PKP2A LAN Meminta Masukan dari Dr. Ir. Hetifah, M.P.P.

Pada Selasa 27 Januari 2009 pukul 11.00, bertempat di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara (PKP2A LAN), Samarinda, diselenggarakan pertemuan untuk mempersiapkan perangkat evaluasi tentang efektifitas perencaan pembangunan di Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh peneliti LAN. Berkait dengan rencana pembuatan perangkat evaluasi tersebut, Hetifah (Ahli perencanaan daerah yang kebetulan juga Caleg DPR RI dari Partai Golkar No Urut 2) menyatakan dukungannya. “Saya merespon positif untuk kegiatan ini. Dan idealnya penelitian tidak hanya sekali tapi sebaiknya secara periodik supaya bisa memberi input posiitif bagi perencanaan dan penganggaran di seluruh kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi di Kaltim,” ujarnya. Hetifah menyatakan ada beberapa aspek yang perlu dilihat untuk membuat evaluasi tersebut. Pertama, aspek yang menyangkut kriteria, yaitu menilai bagaimana perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan efektif atau tidak. Selain itu pemerintah daerah tidak hanya memandang substansi yang tercermin dalam dokumen perencanaan saja tapi seharusnya dilihat pula proses untuk menghasilkan dokumen. Apakah proses itu partisipatif & mengakomodir berbagai masukan & aspirasi serta kebutuhan warga maupun stakeholders lainnya terutama masyarakat marginal (kelompok miskin).

Kemudian yang kedua, dari sisi proses perencanaan pembangunan yang baik menuntut adanya keterlibatan aktif dan kapasitas dari warga untuk menyampaikan preferensi, mengorganisir diri dan mengagregasi kepentingannya. Sehingga perencanaan pembangunan tidak sekedar proses teknokratik tapi juga bottom up sesuai mandat dari UU No 25 Tahun Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menerapkan metode partisipatif dalam tahapan perencanaan dan memanage konflik juga sangat penting. Namun selain kapasitas warga, birokrasipun perlu meningkatkan kapasitasnya. Diharapkan dengan kapasitas yang memadai maka terjadi sinergi antara Rencana Perencanaan Jangka Pembangunan Daerah (RPJMD) dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ketiga, aspek metode & teknik penyelenggaraan musrenbang yang baik harus tersedia. Tidak hanya didukung peraturan yang memadai (kerangka hukum) seperti penyerahan kewenangan pemerintah daerah kepada kecamatan dan desa, kapasitas birokrasi yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, juga penyediaan fasilitator yang memiliki kapasitas yang baik. Sehingga komitment eksekutif dan legislatif bisa dilihat dari pemenuhan aspek tersebut.

DR IR Hetifah MPP Caleg DPR RI No 2 Dari Partai Golkar saat bersama Tri Widodo W Utomo MA Peneliti Utama PKP2A LAN (berdasi) Samarinda dalam sebuah kesempatan

Aspek yang juga penting, lanjut Hetifah Doktor lulusan Flinders University Australia yaitu menyangkut ketesediaan data & informasi yang valid dan terkini. Jika input sudah tidak valid, proses juga tidak didukung regulasi dan kapasitas yang memadai maka output serta impact perencanaan yang ada tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Proses yang baik akan memiliki kesatuan visi, mempunyai keterkaitan program serta berkesinambungan dengan program sebelumnya dan rencana yang lebh makro juga sinkron dengan prioritas daerah. Melalui partisipasi yang optimal diharapkan perencanaan pembangunan tidak sekedar pro investment (ramah investasi) tapi juga pro-poor (pro kepada komunitas masyarakat miskin), pro-job (menyediakan lapangan kerja), dan juga pro-environment (memperhatikan kelestarian lingkungan).

(Rumah Aspirasi 23-2)