Dana Yayasan Melati Hanya Rp 83,1 Juta

Dana Yayasan Melati Hanya Rp 83,1 Juta

Dari total dana pembangunan dan pengembangan SMA 10 Samarinda, Yayasan Melati hanya menyerahkan bantuan Rp 83.073.000. Itupun hanya tambahan dana untuk pembangunan masjid di kompleks sekolah tersebut. Sementara Pemprov Kaltim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sudah menyerahkan dana sebesar Rp 66.580.358.001.

Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pendidikan Salam Manan, yang juga tim Program Kerja (Pokja) inventarisasi keuangan SMA 10. “Dana dari yayasan memang hanya untuk pembangunan masjid sebesar Rp 83.073.000,” jelasnya. Sementara dana dari APBD Kaltim katanya, lebih delapan kali lipat dari dana itu.

Dia menjelaskan, dana dari APBD Kaltim sebesar Rp 64.461.796.000. Rinciannya sebesar Rp 3.589.919.000 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim untuk proyek pembangunan dan pengembangan sekolah, sedangkan Rp 60.871.877.000 dikelola Yayasan Melati. “Dalam dana itu sudah termasuk pembangunan SMK Plus Melati sebesar Rp 22.730.877.000,” jelas Salam.

Sementara dana bantuan dari APBD Samarinda untuk gedung laboratorium pada 2003 katanya, belum diketahui. Pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait hal itu. “Selain dari APBD, sekolah ini juga mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 689.309.000 untuk pembangunan ruang kantor, perpustakaan dan Laboratorium IPA dan Bahasa yang dikerjakan DPU Kaltim.

Juga ada bantuan pihak swasta dengan total Rp 1.429.253.001 yang semua dikelola oleh Yayasan Melati. Dana bantuan ini berasal dari bantuan PT ITCI sebesar Rp 60.000.000, PT Pupuk Kaltim (PKT) di Jakarta Rp 25.000.000, bantuan HM Bob Hasan (kala itu bos Kalimanis Grup) Rp 1.000.000.000. Kemudian dari PKT Bontang sebesar Rp 175.000.000 dan PT Inhutani Rp 50.000.000 serta bunga bank Rp 36.180.000.

“Saat ini kejelasan pengelolaan asrama merupakan prioritas utama pemerintah. Karena proses pembelajaran akan dilaksanakan pada 12 Juli nanti. Jadi sebelum tanggal itu (12 Juli, Red.) sudah ada kejelasan pengelolaan asrama,” jelas Salam.

Ia mengimbau kepada para orangtua siswa dan siswa agar tetap tenang karena Dinas Pendidikan (Disdik), baik Samarinda maupun Kaltim, sudah menjamin proses pembelajaran. Begitu pula dengan aset sudah ditangani pemerintah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Musyahrim mengatakan, pihak terkait saat ini sudah bekerja. Mengenai perhitungan aset dia menyarankan agar bersabar. “Insya Allah semua jadi baik. Bukankah asrama oleh yayasan bisa dipergunakan, tapi memang ada aturan yang harus dipenuhi,” jelas Musyahrim.

Lanjutnya, mengenai aturan yang ditetapkan yayasan, pihaknya akan membicarakan dengan yayasan. Yang jelas pengelolaan asrama perlu biaya operasional, misalkan keamanan, listrik, dan air. “Nah itu yang perlu dibicarakan,” ujar Musyahrim. (Sumber: Katim Post Online, Rabu, 30 Juni 2010)