dscn6709

Politisi Golkar Beri Tips Kebijakan Anti-Pungli

Pemerintah berjanji berantas pungutan liar dalam layanan publik.

VIVA.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberantasan pungutan liar. Namun, upaya  menghapuskan praktik pungli di birokras itu dinilai sulit berjalan efektif jika tidak ada tindakan lain.

“Upaya Menpan-RB mengeluarkan surat edaran tidak akan banyak membantu jika tidak disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas,” kata anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian, kepadaVIVA.co.id di Senayan, Selasa 18 Oktober 2016.

Selain mengandalkan laporan masyarakat, politikus Partai Golkar ini menilai ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh Kemenpan-RB untuk memberantas pungli. Salah satu yang bisa dilakukan adalah sesekali melakukan upaya penyamaran.

“Orang yang menyamar bertugas seolah sebagai pengguna layanan.  Lakukan perekaman dan bukti lain.  Berikan shock therapy supaya ada efek jera,” ujar Hetifah.

Kemudian institusi-institusi juga didorong menciptakan layanan ganda dalam pelayanan publiknya. Cara ini bisa dipertimbangkan selain pelayanan via online.

“Cara lain buat two tier system. Layanan ganda. Kalau ada pengguna mau cepat, dia harus bayar lebih tinggi untuk jalur express. Tapi jelas berapa biayanya dan masuk ke kas negara. Bayar via bank. Pasti hindari pungli,” ujarnya.

*) sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/836179-politisi-golkar-beri-tips-kebijakan-anti-pungli.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi