DSCN2091-MK

MK Bolehkan Dinasti Politik, Mau Apalagi?

 

INDOPOS.CO.ID – Sistem dinasti politik harusnya bisa dihentikan pasca tertangkapnya Bupati Nganjuk, Taufiqurahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap untuk pembiayaan Pilkada istrinya, yang ingin maju menggantikan dirinya. Namun apa daya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan sistem politik yang kurang elok itu.

Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Uji materil dilakukan kepada Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945.

MK menyadari, dilegalkannya seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat membuat politik dinasti. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan. Lantaran ada UUD yang mengatur supaya tidak terjadi diskriminasi, apabila dipaksakan justru terjadi inkonsistusional.

”Pernah diatur dalam UU Pilkada bahwa dari dinasti dilarang mencalonkan diri, tapi dibatalkan oleh MK. Yam au apalagi?” kata Hetifah Syaifudin, anggota DPR asal pemilihan Kaltim, kepada INDOPOS, Jumat (26/10).

Kini, peluang untuk melarang praktik politik turun temurun ini menurut Hetifah, ada di partai politik (parpol) yang mengusung suami atau istri kepala daerah yang tengah menjabat.

”Saya kira untuk mengatasi praktik dinasti politik melalui parpol,” kata Hetifah.

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (25/10) berkaitan dengan suap, diduga untuk mengisi sejumlah posisi atau jabatan antara lain Kepala Sekolah SMP, SMA, Kabag hingga Kadis. Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut yang bersangkutan harus memberikan uang kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang-uang setoran itupun diduga akan dipergunakan untuk modal bagi istri Taufiq, Ita Triwibawati, yang akan maju di Pilbup.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan, MK memperbolehkan adanya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, sehingga praktik politik kurang elok ini tak bisa dicegah lagi.

”Jadi apa yang mau direvisi dari UU Pilkada yang baru disahkan? Karena diperbolehkan oleh MK,” kata Almuzzammil Yusuf kepada INDOPOS.

Jika kemudian hari terjadi masalah hukum akibat dari dinasti politik ini, maka diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk penindakannya.

”Kalau memang masalah hukum ya diproses aja secara transparan oleh KPK sesuai dengan perbuatannya,” tandasnya.

Hal senada juga diucapkan anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi, bahwa dinasti politik tidak dilarang karena ada putusan MK yang membolehkan. ”Awalnya desain UU Pilkada melarang kerabat incumbent mencalonkan pilkada hingga jeda satu periode untuk menghindari dinasti politik. Tapi ketentuan tersebut dibatalkan MK. sehingga tidak bisa diatur lagi di UU pilkada,” terangnya.

Meski begitu, Wasekjen DPP PPP ini mengaku, kasus Nganjuk ini  memprihatinkan di tengah upaya negeri ini sedang menguatkan demokrasi dan otonomi daerah.

”Dan sebagai solusinya, maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat.  Peran KPK melakukan pencegahan juga harus maksimal,” tegasnya.

Sementara pakar komunikasi politik Emrus Sihombing pun secara tegas menyatakan, perilaku koruptif para pejabat daerah yang berasal dari dinasti harus segera dihentikan. Salahsatu cara yang mendesak adalah memotarium atau menghentikan sementara pencalonan kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2018.

”Meski mental korupsi adalah urusan individu,  tetapi dinasti politik lebih memberi ruang yang luas. Mengingat para keluarganya adalah orang-orang yang juga memiliki pengaruh di daerahnya. Saya pikir perlu dihentikan sementara buat pilkada nanti,” ucap Emrus kepada INDOPOS.

Emrus menambahkan, meski diatur dalam konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak memiliki dan dipilih, namun realitanya dinasti politik masih menjadi masalah. Bahkan cenderung mematikan munculnya generasi baru di pucuk pimpinan daerah.

”Perdebatan mengenai dinasti politik sebenarnya sudah lama. Selain berpeluang korupsi, hal yang paling mendasar adalah menghalangi majunya calon-calon yang baru yang mungkin lebih berkualitas, namun minim pendanaan untuk bersaing dengan para dinasti,” cetus pengajar di Universitas Pelita Harapan ini.

Lalu sampai kapan negeri ini siap untuk menjalankan dinasti politik tanpa diikuti praktik korupsi? Direktur eksekutif Emrus Corner ini menjelaskan, jika negeri ini sudah dewasa dalam berpolitik. ”Saya tak anti dinasti politik. Cuma kalau pendidikan demokrasi di negeri sudah bagus ya bisa saja. Toh di Amerika saja kan juga ada dinasti politik, dimana keluarga Bush menguasai Gedung Putih Amerika. Tapi mereka berkualitas, tidak seperti kebanyakan dinasti di negeri ini,” terangnya.

Ia menerangkan, di negeri ini, dinasti politik terkesan dipaksakan. Dimana istri atau anak-anaknya menjadi politisi dadakan. Bush dan anak-anaknya melakukan proses politik yang profesional dari bawah. Beda dengan di Indonesia yang muncul tiba-tiba. Karena itulah perlu pengkajian mendalam. Dinasti boleh melanjutkan tapi harus terlihat rekam jejaknya. Terutama yang melayani masyarakat dan negarawan atau selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tak berpikir ingin korupsi,” tandasnya.

Lalu, hal lainnya, lanjut Emrus, dirinya meminta pemerintah dan DPR serta partai politik juga harus mengurangi biaya kampanye yang tinggi, sehingga para peserta pilkada ataupun anggota DPR tak berfikir ingin balik modal setelah menjabat.

”Diantaranya kampanye tak perlu mengumpulkan massa. Tapi bisa lewat media sosial. Dan pastinya hilangkan mahar politik saat ingin nyalon sebagai calon dari parpol,” pungkasnya.

*) sumber : indopos

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi