dscn6791

Golkar Ancam Cecar Pemerintah Soal Sistem Terbuka Terbatas

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Golkar mempertanyakan usulan pemerintah soal sistem Pileg terbuka terbatas dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 138 ayat 1 dan 2. Melalui perwakilannya di Komisi II, Golkar akan mencecar latar belakang pemerintah mengusulkan sistem pemilihan yang bakal diterapkan pada Pileg 2019 itu.

“Setiap opsi ada kekurangan dan kelebihannya, jadi apakah terbuka, tertutup, atau terbuka terbatas pasti ada kelemahannya.Tapi bagaimana kelemahan itu diminimalisasi. Kami akan mengkritisi dan mengelaborasi kenapa pemerintah mengusulkannya itu,” kata anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudin kepada Metrotvnews.com, Selasa (25/10/2016).

Golkar, kata Hetifah, mengamanatkan sistem tertutup dalam Pileg. Hal itu diputuskan melalui Munaslub di Bali, beberapa bulan lalu. Saat itu, bekas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, sistem politik Indonesia perlu dibenahi dengan mengembalikan sistem proporsional tertutup.

Hetifah menegaskan, meski dibebani amanat Munaslub, Golkar akan mendalami usulan pemerintah. Apabila pemerintah bisa menjelaskan sistem terbuka terbatas lebih baik, Golkar tak akan memperumit pembahasan. Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar sangat mungkin menyepakati opsi pemerintah.

“Prisipnya kami terbuka atas setiap opsi. Yang paling penting ialah bagaimana meningkatkan kualitas calon dan mereka yang terpilih. Jangan lagi faktor keterpilihan didominasi oleh modal dan popularitas semata,” ujar Hetifah.

Saat ini, kelompok Fraksi Partai Golkar di Komisi II sudah menyusun pandangan soal isu strategis RUU Penyelenggaraan Pemilu. Pandangan disusun 50 orang dalam Tim Kajian dan Penyusunan RUU Bidang Politik Partai Golkar.

“Tapi masih belum berbentuk daftar inventaris masalah (DIM), masih berupa kajian saja,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengajukan draf RUU Penyelenggara Pemilu kepada DPR, Jumat 21 Oktober. Pada pasal 138 ayat 2, tertulis, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.

Pada ayat ke 3 menyebut Sistem Proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.

*) sumber : http://news.metrotvnews.com/ golkar-ancam-cecar-pemerintah-soal-sistem-terbuka-terbatas

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi