DSCN1964-Permpuan

Masukan dari Aktivis Perempuan Masih Diabaikan

 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi perhatian Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Pernyataan ini disampaikanAnggota DPR Hetifah Sjaifudian dalam diskusi dengan tema “Implikasi UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Pileg 2019” yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (25/9/2017).

Mengawali diskusi, Hetifah yang merupakan salah satu anggota Pansus RUU Pemilu menyampaikan pengalamannya sebagai pembuat kebijakan. Ia merasakan sulitnya membuat pengaturan yang mendukung keterwakilan perempuan. Terhadap ketentuan pengaturan perempuan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Hetifah menilai tidak banyak perubahan.

“Berbagai masukan dari para aktivis perempuan masih diabaikan,” kata Politisi perempuan dari partai Golkar, Hetifah Sjaifudian.

Terkait dengan pencalegan, Hetifah mengemukakan bahwa penentuan nomor urut bagi caleg perempuan sangat penting. Menurutnya, nomor urut satu dan dua turut mendorong keterpilihan caleg.

“Nomor urut pertama bagi perempuan sangat penting bagi keterpilihan,” ujarnya.

Selain Hetifah, hadir pembicara lainnya Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI. Menurut Dewi salah satu kendala pencalegan perempuan adalah soal pendanaan. Dewi juga berpesan agar caleg perempuan jangan sampai melakukan pelanggaran seperti politik uang.

Sementara itu, Ketua Umum KPPI, Dwi Septiawati menjelaskan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan tidak cukup dengan mendorong perempuan maju sebagai caleg, tetapi juga perlu mengawal pemenangan.

*) sumber : netralnews

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi