PENGUATAN OTONOMI

22 May 2010

DPR Kritik Ketimpangan Pembangunan Daerah
JAKARTA (Suara Karya). Terkait penguatan otonomi berbagai bidang pascareformasi, DPR mengkritik ketimpangan pembangunan di daerah. Hal itu dikemukakan anggota Fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Dr Hetifah Sjaifudian, dan Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute Dini Mentari, di Jakarta, kemarin.
Hetifah mencontohkan, LSM Pattiro telah melakukan studi analisa kebijakan dan belanja daerah untuk program pendidikan dasar gratis bermutu, di 15 daerah di Indonesia. Beberapa temuan pentingdari studi ini antara lain, pendidikan dasar gratis belum sepenuhnya menjadi kebijakan yang diadopsi daerah. “Kemudian, konsepsi pemerintah pusat mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis sangat tidak jelas, terutama batasan, apa yang harus dibiayai pemerintah, melalui skema apa,” kata anggota Komisi X DPR ini.
Selanjutnya, tutur dia, anggaran pendidikan daerah sempat mengalami peningkatan signifikan, tapi kemudian cenderung melambat karena pertumbuhan dana alokasi khusus (DAU) yang semakin rendah. “Selain itu, anggaranpendidikan meningkat signifikan pada paruh tahun 2007-2008, tetapi cenderung melambat, bahkan menurun di 2008-2009,” katanya dalam seminar bertajuk
“Apanya yang Gratis? Review Kebijakan Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Bermutu”, di Jakarta, kemarin. Acara yang digelar Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute, Transparency and Accountability Project-Result for Development (R4D, USA), dan Yayasan Tifa ini mengidentifikasi arah kebijakan pendanaan pendidikan dasar gratis (nasional dan daerah) dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, tutur Di-rektur Eksekutif Pattiro Institute Dini Mentari, juga diseminasi serta launching Laporan PEASA (Policy and Expenditure Analysis for Social Accountability) Pendidikan Dasar Gratis yang telah dilakukan Pattiro Institute dan Pattiro di 15 daerah di Indonesia.
Target Internasional Hetifah mengatakan, kebijakan tersebut kemudian diikuti peningkatan anggaran pendidikan secara signifikan. “Sejak konstitusi memandatkan pemerintah untuk mengalokasikan setidak-tidaknya 20 persen anggaran negara untuk bidang pendidikan, tren anggaran pendidikan yang sudah meningkat, semakinmelonjak naik,” ujarnya
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini, dalam waktu delapan tahun terakhir, belanja sektor ini meningkat lima kali lipat, dari Rp 42,3 miliar pada tahun 2001 (12 persen) menjadi sekitar Rp 200 triliun pada 2009 (16,8 persen). “Walau demikian, tingkat partisipasi dan pendidikan dasar gratis belum tercapai. Angka partisipasi sekolah, khususnya untuk tingkat pendidikan di atas SD, masih relatif rendah (APK SD 96 persen, SMP 87 persen, SMA 68 persen). Selain itu, biaya pendidikan masih dirasa membebani masyarakat,” ujarnya.
(Yudhlarma)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Kami Warga Kota Samarinda, Yth. Ibu Hetifah Sampaikan suara kami kepada bpk. Walikota Samarinda bahwa kami merindukan kota layak, Indah dan bersih agar bisa menghapus sebagai icon kota semrawuk di Kalimantan

  2. Yth. Ibu Hetifah Perkenalkan saya Yudha Budisantosa, Camat Tanjung Redeb Kab.Berau-Kaltim. Jika Ibu ke Berau tolong singgah di Kantor Camat Tanjung Redeb, kami ingin memperkenalkan Inovasi : Gerbang Pancasila atau Gerakan Bangga dengan Pancasila.

Lihat semua aspirasi