4753

Kita Tidak Ingin Otonomi Khusus, Tapi Pusat Harus Adil

 

SAMARINDA – Kaltim mendapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Kunjungan komisi yang membidangi urusan dalam negeri termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) langsung diterima Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak didampingi sejumlah pejabat teras Pemprov Kaltim.

Sejumlah kepala daerah hadir diantaranya Bupati Kutai Timur Ismunandar, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail, Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Walikota Bontang Basri Rase. Tampak hadir pula Sekda Kukar M Marli dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim, termasuk Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah dan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Kunjungan Komisi II DPR RI dipimpin Muzzammil Yusuf. Turut hadir pula Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar asal Kaltim Hetifah. Pertemuan berlangsung di Pendopo Lamin Etam Kaltim, Selasa (31/10/2017).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Awang Faroek menyampaikan berbagai progres pembangunan di Kaltim, mulai pembangunan jalan tol, Bandara APT Pranoto (Bandara Samarinda Baru) hingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan baik. Kondusifitas daerah juga berjalan semakin baik. Termasuk adanya usulan agar Kaltim menjadi ibukota negara. Pemprov Kaltim menyambut baik usulan tersebut.

“Semoga apa yang menjadi program pembangunan Pemprov Kaltim dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Termasuk adanya aspirasi masyarakat tentang revisi UU terkait perimbangan keuangan daerah,” kata Awang sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman kaltimprov.go.id, Rabu (01/11/2017).

Dia mengatakann, Kaltim terus berupaya membangun. Namun demikian karena kondisi keuangan yang kurang stabil membuat daerah harus berpikir keras dalam berjuang menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Meski demikian, masih terbuka harapan dari perjuangan sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) yang menuntut revisi UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perjuangan ini diharapkan Gubernur dapat didukung Komisi II. Revisi ini tentu akan sangat membantu bertambahnya keuangan daerah untuk pembangunan.

“Kita tidak ingin otonomi khusus seperti Papua maupun Aceh. Walaupun kita juga didukung dengan kondisi sumber daya alam yang melimpah. Tetapi, kami ingin adanya keadilan dalam pengembalian keuangan tersebut ke daerah,” tegas Awang.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah merespon baik aspirasi Kaltim. Komisi II mengaku siap memfasilitasi aspirasi tersebut agar pusat, khususnya DPR RI dapat mendukung revisi tersebut, sehingga ada keadilan pusat terhadap keuangan daerah.

“Perimbangan keuangan ini sangat penting diusulkan ke pusat. Karena itu, perlu rumusan-rumusan strategis melibatkan berbagai pihak agar ketika Pemprov Kaltim bersama tokoh masyarakat ke DPR RI dapat diterima dengan baik dan Komisi II siap memfasilitasi pertemuan tersebut,” kata Hetifah.

Hetifah menyatakan perimbangan keuangan merupakan bagian dari Komisi XI bidang keuangan dan badan anggaran. Karena itu, kepentingan Kaltim sangat kuat ada di komisi tersebut.  Komisi II siap membantu Kaltim sebelum Pemprov dan tokoh masyarakat bertemu Komisi XI DPR RI dengan cara melakukan komunikasi lintas Komisi DPR RI.

“Kita harapkan dengan adanya dukungan berbagai lintas komisi di DPR RI ada titik terang dalam perimbangan keuangan yang selama ini terkesan lambat. Semoga Komisi II termotivasi mendukung aspirasi ini,” harap Hetifah.

*) sumber : beraunews

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi