Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang

Jakarta, Kompas – Masalah perumahan rakyat semakin kritis. Indonesia Property Watch meminta pemerintah dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi pembiayaan rumah rakyat bersubsidi sehingga akses masyarakat menengah ke bawah untuk penyerapan rumah tidak terhenti.

”DPR dan pemerintah tidak mengerti bagaimana mendesaknya kebutuhan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (31/1). Sejak Januari 2012, penyaluran kredit rumah subsidi dalam FLPP perumahan terhenti.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kemarin, sejumlah anggota Komisi V DPR mendesak pemerintah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional penyaluran kredit rumah subsidi tuntas paling lambat akhir Februari 2012.

Pemerintah, kata Djan Faridz, masih bernegosiasi dengan perbankan untuk penurunan suku bunga kredit rumah subsidi dari 8,15-9,95 persen dengan jangka waktu (tenor) 15 tahun menjadi pada kisaran 6-7 persen. Saat ini terdapat empat bank badan usaha milik negara yang sedang dalam tahap negosiasi perjanjian kerja sama operasional
FLPP, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. BNI sanggup menyalurkan kredit rumah subsidi dengan suku bunga 6,35 persen dan BRI 7,12 persen. BTN bertahan pada suku bunga 8,22 persen. Djan Faridz mengakui, BTN selama ini terhitung paling agresif dalam penyaluran FLPP. Bank lain yang telah menandatangani kontrak penyaluran FLPP cenderung tidak aktif. Namun, BTN dinilai manja karena hingga kini belum mau menurunkan suku bunga pada kisaran 6-7 persen.
”Bank lain menyatakan sanggup dengan komitmen penyaluran 200.000 unit. Dengan BTN atau tidak dengan BTN, penurunan suku bunga tetap jalan,” ujar Djan Faridz. Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengemukakan, Komisi V DPR akan memanggil direksi BTN untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan penurunan suku bunga kredit FLPP.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, mengemukakan, ”Kalau BTN tidak bersedia menurunkan suku bunga, lupakan saja BTN. BRI saja sanggup 7,12 persen dan BNI sanggup 6,3 persen.” Kebijakan penurunan suku bunga kredit rumah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebesar 10 persen.
Penurunan porsi dana penyertaan pemerintah dan perbankan yang semula 62:38 persen menjadi 50:50 persen juga akan memperbanyak penyaluran FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni dari 177.800 unit menjadi 219.000 unit tahun ini.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan, penundaan FLPP yang terlalu lama akan menimbulkan kerugian, tidak saja pengembang berhenti, tetapi juga konsumen mengalami kerugian dari kebijakan ini. “Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang,” tegas Hetifah, politisi dari Kalimantan Timur ini.
Menanggapi hal itu, Djan Faridz mengemukakan, penundaan satu bulan tidak akan merugikan rakyat. (LKT)

Sumber: Kompas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi