Bersama masyarakat Kec. Sembakung

Hetifah: Warga Perbatasan Tuntut Kesejahteraan

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Ketertinggalan pembangunan dalam segala bidang di daerah perbatasan menjadi perhatian Hetifah Sjafudian. Anggota DPR RI ini dengan tegas meminta Pemerintah untuk peduli terhadap berbagai persoalan di daerah perbatasan, antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa negara Malaysia mengklaim beberapa desa di Provinsi Kaltara sebagai bagian negaranya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Hetifah dengan lantang menantang Mendagri yang juga sebagai Kepala Badan Pengelola Pembangunan Perbatasan (BNPP) untuk meninjau secara langsung kondisi di daerah perbatasan.

“Saya tantang Pak Menteri (Tjahjo Kumolo –red) atau staf bapak untuk melihat langsung kondisi di perbatasan sana”, tegas Hetifah, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara itu dalam keterangan tertulis, Jumat (12/8/2016).

Ibarat “Gayung Bersambut”, permintaan Hetifah agar Pemerintah segera meninjau ke daerah perbatasan disambut dengan rencana BNPP dan beberapa perwakilan lintas kementerian berkunjung di daerah paling utara (Provinsi Kaltara) Indonesia itu.

Pagi hari pada 2 Agustus 2016, rombongan BNPP, perwakilan Kementerian/Lembaga dan Komisi II DPR RI bertolak dari Jakarta menuju Kaltara. Satu misi mulia yang diemban, meninjau daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Kunjungan ini bukan semata untuk menjawab isu pencaplokan wilayah oleh negera jiran Malaysia, tetapi bukti komitmen Pemerintah dan DPR untuk membangun daerah perbatasan.

Pemerintah bertekad mendorong pembangunan daerah dan desa (termasuk daerah perbatasan) sebagaimana tertera dalam Perpres No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Demikian pula DPR RI, telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Tim ini telah disahkan pada 28 Juli 2016.

Setelah menempuh perjalanan dari Kota Tarakan selama berjam-jam, rombongan akhirnya tiba di Lumbis Ogong, sebuah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Rombongan tersebut disambut dengan penuh antusias warga, yang menggelar Tarian Lalatip.

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kecamatan terluar Indonesia dengan luas 3.357,01 kilometer, terdiri dari 49 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 8.835 orang. Untuk sampai di Kecamatan ini pendatang hanya bisa menggunakan perahu (long boat) , melalui transportasi sungai, dengan riam-riam ganas sepanjang perjalanan.

Rombongan Pemerintah dan DPR RI kemudian menuju Desa Sumantipal. Tiba di Sumantipal, rombongan “dicurhati” oleh Kepala Desa Sumantipal, Bapak Busiau yang mengeluhkan kondisi warganya.

“Berilah pagar kehidupan kami di perbatasan, bukan pagar-pagar beton, kayu atau besi, tetapi pagar-pagar kesejahteraan kehidupan, yaitu tersedianya sarana infrastruktur yang layak, pertanian, transportasi, pendidikan, perkebunan hingga pasar-pasar untuk memperlancar perekonomian kami sehari-hari,” keluh Busiau.

Busiau mengatakan walau telah merdeka 71 tahun lalu, tetapi mengapa negara tidak mampu menyelesaikan masalah kehidupan warga di perbatasan Kaltara-Malaysia. Ia menambahkan, bahwa Kaltara yang merupakan daerah perbatasan seharusnya menjadi garda terdepan yang menampilkan wajah kemakmuran Indonesia.

Desa Sumantipal termasuk satu dari beberapa desa yang masuk wilayah OBP (Outstanding Boundary Problem), yaitu desa yang diklaim Malaysia. Warga setempat tidak menampik godaan untuk “eksodus” menjadi warga negara Malaysia. Hal ini dirasakan oleh warga perbatasan di areal OBP seperti, Sinapad, Patok B2700, B3100 Kecamatan Lumbis Ogong.

Disela-sela kunjungan ke Lumbis Ogong tersebut, Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara menyaksikan betapa memprihatinkannya fasilitas pendidikan. Lumbis Ogong hanya memiliki 10 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, mereka harus keluar daerah.

“Rasa sedih dan prihatin saya tak terbendung menyaksikan secara langsung perjuangan warga perbatasan ini. Sarana dan prasarana sekolah sangat minim. Para siswa SD harus bersekolah tanpa menggunakan buku pelajaran karena bencana banjir besar di tahun 2014 yang menenggelamkan buku pelajaran mereka”, kata Hetifah.

Selain melihat fasilitas pendidikan, Hetifah juga mendapati  fasilitas kesehatan yang minim. “Disana hanya ada satu puskesmas yang tidak dilengkapi fasilitas rawat inap, dan hanya ada dua dokter”, tambah Hetifah.

Untuk mengurangi kesenjangan kehidupan warga, beberapa tokoh masyarakat bergabung untuk memekarkan daerah, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dari Kabupaten Nunukan. Tujuan utama mereka adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Hetifah berharap pemekaran daerah yang sedang dalam tahap pembahasan di Pemerintah Pusat dan DPR RI ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dan mengurangi ketimpangan. Tidak kalah penting akan menyelamatkan wilayah perbatasan NKRI.(ris)

*) sumber : www.teropongsenayan.com/46347-hetifah-warga-perbatasan-tuntut-kesejahteraan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi