Berita ini telah dimuat di surat kabar KOMPAS pada tanggal 1 Desember 2008

JAKARTA, SENIN – Direktur The Bandung Trust Advisory Group for Local Governance Reform, Hetifah Sjaifudian Sumarto mengatakan, banyak kota gagal atau belum mampu menemukan solusi untuk memfasilitasi pekerja informal.

Padahal, kata Hetifah, akibat krisis global akan jumlah pekerja sektor informal akan bertambah signifikan. Saat ini saja, sekitar 61,1 persen dari 97 juta pekerja di Indonesia sudah bekerja di sektor informal.

Dalam penelitian yang difasilitasi Australia Indonesia Governance Research Partnership, dengan penitikberatan di pedagang kaki lima (PKL) , Hetifah menemukan, pemerintah daerah malah mendiskreditkan PKL.

“Padahal, PKL dan sektor informal harus dipandang sebagai peluang bukan masalah,” kata Hetifah, dalam pemaparannya di Forum Penelitian Kebijakan 2008 yang digelar Kemitraan Indonesia-Australia, Senin (1 /12) di Jakarta.

“Pemda Solo harus diberi penghargaan karena menjalankan tata kelola PKL yang partisipatif. Ini ditunjukkan dengan mewadahi keberadaan mereka, sehingga perlawanan PKL dapat diminimalisir, bahkan PKL menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah,” kata Hetifah.

Hal berbeda terjadi di Manado, Sulawesi Utara, di sana pemda sangat tegas terhadap PKL, tetapi tidak menawarkan solusi apa pun ketika PKL dipindahkan. Ini membuat pekerja informal kesulitan.

Dia menegaskan, Pemda dengan Peraturan Daerah yang disusunnya seharusnya mengakui potensi sekaligus kontribusi dari sektor informal. Kemudian, upaya untuk mengelola dan mengawasi pekerja informal harus dilakukan sesuai konteks pemberantasan kemiskinan.

Link berita: Banyak Kota Gagal Fasilitasi Pekerja Informal