Orangtua Murid Harus Kritis

Hasil penelitian Bank Dunia tentang transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) cukup mengejutkan. Pasalnya, meskipun program tersebut sudah berjalan lima tahun, namun banyak orangtua tidak dilibatkan dan mengetahui untuk apa pengelolaan dana tersebut selanjutnya. Padahal, penggunaan dana BOS seharusnya melibatkan peran orangtua siswa sejak perencanaan hingga pelaporan.

Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Bank Dunia melakukan penelitian terhadap 3.600 orangtua siswa dari 720 sekolah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Hasilnya, 71,16 persen orangtua siswa tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Hampir mayoritas orangtua siswa pernah mendengar program BOS. Namun, ironisnya rincian tentang BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta laporan penggunaannya, masih tidak banyak diketahui oleh orangtua siswa.

Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, di masa depan, partisipasi dan daya kritis orangtua dalam tata kelola pendidikan perlu lebih ditingkatkan. Sebab, mereka adalah stakeholder penting dalam kegiatan belajar mengajar.

“Selama ini mereka cenderung mempercayakan sepenuhnya urusan keuangan pada pihak sekolah,” komentar Hetifah. “Mereka kurang berani bersikap manakala menemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan, karena khawatir dampaknya pada anak-anak mereka.”

Oleh karena itu, lanjut Hetifah, orangtua jangan mempercayakan 100% urusan pengelolaan keuangan pada pihak sekolah. Orangtua harus berpartisipasi dan mengkritisi kejanggalan atau dugaan penyimpangan di sekolah.

Apa yang dikatakan Hetifah merujuk pada beberapa fakta di lapangan, dimana partisipasi orangtua dalam mengkritisi adanya kejanggalan atau penyimpangan malah menyusahkan anak-anak mereka. Kasus SDN RSBI 12 Rawamangum, Jakarta Timur adalah contoh nyata. Orangtua-orangtua kritis justru malah dianggap sebagai benalu bagi pihak sekolah. Ujung-ujungnya, anak-anak dari para orangtua kritis tersebut yang menjadi korban.

Senada dengan Hetifah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh juga setuju partisipasi masyarakat, terutama orangtua siswa, dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan dana BOS yang nilainya hampir Rp 20 triliun itu perlu semakin ditingkatkan. Untuk itu, kampanye dan sosialisasi pada orangtua untuk menyadari perlunya terlibat dalam menjalankan dan memusyawarahkan penggunaan BOS semakin gencar dilakukan.

Namun anehnya, Mendikas menolak dugaan Bank dunia yang mengatakan, penyimpangan dana BOS sekitar tiga persen dinilai sebagai tindakan korupsi. Menurut Nuh, hal yang ditemukan oleh Bank dunia belum masuk ke kategori tindak pidana korupsi, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sebab, terjadi perbedaan penafsiran tentang aturan penggunaan dana BOS itu sendiri.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi