????????????????????????????????????

Laporan Kinerja DPR RI 2015-2016

 

Tahun Sidang 2015–2016 merupakan tahun sidang kedua bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014–2019. Dalam kurun waktu empat tahun ke depan, DPR akan selalu menyampaikan laporan kinerja tahunannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Selain itu Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI juga sebagai salah satu upaya DPR RI untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas.

Laporan Kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015–2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pada pelaksanaan fungsi legislasi, merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. sampai saat ini DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 16 (enam belas) Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, diantaranya RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran, tidak hanya secara kritis namun juga secara konstruktif, dan integratif atau terpadu yang mencakup semua sektor, dengan memberikan saran rekomendasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui rapat, pembentukan Tim, Pansus, atau Panja, dan kunjungan ke daerah. Adapun beberapa realisasi dari fungsi pengawasan adalah dibentuknya 46 (empat puluh enam) panja seperti Panja Gula dan panja PLN, 8 (delapan) Tim Pengawasan seperti Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dan DPR RI telah menggunakan hak angket dengan membentuk Pansus Pelindo II.

Selain itu dalam memperkuat fungsi pengawasan, DPR RI juga melakukan Pengangkatan Pejabat Publik yang tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan. Adapun DPR RI sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021, Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Periode 2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi fokus utama DPR, fungsi anggaran dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan politik anggaran yang bertumpu pada perencanaan. DPR memastikan rencana anggaran negara sesuai dengan RPJMN, dan terutama sesuai dengan Nawacita yang merupakan visi, misi Presiden termasuk sampai tahap evaluasi pelaksanaannya. Dalam Tahun Kedua (2015-2016) periode keanggotaan DPR 2014-2019, seluruh pembahasan APBN dalam 1 (satu) siklus anggaran Negara dapat diselesaikan DPR RI bersama Pemerintah, yakni: 1) Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016; 2) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014; 3) Pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016; 4) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017; 5)Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Perkiraan Realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya APBN Tahun Anggaran 2016; 6) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaraan 2015. Di samping itu, dalam proses pembahasan APBN, DPR melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, dan kunjungan kerja.

Ke depan, DPR senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan mekanisme kerja yang dilakukan pada setiap masa sidang, dan memaksimalkan kegiatan Anggota DPR pada masa reses. Dengan didukung peraturan perundangan-perundangan, Anggota DPR berkomitmen, dengan dukungan supporting system yang handal, DPR akan senantiasa melakukan kerja nyata melalui mekanisme demokrasi yang efektif untuk kesejahteraan rakyat sehingga kinerja DPR dapat diterima dengan baik pula oleh rakyat.

Berikut link laporan singkat yang bisa di download terkait Laporan Kinerja DPR RI 2015-2016

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi