Lima Tahun, RSBI Belum Berikan Pengaruh RSBI Mahal, DPR Panggil Mendiknas

JAKARTA – Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Mudjito Ak menerangkan, setelah lima tahun berjalan, pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk pendidikan dasar dan menengah belum memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan khusus jenjang pendidikan itu, maupun bagi peningkatan mutu pendidikan nasional umumnya. Hal itu disampaikan Mudjito dalam kesimpulan disertasi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah” yang disusun dan dipaparkannya, guna memperoleh gelar doktor, pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kemarin.

”Di samping itu, masih terdapat sejumlah masalah, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap mutu pendidikan (yang) belum berperan secara optimal. Peran tersebut baik yang bersifat legal formal maupun faktual,” jelas Mudjito.

Dijelaskan Mudjito, masalah aspek legal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan perundangan, adalah yang menjadi justifikasi terhadap teknis dan mekanisme pelaksanaan SBI di Indonesia. “Padahal, pemerintah telah menyiapkan segala perangkat untuk berhasilnya penyelenggaraan SBI. Karena tujuan penyelenggaraan SBI ini (adalah) untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus,” paparnya.

Soal lulusan yang berkelas nasional, lanjut Mudjito, secara jelas telah dirumuskan dalam UU No 20/2003 dan dijabarkan dalam PP 19/2005, serta lebih dirincikan dalam Permendiknas No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). “Meskipun secara formal belum dinamakan SBI, sebenarnya di Indonesia telah ada sejumlah sekolah yang merintis ke arah sekolah bertaraf internasional itu, mulai dari SD hingga SMA maupun SMK. Sekolah-sekolah tersebut siswanya berasal dari dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Mudjito pun menyimpulkan, pada umumnya hasil ujian nasional (UN) siswa SBI lebih unggul dibanding sekolah lain. Walaupun begitu, lanjut Mudjito, yang jelas bukan berarti bahwa SBI merupakan lisensi sekolah asing.

Sementara itu, DPR RI berencana akan memanggil Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) terkait mahalnya biaya pendidikan di sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi mengatakan, sebelum memanggil jajaran Kemendiknas, pihaknya terlebih dulu akan menggelar rapat internal di Komisi X, guna membahas mengenai masalah mahalnya biaya pendidikan di sekolah ini.

“Akan kami rapatkan dulu secara internal. Nanti akan kami rapatkan bersama dengan Kemendiknas, entah dalam minggu ini atau minggu depan,” jelasnya kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandaskan, RSBI memang dibolehkan untuk memungut biaya dari calon siswa. Akan tetapi, pengelola RSBI dipandang telah kebablasan, dengan menetapkan pungutan yang tinggi bagi siswa dari kalangan mampu. Dampaknya, siswa miskin pun kebanyakan (jadi) tersingkir, karena tidak mampu membayar sejumlah uang yang diinginkan sekolah.

Kemendiknas, terang Dedi pula, terlihat lepas tanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan RSBI, dengan berlindung kepada otonomi daerah. Padahal katanya, semua program pendidikan itu mustinya dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Apalagi dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sudah jelas diamanatkan bahwa pemerintah mesti menjamin agar pendidikan dapat disentuh oleh semua lapisan masyarakat. “Harus ada pengawasan. Jika melanggar, cabut saja izinnya,” tegasnya.

Dedi menggarisbawahi bahwa hanya sekolah swasta yang dilegalkan memungut biaya mahal. Sedangkan RSBI sendiri, pada dasarnya masih terintegrasi dengan sekolah negeri. “Kalaupun memang sarana-prasarananya lebih bagus dari sekolah negeri, pungutan mahal pun tidak dibenarkan, karena subsidi dari pemerintah ke sekolah negeri masih mengalir,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, anggota Komisi X Hetifah, juga berkomentar senada soal perlunya pemanggilan Mendiknas terkait persoalan tersebut. Dirinya pun menyatakan, sebelum agenda rapat kerja pada Jumat (4/6) mendatang, akan ada rapat kerja dengan Kemdiknas yang mengagendakan pembahasan rencana kerja strategis Kemdiknas. “Namun (di situ) akan kita sisipkan mengenai isu-isu baru seperti RSBI ini,” jelasnya.

Politisi Golongan Karya (Golkar) itu, juga turut menambahkan bahwa biaya pendidikan di RSBI sudah sangat keterlaluan mahalnya. “Di Jakarta, untuk masuk SMA RSBI, membutuhkan biaya Rp 40 juta. Sedangkan untuk tingkat SMP mencapai belasan juta. Ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Hetifah. (cha/jpnn)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi