Kemendiknas Dinilai Main Hakim Sendiri, Likuidasi Ditjen PMTK

Kemendiknas Dinilai Main Hakim Sendiri
Jumat, 14 Mei 2010
Likuidasi Ditjen PMTK
JAKARTA – Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) beberapa waktu lalu masih mengundang kontra dari sejumlah kalangan. Kemendiknas dinilai tertutup dan arogan dalam mengambil keputusan, mengingat proses likuidasi ditjen tersebut tidak melibatkan stakeholder penting dan mitra untuk diajak dialog, seperti guru dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pernyataan tersebut dengan keras disuarakan oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Sulistyo, di Jakarta, Kamis (13/5). Menurutnya, PGRI sama sekali tidak diajak berdialog soal pembubaran ditjen yang 2005 lalu dibentuk khusus untuk mengurus persoalan guru dan tenaga kependidikan lainnya oleh Kemendiknas.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menambahkan PGRI juga pernah mengirim surat untuk mempertanyakan rencana likuidasi Ditjen PMPTK kepada Kemendiknas, namun tidak mendapat jawaban. “Berkirim surat juga tidak dijawab, kami melihat beliau sangat tertutup terhadap masalah ini,” ujar wakil rakyat asal Jawa Tengah itu. Hal senada disampaikan Hetifah Sjaifudin Siswanda, anggota Komisi X DPR.

Bahkan Hetifah mengaku DPR baru mengetahui pembubaran Ditjen PMPTK setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang pembubaran ditjen tersebut. Hetifah mengatakan Kemendiknas memang memiliki hak untuk melakukan kebijakan internal di tubuh kementeriannya.

Namun, menurutnya, akan lebih arif jika Kemendiknas juga tidak arogan dengan mengambil keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak luar yang secara erat terkait dan bermitra. “Bahkan stakeholder terpenting yang jelas terkait dengan pembubaran tersebut, seperti PGRI dan organisasi guru lainnya, tidak dilibatkan. Seharusnya ini bagian dari akuntabilitas kementerian,” terangnya.

Unjuk Rasa Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemendiknas, menolak dihapusnya Ditjen PMPTK.

Dalam tuntutannya, para guru tersebut menilai restrukturisasi di tubuh Kemendiknas itu memarginalkan kepentingan guru dan tenaga kependidikan untuk kembali pada situasi sebelum lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Perwakilan pengunjuk rasa dari PGRI kemudian diterima Wamendiknas Fasli Jalal.

Dalam dialog, Fasli mengatakan tidak ada sedikit pun niat penghapusan Ditjen PMPTK untuk mengurangi perhatian terhadap permasalahan guru. Justru, menurutnya, guru akan ditangani langsung oleh dua direktorat, yakni Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. Sebelumnya, Kemendiknas, dalam rangka melakukan reformasi birokrasi, menghapus keberadaan Ditjen PMPTK dari struktur kementerian.

Namun, fungsi ditjen tersebut dilebur ke dua ditjen lainnya, yakni Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. Dalam waktu yang bersamaan, Kemendiknas juga memecah Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. cit/N-1
Source : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=52171

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi