Ringkasan Pidato Presiden Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2013

Ringkasan Pidato Presiden Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2013

Senayan, (17/8) — Presiden SBY menyampaikan pidato pengantar mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2013 malam tadi (16/8) di hadapan DPR dan DPD RI. Sebelum Presiden berpidato, Ketua DPR RI, Marzuki Ali–yang tahun ini menjadi tuan rumah untuk Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Pemerintah–menyampaikan perjalanan DPR RI dalam perumusan undang-undang dan beberapa catatan penting bagi pemerintah.

Ketua DPR RI mengemukakan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, Kamis (16/8/2012).

“Dalam penyusunan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013, pemerintah harus memperhitungkan optimalisasi seluruh instrumen negara, baik berupa belanja pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi atau tugas perbantuan,dana transfer daerah, dana perbankan, dan investasi swasta, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional,” kata Marzuki Ali.

DPR juga meminta pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2013 harus berpihak pada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Karena dampak yang dirasakan oleh setiap daerah akan berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan, dan kepastian fiskal, DPR menegaskan agar pengajuan RAPBN 2013 juga perlu dilengkapi dengan skenario dampak perubahan perekonomian makro terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah perlu mengimbangi dengan penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan bagi daerah yang relatif tertinggal. Salah satunya, dana transfer ke daerah merupakan satu instrumen fiskal yang sangat penting. Oleh karena itu, Pemerintah harus cepat menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan kurang optimalnya penyerapan belanja daerah dengan langkah dan kebijakan yang tepat dan terukur.

Naik Rp. 109,6 Triliun

Pemerintah mengajukan total belanja negara sebesar Rp1.657,9 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 atau naik 7,1% (Rp 109,6 triliun) dari pagu belanja negara pada APBN-P 2012. Menurut Presiden SBY, kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan agar dapat mendorong peran APBN sebagai stimulus pembangunan.

Upaya mendorong kualitas belanja diupayakan melalui efisiensi belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber kebcoran anggaran, memperlancar penyerapan anggaran, dan meningkatkan anggaran infrastruktur. Peningkatan anggaran infrastruktur diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

“Melalui berbagai langkah itulah, kita harapkan APBN 2013 dapat dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” Urai Presiden.

Dalam RAPBN 2013 alokasikan belanja terbagi dalam tiga kelompok besar, yakni belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp547,4 triliun, belanja non-Kementerian Negara/Lembaga Rp591,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun. Belanja K/L tersebut a.l. mencakup belanja pegawai sebesar Rp241,12 triliun, belanja barang Rp159,153 triliun, dan belanja modal Rp193,83 triliun. Selain itu, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp316,09 triliun, pembayaran bunga utang Rp113,24 triliun, dan belanja sosial Rp59,03 triliun.

Sesuai prioritas RKP 2013, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga akan kita fokuskan pada sasaran-sasaran strategis, salah satunya untuk meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata.

Pembangunan Infrastruktur

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum termasuk yang terbesar setelah anggaran pendidikan. Anggaran infrastruktur di dua kementerian itu dalam RAPBN 2013 dialokasikan Rp193,8 triliun, atau naik 14,9% dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012.

Pada bidang transportasi udara, untuk mendukung keterhubungan antarwilayah, pemerintah mengarahkan pemanfaatan anggaran infrastruktur untuk membiayai pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara.

Di bidang transportasi darat, Pemerintah merencanakan pembangunan lebih dari 380 kilometer jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda, serta pengadaan 92 unit lokomotif, kereta rel diesel (KRD), kereta rel listrik (KRL), dan railbus, termasuk kereta ekonomi dan sarana Kereta Api yang dimodifikasi. Pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi juga masuk dalam rencana kerja tahun depan.

Di bidang transportasi laut, pemerintah ingin membangun kapal perintis dan penumpang sebanyak 22 unit, serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.

Asumsi APBN 2013

Dalam pidatonya, SBY menjabarkan enam asumsi makro yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Asumsi makro RAPBN 2013 adalah: pertumbuhan ekonomi 6,8%, laju inflasi 4,9%; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5%; nilai tukar rupiah Rp9.300 per US$; harga minyak US$100 per barel; dan lifting minyak 900.000 barel per hari.

Selain keenam asumsi ekonomi makro tadi, mulai RAPBN 2013, pemerintah akan menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Lifting gas pada tahun 2013 diasumsikan asumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara minyak per hari.

Dalam Pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2013, Presiden juga menuturkan perkembangan ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan pembangunan Indonesia, baik langsung atau pun secara tidak langsung. Maka sasaran dan asumsi ekonomi makro dijadikan pemerintah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, sekaligus basis perhitungan berbagai besaran RAPBN 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8%.

Target pertumbuhan ini merupakan batas bawah sasaran pertumbuhan ekonomi disepakati pemerintah dan DPR dalam pembicaraan awal RAPBN 2013 yang dipatok pada kisaran 6,8%-7,2%.

Pemerintah juga menetapkan defisit RAPBN 2013 sebesar Rp150,2 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau turun dari defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB. Defisit tersebut bersumber dari pendapatan negara yang direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun atau naik 11 persen dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012 serta anggaran belanja negara yang direncanakan mencapai Rp1.657,9 triliun.

Empat pilar strategi pembangunan yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pemerintah berpusar pada inklusifitas, pembengunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Keempat pilar strategi itu adalah, pembangunan yang pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan pekerjaan (pro-job), pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta pro-pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment).

Semangat Dirgahayu RI dan ‘Idul Fitri

Untuk merealisasikan seluruh janji pembangunan tersebut, kita perlu terus menerus membangun sinergi dan memperkuat kerja keras serta daya juang. Setiap elemen menjalankan peran dan fungisnya secara baik dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-67 yang kita rayakan hari ini dan ‘Idul Fitri yang kita jelang, semoga kita dapat memperbarui ketulusan, kejujuran, dan semangat untuk bersuara dan bekerja demi rakyat.