DSCN9407

Kejar Ketertinggalan di Perbatasan

 

PROKAL.CO, JAKARTA – Merdeka bukan hanya sebuah slogan. Namun, akan lebih baik lagi jika bangsa ini dapat mengejar segala ketertinggalan, terutama pada kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Utara (Kaltara).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Kalimantan Timur dan Kaltara (Kaltimra), Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP mengatakan, kemerdekaan ialah mengejar ketertinggalan seperti wilayah perbatasan yang harus mengejar bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur pedesaan dan ketertinggalan perempuan dalam dunia perpolitikan.

Dikatakan Hetifah, dalam pidato Presiden yang dilaksanakan pada sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menegaskan pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memacu pada pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan desa.

“Jadi, pemerintah yang bertekad, tentu akan membuat warga yang berada di perbatasan merasa bangga karena sudah membangun kawasan perbatasan di Indonesia,” katanya.

Terkait hal tersebut, dia menegaskan, pembangunan pada daerah perbatasan hendaknya tidak berhenti pada pembangunan gerbang pos lintas batas saja, namun juga lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Dia memastikan, jika Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan terus mendukung komitmen pemerintah untuk membangun daerah dan pembangunan infrastuktur, yakni dengan melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan desa.

Saat ini sudah dibangun 38 bandara perintis dan 14 pelabuhan di kawasan perbatasan Indonesia. Sementara itu, infrastuktur juga diperlukan untuk menghidupkan roda perekonomian, serta perbaikan fasilitas pelayanan publik di perbatasan akan terus diperbaiki.

Untuk diketahui, jumlah transfer ke daerah dan desa sangat besar. Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat jumlah anggaran yang ditransfer oleh pusat kepada daerah dan desa sebanyak Rp 761,0 triliun, yang terdiri dari Rp 701,0 triliun untuk daerah dan Rp 60 triliun.

Terkait hal tersebut, pada 2016 lalu, sudah terbentuk 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 82 pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 41 Kabupaten, pembangunan transportasi antardesa sepanjang 112 KM di 11 Kabupaten, dan peningkatan kapasitas aparatur desa di 84 daerah.

Sementara itu, untuk pembangunan desa di 2017 ini, Hetifah menjelaskan, hingga pertengahan tahun ini, sudah memiliki beberapa pencapaian seperti penyaluran dana desa tahap I, sebesar Rp 36 Triliun, dengan pendamping desa sebanyak 40.142 orang, 18.446 BUMDES yang terbentuk, serta pelaksanaan tata kelola keuangan yang transparan di 29.556 desa.

Berkenaan hal tersebut, dengan penggunaan dana transfer ke daerah dan desa yang jumlahnya cukup besar dan rentan diselewengkan, Hetifah melalui komisi II akan membahas hal tersebut bersama dengan mitra kerja, yakni dengan mengaitkan Kementerian Desa, Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk itu, Ia mengharapkan agar pemberian dana pemerintah tersebut, tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, namun juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Tapi ingat, kami juga di DPR RI yang akan turut mengawasi penggunaan (anggarannya, Red),” pungkasnya.

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi