PENGUATAN OTONOMI

22 May 2010

DPR Kritik Ketimpangan Pembangunan Daerah
JAKARTA (Suara Karya). Terkait penguatan otonomi berbagai bidang pascareformasi, DPR mengkritik ketimpangan pembangunan di daerah. Hal itu dikemukakan anggota Fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Dr Hetifah Sjaifudian, dan Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute Dini Mentari, di Jakarta, kemarin.
Hetifah mencontohkan, LSM Pattiro telah melakukan studi analisa kebijakan dan belanja daerah untuk program pendidikan dasar gratis bermutu, di 15 daerah di Indonesia. Beberapa temuan pentingdari studi ini antara lain, pendidikan dasar gratis belum sepenuhnya menjadi kebijakan yang diadopsi daerah. “Kemudian, konsepsi pemerintah pusat mengenai kebijakan pendidikan dasar gratis sangat tidak jelas, terutama batasan, apa yang harus dibiayai pemerintah, melalui skema apa,” kata anggota Komisi X DPR ini.
Selanjutnya, tutur dia, anggaran pendidikan daerah sempat mengalami peningkatan signifikan, tapi kemudian cenderung melambat karena pertumbuhan dana alokasi khusus (DAU) yang semakin rendah. “Selain itu, anggaranpendidikan meningkat signifikan pada paruh tahun 2007-2008, tetapi cenderung melambat, bahkan menurun di 2008-2009,” katanya dalam seminar bertajuk
“Apanya yang Gratis? Review Kebijakan Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Bermutu”, di Jakarta, kemarin. Acara yang digelar Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Institute, Transparency and Accountability Project-Result for Development (R4D, USA), dan Yayasan Tifa ini mengidentifikasi arah kebijakan pendanaan pendidikan dasar gratis (nasional dan daerah) dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, tutur Di-rektur Eksekutif Pattiro Institute Dini Mentari, juga diseminasi serta launching Laporan PEASA (Policy and Expenditure Analysis for Social Accountability) Pendidikan Dasar Gratis yang telah dilakukan Pattiro Institute dan Pattiro di 15 daerah di Indonesia.
Target Internasional Hetifah mengatakan, kebijakan tersebut kemudian diikuti peningkatan anggaran pendidikan secara signifikan. “Sejak konstitusi memandatkan pemerintah untuk mengalokasikan setidak-tidaknya 20 persen anggaran negara untuk bidang pendidikan, tren anggaran pendidikan yang sudah meningkat, semakinmelonjak naik,” ujarnya
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini, dalam waktu delapan tahun terakhir, belanja sektor ini meningkat lima kali lipat, dari Rp 42,3 miliar pada tahun 2001 (12 persen) menjadi sekitar Rp 200 triliun pada 2009 (16,8 persen). “Walau demikian, tingkat partisipasi dan pendidikan dasar gratis belum tercapai. Angka partisipasi sekolah, khususnya untuk tingkat pendidikan di atas SD, masih relatif rendah (APK SD 96 persen, SMP 87 persen, SMA 68 persen). Selain itu, biaya pendidikan masih dirasa membebani masyarakat,” ujarnya.
(Yudhlarma)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi