DSCN7745

Komisi II serap Aspirasi Masyarakat Kaltara Soal Daerah Otonomi Baru

 

JAKARTA – Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan daerah otonomi baru (DOB).

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan daerah persiapan DOB ditanggung oleh kabupaten induknya.

“Bagaimana persiapanya, bisa bapak sampaikan untuk meyakinkan kami. Kami akan mendukung sepenuhnya keinginan pembangunan Kaltara, waualupun saat ini masih moratorium. Tapi, dalam pembahasan dengan pemerintah Kaltara selalu diprioritaskan,” ungkap Fandi di Gedung Nusatara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fandi mengatakan, akan terus mendukung DOB. Pasalnya, dia menilai masalah DOB bukan  anggaran, tetapi daerah perbatasan yang harus dijaga.

Dia mengatakan, akan mencarikan solusi pemerintah membuka keran penetapan DOB. “DOB penting terutama di daerah perbatasan. Kalau Pak Jokowi belum mau membuka keran, tugas kita melobi pemeritah untuk membuka keran itu. Sebagai provinsi baru, Kaltara membawa harapan baru, kita akan memprjuangkan segala hal ini,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian yang mengatakan, Provinsi Kaltara adalah daerah perbatasan yang saat ini memiliki potenis yang sangat besar, namun belum sepenuhnya bisa diperhatikan.

“Kesulitan yang dialami itu, insya Allah akan bisa dipercepat pembangunan dan solusi bias ditemukan, jika diberikan kesempatan menjadi DOB. Aspirasi hari ini betul-betul serius. Pemerintah nampaknya belum bisa serius untuk bisa membuka keran pembentukan DOB,” katanya.

Politikus dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara ini, berharap aspirasi yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk secara selektif memberikan kesempaatan kepada daerah yang memang membutuhkan untuk bisa otonom.

Komisi II sebagai mitra Kemendagri, sambung Hetifah, saat ini sudah mendesak Presiden mengambil keputusan menyangkut desain besar otonomi daerah sekaligus memperhitungkan beberapa daerah strategis untuk menjadi daerah otonom sendiri.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyampaikan penghargaan kepada pimpinan Komisi II yang telah menerima aspirasi ini. Kaltara sebagai provisi baru dan anak bungsu Republik ini, harus diperlakukan khusus agar bisa mengejar ketinggalnya, apalagi ini provisi perbatasan.

Menurut dia, harus ada kebijakan politik dari pemerintah untuk mempercepat pembangunanya. “Tujuan DOB ini  adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman pulau terluar di negeri kita,” jelas Gubernur.

*) sumber : sindonews

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi