pansus-ruu-pemilu-belum-bahas-penambahan-kuota-perempuan-kgnbm3mdzz

Pansus RUU Pemilu Belum Bahas Penambahan Kuota Perempuan

 

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Pemilu menyampaikan untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam politik nasional diperlukan penambahan kuota pencalonan hingga menjadi 50 persen. Seperti halnya di Kosta Rika, kuota perempuan terpenuhi 30 persen setelah ambang batas kuotanya 50 persen.

“30 persen dicalonkan itu 18 persen (menang) itu sudah bagus. Kalau di Kosta Rika dia ingin 30 persen jadi baru dicalonkannya 50 persen. Jangan sampai kalau hanya dicalonkan 30 persen,” kata anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian dalam acara diskusi bertajuk ‘Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu’ yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Dia menambahkan, dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas saat ini memang belum ada rencana penambahan kuota pencalonan perempuan. Maka, diperlukan adanya desakan dari sejumlah elemen terutama aktivis perempuan agar kuota perempuan dapat ditambah.

“RUU Pemilu kita mau ada desakan dari civil society baik untuk lobi politik maupun masukan, bagaimana gender ini bisa dimasukan,” tambah Hetifah.

Seperti diketahui, Perludem mencatat tingkat partisipasi kaum hawa dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017 tergolong rendah, yaitu hanya 44 perempuan dari total 614 calon kepala daerah di seluruh Indonesia, menurun sekira 0,30 persen, dari 7,47 persen menjadi 7,17 persen dibandingkan dengan periode 2015 silam.

*) sumber : Okezone

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi