Hetifah: Low Cost Green Car (LCGC) Harus Diuji Publik

Menteri Perindustrian MS Hidayat telah menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 33/M-IND/PER/7/2013. Kebijakan mengenai LCGC ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong industri otomotif agar memproduksi kendaraan bermotor yang hemat energi dengan harga terjangkau. Pemerintah juga menghilangkan kewajiban membayar PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah) untuk tiap pembelian LCGC. Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian menyarankan agar kebijakan penjualan LCGC atau mobil murah yang didengungkan pemerintah lewat Kementerian Perindustrian, dipertimbangkan kembali, salah satunya dengan dilakukan uji publik. Khususnya mengingat mobil murah akan mempengaruhi hak orang lain. "Dalam konstitusi, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas publik ke masyarakat," ujar Hetifah dalam diskusi bertajuk 'Mobil Murah Diuji Transportasi Layak Dinanti' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9). Konstitusi mengungkapkan bahwa fasilitas publik diperuntukan untuk semua orang termasuk pejalan kaki tidak hanya mobil. Mobil yang berkeliaran sekarang saja sudah membuat jalan tidak cukup untuk mobilitas kendaraan. Dengan ditambahnya keberadaan LCGC, nantinya jalan akan semakin semakin padat dan bertambah sesak. Pemerintah harus mempertimbangkan hak mobilitas masyarakat dalam berpergian secara aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau. "Cara memecahkan kebutuhan orang berpergian itu harus dipenuhi dengan intervensi pemerintah. Tapi kenapa sekarang beri kesempatan kepada masyarakat tertentu untuk punya mobil? Apakah itu cara terbaik?" ujar politikus Partai Golkar tersebut. Perlu Perbaiki Transportasi Publik dan Beri Hak Bagi Pejalan Kaki Hetifah menilai, dibanding meluncurkan mobil murah, pemerintah memiliki dua hal untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Pertama, lebih baik pemerintah fokus membenahi sarana transportasi. Menurutnya, tak ada gunanya meluncurkan mobil murah bila tidak diimbangi dengan prasarana yang baik. "Yang paling penting dari transportasi adalah kebutuhan dasar, di mana mobilitas kendaraan seimbang dengan sarana transportasi di jalan," ungkap Hetifah. "Masyarakat butuh kendaraan, yaitu kendaraan yang nyaman. Kalau pemerintah menyediakan transportasi umum yang memadai, saya yakin masyarakat mengurungkan niat untuk membeli kendaraan pribadi," tegasnya. Hetifah menyayangkan ucapan pemerintah tentang negara Indonesia yang akan maju bila lebih banyak orang memiliki kendaraan pribadi. Ini berbanding terbalik dengan negara maju yang justru mulai mengarahkan meninggalkan transportasi pribadi. “Di luar negeri yang negaranya maju, mereka bilang negara maju itu jika orang kaya naik transportasi umum,” beber Hetifah. Ada baiknya bila kebijakan pemerintah Indonesia pun mengikuti pola tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada daerah atau kepala daerah yang memiliki konsep untuk memecahkan masalah transportasi. Daerah yang membangun transportasi publik yang murah dan ramah lingkungan harus mendapat insentif. “Fasilitasi atau berikan insentif kepada daerah yang inovatif memecahkan masalah transportasi,” katanya. Insentif tersebut, menurut Hetifah, bisa diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK) di Kementerian Perhubungan. Namun, dia mengakui bahwa alokasi anggaran dalam APBN untuk transportasi masih sangat kurang. “Dengan anggaran Rp30 triliun di Kementerian Perhubungan tentu masaih sangat kurang untuk mengatasi penyakit kronis bangsa di bidang transportasi,” katanya. Kedua, sebagai anggota DPR, Hetifah juga merasa kebijakan terkait perbaikan transportasi selama ini lebih banyak mengatur transportasi yang menggunakan mesin. Sementara para pejalan kaki dan pengguna sepeda kurang mendapat perhatian. Dengan adanya mobil murah ini, hak pengguna jalan akan semakin diambil oleh para pengguna kendaraan bermesin. Kebijakan Mobil Murah Perlu Dievaluasi Bersama Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu berharap jangan sampai pemerintah membuat kebijakan karena diarahkan oleh pihak tertentu seperti suplier dari negara lain yang ingin mengambil keuntungan dari sisi bisnis. "Kan tidak mencerminkan kedaulatan sama sekali kalau itu sampai terjadi," imbuhnya. "Kita kembali saja pada amanat konstitusi. Setiap kebijakan hendaknya dibuat dengan suatu pertimbangan yang mandiri sebagai bangsa dan kebijakan itu betul-betul dibuat untuk melayani masyarakat," sambung Hetifah. “Jika banyak pihak menolak kebijakan mobil murah, pemerintah perlu mengevaluasi.” Hetifah menegaskan kebijakan yang cenderung merugikan rakyat harus dievaluasi. Yang juga digarisbawahi terkait kebijakan LCGC, Hetifah juga berharap pemerintah satu suara dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya selama ini pemerintah terlihat belum satu suara dalam menyetujui kehadiran mobil murah ini. Untuk itu, ia berharap Komisi VI sebagai pihak yang berwenang terhadap kebijakan LCGC, untuk mengkritisi dan mengujipublikkan. Hetifah juga berharap masukan dari masyarakat. "Kita harapkan para praktisi, ahli, dan teman-teman dari civil society bisa membantu memberikan input, supaya bisa memeriksa kembali mana kebijakan yang cenderung merugikan bangsa, untuk kemudian kita evaluasi. Yang namanya kebijakan tentu bisa diubah. Jangankan PP atau Perpres, UUD 1945 saja bisa diamendemen," ujar Hetifah. “Sekarang yang penting tidak cuma pembenahan, tapi pembongkaran terhadap kebijakan yang salah,” tegasnya. "Presiden dan wapres juga harus ikut mendengarkan usulan-usulan dari masyarakat terkait kebijakan LCGC yang tak bisa diabaikan begitu saja," tandasnya. Keberadaan mobil murah sendiri banyak dikritisi oleh sejumlah Kepala Daerah, beberapa di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Solo Fx Hadi Rudyatmo serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Mereka secara tegas mengatakan kebijakan mobil murah adalah kebijakan yang salah dan tidak sejalan dengan program pemerintah daerah tentang transportasi massal murah. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi, juga menilai kebijakan pemerintah seperti mobil murah lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal atau perusahaan-perusahaan otomotif milik asing. “Mestinya regulasi mobil murah itu harus dihentikan karena kebijakan tersebut adalah predator. Kebijakan mobil murah justru mematikan industri mobil nasional,” kata Tulus Abadi. . Disadur dari: Jaring News, DPR Tidak Setuju LCGC Meluncur di Jalanan JPNN, Mobil Murah Harus Diimbangi Infrastruktur Jurnal Nasional, DPR Dukung Pembangunan Transportasi Publik MetroTV News, Kebijakan Mobil Murah Berdampak Negatif TribunNews, Mobil LCGC Bebas Pajak Barang Mewah

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Infrastruktur transportasi di jalan Kubar Mahulu memprihatinkan kami minta kejelasan dalam proses pembangunan agar dapat cepat dilalui karena sangat vital

  2. kebenaran cara simulasi ibu memang patut di acungkan jempol. karna simulasi dicaleq lain sistim perjudian' dgn memberikan bermacam fasilitas yg ujung ujungnya mengharapkan keuntungan yg lbh besar. begitupun kebanyakan tim sukses seperti musuh dlm selimut.

  3. kmi warga msyarakat kaltim supriadi/rabaisyah wali murid dri.. Leo wardana. mendukung spenuh hati.. utk ibu.. smoga di ridhoi Allah.swt amiin. hti ibu adalah hati masyarakat.. jazakumulloh khoiron khatsirro.. amiiin..

Lihat semua aspirasi