Tv Parlemen Pemilu

Menuju Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum calon anggota legislatif (Pileg) dan presiden serta wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilakukan serentak.

Pemilu serentak sebetulnya sudah diwacanakan sejak 2014 lalu. Beberapa tokoh yang terdiri dari masyarakat sipil (sebagai pemohon) mengajukan gugatan UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar Pileg dan Pilpres dilangsungkan serentak. MK akhirnya mengabulkan gugatan pemohon pada Januari 2014.

MK berpandangan bahwa Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menilai Pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan serentak.

Akan tetapi, putusan MK saat itu tidak diberlakukan pada Pemilu 2014. Hakim MK berpendapat jika putusannya diterapkan, maka akan mengganggu persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tahapan Pemilu saat itu sudah berjalan. Oleh sebab itu, hakim MK menetapkan berlakukanya Pemilu serentak pada 2019.

Putusan MK terkait Pemilu serentak adalah untuk menguatkan sistem Presidensial. Selama ini Pilpres yang digelar setelah Pileg menghasilkan koalisi parpol yang rapuh, tidak kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan dalam 4 (empat) kali Pemilu sering mengalami pemerintahan yang “terbelah” (devided government). Dengan kata lain, pemenang Pemilu eksekutif tidak berbanding lurus dengan pemenang Pemilu legislatif, sehingga eksekutif tidak mendapat dukungan yang memadai dari legislatif. Pilpres dan Pileg serentak nantinya diharapkan melahirkan koalisi jangka panjang.

RUU Pemilu sudah masuk prolegnas tahun 2016 meski draf RUU masih ditangan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (sebagai wakil pemerintah dalam hal ini) sudah memberikan catatan isu strategis tentang RUU Pemilu. Komisi II DPR RI sudah menjadwalkan rapat dengan Kemendagri untuk membahasnya. Perbincangan isu strategis RUU Pemilu dilakukan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai forum-forum diskusi. Ini menunjukan antusiesme masyarakat sipil yang turut mengkaji UU Pemilu.

Pada Pemilu 2019 nanti, masyarakat akan mendapati kertas suara yang tentu saja berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemerintah dan DPR dituntut untuk sesegera mungkin membahas dan mensahkan UU Pemilu, serta menyosialisasikannya kepada masyarakat. Partai politik juga tidak boleh absen untuk memberikan edukasi politik menyongsong Pemilu 2019.

Kita berharap UU Pemilu dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan wakil-wakil rakyat, presiden serta wakil presiden yang mampu menjawab permasalahan bangsa. Ajang pesta demokrasi ini jangan dimaknai hanya dengan mencoblos calon, tetapi sebagai penentu arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi