2013-kereta-api-kaltim-kalteng

Pembangunan Jalur Kereta Api Kaltim-Kalteng Segera Dimulai

Menteri Perhubungan E.E Mangindaan mengatakan pembangunan jalur kereta api Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur kini telah dalam perencanaan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi angkutan darat di daerah Kalimantan. Semenjak diisukan dari setahun lalu, pembangunan rel kereta api ini akhirnya menunjukkan tanda kemajuan.

Investor Rusia yang menangani pembangunan ini, Russian Railways, melalui PT Kereta Api Borneo (KAB) menyatakan keseriusannya membangun rel kereta api di Kaltim. Presiden Direktur PT KAB, Andrey Shigaev mengungkapkan, pihaknya siap menginvestasikan modal 17 triliun dalam pembangunan jalur kereta api sepanjang 191 km yang menghubungkan Kutai Barat hingga Balikpapan.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, berjanji akan membantu proses perizinan yang diperlukan PT Kereta Api Borneo (KAB) untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Kutai Barat ke Balikpapan. Awang tampak optimis dengan pembangunan ini.
Menurut Awang, rencana pembangunan ini telah disampaikan langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Bali beberapa waktu lalu.

“Total investasinya sekitar USD 5 milyar, tapi sudah terintegrasi antara kereta api, coal terminal, power plant dan smelter,” ungkapnya.

Rencananya jalur kereta api tersebut dibangun mulai dari Kutai Barat hingga Balikpapan melewati Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari data sementara Dinas Perhubungan, jalur Kutai Barat sepanjang 120 Km, jalur Penajam Paser Utara (PPU) 23 Km, dan jalur Balikpapan sekitar 17 km. Panjang rel ini awalnya direncanakan akan dibangun sepanjang 281 km, tetapi dalam perencanaannya dipangkas sebanyak 90 km. “Desain awal terlalu banyak belokan, sehingga biaya yang ditimbulkan juga besar,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Zairin Zain.

Meski telah terjadi pemangkasan, Awang mengingatkan pihak KAB agar membuat jalur kereta api yang tidak bersinggungan dengan kawasan hutan, terlebih hutan konservasi. “Selama tidak melewati hutan, apalagi hutan konservasi, prosesnya pasti bisa cepat.”

Menhub Mangindaan mengatakan prioritas pembangunan rel kereta api akan diutamakan untuk keperluan pengangkutan hasil tambang dan perkebunan. Industri batubara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil) menjadi prioritas. “Kalau itu sudah, baru kita berpikir bagaimana penumpang,” jelasnya. Prioritas terhadap pengangkutan hasil tambang dan perkebunan ini dilakukan terkait dengan pembangunan Kalimantan dalam program MP3EI.

Selanjutnya, bila jalur kereta api di dalam negeri telah terbangun, untuk konektivitas ke luar negeri seperti Malaysia akan dibicarakan lebih lanjut. Rencana konektivitas ini disampaikan Menhub Mangindaan seusai pertemuan dengan empat menteri perhubungan empat negara yang tergabung “BIMP-EAGA”, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Dalam pertemuan delapan tahun BIMP-EAGA Transport, para pejabat kementrian empat negara berkomitmen memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk bisa meningkatkan konektivitas transportasi udara, laut, dan darat.

Pemerintah Perlu Berhati-hati

Beberapa elemen masyarakat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pembangunan rel kereta api ini. Salah satunya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Isal Wardana selaku Direktur Utama WALHI Kaltim mengingatkan bahwa pembangunan ini beresiko menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. “Dari sisi ekonomi maupun lingkungan yang hancur akibat eksploitasi batu bara,” tutur Isal.

WALHI, melalui Isal, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan pembangunan ini. Pembangunan rel kereta api bisa jadi kurang meningkatkan ekonomi mikro masyarakat lokal dan justru hanya menguatkan ekonomi makro. Masyarakat lokal justru mendapatkan kerugian berupa kerusakan alam. Terbukanya rel kereta, menurut WALHI, juga memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembalakan liar ke daerah-daerah hutan.

Selain WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mengawasi pembangunan rel ini. Selain mengkhawatirkan faktor kerusakan alam, Jatam juga menekankan pada kemungkinan terjadinya konflik sosial saat rel kereta api sudah dibangun. Menurut Dinamisator Jatam, Kahar Al-Bahri, pihak Jatam berpendapat bahwa pemerintah Kaltim jangan sampai meninggalkan fokusnya pada perbaikan infrastruktur jalan apabila ingin memperbaiki kehidupan masyarakat.

.

Disadur dari:

Bappeda Batubara, Kemenhub Bangun Jalur KA

Kemenhub, Sudah Waktunya Kalimantan Bangun Logistik

Republika, Kemenhub Akan Bangun Jalur KA Kaltim-Kalteng

TribunKaltim, Ditandatangani, Deklarasi Komitmen Kereta Api di Kalteng

TribunKaltim, Rusia Investasi Rp. 17 Triliun untuk Rel Kereta Api

TribunKaltim, Kaltim Segera Punya Rel Kereta Api

 

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi