Tepat pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan sikap Indonesia terhadap Malaysia. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi musuh Indonesia. Bahkan di sepanjang perbatasan Kalimantan, sudah terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan penduduk setempat mencoba menduduki Sarawak dan Sabah.

Setahun kemudian, tahun 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei, pemerintah di bawah rekomendasi Presiden RI pertama Ir. Soekarno membentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia. Aktivitas ini dikenal sebagai dengan istilah Operasi Dwikora.
Begitulah sebuah catatan sejarah, dimana konflik Indonesia-Malaysia tentang perbatasan masih belum selesai. Di perbatasan, masih tumbuh subur masalah-masalah yang tidak bisa dianggap remeh, yakni penebangan kayu ilegal (illegal logging), perdagangan wanita (woman’s trafficking), dan mempekerjakan buruh migran tanpa dokumen resmi (undocomented migrant workers).

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Bayangkan, selain memiliki 17.504 pulau, Indonesia masih memiliki pulau-pulau lain yang berada di luar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan “hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan.

Setelah mendapat pulau Sipadan-Ligitan, sampai kini Malaysia masih berambisi lagi menduduki Ambalat. Apa yang membuat Malaysia begitu ambisius, tidak lain karena pulau ini diduga mengandung minyak dan gas bumi yang nilainya mencapai miliaran dolar US. Memang pihak TNI sudah memberi solusi dengan membangun sabuk perbatasan untuk menjaga keamanan di perbatasan. Namun masalah-masalah perbatasan tetap masih belum kunjung selesai.

Pada Selasa, 29 Juni 2010 kemarin, Forum Anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan lokakarya. Dalam lokakarya ini dibahas mengenai masalah perbatasan. Hasil lokakarya ini adalah sebuah rekomendasi mengatasi solusi masalah perbatasan.

“Kami siap mengawalnya,” ujar Sekretaris Forum DPR DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP.

Lanjut Hetifah, forum akan menindaklanjuti dengan mengundang departemen terkait dalam seri dialog. Selain itu yang tidak kalah penting adalah aktivitas konkret yang harus segera dilaksanakan.

“Yakni kunjungan ke daerah-daerah perbatasan,” kata Hetifah bersemangat. “Dengan kunjungan tersebut, kami jadi mengerti program-program apa yang segera direalisasikan. Lalu berapa dana yang dibutuhkan untuk program tersebut sesuai tuntutan masyarakat setempat.

Penanganan masalah perbatasan ini memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sudah cukup lama pemerintah “kurang serius” menangani masaah ini. Hal tersebut yang membuat nasionalisme seakan terabrasi bila tidak direspon secara cepat oleh 23 Kementerian terkait.

“Presiden harus segera turun tangan,” kata Hetifah, yang juga merupakan Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar ini serius. (brill)