DSCN6821

Parpol di Kaltara Wajib Verifikasi

 

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemilihan umum (pemilu) memang masih tahun depan, namun persiapan-persiapan harus dilakukan sedari sekarang. Sebab, sesuai aturan yang baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan kepengurusan partai politik (parpol) di daerah otonomi baru (DOB) harus diverifikasi.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dapil Kaltimra, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, Senin (28/9) komisi II DPR RI beserta KPU RI sedang menggelar rapat pembahasan tentang pembahasan peraturan KPU (PKPU) tentang keharusan verifikasi parpol pada pemilu 2019.

“Kami menyepakati kalau seluruh parpol di DOB seperti Kaltara harus melakukan verifikasi faktual,” ungkap Hetifah sapaan akrabnya.

Sehingga dia mendorong agar KPU dan Bawaslu Kaltara untuk segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi tersebut. “Saya harap KPU Kaltara bisa segera menyosialisasikan aturan ini segera ke semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap diverifikasi,” kata Hetifah.

Pembahasan ketentuan pasal yang mengatur verifikasi, memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II DPR RI. Terlebih lagi munculnya beberapa pihak yang mengajukan uji materi, yakni pada pasal 173 Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tak hanya pembahasan tentang verifikasi saja yang cukup alot didiskusikan, syarat-syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol dalam politik juga tak luput dalam pembahasan.

“Saya mengapresiasi langkah KPU, sebab ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski draft PKPU ditolak oleh forum rapat,” ucapnya.

Kendati begitu, Hetifah menyampaikan hal tersebut memang tidak diatur dalam UU Pemilu, di dalam UU hanya mengharuskan keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat saja. “Padahal PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan harus disemua level,” jelas Hetifah.

Terpisah, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengatakan, setelah disahkannya UU 7/2017 tentang Pemilu beberapa waktu lalu, KPU sudah menyiapkan dan merancang PKPU-nya untuk diberlakukan. Sebab, KPU pusat telah melaksanakan uji publik terkait persiapan sinkronisasi yang sesuai dengan UU tersebut. Kendati begitu, KPU Kaltara masih akan menunggu hasil dari sinkronisasi PKPU tersebut untuk diberlakukan di Bumi Banuanta.

“Ini kan baru selesai koordinasinya. Kami tentu belum mendapatkan secara resmi hasilnya, sehingga kami masih harus menunggu untuk bisa menentukan langkah apa yang harus kami lakukan,” jelas lelaki yang sedang menempuh jalur pendidikan magister hukumnya di Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Diakui Surya, sapaan akrabnya, memang KPU RI sudah menyosialisasikan kepada KPU Kaltara tentang pelaksanaan verifikasi parpol, hal itu juga telah disampaikannya ke KPU daerah-daerah di Kaltara yang dinamakan sistem informasi partai politik (SIPOL).

“Nah itu yang dijadikan salah satu syarat dalam proses pendaftaran nantinya,” tuturnya.

Untuk diketahui, proses pemilu 2019 akan dimulai pada 3 Oktober tahun ini. Tentu dalam sebuah proses awal, selalu dimulai dengan pendaftaran parpol dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Namun, Ia memastikan bahwa pada Oktober nanti, verifikasi faktual parpol, belum akan dimulai di Kaltara. Untuk itu, pihaknya tetap akan menunggu secara resmi informasi dari KPU RI terlebih dulu, terkait jadwal tahapan pemilu 2019.

Meski waktu yang tersedia saat ini tinggal dua bulan lagi, KPU masih disibukan dengan mengatur penjadwalan terlebih dulu. Sebab mereka harus menyesuaikan anatar UU yang sudah disahkan dan menyiapkan PKPU.

Menurut Surya, jika semua sudah sinkron KPU pusat akan segera melakukan sosialisasi kegiatan teknis verifikasi,  dan KPU Kaltara pun akan menyesuaikan untuk memberikan sosialisasi ke parpol daerah-daerah.  “Saya pikir, dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPU RI akan melakukan sosialisasi kepada parpol. Yang kemudian akan kami sampaikan juga ke daerah,” tuturnya.

Menyoal pembahasan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, Surya mengatakan hal ini merupakan sebuah langkah yang baik. Dan selama ini parpol di Kaltara juga telah menerapkan hal tersebut.

“Hanya saja, memang kita ingin keterwakilan perempuan ini, bukan hanya untuk memenuhi syarat. Tapi tentu para perempuan juga harus membekali diri sehingga dapat dikatakan layak untuk berpolitik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltara, Suharno mengatakan menurut hasil pembahasan yang dilakukan KPU, parpol yang wajib untuk diverifikasi adalah parpol yang berada di DOB.

Menurutnya, parpol yang akan diverifikasi kemungkinan akan berkaitan dengan data, fasilitas kantor, dan ketersediaan sekretariat. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi penilaian untuk menjadi peserta pemilu di 2019 nanti.

Sejak terjadinya pemekaran di Kaltara, dia menegaskan Golkar sudah siap untuk diverifikasi. Tak hanya Golkar saja, dia meyakini setiap parpol di Kaltara juga sudah siap untuk diverifikasi. “Kami sudah siap. Sesuai dengan UU untuk memverifikasi parpol,” katanya.

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi