Peningkatan Kapasitas Stakeholder Desa

Peningkatan Kapasitas Stakeholder Desa

Peningkatan Kapasitas Stakeholders: Kunci Pembangunan Partisipatif

Pendopo Bupati: Kamis, 22 Januari 2009

Capacity-building bagi stakeholders desa menjadi poin kritikal untuk mempercepat proses-proses pembangunan di desa. Tanpa peningkatan kapasitas stakeholders, atau pemangku kepentingan desa, maka kewenangan yang akan diberikan kabupaten kepada desa tidak akan berjalan optimal. Demikian benang merah dari Hasil Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kutai Kartanegara Kamis (22/1).

Menurut Dr. Ir. Hetifah, M.P.P. (Ahli Perencanaan dan Otonomi Daerah/Caleg DPR-RI dari Partai Golkar No Urut 2) sebagai salah satu panelis, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan desa menjadi kunci untuk melaksanakan proses pembangunan secara partisipatif. “Baik dari perencanaan pembangunan, penyusunan APBDes, pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban APBDes hingga evaluasinya. Dengan kemampuan yang memadai maka hasil pembangunan akan berdampak positif bagi masyarakat desa,” terang doktor lulusan Flinders University Australia ini.

seminar Peningkatan Kapasitas Stakeholder Desa

[Kiri ke kanan : Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan (H. Supeno), Sekda Pemkab Kutai Kartanegara (Dr. Aswin), Anggota DPRD Kutai Kartanegara (H. Irkham), Dr. Ir Hetifah, M.P.P., Kabag Humas (Sri Wahyuni, M.P.P) berbincang akrab disela-sela seminar]

Kapasitas pendamping atau fasilitator desa menjadi pintu masuk guna mendorong dinamisasi masyarakat desa. Sementara itu pengkaji dari Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda, Tri Widodo W., menyatakan bahwa penyerahan urusan yang lebih besar kepada desa, disertai peningkatan kualitas pemerintah desa, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kajian LAN tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa didasarkan pada tiga factor, yakni mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 30 / 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya, pertimbangan potensi dan karakteristik masyarakat desa serta faktor urgensi penyerahan dan kemampuan aparatur desa.

Sedangkan panelis dari Unikarta, Profesor Iskandar menekankan pentingnya pengembangan kapasitas SDM Desa. “Selain 1) menyusun, memetakan dan menetapkan jenis kewenangan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dan keuangan yang diberikan kepada desa berdasarkan kajian ilmiah, 2) menganalisis dan menetapkan besaran dana yang akan didistribusikan kepada desa sebagai akibat dari desentralisasi kewenangan tersebut 3) revitalisasi kelembagaan desa juga penting, dan 4) mengembangkan kapasitas SDM Desa.”

Selama ini Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang terlambat mengimplementasikan Alokasi Dana Desa sesuai mandat PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Salah satu fasilitator desa yang menjadi peserta seminar, Sholeh menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang didistribusikan mampu mempercepat proses pembangunan di desa. Maka dari itu kebijakan ini harus dipertahankan. Acara seminar dibuka Oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Aswin, M.M. beserta sekitar 100 peserta dari perwakilan pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, SKPD, LSM, mahasiswa, Ormas juga seluruh fasilitator desa.

Salah satu peserta, Mujarni Barak (LPM Desa Purwajaya) menyatakan, bila banyak pemikir-pemikir ulung seperti Hetifah maka proses pembangunan akan jauh lebih baik. “Saya pribadi kagum pada Ibu dan menurut saya, kalau banyak yang seperti Ibu Hetifah di pemerintahan maka pembangunan di negara ini hasilnya pasti lebih maju,” ungkap Mujarni yang disambut tepuk tangan peserta seminar.