2013-10-audiensi-kukar-6

Kukar Bahas Infrastruktur dengan Komisi V DPR

JAKARTA (22/10) – Komisi V yang membidangi Infrastrukur dan Perhubungan DPR RI menerima 74 orang stakeholder penting kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa 22 Oktober 2013.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam itu dihadiri Pimpinan Komisi V Laurens Bahang Dama dan sejumlah anggota yakni Hetifah Sjaifudian, Lasarus, dan Yudi Widiana Adia. Adapun perwakilan dari Kutai Kartanegara terdiri dari jajaran perangkat daerah Kukar mulai dari Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan SKPD, DPRD, Sultan Kutai Kartanegara, Kapolres KuKar, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tengarong, Dandim, serta Camat.

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, pada kesempatan itu menjelaskan mengenai kondisi wilayahnya. Permasalahan khusus yang diangkat adalah rusaknya jalan nasional terutama ruas jalan simpang tiga Loa Janan menuju Tenggarong sepanjang 26,5 KM yang kondisinya berlubang, berlumpur, berdebu dan rusak berat.

Kerusakan infrastruktur menjadi ironi mengingat kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten terkaya, dimana setiap tahunnya menyetor Rp.150 Triliun ke Pemerintah Pusat. Sedangkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 ini mencapai Rp. 9,24 Triliun.

Jalan nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 163 Km namun yang paling prioritas untuk ditangani adalah jalan nasional sepanjang 26,5 Km ini.

Komisi V menyambut baik usulan ini dan akan berupaya untuk memperjuangkan agar pelebaran dan perbaikan ruas jalan Loa Janan-Tenggarong bisa tuntas di tahun depan.

“Akses jalan merupakan hal yang sangat penting, menghubungkan satu daerah ke daerah lain, sehingga pasti akan kita perjuangkan,” kata Ketua Komisi V Laurens.

Anggota Komisi V DPR RI dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian secara pribadi mengaku bangga dan haru melihat kesungguhan dan kekompakan stakeholder Kukar dan sekaligus optimistis bahwa pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang kongkrit. “Kami akan kawal agar usulan ini dapat terealisasikan, apalagi saat ini Komisi V juga sedang membahas RAPBN 2014. Mudah-mudahan keluhan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dicarikan solusinya segera, dan semua terealisasi nyata tahun 2014,” ujarnya.

Pada RAPBN 2014 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara telah diusulkan anggaran sebesar 167 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, serta pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan baru termasuk 40 miliar untuk pembangunan jembatan Loa Kulu.

Sebagai konsekuensi dari aspirasi yang disampaikan rombongan dari Kutai Kartanegara ini adalah perlu penambahan anggaran sebesar minimal 80 miliar rupiah. Menjadi tugas Komisi V untuk memenuhinya.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi