harus berpihak pada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Karena dampak yang dirasakan oleh setiap daerah akan berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan, dan kepastian fiskal, DPR menegaskan agar pengajuan RAPBN 2013 juga perlu dilengkapi dengan skenario dampak perubahan perekonomian makro terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah perlu mengimbangi dengan penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan bagi daerah yang relatif tertinggal. Salah satunya, dana transfer ke daerah merupakan satu instrumen fiskal yang sangat penting. Oleh karena itu, Pemerintah harus cepat menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan kurang optimalnya penyerapan belanja daerah dengan langkah dan kebijakan yang tepat dan terukur.

Naik Rp. 109,6 Triliun

Pemerintah mengajukan total belanja negara sebesar Rp1.657,9 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 atau naik 7,1% (Rp 109,6 triliun) dari pagu belanja negara pada APBN-P 2012. Menurut Presiden SBY, kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan agar dapat mendorong peran APBN sebagai stimulus pembangunan.

Upaya mendorong kualitas belanja diupayakan melalui efisiensi belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber kebcoran anggaran, memperlancar penyerapan anggaran, dan meningkatkan anggaran infrastruktur. Peningkatan anggaran infrastruktur diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

“Melalui berbagai langkah itulah, kita harapkan APBN 2013 dapat dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” Urai Presiden.

Dalam RAPBN 2013 alokasikan belanja terbagi dalam tiga kelompok besar, yakni belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp547,4 triliun, belanja non-Kementerian Negara/Lembaga Rp591,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun. Belanja K/L tersebut a.l. mencakup belanja pegawai sebesar Rp241,12 triliun, belanja barang Rp159,153 triliun, dan belanja modal Rp193,83 triliun. Selain itu, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp316,09 triliun, pembayaran bunga utang Rp113,24 triliun, dan belanja sosial Rp59,03 triliun.

Sesuai prioritas RKP 2013, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga akan kita fokuskan pada sasaran-sasaran strategis, salah satunya untuk meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata.

Pembangunan Infrastruktur

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum termasuk yang terbesar setelah anggaran pendidikan. Anggaran infrastruktur di dua kementerian itu dalam RAPBN 2013 dialokasikan Rp193,8 triliun, atau naik 14,9% dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012.

Pada bidang transportasi udara, untuk mendukung keterhubungan antarwilayah, pemerintah mengarahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk membiayai pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara.

Di bidang transportasi darat, Pemerintah merencanakan pembangunan lebih dari 380 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda, serta pengadaan 92 unit lokomotif, kereta rel diesel (KRD), kereta rel listrik (KRL), dan railbus, termasuk kereta ekonomi dan sarana Kereta Api yang dimodifikasi. Pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi juga masuk dalam rencana kerja tahun depan.

Di bidang transportasi laut, pemerintah ingin membangun kapal perintis dan penumpang sebanyak 22 unit, serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.

Asumsi APBN 2013

Dalam pidatonya, SBY menjabarkan enam asumsi makro yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Asumsi makro RAPBN 2013 adalah: pertumbuhan ekonomi 6,8%, laju inflasi 4,9%; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5%; nilai tukar rupiah Rp9.300 per US$; harga minyak US$100 per barel; dan lifting minyak 900.000 barel per hari.

Selain keenam asumsi ekonomi makro tadi, mulai RAPBN 2013, pemerintah akan menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Lifting gas pada tahun 2013 diasumsikan asumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara minyak per hari.

Dalam Pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Presiden juga menuturkan perkembangan ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan pembangunan Indonesia, baik langsung atau pun secara tidak langsung. Maka sasaran dan asumsi ekonomi makro dijadikan pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, sekaligus basis perhitungan berbagai besaran RAPBN 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8%.

Target pertumbuhan ini merupakan batas bawah sasaran pertumbuhan ekonomi disepakati pemerintah dan DPR dalam pembicaraan awal RAPBN 2013 yang dipatok pada kisaran 6,8%-7,2%.

Pemerintah juga menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB. Defisit tersebut bersumber dari pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun atau naik 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012 serta anggaran belanja negara yang direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun.

Empat pilar strategi pembangunan yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pemerintah berpusar pada inklusifitas, pembengunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Keempat pilar strategi itu adalah, pembangunan yang pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan pekerjaan (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta pro-pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment).

Semangat Dirgahayu RI dan ‘Idul Fitri

Untuk merealisasikan seluruh janji pembangunan tersebut, kita perlu terus menerus membangun sinergi dan memperkuat kerja keras serta daya juang. Setiap elemen menjalankan peran dan fungisnya secara baik dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-67 yang kita rayakan hari ini dan ‘Idul Fitri yang kita jelang, semoga kita dapat memperbarui ketulusan, kejujuran, dan semangat untuk bersuara dan bekerja demi rakyat.

 

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi