Persoalan Tunjangan Guru di Perbatasan (Kab. Nunukan, KALTIM)

TribunKaltim-Nunukan — Guru dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan, Selasa (18/10/2011) melakukan unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Nunukan. Selain membawa spanduk bertuliskan “Kami Butuh Keadilan” para guru juga berorasi sambil meneriakkan yel-yel.

Berikut tuntutan para guru di Nunukan. Pertama, meminta transparansi tunjungan perbatasan/tunjangan khusus. Kedua, menuntut keadilan dalam pross penerimaan tunjangan perbatasan TK, SMA/SMK. Ketiga,  mendesak pencairan dana secepatnya kepada seluruh guru di Nunukan, jangan sampai seperti sertifikasi tahun lalu yang terlambat dan keempat mendesak agar Kadisdik Nunukan bertanggungjawab terhadap tunjangan perbatasan dan penetapan penerimaan tunjangan khusus.

Demonstran yang berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan, Selasa (18/10/2011), menghujat Kepala Dinas Pendidikan Nizarudddin dengan menyebut tidak becus. 

“Kepala Dinas tidak becus,” kata Marry Padang, seorang demonstran.

“Dari lima kadisdik, ini yang paling bobrok,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Nunukan Husin Manu.

Untuk mencari penyelesaian tuntutan para guru soal dana tunjangan khusus tersebut, Disdik Nunukan lalu menyilahkan perwakilan massa bertemu pejabat Disdik Nunukan yang diantaranya diwakili Kepala Bidang Pendidikan Menengah Mukhtar. Hadir pula pada pertemuan itu Ketua Dewan Pendidikan Nunukan Syafaruddin Thalib.

Menjadi Korban

Dalam pertemuan itu, Idrus, seorang perwakilan guru merasa pertemuan itu tidak ada gunanya karena tidak dihadiri pejabat terkait pendataan penerima tunjangan khusus. “Saya rasa pertemuan ini tidak ada guna, tahun lalu kami juga begini. Karena orang yang membuat tidak pernah kita temui. Tahun lalu kita juga banyak tetap juga seperti ini,” ujarnya.

Marry dalam pertemuan itu mengatakan, tahun lalu dirinya menjadi korban karena tidak mendapatkan tunjangan dimaksud. “Lagi-lagi ini terjadi, kita teoritis kaya implementasinya nol besar,” ujarnya.

Husin Manu berharap agar dilakukan pembenahan di Dinas Pendidikan. Sebab selama ini antara kepala, Sekretaris dan kepala bidang di Dinas Pendidikan tidak ada kebersamaan.

“Kami di lapangan jadi korban. Saya paling dibenci kepala dinas. Padahal saya memperjuangkan guru-guru. Guru ini ada yang berhutang di bank malah,” ujarnya. Sementara perwakilannya menemui pejabat Disdik Nunukan, massa yang menunggu diluar meneriakkan yel-yel,” ujarnya.

Demonstrasi Kedua

Keesokan harinya, Rabu (19/10/2011) para guru yang dimotori Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan kembali melakukan demonstrasi. Mereka berunjuk rasa di Kantor DPRD Nunukan untuk menuntut pemberian tunjangan khusus. 

Di Kantor DPRD Nunukan, massa kemudian melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Nunukan. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo.

Ketua PGRI Kabupaten Nunukan Husin Manu mengatakan, pihaknya terpaksa beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Nunukan sebab jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut justru persoalannya semakin kompleks.

“Tadi pagi kami mendadak berkumpul untuk berkunjung ke DPRD Nunukan untuk mengadukan permasalahan yang kami hadapi. Memang ada solusi tetapi kelihatannya solusi yang disampaikan kepada kami semua, bapak ibu guru tidak menerima solusi yang disampaikannya kepada kami,” ujarnya.

Husin meneruskan, jika tahun lalu pihaknya mendatangi DPRD Nunukan untuk menanyakan dana tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus, tahun ini hal tersebut kembali terulang sehingga pihaknya harus pula kembali mendatangi DPRD Nunukan.

DPRD Nunukan Merasa Disepelekan Disdik

Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo mengatakan, Dinas Pendidikan Nunukan telah menyepelekan keputusan DPRD Nunukan.
Hal itu terkait masih kembali terulangnya persoalan dana tunjangan sertifikasi guru di Nunukan. Ruman mengatakan, persoalan ini bukan masalah baru. Ia masih mencatat dan ingat persis tahun lalu persoalan ini juga menjadi masalah dan saat itu sudah dicarikan solusinya.
“Bahkan kita sudah ada tim verifikasi saat itu, di mana tahun 2010 semrawut penanganan tunjangan perbatasan dan daerah terpencil. Kalau tidak salah ingat, guru sekitar 2.000 lebih yang terdaftar hanya sekitar 900. Itu kesalahan dari pendata database. Yang paling fatal dan parah, orang yang sudah meninggal diberikan tunjangan. Saya masih ingat, penjaga sekolah yang bukan guru diberikan tunjangan juga. Yang pindah diberikan tunjangan juga,” ujarnya.

Tahun lalu menurutnya, DPRD Nunukan sudah mengambil keputusan jika ada persoalan yang tidak beres dalam pendataan penerima tunjangan khusus saat itu.  “Sebenarnya masalah ini sudah kita anggap tidak ada masalah lagi karena sudah tidak ada muncul selama satu tahun. DPRD Nunukan juga ikut memverifikasi itu, kita minta laporan verifikasi bahwa mereka juga ke Gubernur untuk mengklarifikasi data-data yang ada supaya data itu valid. Ternyata tidak dilakukan. Oleh karena itu kami dari DPRD Nunukan akan mengambil tindakan karena ternyata hasil keputusan hearing dengan DPRD disepelekan oleh Dinas Pendidikan Nunukan,” ujarnya.

Ruman mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan lagi apakah setelah anggaran diketok, masih ada solusi terhadap guru-guru yang belum terdata sebagai penerima tunjangan dimaksud.

3 Macam Tunjangan
Tunjangan guru dan dosen sebenarnya ada tiga macam. Mahasiswa Nunukan di Yogyakarta Ilham Zein menjelaskan, pertama tunjangan profesi guru dan dosen yakni tunjangan sebagai profesi melalui proses sertifikasi yang diberikan kepada guru karena telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Baik yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap bukan PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
“Sifatnya  tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru,” ujarnya.

Untuk mendapatkan tunjangan ini ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki sertifikat pendidik dari Lembaga penyelenggara sertifikasi yg ditunjuk pemerintah, memiliki nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas, memenuhi beban kerja sekurang-kurangnya dua puluh empat jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu dan enam jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi Kepala Sekolah, serta dua belas jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi Wakil Kepala Sekolah dengan catatan guru yang tidak memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka dan bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh tunjangan profesi guru.

Selanjutnya ada lagi yang disebut tujungan khusus guru dan dosen berdasarkan PP  41/2009 yakni tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

“Kalau tunjangan ini sifatnya tetap selama guru yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain,” ujarnya.

Kriteria daerah tersebut telah ditetapkan kementrian yang bersangkutan misalnya jika terpencil dan terbelakang maka Kementerian PDT yang menetapkan), perbatasan yang menetapkan Kementerian Dalam Negri, Kemenlu dan BNPP. Sementara dalam kondisi darurat ditetapkan pemerintah melalui Menko Polhukam.

Untuk menerima tunjangan tersebut harus terpenuhi kriteria khusus namun bisa diperluas atau bertambah bagi guru tetap yang bukan PNS dapat diusulkan oleh Dinas Pendidikan setempat.

(Disarikan dari laporan Niko Ruru–Tribun Kaltim (Editor : Fransina), di Nunukan, 18-20 Oktober)
Kaltim.tribunnews.com

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi