Hetifah: “FORMI Harus Menjadi Institusi yang Bisa Mengadvokasi”

Sejak dideklarasikan pada tanggal 9 September, federasi ini berhasil menjadi sebuah wadah yang menyatukan berbagai induk organisasi masyarakat. Saat itu, federasi ini masih bernama Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI). Namun pada Musyawarah Nasional (Munas) III FOMI pada 5 Desember 2009, nama FOMI pun berganti menjadi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

Pergantian nama tersebut sebenarnya untuk menyesuaikan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Bahwa dalam Bab IV Pasal 17 dijelaskan, bahwa ruang lingkup olahraga meliputi: (1) olahraga pendidikan; (2) olahraga rekreasi; maupun (3) olahraga prestasi. Pada Pasal 19 Bab VI dipertegas lagi, bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran, dan dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

Anggota FORMI terdiri dari organisasi olahraga rekreasi masyarakat yang berkembang dan eksis di masyarakat, antara lain Yayasan Jantung Sehat, Satria Nusantara, PLBSI (Barongsai), BMX Indonesia, Bike to Work (B2W), Inline Skate, Parkour Indonesia, maupun YMLI (layang-layang).

“Menurut saya olahraga sebagai rekreasi ini menarik sekali,” komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara seluruh anggota Komisi X DPR RI dengan pengurus DPP FORMI yang diketuai oleh Hayono Isman. “Oleh karena itu, peran FORMI sangat penting, karena bisa mengembangkan olahraga dan aktivitas fisik tanpa target prestasi. Institusi ini juga bisa menanamkan budaya dan kegemaran berolahraga sejak dini.”

Hetifah dan sejumlah anggota DPR RI lain mendukung penuh terhadap FORMI untuk mengembangkan organisasi dan kegiatannya di seluruh Indonesia. Bahkan saking mendukungnya, para wakil rakyat dari Komisi X ini meminta FORMI merevisi anggaran mereka, yakni dengan menambah rancangan anggaran mereka sebesar Rp 25,5 miliar di tahun 2011 yang telah diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kami sangat bahagia jika pemerintah dan DPR menyetujui anggaran yang kami ajukan sebesar Rp 25,5 miliar,” ujar Hayono Isman.

Dalam kesempatan RDP tersebut, Hetifah mengusulkan agar FORMI juga bisa berperan mengadvokasi warga masyarakat yang membutuhkan tempat-tempat berolahraga. Seperti kita ketahui, saat ini jarang sekali tempat berolahraga untuk warga, karena lahan-lahan yang tersisa lebih banyak digunakan untuk mendirikan gedung atau apartemen. Padahal olahraga dan aktivitas fisik adalah hak asazi manusia.

“FORMI bisa mengadvokasi warga agar dibuatkan taman-taman bermain atau jalur sepeda,” ujar Hetifah.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi