OJI_2893.jpg-www

Pimpin Komisi X, Pendidikan Daerah Perbatasan Jadi Perhatian Hetifah

 

PARLEMENTARIA.COM– Berbagai persoalan dihadapi sektor pendidikan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil di tanah air. Masalah ini menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Itu dikatakan Hetifaf Sjaifudin usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/4).

Hetifah dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Ferdiansyah. Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar ini merupakan anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri.

Komisi X sebenarnya bukan hal baru wakil rakyat asal Dapil Kalimantan Timur tersebut. Periode 2009-2014 Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini merupakan anggota Komisi X DPR RI.

“Saya berterima kasih kepada Partai dan Fraksi Partai Golkar yang telah memberi kepercayaan kepada saya menjadi pimpinan Komisi X DPR RI. Untuk itu, saya akan menjalankan amanat ini dengan sebaik mungkin,” kata perempuan kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 tersebut.

Dikatakan, penilaian ORI-USAID CEGAH (lembaga internasional-red) menunjukkan sektor pendidikan di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau terpencil menghadapi berbagai persoalan seperti kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru minim dan tidak terealisasi tunjangan khusus bagi guru di daerah perbatasan.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan, guru dan dosen yang ditugaskan pusat maupun daerah di daerah khusus sesuai ketentuan perundang-undangan selama masa penugasan diberi tunjangan khusus setiap bulan.

“Yang dimaksud daerah khusus dalam PP ini adalah daerah perbatasan, terpencil dan daerah terkena bencana. Saya mendorong pemerintah member perhatian terhadap guru-guru yang berada di garis depan Indonesia.”

Selain masalah guru, sarana pendidikan seperti ruang kelas sesuai data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang diterbitkan Kemendikbud ternyata banyak dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Ruang kelas yang layak mayoritas terdapat di sekolah-sekolah di Jawa dan beberapa daerah perkotaan di luar Jawa. “Kedepan, kita berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi tersebut karena sarana pendidikan yang layak adalah hak setiap siswa,” kata perempuan yang sebelum menjadi wakil rakyat ini berprofsi sebagai peneliti.

Terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Hetifah bakal mendorong agar pemerintah melakukan persiapan secara matang, terutama menyangkut ketersediaan computer dan jaringan internet,” demikian Hetifah Sjaifudian.

*) sumber : Parlementaria

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi