????????????????????????????????????

Laporan Kinerja DPR RI 2015-2016

 

Tahun Sidang 2015–2016 merupakan tahun sidang kedua bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014–2019. Dalam kurun waktu empat tahun ke depan, DPR akan selalu menyampaikan laporan kinerja tahunannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Selain itu Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI juga sebagai salah satu upaya DPR RI untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas.

Laporan Kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015–2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pada pelaksanaan fungsi legislasi, merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. sampai saat ini DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 16 (enam belas) Rancangan Undang Undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, diantaranya RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran, tidak hanya secara kritis namun juga secara konstruktif, dan integratif atau terpadu yang mencakup semua sektor, dengan memberikan saran rekomendasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui rapat, pembentukan Tim, Pansus, atau Panja, dan kunjungan ke daerah. Adapun beberapa realisasi dari fungsi pengawasan adalah dibentuknya 46 (empat puluh enam) panja seperti Panja Gula dan panja PLN, 8 (delapan) Tim Pengawasan seperti Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, dan DPR RI telah menggunakan hak angket dengan membentuk Pansus Pelindo II.

Selain itu dalam memperkuat fungsi pengawasan, DPR RI juga melakukan Pengangkatan Pejabat Publik yang tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan. Adapun DPR RI sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021, Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Periode 2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi fokus utama DPR, fungsi anggaran dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan politik anggaran yang bertumpu pada perencanaan. DPR memastikan rencana anggaran negara sesuai dengan RPJMN, dan terutama sesuai dengan Nawacita yang merupakan visi, misi Presiden termasuk sampai tahap evaluasi pelaksanaannya. Dalam Tahun Kedua (2015-2016) periode keanggotaan DPR 2014-2019, seluruh pembahasan APBN dalam 1 (satu) siklus anggaran Negara dapat diselesaikan DPR RI bersama Pemerintah, yakni: 1) Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016; 2) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014; 3) Pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016; 4) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017; 5)Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Perkiraan Realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya APBN Tahun Anggaran 2016; 6) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaraan 2015. Di samping itu, dalam proses pembahasan APBN, DPR melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, dan kunjungan kerja.

Ke depan, DPR senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan mekanisme kerja yang dilakukan pada setiap masa sidang, dan memaksimalkan kegiatan Anggota DPR pada masa reses. Dengan didukung peraturan perundangan-perundangan, Anggota DPR berkomitmen, dengan dukungan supporting system yang handal, DPR akan senantiasa melakukan kerja nyata melalui mekanisme demokrasi yang efektif untuk kesejahteraan rakyat sehingga kinerja DPR dapat diterima dengan baik pula oleh rakyat.

Berikut link laporan singkat yang bisa di download terkait Laporan Kinerja DPR RI 2015-2016

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi