dsc06306

Golkar Dukung Partisipasi Perempuan Dalam Politik

 

Jakarta,- Partisipasi perempuan dalam politik, merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu, diperlukan kerjasama seluruh partai politik untuk berjuang bersama.

Hal tersebut yang mendasari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), untuk  menyelenggarakan Seminar bertajuk “Partisipasi Perempuan Politik dalam Nilai-Nilai Pancasila di dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, di hotel Atlet Century, Senayan Jakarta, (17/10)

Acara yang dihadiri sekitar 200 peserta ini, menghadirkan pembicara dari Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, Hardi Susilo, Hetifah Sjaifudian, dan Mujib Rochmat. Turut hadir pula sebagai pembicara, Ratu Dian Hatifah sebagai Ketua Umum KPPI, Ninik Rahayu dari Ombudsman RI, dan Aida Vitayala dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Para peserta merupakan perwakilan perempuan lintas Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Acara seminar dibuka oleh Hardi Susilo, Wakil Ketua FPG MPR RI. Dalam sambutannya, Hardi, menyampaikan bahwa perempuan merupakan kunci bangsa untuk meningkatkan pengetahuan berbangsa dan bernegara, terutama dalam membangun karakter bangsa terlebih dalam kualitas generasi bangsa.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar dan majemuk. Kemajemukan ini merupakan nilai tambah, sekaligus juga menjadi kerentanan. Dibutuhkan pemersatu dan konsistensi dalam membangun bangsa.

“Seluruh komponen bangsa, perempuan maupun laki-laki, harus mampu menyikapi berbagai perbedaan dan kemajemukan, serta berbagai permasalahan bangsa dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara”, tutur Hetifah.

Lebih lanjut, menurut Hetifah, bahwa pada dasarnya seorang perempuan dianggap berdaya apabila ia mampu mengurus dan memimpin dirinya lebih dahulu, kemudian mampu meningkatkan pengaruhnya, sehingga bisa membawa pada posisi yang lebih terhormat dan mulia.

“Perempuan jangan mudah terekspolitasi bahkan mengeksploitasi diri sendiri”, pesannya.

Untuk diketahui, KPPI dibentuk pada 17 Agustus 2000, untuk merespon persoalan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal yang mendasari diantaranya adalah sulitnya perempuan untuk maju jika hanya didukung oleh satu partai politik saja. KPPI adalah bentuk kepedulian yang lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi perempuan/keterwakilan perempuan dalam politik baik di dalam kepengurusan internal parpol itu sendiri maupun di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (admin)

Bahan pemaparan, dapat diakses pada link dibawah ini :

  1. Bahan pemaparan oleh Hetifah Sjaifudian.
  2. Bahan pemaparan oleh Rambe Kamarul Zaman.
  3. Bahan pemaparan oleh Ninik Rahayu.
  4. Bahan pemaparan oleh Mujib Rohmat.
  5. Bahan pemaparan oleh Ratu Dian Hatifah.
  6. Bahan pemaparan oleh Aida Vitayala.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi