Tugu Perbatasan Indonesia-Malaysia

Potret Perbatasan, 71 Tahun Merdeka

Indonesia berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, India, dan Thailand. Selain itu berbatasan pula dengan Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia.

Usia 71 tahun Indonesia, bisa di­katakan merupakan usia yang sangat matang. Tetapi, faktanya, pe­merataan kesejahteraan terutama di perbatasan masih jauh dari ha­rapan. Masalah keterpinggiran, isolasi dan keterpencilan masih menjadi permasalahan utama bagi daerah perbatasan. Betapa tidak, ak­ses menuju ke daerah perba­tas­an umumnya harus dilalui de­ngan perjuangan yang tidak ringan. Infrastruktur yang masih minim juga menjadikan daerah perbatasan betul-betul belum tersentuh.

Pemerintah sebenarnya mempunyai perhatian serius terhadap per­masalahan perbatasan. Dalam Nawacita butir ketiga yang berbu­nyi ”Membangun Indonesia dari pinggiran”, setidaknya masalah perba­tas­an termasuk dalam kerangka perjuangan yang diprioritaskan saat ini. Dalam pidato menyambut HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPR RI, (16/8/2016) kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dalam pembangunan kawasan perbatasan, pendekatan yang ditekankan adalah kesejahteraan, keamanan, dan ling­kungan. Keamanan kawasan per­ba­tasan menjadi salah satu isu strategis mengingat banyaknya ak­tivitas ilegal dan potensi konflik di sekitar batas wilayah negara. Pre­siden menegaskan pembangunan agar jangan ‘Jawa Sentris’, tetapi ‘Indonesia Sentris’.

Kesenjangan pembangunan adalah ujung dari permasalahan. Kita masih menemukan banyak fakta yang menyebutkan daerah perbatasan sebagai daerah yang tertinggal, terbelakang, terisolasi, terpencil dan terpinggirkan. Peme­rataan kesejahteraan masih jauh api dari panggang. Infrastruktur ada­lah kendala terberat yang me­nyebabkan sumbatan. Tanpa du­kungan infrastruktur yang mema­dai, pembangunan di kawasan perbatasan berjalan sangat lambat dan memerlukan dukungan pembia­ya­an yang sangat besar.

Selain infrastruktur, kawasan perbataan minim fasilitas pendidikan, kesehatan, ketersediaan la­pangan kerja, listrik, air bersih, telekomunikasi dan informasi. Sebagai contoh, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati ‘pelabuhan masyarakat’ yang sangat tidak respresentatif. Di kecamatan paling utara Pulau Borneo itu belum ada sekolah tingkat SMA, perpustakaan, buku pelajaran, jumlah guru terbatas, dan transportasi ke sekolah, sulit. Beberapa jalan juga banyak yang amblas dan kondisi rumah-rumah masyarakat memprihatinkan. Keberadaan Ru­mah Sakit Pratama tidak didukung dengan pengadaan obat generik.

Kondisi listrik di Lumbis Ogong juga sangat memprihatinkan, ha­nya lima desa yang diterangi listrik. Pembangunan PLTS beberapa tahun silam tidak berfungsi, ma­syarakat pun tidak merasakan manfaatnya.

Perlu kerja sama semua stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan ekonomi ma­syarakat seperti pembangunan pabrik pengolahan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Terdapat tiga pendekatan komprehensif, pem­bangunan daerah perbatasan.

Pertama, pendekatan kesejah­teraan (prosperity approach) yang pada dasarnya merupakan upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk mening­katkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengem­bangan aktivitas ekonomi dan perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya, yang berbeda sesuai karakteristik dan potensi unggulannya.

Kedua, pendekatan keamanan (security) yang memandang kawas­an perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung de­ngan negara lain. Selain itu, wilayah perairan perbatasan memiliki peranan vital bagi perekonomian banyak bangsa karena menjadi lintasan perdagangan dunia sekaligus di dalamnya menyimpan sumber daya alam yang sangat besar. Usaha mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan melihat perbatasan sebagai kawasan bernilai strategis bagi keutuhan wilayah, sekaligus dapat melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional.

Ketiga, pendekatan lingkungan yang memandang dan memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan. Perlu ditekankan bahwa pendekatan ini harus melihat daerah perbatasan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki potensi untuk melakukan pengembangan dengan pendekatan kesejahteraan karena menyimpan SDA yang melimpah seperti Rotan, Damar, Singkong, dan Durian. Bahkan, Singkong di daerah tersebut memiliki banyak varietas, lebih dari empat puluh. Pemerintah dapat mengembangkan SDA ini dengan memberdayakan usaha kecil mikro.

Dalam hal keamanan, pemerintah harus memberi perhatian terhadap daerah perbatasan. Isu klaim wilayah perbatasan seperti halnya terjadi di Kalimantan Utara, belum lama ini dapat menimbulkan konflik dua negara jika ada pembiaran, dan akan mempengaruhi iklim ekonomi.

Semua hal itu dapat terwujud dengan kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk bersama membangun perbatasan. Keter­li­bat­an semua pihak niscaya dibu­tuh­kan sehingga percepatan pe­mera­taan pembangunan menyentuh perbatasan. Dan, kita harus me­rubah persepsi daerah perba­tasan dari ‘daerah tertinggal’ menjadi ‘beranda terdepan’ wajah Indo­nesia. ***

*) Sumber : m.suarakarya.id/2016/08/18/potret-perbatasan-71-tahun-merdeka.html

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi