Dana Yayasan Melati Hanya Rp 83,1 Juta

Dari total dana pembangunan dan pengembangan SMA 10 Samarinda, Yayasan Melati hanya menyerahkan bantuan Rp 83.073.000. Itupun hanya tambahan dana untuk pembangunan masjid di kompleks sekolah tersebut. Sementara Pemprov Kaltim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sudah menyerahkan dana sebesar Rp 66.580.358.001.

Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Pendidikan Salam Manan, yang juga tim Program Kerja (Pokja) inventarisasi keuangan SMA 10. “Dana dari yayasan memang hanya untuk pembangunan masjid sebesar Rp 83.073.000,” jelasnya. Sementara dana dari APBD Kaltim katanya, lebih delapan kali lipat dari dana itu.

Dia menjelaskan, dana dari APBD Kaltim sebesar Rp 64.461.796.000. Rinciannya sebesar Rp 3.589.919.000 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim untuk proyek pembangunan dan pengembangan sekolah, sedangkan Rp 60.871.877.000 dikelola Yayasan Melati. “Dalam dana itu sudah termasuk pembangunan SMK Plus Melati sebesar Rp 22.730.877.000,” jelas Salam.

Sementara dana bantuan dari APBD Samarinda untuk gedung laboratorium pada 2003 katanya, belum diketahui. Pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait hal itu. “Selain dari APBD, sekolah ini juga mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 689.309.000 untuk pembangunan ruang kantor, perpustakaan dan Laboratorium IPA dan Bahasa yang dikerjakan DPU Kaltim.

Juga ada bantuan pihak swasta dengan total Rp 1.429.253.001 yang semua dikelola oleh Yayasan Melati. Dana bantuan ini berasal dari bantuan PT ITCI sebesar Rp 60.000.000, PT Pupuk Kaltim (PKT) di Jakarta Rp 25.000.000, bantuan HM Bob Hasan (kala itu bos Kalimanis Grup) Rp 1.000.000.000. Kemudian dari PKT Bontang sebesar Rp 175.000.000 dan PT Inhutani Rp 50.000.000 serta bunga bank Rp 36.180.000.

“Saat ini kejelasan pengelolaan asrama merupakan prioritas utama pemerintah. Karena proses pembelajaran akan dilaksanakan pada 12 Juli nanti. Jadi sebelum tanggal itu (12 Juli, Red.) sudah ada kejelasan pengelolaan asrama,” jelas Salam.

Ia mengimbau kepada para orangtua siswa dan siswa agar tetap tenang karena Dinas Pendidikan (Disdik), baik Samarinda maupun Kaltim, sudah menjamin proses pembelajaran. Begitu pula dengan aset sudah ditangani pemerintah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Musyahrim mengatakan, pihak terkait saat ini sudah bekerja. Mengenai perhitungan aset dia menyarankan agar bersabar. “Insya Allah semua jadi baik. Bukankah asrama oleh yayasan bisa dipergunakan, tapi memang ada aturan yang harus dipenuhi,” jelas Musyahrim.

Lanjutnya, mengenai aturan yang ditetapkan yayasan, pihaknya akan membicarakan dengan yayasan. Yang jelas pengelolaan asrama perlu biaya operasional, misalkan keamanan, listrik, dan air. “Nah itu yang perlu dibicarakan,” ujar Musyahrim. (Sumber: Katim Post Online, Rabu, 30 Juni 2010)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi