DSCN9407

Kejar Ketertinggalan di Perbatasan

 

PROKAL.CO, JAKARTA – Merdeka bukan hanya sebuah slogan. Namun, akan lebih baik lagi jika bangsa ini dapat mengejar segala ketertinggalan, terutama pada kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Utara (Kaltara).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Kalimantan Timur dan Kaltara (Kaltimra), Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP mengatakan, kemerdekaan ialah mengejar ketertinggalan seperti wilayah perbatasan yang harus mengejar bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur pedesaan dan ketertinggalan perempuan dalam dunia perpolitikan.

Dikatakan Hetifah, dalam pidato Presiden yang dilaksanakan pada sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menegaskan pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memacu pada pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan desa.

“Jadi, pemerintah yang bertekad, tentu akan membuat warga yang berada di perbatasan merasa bangga karena sudah membangun kawasan perbatasan di Indonesia,” katanya.

Terkait hal tersebut, dia menegaskan, pembangunan pada daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada pembangunan gerbang pos lintas batas saja, namun juga lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Dia memastikan, jika Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan terus mendukung komitmen pemerintah untuk membangun daerah dan pembangunan infrastuktur, yakni dengan melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan desa.

Saat ini sudah dibangun 38 bandara perintis dan 14 pelabuhan di kawasan perbatasan Indonesia. Sementara itu, infrastuktur juga diperlukan untuk menghidupkan roda perekonomian, serta perbaikan fasilitas pelayanan publik di perbatasan akan terus diperbaiki.

Untuk diketahui, jumlah transfer ke daerah dan desa sangat besar. Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat jumlah anggaran yang ditransfer oleh pusat kepada daerah dan desa sebanyak Rp 761,0 triliun, yang terdiri dari Rp 701,0 triliun untuk daerah dan Rp 60 triliun.

Terkait hal tersebut, pada 2016 lalu, sudah terbentuk 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 82 pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 41 Kabupaten, pembangunan transportasi antardesa sepanjang 112 KM di 11 Kabupaten, dan peningkatan kapasitas aparatur desa di 84 daerah.

Sementara itu, untuk pembangunan desa di 2017 ini, Hetifah menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, sudah memiliki beberapa pencapaian seperti penyaluran dana desa tahap I, sebesar Rp 36 Triliun, dengan pendamping desa sebanyak 40.142 orang, 18.446 BUMDES yang terbentuk, serta pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa.

Berkenaan hal tersebut, dengan penggunaan dana transfer ke daerah dan desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui komisi II akan membahas hal tersebut bersama dengan mitra kerja, yakni dengan mengaitkan Kementerian Desa, Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk itu, Ia mengharapkan agar pemberian dana pemerintah tersebut, tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, namun juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Tapi ingat, kami juga di DPR RI yang akan turut mengawasi penggunaan (anggarannya, Red),” pungkasnya.

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi