DSCN2091-MK

MK Bolehkan Dinasti Politik, Mau Apalagi?

 

INDOPOS.CO.ID – Sistem dinasti politik harusnya bisa dihentikan pasca tertangkapnya Bupati Nganjuk, Taufiqurahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap untuk pembiayaan Pilkada istrinya, yang ingin maju menggantikan dirinya. Namun apa daya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan sistem politik yang kurang elok itu.

Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Uji materil dilakukan kepada Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945.

MK menyadari, dilegalkannya seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat membuat politik dinasti. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan. Lantaran ada UUD yang mengatur supaya tidak terjadi diskriminasi, apabila dipaksakan justru terjadi inkonsistusional.

”Pernah diatur dalam UU Pilkada bahwa dari dinasti dilarang mencalonkan diri, tapi dibatalkan oleh MK. Yam au apalagi?” kata Hetifah Syaifudin, anggota DPR asal pemilihan Kaltim, kepada INDOPOS, Jumat (26/10).

Kini, peluang untuk melarang praktik politik turun temurun ini menurut Hetifah, ada di partai politik (parpol) yang mengusung suami atau istri kepala daerah yang tengah menjabat.

”Saya kira untuk mengatasi praktik dinasti politik melalui parpol,” kata Hetifah.

Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (25/10) berkaitan dengan suap, diduga untuk mengisi sejumlah posisi atau jabatan antara lain Kepala Sekolah SMP, SMA, Kabag hingga Kadis. Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut yang bersangkutan harus memberikan uang kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang-uang setoran itupun diduga akan dipergunakan untuk modal bagi istri Taufiq, Ita Triwibawati, yang akan maju di Pilbup.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan, MK memperbolehkan adanya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, sehingga praktik politik kurang elok ini tak bisa dicegah lagi.

”Jadi apa yang mau direvisi dari UU Pilkada yang baru disahkan? Karena diperbolehkan oleh MK,” kata Almuzzammil Yusuf kepada INDOPOS.

Jika kemudian hari terjadi masalah hukum akibat dari dinasti politik ini, maka diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk penindakannya.

”Kalau memang masalah hukum ya diproses aja secara transparan oleh KPK sesuai dengan perbuatannya,” tandasnya.

Hal senada juga diucapkan anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi, bahwa dinasti politik tidak dilarang karena ada putusan MK yang membolehkan. ”Awalnya desain UU Pilkada melarang kerabat incumbent mencalonkan pilkada hingga jeda satu periode untuk menghindari dinasti politik. Tapi ketentuan tersebut dibatalkan MK. sehingga tidak bisa diatur lagi di UU pilkada,” terangnya.

Meski begitu, Wasekjen DPP PPP ini mengaku, kasus Nganjuk ini  memprihatinkan di tengah upaya negeri ini sedang menguatkan demokrasi dan otonomi daerah.

”Dan sebagai solusinya, maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat.  Peran KPK melakukan pencegahan juga harus maksimal,” tegasnya.

Sementara pakar komunikasi politik Emrus Sihombing pun secara tegas menyatakan, perilaku koruptif para pejabat daerah yang berasal dari dinasti harus segera dihentikan. Salahsatu cara yang mendesak adalah memotarium atau menghentikan sementara pencalonan kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2018.

”Meski mental korupsi adalah urusan individu,  tetapi dinasti politik lebih memberi ruang yang luas. Mengingat para keluarganya adalah orang-orang yang juga memiliki pengaruh di daerahnya. Saya pikir perlu dihentikan sementara buat pilkada nanti,” ucap Emrus kepada INDOPOS.

Emrus menambahkan, meski diatur dalam konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak memiliki dan dipilih, namun realitanya dinasti politik masih menjadi masalah. Bahkan cenderung mematikan munculnya generasi baru di pucuk pimpinan daerah.

”Perdebatan mengenai dinasti politik sebenarnya sudah lama. Selain berpeluang korupsi, hal yang paling mendasar adalah menghalangi majunya calon-calon yang baru yang mungkin lebih berkualitas, namun minim pendanaan untuk bersaing dengan para dinasti,” cetus pengajar di Universitas Pelita Harapan ini.

Lalu sampai kapan negeri ini siap untuk menjalankan dinasti politik tanpa diikuti praktik korupsi? Direktur eksekutif Emrus Corner ini menjelaskan, jika negeri ini sudah dewasa dalam berpolitik. ”Saya tak anti dinasti politik. Cuma kalau pendidikan demokrasi di negeri sudah bagus ya bisa saja. Toh di Amerika saja kan juga ada dinasti politik, dimana keluarga Bush menguasai Gedung Putih Amerika. Tapi mereka berkualitas, tidak seperti kebanyakan dinasti di negeri ini,” terangnya.

Ia menerangkan, di negeri ini, dinasti politik terkesan dipaksakan. Dimana istri atau anak-anaknya menjadi politisi dadakan. Bush dan anak-anaknya melakukan proses politik yang profesional dari bawah. Beda dengan di Indonesia yang muncul tiba-tiba. Karena itulah perlu pengkajian mendalam. Dinasti boleh melanjutkan tapi harus terlihat rekam jejaknya. Terutama yang melayani masyarakat dan negarawan atau selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tak berpikir ingin korupsi,” tandasnya.

Lalu, hal lainnya, lanjut Emrus, dirinya meminta pemerintah dan DPR serta partai politik juga harus mengurangi biaya kampanye yang tinggi, sehingga para peserta pilkada ataupun anggota DPR tak berfikir ingin balik modal setelah menjabat.

”Diantaranya kampanye tak perlu mengumpulkan massa. Tapi bisa lewat media sosial. Dan pastinya hilangkan mahar politik saat ingin nyalon sebagai calon dari parpol,” pungkasnya.

*) sumber : indopos

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi