Masyarakat Mahulu dan Malinau mensyukuri kucuran APBN-P

Mahulu dan Malinau Dapat Kucuran APBN-P Rp26 Miliar

SAMARINDA – Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan alokasikan dana Rp12 miliar ke Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) serta Rp14 miliar untuk Kabupaten Malinau.

Dana bersumber dari APBN Perubahan 2013 itu akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), belanja alat kesehatan, pembangunan infras-truktur jalan desa dan modal usaha.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Sekretaris Kementrian PDT, M Nurdin dan Anggota Komisi V DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian akhir pekan lalu di Gedung DPR RI.

Nurdin mengatakan, untuk Mahakam Hulu dari total anggaran Rp12 miliar itu dirinci untuk digunakan membangun PLTS senilai Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan di dua Puskesmas dan 10 Puskesdes serta dan Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Sedangkan di Malinau, dari total Rp14 miliar itu akan digunakan untuk membangun PLTS Rp8 miliar, Rp2 miliar untuk alat kesehatan, Rp2 miliar infrastruktur jalan desa dan Rp2 miliar untuk budidaya karet bagi untuk ekonomi masyarakat.

“Pembangunan PLTS di dua kabupaten itu dapat menerangi listrik 8 ribu Kepala Keluarga (KK). Di masing-masing kabupaten sebanyak 4.000 KK,” katanya.

Secara nasional, Nurdin menyebutkan terdapat 183 kabupaten termasuk kategori daerah tertinggal, 24 diantaranya di wilayah perbatasan dengan negara lain. Karena itu, pemerintah melakukan upaya tingkatkan infrastruktur di daerah tersebut.

Hal itu terbukti, dalam pidato Presiden tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang baru dibacakan akhir pekan lalu di DPR RI. Disampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 untuk daerah itu Rp16 triliun, terus meningkat dari Rp13,9 triliun pada 2013 menjadi Rp10,4 trilyun pada 2012. Selain itu, guru juga diprioritaskan bagi daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah tertinggal.”

“Ini upaya untuk wujudkan cita-cita kemerdekaan tercantum pada pembukaan UUD 1945, yakni majukan kesejahteraan umum dan cerdaskan bangsa,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Hetifah sangat bersyukur dengan adanya anggaran untuk peningkatan infrastruktur di dua kabupaten yang termasuk tertinggal tersebut.

“Alhamdulillah, komunikasi dan kerjasama selama ini dibangun Komisi V dan Kementerian PDT dapat menghasilkan sesuatu yang nyata bagi masyarakat,” kata Anggota Fraksi  Golkar DPR RI itu.

Ia katakan, kehadiran PLTS di desa-desa untuk dua kabupaten sangat penting menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan serta kegiatan ibadah, termasuk bantuan alat kesehatan Puskesmas di pedesaan.

Keberadaan Puskesmas di pedesaan sangat vital karena akses ke rumah sakit di ibukota kecamatan dan kabupaten tak begitu mulus dan jarak tempuh cukup jauh. Ia yakin, pembangunan infrastruktur jalan dan dana untuk budidaya karet akan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka.

“Saya berupaya daerah tertinggal di Kaltim, terutama berbatasan dengan Malaysia dapat APBN yang meningkat setiap tahun,” harapnya.

.

Sumber: Koran Kaltim, 21 Agustus 2013. http://www.korankaltim.com/mahulu-dan-malinau-dapat-kucuran-apbnp-rp26-miliar/

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi