Harusnya Kukar Bisa Lebih Kaya

Setidaknya begitulah komentar sejumlah anggota DPR RI Komisi X ketika berkunjung ke Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (4/8) lalu. Dengan APBD 2010 senilai Rp 5 triliun, Kukar seharusnya memang bisa menjadi Kabupaten yang lebih kaya lagi di Indonesia, apalagi dana tersebut belum ditambah dengan sumber dana alam (SDA) yang bisa menjadi modal dalam perolehan pendapatan daerah.

Dalam sambutan di hadapan Sultan Salehoeddin II, Bupati Kukar Rita Widyasari, Wakil Bupati HM. Ghufron Yusuf SH, MM, ketua Komisi X Prof DR. H. Mahyuddin NS, Sp.OG mengatakan, bahwa ia tidak menyangka Kukar ternyata tidak kaya, tetapi sangat kaya. Bahkan, anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini memuji Rita.

“Ternyata setelah saya berjumpa, Bupati Kutai Kartanegara tidak cantik, tetapi sangat cantik,” ujar Mahyuddin, dimana pujian itu langsung membuat Rita dan beberapa rombongan Komisi X dan tamu tertawa.

web16 Harusnya Kukar Bisa Lebih Kaya
Rombongan Komisi X disambut oleh Sultan Salehoeddin II. Nampak anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah dalam rombongan itu.

Kunjungan ke Kukar dalam rangka masa reses ini diikuti oleh beberapa anggota Komisi X, antara lain Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD., Dra Popong Otje Djunjunan, dan Drs. Parlindungan Hutabarat. Ikut pula Venna Melinda, SE dan Eko Hendro Purnomo.

“Selamat datang di kabupaten yang terkenal sebagai tempat keberadaan kerajaan Hindu tertua di nusantara yang banyak mewariskan beragam seni dan budaya,” ucap Rita dalam sambutannya.

Lanjut Rita, pandangan banyak orang tentang Kukar sebagai kabupaten terkaya tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. Namun katanya, “Jangan dipikir kami kaya. Kami kaya, tetapi wilayah kami luas.”

Tentang luas wilayah ini, Rita membandingkan Kukar dengan ibukota Jakarta. Menurutnya, luas wilayah Jakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kukar yang luasnya mencapai 27 ribu km2. Kukar itu 29 kali lipat luas wilayah Jakarta. “Itulah kenapa kami tetap butuh dana besar,” ungkap Rita yang merasa dana APBD sebesar 5 triliun masih dirasa kurang itu.

web29 Harusnya Kukar Bisa Lebih Kaya

Menurut Mahyuddin, angka APBD sebesar itu sebenarnya cukup untuk membuat Kukar menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Luas wilayah bukan halangan untuk menjadikan Kukar kaya, apalagi jumlah penduduk Kukar tidak sebanyak Jakarta. Data sensus terakhir, jumlah penduduk hanya sekitar 700 ribu orang dari 18 Kecamatan. Bahkan, Mahyuddin sempat membuat joke, dengan dana sebesar itu, Bupati bisa tinggal duduk diam dan memberikan Rp 7, 1 juta ke 700 ribu penduduk itu. Bupati tinggal mengawasi dana tersebut benar-benar dirasakan oleh penduduk setempat.

“Namun mudah-mudahan aspirasi dari Kukar ini bisa kami bawa ke DPR RI untuk bisa dibicarakan,” kata Mahyuddin.

Soal dana APBD sebesar RP 5 triliun memang mendapat banyak tanggapan. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Suriadi, angka tersebut sebenar bisa dialokasikan dengan benar dan jelas. Namun banyak program yang menyedot anggaran besar, tetapi tidak rasional dan jelas. Tak heran, APBD 2010 di Kukar mengalami defisit mencapai Rp 800 miliar.

“Contohnya di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah-pen), ada program-program tak jelas menyedot dana ratusan juta rupiah,” ujar Suriadi yang dikenal sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini (Kaltim Post, 4/8 hal 30). “Kami minta ini dirasionalisasikan di APBD perubahan yang akan dibahas.”

Tambah Suriadi, di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kukar ada pengadaan baju olahraga Rp 947 juta. Lalu ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga Rp 142 juta. Itu baru di Dispenda, belum di dinas lain. Suriadi juga menemukan ketidakrasionalan di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, dimana terdapat program Analisis Revolusionerisasi Peran Kecamatan dalam Pengembangan Wilayah Rp 479 juta serta evaluasi perencanaan bidang ekonomi Rp 532 juta.

web34 Harusnya Kukar Bisa Lebih Kaya
Nampak dari sebelah kiri: Dra Popong Otje Djunjunan, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD, dan Venna Melinda, SE.

Senada dengan Suriadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kukar Siswo Cahyo juga menegaskan, harus ada rasionalisasi di tiap SKPD. “Supaya program-programnya bisa terarah. Jangan sampai dana besar, tapi hasil tidak ada,” jelasnya.

Meski berbagai kritik dilontarkan pada Kebupaten Kukar tentang pengelolaan APBD, Komisi X tetap akan menyerap aspirasi tentang pelestarian budaya di Kukar. Sebagai Komisi yang membawahi bidang pendidikan dan juga pariwisata, Komisi X sangat memberikan dukungan penuh di sektor pariwasata, sehingga nantinya akan ada Bali-Bali lain.

“Kukar sudah punya modal untuk menggali potensi pariwisatanya,” komentar Hetifah yang dikenal sebagai anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim ini. “Mudah-mudahan kunjungan dalam rangka reses ini kami bisa membawa aspirasi untuk membangun Kukar dalam bidang yang kami bawahi.”

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi