Lima Tahun, RSBI Belum Berikan Pengaruh RSBI Mahal, DPR Panggil Mendiknas

JAKARTA – Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Mudjito Ak menerangkan, setelah lima tahun berjalan, pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk pendidikan dasar dan menengah belum memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan khusus jenjang pendidikan itu, maupun bagi peningkatan mutu pendidikan nasional umumnya. Hal itu disampaikan Mudjito dalam kesimpulan disertasi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah” yang disusun dan dipaparkannya, guna memperoleh gelar doktor, pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kemarin.

”Di samping itu, masih terdapat sejumlah masalah, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap mutu pendidikan (yang) belum berperan secara optimal. Peran tersebut baik yang bersifat legal formal maupun faktual,” jelas Mudjito.

Dijelaskan Mudjito, masalah aspek legal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan perundangan, adalah yang menjadi justifikasi terhadap teknis dan mekanisme pelaksanaan SBI di Indonesia. “Padahal, pemerintah telah menyiapkan segala perangkat untuk berhasilnya penyelenggaraan SBI. Karena tujuan penyelenggaraan SBI ini (adalah) untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus,” paparnya.

Soal lulusan yang berkelas nasional, lanjut Mudjito, secara jelas telah dirumuskan dalam UU No 20/2003 dan dijabarkan dalam PP 19/2005, serta lebih dirincikan dalam Permendiknas No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). “Meskipun secara formal belum dinamakan SBI, sebenarnya di Indonesia telah ada sejumlah sekolah yang merintis ke arah sekolah bertaraf internasional itu, mulai dari SD hingga SMA maupun SMK. Sekolah-sekolah tersebut siswanya berasal dari dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Mudjito pun menyimpulkan, pada umumnya hasil ujian nasional (UN) siswa SBI lebih unggul dibanding sekolah lain. Walaupun begitu, lanjut Mudjito, yang jelas bukan berarti bahwa SBI merupakan lisensi sekolah asing.

Sementara itu, DPR RI berencana akan memanggil Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) terkait mahalnya biaya pendidikan di sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi mengatakan, sebelum memanggil jajaran Kemendiknas, pihaknya terlebih dulu akan menggelar rapat internal di Komisi X, guna membahas mengenai masalah mahalnya biaya pendidikan di sekolah ini.

“Akan kami rapatkan dulu secara internal. Nanti akan kami rapatkan bersama dengan Kemendiknas, entah dalam minggu ini atau minggu depan,” jelasnya kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandaskan, RSBI memang dibolehkan untuk memungut biaya dari calon siswa. Akan tetapi, pengelola RSBI dipandang telah kebablasan, dengan menetapkan pungutan yang tinggi bagi siswa dari kalangan mampu. Dampaknya, siswa miskin pun kebanyakan (jadi) tersingkir, karena tidak mampu membayar sejumlah uang yang diinginkan sekolah.

Kemendiknas, terang Dedi pula, terlihat lepas tanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan RSBI, dengan berlindung kepada otonomi daerah. Padahal katanya, semua program pendidikan itu mustinya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Apalagi dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sudah jelas diamanatkan bahwa pemerintah mesti menjamin agar pendidikan dapat disentuh oleh semua lapisan masyarakat. “Harus ada pengawasan. Jika melanggar, cabut saja izinnya,” tegasnya.

Dedi menggarisbawahi bahwa hanya sekolah swasta yang dilegalkan memungut biaya mahal. Sedangkan RSBI sendiri, pada dasarnya masih terintegrasi dengan sekolah negeri. “Kalaupun memang sarana-prasarananya lebih bagus dari sekolah negeri, pungutan mahal pun tidak dibenarkan, karena subsidi dari pemerintah ke sekolah negeri masih mengalir,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, anggota Komisi X Hetifah, juga berkomentar senada soal perlunya pemanggilan Mendiknas terkait persoalan tersebut. Dirinya pun menyatakan, sebelum agenda rapat kerja pada Jumat (4/6) mendatang, akan ada rapat kerja dengan Kemdiknas yang mengagendakan pembahasan rencana kerja strategis Kemdiknas. “Namun (di situ) akan kita sisipkan mengenai isu-isu baru seperti RSBI ini,” jelasnya.

Politisi Golongan Karya (Golkar) itu, juga turut menambahkan bahwa biaya pendidikan di RSBI sudah sangat keterlaluan mahalnya. “Di Jakarta, untuk masuk SMA RSBI, membutuhkan biaya Rp 40 juta. Sedangkan untuk tingkat SMP mencapai belasan juta. Ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Hetifah. (cha/jpnn)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi