Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang

Jakarta, Kompas – Masalah perumahan rakyat semakin kritis. Indonesia Property Watch meminta pemerintah dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi pembiayaan rumah rakyat bersubsidi sehingga akses masyarakat menengah ke bawah untuk penyerapan rumah tidak terhenti.

”DPR dan pemerintah tidak mengerti bagaimana mendesaknya kebutuhan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa (31/1). Sejak Januari 2012, penyaluran kredit rumah subsidi dalam FLPP perumahan terhenti.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kemarin, sejumlah anggota Komisi V DPR mendesak pemerintah menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional penyaluran kredit rumah subsidi tuntas paling lambat akhir Februari 2012.

Pemerintah, kata Djan Faridz, masih bernegosiasi dengan perbankan untuk penurunan suku bunga kredit rumah subsidi dari 8,15-9,95 persen dengan jangka waktu (tenor) 15 tahun menjadi pada kisaran 6-7 persen. Saat ini terdapat empat bank badan usaha milik negara yang sedang dalam tahap negosiasi perjanjian kerja sama operasional
FLPP, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. BNI sanggup menyalurkan kredit rumah subsidi dengan suku bunga 6,35 persen dan BRI 7,12 persen. BTN bertahan pada suku bunga 8,22 persen. Djan Faridz mengakui, BTN selama ini terhitung paling agresif dalam penyaluran FLPP. Bank lain yang telah menandatangani kontrak penyaluran FLPP cenderung tidak aktif. Namun, BTN dinilai manja karena hingga kini belum mau menurunkan suku bunga pada kisaran 6-7 persen.
”Bank lain menyatakan sanggup dengan komitmen penyaluran 200.000 unit. Dengan BTN atau tidak dengan BTN, penurunan suku bunga tetap jalan,” ujar Djan Faridz. Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengemukakan, Komisi V DPR akan memanggil direksi BTN untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan penurunan suku bunga kredit FLPP.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, mengemukakan, ”Kalau BTN tidak bersedia menurunkan suku bunga, lupakan saja BTN. BRI saja sanggup 7,12 persen dan BNI sanggup 6,3 persen.” Kebijakan penurunan suku bunga kredit rumah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebesar 10 persen.
Penurunan porsi dana penyertaan pemerintah dan perbankan yang semula 62:38 persen menjadi 50:50 persen juga akan memperbanyak penyaluran FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yakni dari 177.800 unit menjadi 219.000 unit tahun ini.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengemukakan, penundaan FLPP yang terlalu lama akan menimbulkan kerugian, tidak saja pengembang berhenti, tetapi juga konsumen mengalami kerugian dari kebijakan ini. “Kemenpera Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat dan Pengembang,” tegas Hetifah, politisi dari Kalimantan Timur ini.
Menanggapi hal itu, Djan Faridz mengemukakan, penundaan satu bulan tidak akan merugikan rakyat. (LKT)

Sumber: Kompas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi