Setidaknya begitulah komentar sejumlah anggota DPR RI Komisi X ketika berkunjung ke Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (4/8) lalu. Dengan APBD 2010 senilai Rp 5 triliun, Kukar seharusnya memang bisa menjadi Kabupaten yang lebih kaya lagi di Indonesia, apalagi dana tersebut belum ditambah dengan sumber dana alam (SDA) yang bisa menjadi modal dalam perolehan pendapatan daerah.

Dalam sambutan di hadapan Sultan Salehoeddin II, Bupati Kukar Rita Widyasari, Wakil Bupati HM. Ghufron Yusuf SH, MM, ketua Komisi X Prof DR. H. Mahyuddin NS, Sp.OG mengatakan, bahwa ia tidak menyangka Kukar ternyata tidak kaya, tetapi sangat kaya. Bahkan, anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini memuji Rita.

“Ternyata setelah saya berjumpa, Bupati Kutai Kartanegara tidak cantik, tetapi sangat cantik,” ujar Mahyuddin, dimana pujian itu langsung membuat Rita dan beberapa rombongan Komisi X dan tamu tertawa.

Rombongan Komisi X disambut oleh Sultan Salehoeddin II. Nampak anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah dalam rombongan itu.

Kunjungan ke Kukar dalam rangka masa reses ini diikuti oleh beberapa anggota Komisi X, antara lain Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD., Dra Popong Otje Djunjunan, dan Drs. Parlindungan Hutabarat. Ikut pula Venna Melinda, SE dan Eko Hendro Purnomo.

“Selamat datang di kabupaten yang terkenal sebagai tempat keberadaan kerajaan Hindu tertua di nusantara yang banyak mewariskan beragam seni dan budaya,” ucap Rita dalam sambutannya.

Lanjut Rita, pandangan banyak orang tentang Kukar sebagai kabupaten terkaya tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Namun katanya, “Jangan dipikir kami kaya. Kami kaya, tetapi wilayah kami luas.”

Tentang luas wilayah ini, Rita membandingkan Kukar dengan ibukota Jakarta. Menurutnya, luas wilayah Jakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kukar yang luasnya mencapai 27 ribu km2. Kukar itu 29 kali lipat luas wilayah Jakarta. “Itulah kenapa kami tetap butuh dana besar,” ungkap Rita yang merasa dana APBD sebesar 5 triliun masih dirasa kurang itu.

Menurut Mahyuddin, angka APBD sebesar itu sebenarnya cukup untuk membuat Kukar menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Luas wilayah bukan halangan untuk menjadikan Kukar kaya, apalagi jumlah penduduk Kukar tidak sebanyak Jakarta. Data sensus terakhir, jumlah penduduk hanya sekitar 700 ribu orang dari 18 Kecamatan. Bahkan, Mahyuddin sempat membuat joke, dengan dana sebesar itu, Bupati bisa tinggal duduk diam dan memberikan Rp 7, 1 juta ke 700 ribu penduduk itu. Bupati tinggal mengawasi dana tersebut benar-benar dirasakan oleh penduduk setempat.

“Namun mudah-mudahan aspirasi dari Kukar ini bisa kami bawa ke DPR RI untuk bisa dibicarakan,” kata Mahyuddin.

Soal dana APBD sebesar RP 5 triliun memang mendapat banyak tanggapan. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Suriadi, angka tersebut sebenar bisa dialokasikan dengan benar dan jelas. Namun banyak program yang menyedot anggaran besar, tetapi tidak rasional dan jelas. Tak heran, APBD 2010 di Kukar mengalami defisit mencapai Rp 800 miliar.

“Contohnya di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah-pen), ada program-program tak jelas menyedot dana ratusan juta rupiah,” ujar Suriadi yang dikenal sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini (Kaltim Post, 4/8 hal 30). “Kami minta ini dirasionalisasikan di APBD perubahan yang akan dibahas.”

Tambah Suriadi, di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kukar ada pengadaan baju olahraga Rp 947 juta. Lalu ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga Rp 142 juta. Itu baru di Dispenda, belum di dinas lain. Suriadi juga menemukan ketidakrasionalan di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, dimana terdapat program Analisis Revolusionerisasi Peran Kecamatan dalam Pengembangan Wilayah Rp 479 juta serta evaluasi perencanaan bidang ekonomi Rp 532 juta.

Nampak dari sebelah kiri: Dra Popong Otje Djunjunan, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD, dan Venna Melinda, SE.

Senada dengan Suriadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kukar Siswo Cahyo juga menegaskan, harus ada rasionalisasi di tiap SKPD. “Supaya program-programnya bisa terarah. Jangan sampai dana besar, tapi hasil tidak ada,” jelasnya.

Meski berbagai kritik dilontarkan pada Kebupaten Kukar tentang pengelolaan APBD, Komisi X tetap akan menyerap aspirasi tentang pelestarian budaya di Kukar. Sebagai Komisi yang membawahi bidang pendidikan dan juga pariwisata, Komisi X sangat memberikan dukungan penuh di sektor pariwasata, sehingga nantinya akan ada Bali-Bali lain.

“Kukar sudah punya modal untuk menggali potensi pariwisatanya,” komentar Hetifah yang dikenal sebagai anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim ini. “Mudah-mudahan kunjungan dalam rangka reses ini kami bisa membawa aspirasi untuk membangun Kukar dalam bidang yang kami bawahi.”