Tv Parlemen Pemilu

Menuju Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum calon anggota legislatif (Pileg) dan presiden serta wakil presiden (Pilpres) 2019 mendatang akan berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilakukan serentak.

Pemilu serentak sebetulnya sudah diwacanakan sejak 2014 lalu. Beberapa tokoh yang terdiri dari masyarakat sipil (sebagai pemohon) mengajukan gugatan UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar Pileg dan Pilpres dilangsungkan serentak. MK akhirnya mengabulkan gugatan pemohon pada Januari 2014.

MK berpandangan bahwa Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan 2, Pasal 14 ayat 2, dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menilai Pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya dilaksanakan serentak.

Akan tetapi, putusan MK saat itu tidak diberlakukan pada Pemilu 2014. Hakim MK berpendapat jika putusannya diterapkan, maka akan mengganggu persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tahapan Pemilu saat itu sudah berjalan. Oleh sebab itu, hakim MK menetapkan berlakukanya Pemilu serentak pada 2019.

Putusan MK terkait Pemilu serentak adalah untuk menguatkan sistem Presidensial. Selama ini Pilpres yang digelar setelah Pileg menghasilkan koalisi parpol yang rapuh, tidak kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang dihasilkan dalam 4 (empat) kali Pemilu sering mengalami pemerintahan yang “terbelah” (devided government). Dengan kata lain, pemenang Pemilu eksekutif tidak berbanding lurus dengan pemenang Pemilu legislatif, sehingga eksekutif tidak mendapat dukungan yang memadai dari legislatif. Pilpres dan Pileg serentak nantinya diharapkan melahirkan koalisi jangka panjang.

RUU Pemilu sudah masuk prolegnas tahun 2016 meski draf RUU masih ditangan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (sebagai wakil pemerintah dalam hal ini) sudah memberikan catatan isu strategis tentang RUU Pemilu. Komisi II DPR RI sudah menjadwalkan rapat dengan Kemendagri untuk membahasnya. Perbincangan isu strategis RUU Pemilu dilakukan masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai forum-forum diskusi. Ini menunjukan antusiesme masyarakat sipil yang turut mengkaji UU Pemilu.

Pada Pemilu 2019 nanti, masyarakat akan mendapati kertas suara yang tentu saja berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemerintah dan DPR dituntut untuk sesegera mungkin membahas dan mensahkan UU Pemilu, serta menyosialisasikannya kepada masyarakat. Partai politik juga tidak boleh absen untuk memberikan edukasi politik menyongsong Pemilu 2019.

Kita berharap UU Pemilu dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan wakil-wakil rakyat, presiden serta wakil presiden yang mampu menjawab permasalahan bangsa. Ajang pesta demokrasi ini jangan dimaknai hanya dengan mencoblos calon, tetapi sebagai penentu arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

  2. Assalamu'alaikum wr. wb. Semoga Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT. Ibu, mohon maaf saya memberanikan diri menyapa lewat media ini. Saya Mohammad Yasin warga Prov. Kaltara (PNS PUTR Kab. Bulungan). Kalau Ibu berkenan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembangunan di Prov. Kaltara terutama dibidang Irigasi untuk menunjang program Delta Kayan Food Estate. Saya tunggu perkenan Ibu, untuk menyampaikannya. Tks. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Lihat semua aspirasi