Peningkatan Kapasitas Stakeholder Desa

Peningkatan Kapasitas Stakeholders: Kunci Pembangunan Partisipatif

Pendopo Bupati: Kamis, 22 Januari 2009

Capacity-building bagi stakeholders desa menjadi poin kritikal untuk mempercepat proses-proses pembangunan di desa. Tanpa peningkatan kapasitas stakeholders, atau pemangku kepentingan desa, maka kewenangan yang akan diberikan kabupaten kepada desa tidak akan berjalan optimal. Demikian benang merah dari Hasil Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kutai Kartanegara Kamis (22/1).

Menurut Dr. Ir. Hetifah, M.P.P. (Ahli Perencanaan dan Otonomi Daerah/Caleg DPR-RI dari Partai Golkar No Urut 2) sebagai salah satu panelis, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan desa menjadi kunci untuk melaksanakan proses pembangunan secara partisipatif. “Baik dari perencanaan pembangunan, penyusunan APBDes, pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban APBDes hingga evaluasinya. Dengan kemampuan yang memadai maka hasil pembangunan akan berdampak positif bagi masyarakat desa,” terang doktor lulusan Flinders University Australia ini.

seminar Peningkatan Kapasitas Stakeholder Desa

[Kiri ke kanan : Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan (H. Supeno), Sekda Pemkab Kutai Kartanegara (Dr. Aswin), Anggota DPRD Kutai Kartanegara (H. Irkham), Dr. Ir Hetifah, M.P.P., Kabag Humas (Sri Wahyuni, M.P.P) berbincang akrab disela-sela seminar]

Kapasitas pendamping atau fasilitator desa menjadi pintu masuk guna mendorong dinamisasi masyarakat desa. Sementara itu pengkaji dari Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda, Tri Widodo W., menyatakan bahwa penyerahan urusan yang lebih besar kepada desa, disertai peningkatan kualitas pemerintah desa, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kajian LAN tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa didasarkan pada tiga factor, yakni mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 30 / 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya, pertimbangan potensi dan karakteristik masyarakat desa serta faktor urgensi penyerahan dan kemampuan aparatur desa.

Sedangkan panelis dari Unikarta, Profesor Iskandar menekankan pentingnya pengembangan kapasitas SDM Desa. “Selain 1) menyusun, memetakan dan menetapkan jenis kewenangan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dan keuangan yang diberikan kepada desa berdasarkan kajian ilmiah, 2) menganalisis dan menetapkan besaran dana yang akan didistribusikan kepada desa sebagai akibat dari desentralisasi kewenangan tersebut 3) revitalisasi kelembagaan desa juga penting, dan 4) mengembangkan kapasitas SDM Desa.”

Selama ini Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang terlambat mengimplementasikan Alokasi Dana Desa sesuai mandat PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Salah satu fasilitator desa yang menjadi peserta seminar, Sholeh menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang didistribusikan mampu mempercepat proses pembangunan di desa. Maka dari itu kebijakan ini harus dipertahankan. Acara seminar dibuka Oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Aswin, M.M. beserta sekitar 100 peserta dari perwakilan pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, SKPD, LSM, mahasiswa, Ormas juga seluruh fasilitator desa.

Salah satu peserta, Mujarni Barak (LPM Desa Purwajaya) menyatakan, bila banyak pemikir-pemikir ulung seperti Hetifah maka proses pembangunan akan jauh lebih baik. “Saya pribadi kagum pada Ibu dan menurut saya, kalau banyak yang seperti Ibu Hetifah di pemerintahan maka pembangunan di negara ini hasilnya pasti lebih maju,” ungkap Mujarni yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi