Tv Parlemen Pemilu

Menuju Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum calon anggota legislatif (Pileg) dan presiden serta wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilakukan serentak.

Pemilu serentak sebetulnya sudah diwacanakan sejak 2014 lalu. Beberapa tokoh yang terdiri dari masyarakat sipil (sebagai pemohon) mengajukan gugatan UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar Pileg dan Pilpres dilangsungkan serentak. MK akhirnya mengabulkan gugatan pemohon pada Januari 2014.

MK berpandangan bahwa Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menilai Pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan serentak.

Akan tetapi, putusan MK saat itu tidak diberlakukan pada Pemilu 2014. Hakim MK berpendapat jika putusannya diterapkan, maka akan mengganggu persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tahapan Pemilu saat itu sudah berjalan. Oleh sebab itu, hakim MK menetapkan berlakukanya Pemilu serentak pada 2019.

Putusan MK terkait Pemilu serentak adalah untuk menguatkan sistem Presidensial. Selama ini Pilpres yang digelar setelah Pileg menghasilkan koalisi parpol yang rapuh, tidak kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan dalam 4 (empat) kali Pemilu sering mengalami pemerintahan yang “terbelah” (devided government). Dengan kata lain, pemenang Pemilu eksekutif tidak berbanding lurus dengan pemenang Pemilu legislatif, sehingga eksekutif tidak mendapat dukungan yang memadai dari legislatif. Pilpres dan Pileg serentak nantinya diharapkan melahirkan koalisi jangka panjang.

RUU Pemilu sudah masuk prolegnas tahun 2016 meski draf RUU masih ditangan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (sebagai wakil pemerintah dalam hal ini) sudah memberikan catatan isu strategis tentang RUU Pemilu. Komisi II DPR RI sudah menjadwalkan rapat dengan Kemendagri untuk membahasnya. Perbincangan isu strategis RUU Pemilu dilakukan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai forum-forum diskusi. Ini menunjukan antusiesme masyarakat sipil yang turut mengkaji UU Pemilu.

Pada Pemilu 2019 nanti, masyarakat akan mendapati kertas suara yang tentu saja berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemerintah dan DPR dituntut untuk sesegera mungkin membahas dan mensahkan UU Pemilu, serta menyosialisasikannya kepada masyarakat. Partai politik juga tidak boleh absen untuk memberikan edukasi politik menyongsong Pemilu 2019.

Kita berharap UU Pemilu dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan wakil-wakil rakyat, presiden serta wakil presiden yang mampu menjawab permasalahan bangsa. Ajang pesta demokrasi ini jangan dimaknai hanya dengan mencoblos calon, tetapi sebagai penentu arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi