dscn6791

Golkar Ancam Cecar Pemerintah Soal Sistem Terbuka Terbatas

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar mempertanyakan usulan pemerintah soal sistem Pileg terbuka terbatas dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 138 ayat 1 dan 2. Melalui perwakilannya di Komisi II, Golkar akan mencecar latar belakang pemerintah mengusulkan sistem pemilihan yang bakal diterapkan pada Pileg 2019 itu.

“Setiap opsi ada kekurangan dan kelebihannya, jadi apakah terbuka, tertutup, atau terbuka terbatas pasti ada kelemahannya.Tapi bagaimana kelemahan itu diminimalisasi. Kami akan mengkritisi dan mengelaborasi kenapa pemerintah mengusulkannya itu,” kata anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudin kepada Metrotvnews.com, Selasa (25/10/2016).

Golkar, kata Hetifah, mengamanatkan sistem tertutup dalam Pileg. Hal itu diputuskan melalui Munaslub di Bali, beberapa bulan lalu. Saat itu, bekas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, sistem politik Indonesia perlu dibenahi dengan mengembalikan sistem proporsional tertutup.

Hetifah menegaskan, meski dibebani amanat Munaslub, Golkar akan mendalami usulan pemerintah. Apabila pemerintah bisa menjelaskan sistem terbuka terbatas lebih baik, Golkar tak akan memperumit pembahasan. Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar sangat mungkin menyepakati opsi pemerintah.

“Prisipnya kami terbuka atas setiap opsi. Yang paling penting ialah bagaimana meningkatkan kualitas calon dan mereka yang terpilih. Jangan lagi faktor keterpilihan didominasi oleh modal dan popularitas semata,” ujar Hetifah.

Saat ini, kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi II sudah menyusun pandangan soal isu strategis RUU Penyelenggaraan Pemilu. Pandangan disusun 50 orang dalam Tim Kajian dan Penyusunan RUU Bidang Politik Partai Golkar.

“Tapi masih belum berbentuk daftar inventaris masalah (DIM), masih berupa kajian saja,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengajukan draf RUU Penyelenggara Pemilu kepada DPR, Jumat 21 Oktober. Pada pasal 138 ayat 2, tertulis, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

Pada ayat ke 3 menyebut Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

*) sumber : http://news.metrotvnews.com/ golkar-ancam-cecar-pemerintah-soal-sistem-terbuka-terbatas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi