Perlu Dievaluasi Sehingga Pendidikan Gratis Terwujud

Entah kapan masyarakat miskin benar-benar menikmati pendidikan gratis. Usaha pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis 9 tahun, masih terseok-seok. Bukan cuma di desa-desa kecil, tetapi di Jakarta pun warga masyarakat masih mengeluhkan dana-dana yang harus dikeluarkan untuk bisa sekolah, apalagi kalau sekolah tersebut berlebel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Di sebuah daerah, untuk masuk sekolah RSBI pihak orangtua murid harus mengalokasikan dana minimal Rp 7 juta sampai ada yang mencapai Rp 30 juta. Memang, RSBI merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yakni di Bab XIV yang menyebutkan, pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu pendidikan menjadi bertaraf internasional. Namun hal tersebut tidak berarti membuat pihak sekolah memungut biaya sesuka hati.

Sekadar info, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan, termasuk sumberdana untuk RSBI. Bahwa dana block grant dari pemerintah pusat kisarannya Rp 300-500 juta per sekolah per tahun. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat untuk SD Rp 400.000 per siswa per tahun dan SMP Rp 575.000 per siswa per tahun. Itu baru BOS Pusat, belum lagi dana dari Bosda Provinsi dan Bosda Kota, dimana SMA dan SMK mendapat dana rata-rata Rp 1 juta per siswa per tahun.

Ribut-ribut yang terjadi di SDN 12 dan SMPN 99 Rawamanggun, Jakarta Timur yang masih hangat, tidak lain karena masalah pungutan biaya yang tidak transparan. Pihak orangtua yang dipungut biaya meminta pihak sekolah transparan. Namun karena pihak sekolah dan didukung oleh Komite Sekolah dan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tidak mau memberitahu, orangtua malah diintimidasi.

Pada Rabu (28/07) malam, Komisi X melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Dalam RDP dibahas mengenai berbagai hal yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk Rancangan Anggaran Belanja Negara Pendidikan (RAPNP) tahun 2011.

Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sepertinya “salah hitung” pada ABPNP tahun 2010. Betapa tidak, masih ada kesenjangan alokasi anggaran untuk pendidikan menengah. Bayangkan, anggaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan tinggi sekitar 20 persen dari total anggaran semester pendidikan, sementara pendidikan mengengah hanya 5 persen.

“Perlu dievaluasi ulang penghitungan unit cost sehingga sekolah gratis benar-benar terwujud,” ujar Hetifah.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi