dsc06306

Golkar Dukung Partisipasi Perempuan Dalam Politik

 

Jakarta,- Partisipasi perempuan dalam politik, merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu, diperlukan kerjasama seluruh partai politik untuk berjuang bersama.

Hal tersebut yang mendasari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), untuk  menyelenggarakan Seminar bertajuk “Partisipasi Perempuan Politik dalam Nilai-Nilai Pancasila di dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, di hotel Atlet Century, Senayan Jakarta, (17/10)

Acara yang dihadiri sekitar 200 peserta ini, menghadirkan pembicara dari Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, Hardi Susilo, Hetifah Sjaifudian, dan Mujib Rochmat. Turut hadir pula sebagai pembicara, Ratu Dian Hatifah sebagai Ketua Umum KPPI, Ninik Rahayu dari Ombudsman RI, dan Aida Vitayala dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Para peserta merupakan perwakilan perempuan lintas Partai Politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Acara seminar dibuka oleh Hardi Susilo, Wakil Ketua FPG MPR RI. Dalam sambutannya, Hardi, menyampaikan bahwa perempuan merupakan kunci bangsa untuk meningkatkan pengetahuan berbangsa dan bernegara, terutama dalam membangun karakter bangsa terlebih dalam kualitas generasi bangsa.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar dan majemuk. Kemajemukan ini merupakan nilai tambah, sekaligus juga menjadi kerentanan. Dibutuhkan pemersatu dan konsistensi dalam membangun bangsa.

“Seluruh komponen bangsa, perempuan maupun laki-laki, harus mampu menyikapi berbagai perbedaan dan kemajemukan, serta berbagai permasalahan bangsa dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara”, tutur Hetifah.

Lebih lanjut, menurut Hetifah, bahwa pada dasarnya seorang perempuan dianggap berdaya apabila ia mampu mengurus dan memimpin dirinya lebih dahulu, kemudian mampu meningkatkan pengaruhnya, sehingga bisa membawa pada posisi yang lebih terhormat dan mulia.

“Perempuan jangan mudah terekspolitasi bahkan mengeksploitasi diri sendiri”, pesannya.

Untuk diketahui, KPPI dibentuk pada 17 Agustus 2000, untuk merespon persoalan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal yang mendasari diantaranya adalah sulitnya perempuan untuk maju jika hanya didukung oleh satu partai politik saja. KPPI adalah bentuk kepedulian yang lebih besar dalam memperjuangkan aspirasi perempuan/keterwakilan perempuan dalam politik baik di dalam kepengurusan internal parpol itu sendiri maupun di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (admin)

Bahan pemaparan, dapat diakses pada link dibawah ini :

  1. Bahan pemaparan oleh Hetifah Sjaifudian.
  2. Bahan pemaparan oleh Rambe Kamarul Zaman.
  3. Bahan pemaparan oleh Ninik Rahayu.
  4. Bahan pemaparan oleh Mujib Rohmat.
  5. Bahan pemaparan oleh Ratu Dian Hatifah.
  6. Bahan pemaparan oleh Aida Vitayala.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi