DPR RI Komisi 2

Hetifah: Mandatory Spending untuk Capai Target Pembangunan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi membahas tantangan APBN 2016 dan pengelolaan Mandatory Spending yang semakin membengkak Rabu (10/2). Hadir dalam kesempatan tersebut  Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina dan Enny Sri Hartati, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF).

 

Dalam acara tersebut, kedua narasumber mamaparkan bahwa di tahun 2016 Indonesia masih banyak menghadapi tantangan ekonomi. “Tantangan ekonomi Indonesia tahun 2016, antara lain disebabkan karena perlambatan ekonomi global, Pertumbuhan ekonomi masih melambat, kualitas pertumbuhan ekonomi menurun, daya beli masyarakat menurun” ujar Enny. Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi Tiongkok sangat berpengaruh pula pada perkembangan ekonomi Indonesia.

 

Terkait mandatory spending dalam APBN 2016, kata anggota Banggar Hetifah hal itu adalah merupakan instrumen untuk mencapai target pembangunan yang lebih spesifik. “Dalam APBN 2016 telah ditetapkan target pembangunan yang sangat spesifik, seperti pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.

 

Lebih lanjut menurut Anggota Dewan dari dapil Kaltim-Kaltara ini, DPR membuat UU dan menetapkan mandatory spending adalah demi tercapainya target pembangunan.

 

“Ketika kita (DPR) membuat UU yang menetapkan mandatory spending tentang Pendidikan dan juga Kesehatan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai target pembangunan,” tandas Hetifah. 

 

Diketahui, bahwa porsi mandatory spending pada APBN 2016 adalah sebagai berikut: Anggaran pendidikan Rp. 419,17 triliun (20% dari belanja negara), Anggaran kesehatan Rp. 104,78 triliun (5% dari belanja negara), Anggaran DAU Rp. 385,36 triliun (27,7% dari PDN neto), Anggaran Otsus Papua dan Otsus Aceh masing-masing sebesar Rp. 7,07 triliun (2% dari DAU nasional), Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,92 triliun (6,48% dari transfer ke Daerah). (eko,mp)/foto:andri/parle/iw.

Sumber : www.dpr.go.id

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi