Loading ...
Twitter Hetifah: Banyak Pengaduan ke DPR Terhambat di Sekjen
Artikel Dipublikasikan Pada 20 June 2010
Iman Firdaus – Jurnalparlemen.com
Senayan – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengeluhkan banyaknya surat-surat dan pengaduan masyarakat ke DPR yang terhambat karena birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR. Kejadian semacam ini tentu saja akan merugikan anggota Dewan. Sebab, muncul kesan mereka tidak merespons keluhan masyarakat dengan baik. Hal itu mengemuka pada Rabu (26/5) malam, saat BURT mengadakan rapat membahas persoalan pengaduan masyarakat.
“Menyedihkan sekali bagaimana kesekjenan menangani delegasi atau surat-surat aduan untuk berbagai isu. Pantas masyarakat tidak puas,” kata anggota BURT dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (26/5) malam.
Selama ini, menurut Hetifah, penanganan atas surat dan delegasi ditangani terlalu birokratis dan administratif namun tidak ada jaminan bakal mendapatkan respons dari pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, BURT mengusulkan harus ada reformasi mendasar dan dibuat task force semacam ombudsman yang membantu pimpinan melakukan investigasi, mediasi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan indikator yang jelas, termasuk membuat saluran untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. “misalnya, buat saja saluran hotline, pengaduan via internet atau memfungsikan rumah aspirasi di daerah,” lanjut anggota Dewan daerah pemilihan Kalimantan Timur ini. (imf/zik)
masih minimnya pelayanan yang diberikan oleh sekjen DPR kepada masyarakat menunjukkan masih rendahnya pemahaman ttg kewajiban lembaga negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
namun, seharusnya hal menjadi koreksi bersama lembaga DPR RI. Oleh karena tidak bisa dipisahkan antara sekjen, DPR, DPD sebagai sebuah institusi yang seharusnya menjalankan pelayanan kepada masyarakat untuk memaksimalkan partisipasi dalam perumusan kebijakan.
saya sempat miris ya, ultah DPR RI hanya diisi oleh berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh staf sekjen. padahal kan bisa diisi dg keg yang lebih bermakna. misalnya memaksimalkan pemberian pelayanan publik terkait kerja2 DPR kepada masyarakat seperti info2 yang lebih tersosialisasi ttg jadwal sidang, dsb. atau bahkan bisa dibuat orientasi ttg mekanisme kerja di DPR…hehe hanya usulan saja.
sukses selalu ya mba
Silahkan Tinggalkan Komentar