DSCN7745

Komisi II serap Aspirasi Masyarakat Kaltara Soal Daerah Otonomi Baru

 

JAKARTA – Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan daerah otonomi baru (DOB).

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan daerah persiapan DOB ditanggung oleh kabupaten induknya.

“Bagaimana persiapanya, bisa bapak sampaikan untuk meyakinkan kami. Kami akan mendukung sepenuhnya keinginan pembangunan Kaltara, waualupun saat ini masih moratorium. Tapi, dalam pembahasan dengan pemerintah Kaltara selalu diprioritaskan,” ungkap Fandi di Gedung Nusatara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fandi mengatakan, akan terus mendukung DOB. Pasalnya, dia menilai masalah DOB bukan  anggaran, tetapi daerah perbatasan yang harus dijaga.

Dia mengatakan, akan mencarikan solusi pemerintah membuka keran penetapan DOB. “DOB penting terutama di daerah perbatasan. Kalau Pak Jokowi belum mau membuka keran, tugas kita melobi pemeritah untuk membuka keran itu. Sebagai provinsi baru, Kaltara membawa harapan baru, kita akan memprjuangkan segala hal ini,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian yang mengatakan, Provinsi Kaltara adalah daerah perbatasan yang saat ini memiliki potenis yang sangat besar, namun belum sepenuhnya bisa diperhatikan.

“Kesulitan yang dialami itu, insya Allah akan bisa dipercepat pembangunan dan solusi bias ditemukan, jika diberikan kesempatan menjadi DOB. Aspirasi hari ini betul-betul serius. Pemerintah nampaknya belum bisa serius untuk bisa membuka keran pembentukan DOB,” katanya.

Politikus dari daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara ini, berharap aspirasi yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk secara selektif memberikan kesempaatan kepada daerah yang memang membutuhkan untuk bisa otonom.

Komisi II sebagai mitra Kemendagri, sambung Hetifah, saat ini sudah mendesak Presiden mengambil keputusan menyangkut desain besar otonomi daerah sekaligus memperhitungkan beberapa daerah strategis untuk menjadi daerah otonom sendiri.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyampaikan penghargaan kepada pimpinan Komisi II yang telah menerima aspirasi ini. Kaltara sebagai provisi baru dan anak bungsu Republik ini, harus diperlakukan khusus agar bisa mengejar ketinggalnya, apalagi ini provisi perbatasan.

Menurut dia, harus ada kebijakan politik dari pemerintah untuk mempercepat pembangunanya. “Tujuan DOB ini  adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman pulau terluar di negeri kita,” jelas Gubernur.

*) sumber : sindonews

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu..tolong kami para guru honorer ptt SMA Negeri se Kal-Tim d bawah propinsi, upah kami hanya 1,3 jt jauh d bwh UMP 2,5 jt..dan kesejahteraan kami d bwh guru2 TK d daerah..tolong kami bu..

  2. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  3. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

Lihat semua aspirasi