dscn6791

Golkar Ancam Cecar Pemerintah Soal Sistem Terbuka Terbatas

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar mempertanyakan usulan pemerintah soal sistem Pileg terbuka terbatas dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 138 ayat 1 dan 2. Melalui perwakilannya di Komisi II, Golkar akan mencecar latar belakang pemerintah mengusulkan sistem pemilihan yang bakal diterapkan pada Pileg 2019 itu.

“Setiap opsi ada kekurangan dan kelebihannya, jadi apakah terbuka, tertutup, atau terbuka terbatas pasti ada kelemahannya.Tapi bagaimana kelemahan itu diminimalisasi. Kami akan mengkritisi dan mengelaborasi kenapa pemerintah mengusulkannya itu,” kata anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudin kepada Metrotvnews.com, Selasa (25/10/2016).

Golkar, kata Hetifah, mengamanatkan sistem tertutup dalam Pileg. Hal itu diputuskan melalui Munaslub di Bali, beberapa bulan lalu. Saat itu, bekas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, sistem politik Indonesia perlu dibenahi dengan mengembalikan sistem proporsional tertutup.

Hetifah menegaskan, meski dibebani amanat Munaslub, Golkar akan mendalami usulan pemerintah. Apabila pemerintah bisa menjelaskan sistem terbuka terbatas lebih baik, Golkar tak akan memperumit pembahasan. Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar sangat mungkin menyepakati opsi pemerintah.

“Prisipnya kami terbuka atas setiap opsi. Yang paling penting ialah bagaimana meningkatkan kualitas calon dan mereka yang terpilih. Jangan lagi faktor keterpilihan didominasi oleh modal dan popularitas semata,” ujar Hetifah.

Saat ini, kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi II sudah menyusun pandangan soal isu strategis RUU Penyelenggaraan Pemilu. Pandangan disusun 50 orang dalam Tim Kajian dan Penyusunan RUU Bidang Politik Partai Golkar.

“Tapi masih belum berbentuk daftar inventaris masalah (DIM), masih berupa kajian saja,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengajukan draf RUU Penyelenggara Pemilu kepada DPR, Jumat 21 Oktober. Pada pasal 138 ayat 2, tertulis, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

Pada ayat ke 3 menyebut Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

*) sumber : http://news.metrotvnews.com/ golkar-ancam-cecar-pemerintah-soal-sistem-terbuka-terbatas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum wr wb Selamat malam Bu mohon maaf mengganggu aktivitasnya. perkenalkan saya Derviansyah dari fakultas kehutanan Unmul dan LEM Sylva Mulawarman.Prihal saya menghubungin ibu.Saya ingin bersilaturahmi jika ibu tidak ada kesibukan .Mohon maaf sebelumnya saya mengubungin ibu lewat Instagram Terimakasih bu

  2. Kami Warga Kota Samarinda, Yth. Ibu Hetifah Sampaikan suara kami kepada bpk. Walikota Samarinda bahwa kami merindukan kota layak, Indah dan bersih agar bisa menghapus sebagai icon kota semrawuk di Kalimantan

Lihat semua aspirasi