DSCN9407

Kejar Ketertinggalan di Perbatasan

 

PROKAL.CO, JAKARTA – Merdeka bukan hanya sebuah slogan. Namun, akan lebih baik lagi jika bangsa ini dapat mengejar segala ketertinggalan, terutama pada kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Utara (Kaltara).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Kalimantan Timur dan Kaltara (Kaltimra), Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP mengatakan, kemerdekaan ialah mengejar ketertinggalan seperti wilayah perbatasan yang harus mengejar bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur pedesaan dan ketertinggalan perempuan dalam dunia perpolitikan.

Dikatakan Hetifah, dalam pidato Presiden yang dilaksanakan pada sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menegaskan pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memacu pada pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan desa.

“Jadi, pemerintah yang bertekad, tentu akan membuat warga yang berada di perbatasan merasa bangga karena sudah membangun kawasan perbatasan di Indonesia,” katanya.

Terkait hal tersebut, dia menegaskan, pembangunan pada daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada pembangunan gerbang pos lintas batas saja, namun juga lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Dia memastikan, jika Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan terus mendukung komitmen pemerintah untuk membangun daerah dan pembangunan infrastuktur, yakni dengan melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan desa.

Saat ini sudah dibangun 38 bandara perintis dan 14 pelabuhan di kawasan perbatasan Indonesia. Sementara itu, infrastuktur juga diperlukan untuk menghidupkan roda perekonomian, serta perbaikan fasilitas pelayanan publik di perbatasan akan terus diperbaiki.

Untuk diketahui, jumlah transfer ke daerah dan desa sangat besar. Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat jumlah anggaran yang ditransfer oleh pusat kepada daerah dan desa sebanyak Rp 761,0 triliun, yang terdiri dari Rp 701,0 triliun untuk daerah dan Rp 60 triliun.

Terkait hal tersebut, pada 2016 lalu, sudah terbentuk 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 82 pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 41 Kabupaten, pembangunan transportasi antardesa sepanjang 112 KM di 11 Kabupaten, dan peningkatan kapasitas aparatur desa di 84 daerah.

Sementara itu, untuk pembangunan desa di 2017 ini, Hetifah menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, sudah memiliki beberapa pencapaian seperti penyaluran dana desa tahap I, sebesar Rp 36 Triliun, dengan pendamping desa sebanyak 40.142 orang, 18.446 BUMDES yang terbentuk, serta pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa.

Berkenaan hal tersebut, dengan penggunaan dana transfer ke daerah dan desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui komisi II akan membahas hal tersebut bersama dengan mitra kerja, yakni dengan mengaitkan Kementerian Desa, Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk itu, Ia mengharapkan agar pemberian dana pemerintah tersebut, tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, namun juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Tapi ingat, kami juga di DPR RI yang akan turut mengawasi penggunaan (anggarannya, Red),” pungkasnya.

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  2. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi